Latest Post

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran mengadakan pertemuan dengan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I, khususnya Dapil Kota Padang, di Rumah Makan Sederhana, Senin (14/7/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, bersama Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman, Muhammad Iqra Chissa Putra, dan Nanda Satria. Turut hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, beserta jajaran wakil ketua dan ketua komisi DPRD Kota Padang.

Mengawali sambutannya, Fadly Amran menyampaikan visi, misi, serta program unggulan Pemerintah Kota Padang. Visi tersebut adalah menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang menjadi kota pintar (smart city), sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera.

“Melalui visi ini kami menargetkan Kota Padang dapat meraih predikat Smart City dan Kota Sehat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, hal ini dapat tercapai. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari anggota DPRD Sumbar,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Fadly Amran juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan Kota Padang melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2026–2029.

Beberapa program prioritas yang diusulkan antara lain revitalisasi kawasan Kota Tua Padang, pembangunan jalan dan jembatan menuju SMKN 11 Padang, penataan Jalan Terminal Anak Air, peremajaan kawasan kumuh Kota Padang, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R, pengembangan infrastruktur perhubungan, serta pembangunan Embung Maransi.

“Kami berharap beberapa usulan ini dapat memperoleh dukungan anggaran dari anggota DPRD Sumbar Dapil Padang. Kami ingin melalui pertemuan ini dapat membangun kolaborasi dengan DPRD Provinsi Sumbar, agar program pembangunan yang kami usung bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Fadly Amran.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Kota Padang, baik dari sisi fisik maupun nonfisik.

“Kami mengapresiasi adanya ruang dialog internal seperti ini, yang menjadi dasar kuat untuk menyusun skala prioritas secara bersama demi kemajuan Kota Padang. Pertemuan ini sangat bernas, dan mari bersama-sama kita tindak lanjuti secara aplikatif,” ungkap Muhidi.

Ia juga menekankan pentingnya memperjelas tahapan penganggaran dalam perencanaan program yang disampaikan oleh Wali Kota Padang, mengingat saat ini telah memasuki pertengahan tahun 2025.

“Apakah program-program ini akan masuk dalam APBD 2026 atau akan lebih maksimal bila dirancang untuk 2027, tentu akan kita kaji bersama berdasarkan mekanisme penganggaran yang berlaku,” pungkas Ketua DPRD Sumbar tersebut.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota Padang mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-356 Kota Padang. Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Kota Padang menggelar rapat staf bulanan (monthly meeting) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/7/2025).

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah guna mematangkan seluruh agenda HJK ke-356, yang menjadi perhelatan besar pertama di masa pemerintahannya. Ia meminta perhatian terhadap aspek mendasar tata kelola organisasi dan teknis kegiatan yang menjadi cerminan profesionalisme instansi.

“Hal-hal kecil justru menjadi ukuran utama kesiapan manajemen suatu instansi. Ini penting sebagai langkah awal perubahan,” tegas Fadly.

“Kita berharap HJK ke-356 ini berlangsung meriah dari tahun-tahun sebelumnya dengan agenda diantaranya pesta rakyat yang menghadirkan artis minang dan artis ibu kota, pawai telong-telong, makan bajamba, selaju sampan, karnaval kota tua dan pasar kuliner,” lanjut Fadly Amran. 

Peringatan HJK ke-356 mengusung tagline “Taste of Padang Experience, Road to Gastronomy City” dengan tema “Rasa yang Mengikat, Warisan yang Menghidupkan. 

Fadly Amran juga mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan yang diraih oleh  Kota Padang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola kearsipan yang akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pemerintahan yang tertib administrasi,” ujarnya.

Fadly Amran juga menyerahkan cendera mata kepada dua ASN yang memasuki masa purna tugas, yakni Arfian yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Kota Padang dan Afrialdi Masbiran selaku Camat Lubuk Kilangan.

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang mengamankan dua remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Simpang Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu dini hari (13/7).

Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakan, kedua remaja tersebut diamankan dalam kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) yang digelar untuk mencegah gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Dua orang remaja yang diamankan masing-masing berinisial JM dan DA. Mereka diduga hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Lubuk Begalung,” ujar Apri Wibowo, Minggu siang di Padang.

Dari tangan keduanya, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran yakni:

- satu unit sepeda motor Honda Beat Street BA 3316 ID,

- dua unit telepon genggam merek Realme C1 dan Infinix Smart 9,

- satu bilah celurit, 

- serta satu batang kayu panjang dengan ujung yang diruncingkan.

"Barang bukti dan dua remaja tersebut kini telah diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolresta.

"Kegiatan KRYD ini merupakan wujud komitmen Polda Sumbar dan Polresta Padang dalam menciptakan zero tawuran dan balap liar serta lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di kalangan remaja dan pelajar," tambahnya

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri pengajian akbar yang diselenggarakan Majelis Taklim Indonesia (MTI) Kecamatan Koto Tangah, di Masjid Tarbiyatul ‘Ulum, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (13/7/2025).

Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui Padang TV dengan mengusung tema "Sumarak Islam Bersama Majelis Taklim Indonesia Kecamatan Koto Tangah."

Dalam sambutannya, Fadly Amran mengapresiasi peran MTI dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia mengajak MTI Kota Padang untuk bersinergi guna mensukseskan program-program unggulan Pemerintah Kota Padang.

“Kami ingin mengajak ibu-ibu MTI untuk ikut aktif dalam program-program pemerintah. Kami punya program unggulan Program Smart Surau dan Sinergi Nagari yang menyentuh masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran juga mensosialisasikan Program Unggulan (Progul) Padang Juara yang baru saja diserahkan pada 11 Juli 2025. Salah satu fokus program ini adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Jika ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan, kami berharap kepada MTI untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kota Padang. Kami masih membuka hingga 30 Juli 2025,” imbuh Wali Kota.

Kegiatan MTI Kecamatan Koto Tangah ini juga mendapat dukungan dari Padang Ekspres Group. Direktur Utama Padang Ekspres Nazir Fahmi menyerahkan lima voucher umroh sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kegiatan keagamaan di Kecamatan Koto Tangah ini.

“Kami memiliki unit usaha travel umroh yang sudah berjalan beberapa tahun. Kami berharap dukungan ini bisa memberi semangat bagi jamaah MTI untuk lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis pengajian seperti ini,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Kota Padang Fautiaz Fauzi, Kepala Kemenag Kota Padang Edi Oktaviandy, Camat Koto Tangah Fizlan, Pembina MTI Kota Padang yang juga Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Ketua MTI Kecamatan Koto Tangah, serta Lurah Pasie Nan Tigo.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menghadiri sekaligus menjadi narasumber dan motivator dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi pengurus OSIS SMK se-Sumatera Barat Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula SMKN 6 Padang pada Sabtu, 12 Juli 2025, dihadiri kepala sekolah, para guru dan ratusan siswa.

Dalam sambutannya, Muhidi memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada seluruh peserta LDK yang merupakan siswa-siswi terpilih dari berbagai SMK di Sumatera Barat.

Ia menekankan pentingnya integritas, wawasan luas, serta semangat pengabdian sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter pemimpin masa depan.

“Menjadi pemimpin bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kemampuan membawa perubahan positif. Generasi muda hari ini adalah pemegang estafet pembangunan bangsa ke depan,” ujar Muhidi di hadapan para peserta.

Muhidi juga mengapresiasi pelaksanaan Bimtek ini sebagai langkah strategis dalam membina jiwa kepemimpinan pelajar sejak dini.

"Semiga kegiatan ini mampu mencetak kader-kader muda yang siap menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal," harap Muhidi.

Kegiatan Bimtek LDK ini diikuti oleh puluhan pengurus OSIS dari berbagai SMK di Sumatera Barat dan dirancang untuk membekali peserta dengan materi kepemimpinan, manajemen organisasi, serta penguatan karakter.

Dengan kehadiran Ketua DPRD Sumbar dalam kegiatan ini, diharapkan sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga legislatif semakin erat dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin masa depan.(RN)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP, melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 3 Padang untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut, Jumat (11/7/2025).

Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar.

Dalam peninjauan tersebut, Nanda Satria mengecek kondisi ruang kelas, fasilitas laboratorium, serta bengkel praktik yang menjadi tempat siswa mengasah keterampilan teknis.

"SMK adalah ujung tombak dalam mencetak tenaga kerja terampil. Karena itu, lingkungan belajar harus benar-benar mendukung proses pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan dunia industri," ujar Nanda.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk penguatan sarana pendidikan, khususnya SMK yang berorientasi pada keterampilan dan kesiapan kerja lulusan.

"Dengan menaruh perhatian pada setiap detail fasilitas pendidikan, mulai dari kebersihan ruang kelas hingga kelengkapan peralatan praktik, kita berharap SMKN 3 Padang menjadi sekolah unggulan yang mampu melahirkan generasi profesional dan siap bersaing," ujarnya.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk menyerap aspirasi langsung dari guru dan siswa terkait kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

"DPRD Sumbar berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan," tutup Nanda.(RN)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Sebanyak 35 tim dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) bertanding memperebutkan Piala Bergilir Evi Yandri Rajo Budiman Cup IV pada festival Sipak Rago se Sumatera Barat.

Festival berlangsung 11 hingga 13 Juli 2025 dibuka langsung Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy di Kelurahan Balai Gadang, Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Jum'at malam (11/7/2025).

Evi Yandri Rajo Budiman yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat mengatakan, kegiatan tersebut diadakan untuk melestarikan olahraga tradisional sepak Rago ditengah masyarakat.

Permainan masyarakat Minangkabau ini adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun yang memiliki nilai-nilai luhur. Nilai nilai luhur yang terkandung dalam permainan anak nagari ini berbeda dengan permainan sepak takraw.

Jika sepak takraw saling berhadapan, saling menjatuhkan dan saling menyerang, Sepak Rago malah saling memberikan penampilan yang terbaik. Tercermin kekompakan, ketangkasan, tidak ada sakit hati, tidak mau balas dendam dan selalu memberikan yang terbaik. Permainan tersebut dibutuhkan kerja tim dan kekompakan sehingga bola bisa bertahan lama di udara.

Malah, sekalipun menerima bola dengan tidak baik, akan selalu memberikan bola yang terbaik.

"Permainan ini perlu dilestarikan untuk menghidupkan kembali semangat para pejuang dalam menghadapi penjajah," ujar Evi Yandri.

Sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sepak Rago saat menghadapi penjajah, sebagai permainan untuk mengelabui penjajah, karena generasi muda saat itu tidak boleh belajar silat.

Evi Yandri menambahkan, dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sepak Rago yang tetap bertahan hingga saat ini di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Di Kota Padang hanya terdapat di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Kecamatan Nanggalo.

"Demikian juga Kabupaten Padang Pariaman. Sepak Rago hanya terdapat di sejumlah kecamatan di daerah tersebut," tutup Evi.(RN)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumbar Tahun 2024, Jumat (11/7/2025) di ruang sidang utama.


Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi para wakil ketua, Evi Yandri, Nanda Satria dan Iqra Chissa serta Plt Sekretaris DPRD Maifrizon.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dihadiri wakil Gubernur, Vasco Ruseimy beserta sejumlah OPD dan unsur Forkopimda Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar dalam sambutannya menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari penetapan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 13 Juni 2025, Gubernur Sumatera Barat juga telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

"Untuk pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait sedangkan untuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD," kata Muhidi.

Dalam rapat itu, DPRD Sumbar menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2029 diantaranya, Pemprov Sumbar wajib menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara konsisten terhadap proses penyusunan dan evaluasi Ranperda
RPJMD di Kabupaten/Kota.

Pemprov Sumbar wajib menjalankan target pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada ketersediaan anggaran APBD.

"Kami juga minta Kepada Badan Pendapatan Daerah, agar terus melakukan inovasi dan kerja keras dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah," ujar Muhidi.

Selanjutnya untuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, DPRD Sumbar juga memberikan catatan bahwa, kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada
Tahun 2024 belumlah maksimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dari sisi pendapatan, terutama PAD yang menjadi kinerja utama dalam penerimaan daerah, realisasinya jauh dari target yaitu baru sebesar 88.03 %, sehingga terdapat
kekurangan penerimaan dari PAD sebesar lebih kurang 400 milyar.

"Demikian juga dari sisi belanja, realisasinya juga masih rendah dimana rata-ratanya baru sebesar 92.97 % dan cukup banyak OPD yang
realisasi belanjanya di bawah 92 %," kata Muhidi.

"Permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2024
tersebut, tentu perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Daerah, agar ke depan tidak terjadi lagi," tambah Muhidi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari DPRD terhadap Pemprov Sumbar.

"Banyak masukan dan saran yang kami terima dalam pembahasan dari Pansus Ranperda RPJMD terhadap substansi dan muatan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029, dan saran penyempurnaan yang diberikan selama pembahasan sangat konstrukstif terutama dalam menjawab tantangan yang dihadapi
dalam pembangunan Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan," kata Vasco.

Vasco menambahkan, setelah
rapat paripurna ini, Gubernur akan segera menyampaikan Ranperda tentang RPJMD ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengajuan proses evaluasi.

"Semoga target yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa paling lambat 6 bulan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik ranperda RPJMD ditetapkan dan diundangkan dapat kita penuhi," ujar Vasco.(RN)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota gabungan komisi DPRD Kabupaten Solok Selatan, Jumat (11/7/2025) di ruang rapat khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait tugas dan wewenang dalam Pengawasan pelaksanan urusan pemerintah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedatangan mereka diterima anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumbar, Muzli M Nur.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Martius mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai wadah untuk melihat bagaimana realisasi dari pendapatan, belanja dan berapa SILPA yang bisa digunakan untuk belanja pada Perubahan APBD tahun berikutnya. Padahal fungsi Pertanggungjawaban APBD sangat luas, termasuk sebagai sarana evaluasi anggaran secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pengganggaran program dan kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap anggaran.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami ingin mendapatkan masukan bagaimana strategi dalam memfungsikan pertanggungjawaban APBD sebagai sarana untuk evaluasi dan perbaikan dalam penganggaran ke depan," ujar Martius.



Dialog berlangsung sangat dinamis. Banyak pertanyaan, masukan dan saran baik dari anggota DPRD kabupaten Solok Selatan maupun dari anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumbar, Muzli M Nur.

Muzli M Nur menyambut baik dan mengalresiasi kunjungan rekan-rekan dari DPRD Solok Selatan dan berharap dengan pertemuan ini dapat menambah pengetehuan tentang pertanggungjawaban APBD.

"Kita apresiasi kedatangan DPRD Solok Selatan, kita saling sharing terkait pertanggungjawaban APBD, semoga dapat menambah wawasan kita semua," katanya.(RN)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.