Latest Post

REALITANUSANTARA.COM

PAYAKUMBUH - Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan reses masa sidang kedua Tahun 2025 di Aula Kantor Camat Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh pada Selasa 18 Februari 2025.

Reses ini menjadi momen penting dalam memperkuat komunikasi antara legislatif dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Payakumbuh Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, kelompok tani, ketua kelompok Yakin, DPC LPM, Forum Kecamatan Sehat, serta perwakilan organisasi lainnya.

Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait masalah pendidikan, perbaikan saluran irigasi, normalisasi sungai, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan drainase, penyediaan bibit ikan, serta pelestarian adat istiadat, dan persoalan lainnya.

Menanggapi usulan tersebut, Irsyad Safar menyampaikan, setiap aspirasi dengan serius dan berjanji akan memperjuangkan permasalahan yang disampaikan dalam pembahasan di DPRD Sumbar.

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi pembangunan daerah.

“Kami akan terus berupaya agar aspirasi yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam program-program pembangunan di tingkat provinsi. Dukungan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai kemajuan bersama,” ujar Irsyad Safar.

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih, Jon Firman Pandu dan H. Candra, berkumpul di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Selasa 18 Februari 2025. untuk mengikuti gladi kotor menjelang pelantikan resmi pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan aparat kepolisian guna memastikan prosesi pelantikan berjalan lancar dan tertib.

Gladi kotor yang dipimpin oleh Staf Khusus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan ini melibatkan pelatihan baris-berbaris, mulai dari sikap sempurna, jalan di tempat, hingga berjalan dengan tangan mengepal sebagai simbol kesiapan memimpin daerah masing-masing. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali diadakan secara nasional, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan keseragaman dalam proses transisi kepemimpinan daerah.

Dalam wawancara usai mengikuti gladi, Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu, yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Candra, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini merupakan pengalaman pertama bagi kami, dan sangat luar biasa karena sebelumnya pelantikan kepala daerah tidak pernah dilakukan secara serentak seperti ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa dirinya bersama H. Candra siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari aspek fisik, mental, maupun spiritual. Ia menambahkan bahwa setelah resmi dilantik, pihaknya berkomitmen untuk membangun Kabupaten Solok dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tagline mereka, Sejuk dan Damai. “Kami ingin memastikan program-program nasional, khususnya Asta cita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dapat diimplementasikan di Kabupaten Solok,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok terpilih, H. Candra, menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Kami berencana mengadakan retreat khusus untuk kepala OPD agar dapat membangun kekompakan dan sinergi dalam menjalankan program-program strategis bagi masyarakat Kabupaten Solok,” jelasnya.

Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, para kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali temui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam rangka kegiatan masa reses. 

Pada Senin (17/2) Evi Yandri menemui masyarakat pada tiga lokasi sekaligus di daerah pemilihannya, Kota Padang. Ketiga tempat itu yakni, Teluk Bayur Padang Selatan, Koto Baru Nan XX Lubuk Begalung dan Galanggang Sasaran Durian Tapak Kuranji. 

Pada tiga tempat itu masyarakat menyampaikan sejumlah aspriasi yang sebagian langsung ditindaklanjuti Evi Yandri. Sementara sisanya akan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku. Secara garis besar aspriasi masyarakat meliputi bantuan modal usaha, pertanian hibah untuk organisasi masyarakat, infrastruktur, penanganan banjir hingga terkait pendidikan. 

Di Teluk Bayur, masyarakat ada pula yang mengeluhkan permasalahan sengketa lahan dengan PT. Pelindo.  Mereka berharap Evi Yandri bisa menengahi persoalan tanah yang sudah bertahun tak kunjung selesai tersebut. 

Ketua LPM Teluk Bayur, Novianti mengatakan keinginan masyarakat bercocok tanam terhambat masalah lahan tersebut. Masyarakat mengklaim tanah tersebut milik mereka. 

“Minat masyarakat untuk bercocok tanam sangat besar, namun kami dibayangi PT Pelindo yang menggusur wilayah kami. Banyak lahan yang dibiarkan kosong, padahal tanah ini sudah kami huni selama lima keturunan. Kami mohon bantuan agar bisa mendapatkan legalitas tanah yang sah,” ungkap Novianti.

Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri mengatakan DPRD akan membantu mencari solusi melalui komunikasi dan diskusi bersama.

“Kami akan carikan solusi dengan berkomunikasi dan berdiskusi dengan bapak ibuk serta instansi terkait," ujarnya pada masyarakat yang hadir. 

Menurutnya jika lahan tersebut merupakan tanah kaum maka akan bisa dibantu penyelesaiannya. Namun jika ternyata dikarenakan permainan mafia tanah maka perlu upaya lintas lembaga untuk menyelesaikan hingga selesai. Permasalahan tersebut, kata Evi Yandri, perlu pendalaman terlebih dahulu. 

Warga lainnya,  Yanti meminta agar Evi Yandri bisa membantu agar rute bus Trans Padang dari atau ke teluk Bayur tidak hanya melewati jalan by pass Saja. Namun  juga melewati rute jalan ke arah sekolah-sekolah. Sehingga memudahkan para siswa. Terutama pula dibuatkan halte di jalur dua Teluk Bayur.

Terkait permintaan ini, Evi Yandri berjanji akan mengusahakannya ke Dinas Perhubungan. ia meminta warga untuk bisa membuat proposal agar keinginan tersebut lebih mudah dan cepat bisa terlaksana.  

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi jalur transportasi yang ada. Pembangunan halte di jalur dua akan kami usulkan secepat mungkin," katanya. 

Terkait penanganan banjir yang diakibatkan drainase juga menjadi keluhan warga. Evi Yandri mengatakan sesegera mungkin akan dilakukan pemeriksaan saluran drainase. Jika memang rusak dan mengakibatkan genangan atau banjir maka akan diusulkan perbaikannya.

Masyarakat juga mengemukakan keluhan lain, termasuk KWT yang terkendala mesin dan bibit, kebutuhan renovasi masjid, serta fasilitas PAUD yang tidak layak. Evi menjanjikan bahwa timnya akan membantu dalam proses pengajuan proposal. Ia langsung memberikan nomor telepon staf yang bisa dihubungi warga untuk menindaklanjuti persyaratan lebih lanjut. 

“Hubungi tim saya untuk melengkapi proposal dan syarat-syarat yang diminta. Saya akan pastikan proposal masjid selesai bulan ini agar bisa dana bisa segera disalurkan. Sebagai bentuk dukungan sementara, saya akan memberikan bantuan Rp2 juta dengan dana pribadi menjelang Ramadan dan juga akan mengirimkan 1000 bibit cabai rawit setelah hari raya,” tutup Evi Yandri.

Sementara itu, saat pertemuan di Koto Baru Nan XX Lubuk Begalung, masyarakat meminta ada bantuan modal usaha agar para ibu-ibu bisa berusaha untuk menambah pendapatan keluarga. Mereka juga meminta agar bisa diberikan pelatihan menjahit atau memasak. 

Terkait permintaan bantuan usaha, Evi Yandri mengatakan hal ini bisa dipenuhi. Namun sesuai regulasi bantuan modal usaha hanya bisa diberikan dalam bentuk peralatan yang diberikan pada kelompok masyarakat. Oleh karena itu Evi Yandri meminta masyarakat untuk membentuk kelompok lalu mengajukan proposal. Nanti bantuan akan diberikan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan pelatihan menjahit, hal ini akan dipenuhi secara berkelompok. 

Sementara itu Lurah Koto Baru Nan XX, Donasri meminta Evi Yandri untuk bisa kembali merealisasikan pengerukan sampah sungai di daerah tersebut. 

"Dulu pak Evi sudah sangat membantu kami dengan merealisasikan pengerukan sungai ini. Sehingga banyak rumah masyarakat yang kemudian tidak lagi terkena banjir. Namun sekarang sampah dan endapan tanah kembali mendangkalkan sungai. Kami berharap bisa dilakukan kembali pengerukan," ujar donasri. 

Saat pertemuan itu, masyarakat juga secara berseloroh meminta Evi Yandri menyumbang untuk acara rekreasi warga. Mereka pun langsung bersorak ketika Evi Yandri memberikan uang Rp2 juta dana pribadinya untuk memenuhi permintaan tersebut. 

Selain itu Evi Yandri juga akan memberikan 2 sak semen untuk membantu warga membenton jalan rusak sepanjang enam meter. 

"Kalau cuma enam meter bisa langsung saya bantu semen. Tidak usah pakai proposal untuk dana pemerintah," ujar Evi berseloroh yang disambut sorak gembira warga. 

Pada saat sambutan di setiap lokasi pertemuan reses pada hari itu, Evi Yandri mengatakan momen pertemuan dengan masyarakat di masa reses amat penting. Pada pertemuan tersebut masyarakat bisa langsung bertemu dengan wakil rakyat dan menyampaikan aspirasi. 

"Aspirasi yang disampaikan masyarakat ada yang bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Sebagian lain akan menjadi catatan untuk diperjuangkan realisasinya dengan masuk sebagai program pada APBD provinsi," ujarnya. 

Ia mengatakan memang tak semua aspirasi masyarakat merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun itu bukan berarti aspriasi tersebut tidak akan diperjuangkan. Ia berjanji tetap akan memperjuangkannya karena bisa dikoordinasikan pada pemerintah kota Padang bahkan ke pemerintah pusat melalui kader di DPR RI.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ada yang spesial saat reses perorangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi di RW 15, Anak Aie, Kelurahan Batipuh Panjang, Koto Tangah Kota Padang, Senin (17/2/2025).

Begitu Muhidi tiba di lokasi reses, ia disambut langsung dengan tari pasambahan oleh sejumlah penari gadis Minang. Selesai tari pasambahan, dilanjutkan dengan tari khas daerah Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara ( Sumut) yaitu Sinaggar Tullo Tullo.

"Saya merasa terharu, baru kali ini saya disambut dengan Tari Pasambahan saat Reses. Terima kasih atas sambutan tersebut dan apresiasi atas antusias kehadiran masyarakat," ucap Muhidi.

Saat pertemuan dengan warga, berbagai usulan dan aspirasi disampaikan masyarakat.

Sejumlah program perioritas yang diusulkan masyarakat, diantaranya, mesin bajak, pelatihan keterampilan, baik memasak, membuat kue hingga menjahit

Menanggapi usulan tersebut, Muhidi berkomitmen akan segera memproses usulan yang disampaikan masyarakat, sepanjang usulan yang diajukan merupakan kebutuhan masyarakat, memenuhi syarat dan ketentuan.

Bahkan bia mendorong masyarakat untuk segera membuat proposal pengajuan agar bisa segera diproses, meskipun realisasinya di tahun 2026.

"Segera buat proposal pengajuannya, nanti akan diproses," ucap Muhidi.

Reses Ketua DPRD Provinsi Sumbar di RW 15, Anak Aie, Kelurahan Batipuh Panjang, Koto Tangah Kota Padang dihadiri Lurah Batipuh Panjang, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat dan pemuda.

REALITANUSANTARA.COM

PAYAKUMBUH - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2025 di Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, Senin 17 februari 2025.

Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Pertemuan berlangsung di kantor Lurah Koto Panjang Padang dalam acara tersebut masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi selama ini.

Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain pembangunan jalan usaha tani (JUT), bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jalan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana posyandu, serta pembangunan sistem irigasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Irsyad Safar menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung untuk ditindaklanjuti, Irsyad Safar berjanji bahwa keluhan tersebut akan diperjuangkan dan secepatnya dilakukan pembahasan di tingkat provinsi.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga.

Kami akan berupaya agar aspirasi yang disampaikan ini dapat terealisasi melalui program pembangunan daerah. Semoga ke depan, kebutuhan masyarakat dapat lebih banyak terpenuhi,” ujar Irsyad.

Reses ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta berbagai elemen masyarakat yang berharap agar pembangunan di wilayah mereka dapat terus berjalan dengan baik.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin erat guna menciptakan solusi yang tepat untuk berbagai permasalahan yang ada.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar), Muhidi melaksanakan kegiatan reses perorangan masa persidangan kedua tahun 2024/2025 di daerah pemilihannya di Kota Padang, bertempat di Mesjid Al Muhajirin, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah. Minggu 16 februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi meminta masyarakat untuk mengajukan usulan yang menjadi kebutuhan ditengah masyarakat kepada anggota dewan, selama memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti.

Muhidi dalam kesempatan tersebut juga banyak menerima aspirasi mulai dari program pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembangunan tonggak listrik, hingga pembangunan gedung sekolah.

Usulan yang diajukan masyarakat tersebut, selanjutnya akan di programkan untuk tahun 2026 sebab tahun 2025 ini sudah terlaksana.

"Tanpa janji, saya sudah mengalokasikan dana pokir saya untuk kompleks RW ini dan tinggal pelaksanaannya lagi," sebut Muhidi.

Kemudian, Muhidi memaparkan sejumlah program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut tahun 2025 ini. Program tersebut, pembangunan jalan kompleks berupa betonisasi, perbaikan saluran drainase dan rehab gedung.

Pagu anggaran dana pokir yang akan dilaksanakan tersebut lebih dari Rp 1 miliaran.

Pertemuan dengan masyarakat, Ketua DPRD Provinsi Sumbar menyampaikan program pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut diberikan kepada siswa, ibu hamil dan balita.

Tujuan pemerintah melaksanakan program tersebut salah satunya untuk mempersiapkan generasi unggul masa Indonesia Emas 2045.

Menjemput aspirasi masyarakat ditempat pemilihannya, ketua DPRD Provinsi Sumbar yang  dihadiri Ketua LPM, Ketua RW berikut ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemuda serta masyarakat disekitarnya.

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok terpilih Chandra melaksanakan kegiatan registrasi dan pemeriksaan kesehatan bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya hasil Pilkada 2024. 

Kegiatan medical chek up atau cek kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus dilalui menjelang pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/02/2025) mendatang di Istana Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu beserta Wakil Bupati Solok terpilih Candra datang mengenakan kemeja bewarna putih dan celana hitam dengan penuh keakraban ke lokasi pada Minggu (16/02/2025) pukul 08.00 WIB. Sesampainya di lokasi  langsung melakukan registrasi di tempat yang telah disediakan.

Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah. Pemeriksaan hari ini digelar dalam tiga sesi untuk 239 kepala daerah terpilih.

Sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, sementara sesi kedua dimulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikutnya, sesi ketiga atau terakhir dimulai pukul 13.00-15.00 WIB.

Hingga hari ini terdata sekitar 239 orang kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 

Pada kesempatan tersebut, Jon Firman Pandu - Chandra menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih tahun 2025. 

"Kegiatan medical check up ini merupakan rangkaian yang harus dijalani sebelum dilaksanakan pelantikan secara serentak nantinya, Insya Allah kami siap," ungkap Jon Firman Pandu di sela-sela kegiatan.

Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pada Senin (17/02/2025). Masih terdapat sebanyak 242 orang kepala daerah beserta wakilnya yang akan menjalankan proses cek kesehatannya besok.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan pada  tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gladi bersih pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara Jakarta (Admin).

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil ketua DPRD sumbar Nanda Satria melakukan reses perorangan di daerah pemilihannya di Kelurahan lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 16 Februari 2025 sore.

Dalam pertemuan tersebut, Nanda menampung  Sejumlah aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya yakni, pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis, hingga perhatian terhadap pelaku UMKM dan kebutuhan air bersih serta perbaikan jalan lingkungan.

Nanda Satria menanggapi usulan konstiennya  dan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan kesehatan gratis dan seragam sekolah gratis. 

Nanda Satria mendorong pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Ia berharap tidak ada lagi warga di Kota Padang yang dan jangan sampai ada warga yang mengadu karena tidak dapat layanan kesehatan dan harus dapat layanan kesehatan secara gratis. 

Demikian juga dengan seragam sekolah gratis diutamakan bagi warga yang ekonomi kurang mampu. 

Nanda Satria dalam kesempatan itu mendorong pemerintah melaksanakan pemerataan pembangunan. 

Reses perseorangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria dihadiri camat Lubuk Kilangan dan Camat Pauh berikut Lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan. 

REALITANUSANTARA.COM

SIJUNJUNG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Samsat sijunjung, Jumat 14 Februari 2025.

Dalam kunjungan kerja ketua DPRD sumbar Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal tersebut dengan adanya peraturan gubernur (Pergub) yang mewajibkan balik nama kendaraan bermotor berpelat "Non-BA" yang beroperasi di Sumbar, Muhidi mendorong agar Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) berjalan maksimal.

"Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat guna memastikan akurasi data kendaraan, terutama yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumbar. Apakah kendaraan-kendaraan tersebut telah berpelat BA atau masih menggunakan plat luar?" ujarnya.

Muhidi mengungkapkan, jika data menunjukkan banyak kendaraan masih berplat luar, maka pihaknya akan mengusulkan Pergub yang mempermudah bahkan menggratiskan proses balik nama.

"Diharapkan kebijakan ini bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD," katanya.

Selain itu, Muhidi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus merancang kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jika ekonomi masyarakat membaik, kepatuhan terhadap pajak juga akan meningkat," tambahnya.

Ia juga meminta Samsat Sijunjung untuk terus mengoptimalkan potensi pajak yang telah masuk dalam database. Saat ini, tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Sumbar masih berada di angka 57 persen. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik diperlukan agar penerimaan daerah dari sektor ini dapat ditingkatkan.

"Pajak merupakan sektor andalan dalam penerimaan daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan opsen pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), PAD Pemerintah Provinsi Sumbar mengalami penurunan hingga Rp1,3 triliun. Untuk itu, pendataan potensi pajak yang terintegrasi sangat penting agar pembagiannya lebih maksimal," kata Muhidi.

Kepala Samsat Sijunjung, Nasripul Romka, yang menyambut kedatangan Ketua DPRD Sumbar, menyebutkan bahwa kontribusi PKB dari Samsat Sijunjung untuk Sumbar mencapai Rp16 miliar dari total pendapatan PKB Sumbar sebesar Rp575 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari opsen pajak mencapai Rp10 miliar, sedangkan BBNKB tercatat sebesar Rp11 miliar.

Nasripul juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sijunjung saat ini telah meningkat dari 58 persen menjadi 60 persen.

"Dari hasil survei di lapangan, masih banyak kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Sijunjung menggunakan pelat Non-BA. Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah memberikan arahan untuk mutasi menjadi pelat BA seri Sijunjung, yang cukup membantu Samsat dalam meningkatkan penerimaan PAD," jelasnya.

Pada tahun 2024, Samsat Sijunjung menargetkan pendapatan sebesar Rp25 miliar, dan hingga saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen dari target tersebut. Namun, pelemahan ekonomi masyarakat berdampak pada daya beli kendaraan baru, sehingga target BBNKB sulit untuk dipenuhi. (@)

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar,  -– Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat berhasil mengungkap kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, di dua TKP yang masih dalam satu aliran Sungai Batang Batahan, Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, pada Rabu (12/2/2025) dinihari.

Dalam operasi yang digelar oleh tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumbar ini berhasil mengamankan delapan orang pelaku beserta sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kegiatan PETI ini, beserta alat-alat yang digunakan dalam proses penambangan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan, seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan," kata Kombes Pol Dwi di ruangannya, pada Jumat (14/2).

Dari lokasi kejadian, petugas berhasil menyita sejumlah peralatan tambang, termasuk 2 unit alat berat masing-masing-merk KOBELCO SK 200 XD warna biru dan SANY SY 215 warna kuning, 5 buah dulang terbuat dari kayu, serta 5 lembar karpet. 

Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

Adapun identitas para pelaku masing-masing berinisial AS, (25),warga Jorong Silaping Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat yang betugas sebagai Pengawas lapangan, H (52), warga Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas sebagai Operator alat berat merk Kobelco, JLH (32) warga Huta III Parhundalian, Desa Hatunduan, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagai Operator alat berat merk Kobelco.

Kemudian pelaku selanjutnya yaitu berinisial RU (23) warga Jorong Siduampan, Nagari Batahan Selatan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selaku Pengawas lapangan, J (49) warga Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagi pekerja Box, DL (31) warga Rantonalinjang, Desa Rantonalinjang, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai Pekerja Box, AM (19) warga Desa Adianjior, Kecamatan Panyambuangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai Pekerja Box dan inisial ID (41) warga Desa Mak Teduh, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau sebagai Operator alat berat merk SANY SY215).

Lanjut Kabid humas menjelaskan, bahwa Polda Sumbar akan terus melakukan operasi dan patroli di daerah rawan PETI untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan ilegal yang beroperasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam pertambangan tanpa izin, mengingat risiko hukum dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di sekitar mereka agar lingkungan tetap terjaga dan hukum dapat ditegakkan," tegas Kabid humas.

Kasus ini dalam proses penyidikan lebih lanjut, dan Polda Sumbar berkomitmen untuk mengusut tuntas serta menindak tegas para pelaku guna mencegah aktivitas pertambangan emas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem di Pasaman Barat.

“Hingga saat ini depalan orang pelaku ditahan di Mapolda  Sumbar, dan untuk barang bukti dititipkan di Polres Pasaman Barat,” terang Kabid humas.(*)


REALITANUSANTARA.COM

Padang, 9 Februari 2025 – Unit Kegiatan Kesenian (UK-Kes) Universitas Negeri Padang (UNP) sukses berpartisipasi dalam Festival Siti Nurbaya dan Cap Go Meh 2025 yang digelar pada 7-9 Februari 2025 di Kota Tua Padang. Festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang mengusung tema "Culture, Literature, and Future", menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang menyatukan tradisi dengan modernitas.

Festival ini resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dan Pj Wali Kota Padang, Andree Harimadi Algamar. Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa acara ini merupakan bukti nyata akulturasi budaya yang berjalan harmonis di Kota Padang. "Keberadaan Cap Go Meh yang berpadu dengan Festival Siti Nurbaya menunjukkan kota ini sebagai contoh keberagaman yang tetap mengutamakan nilai persatuan dan toleransi," ujarnya.

UK-Kes UNP turut menyemarakkan festival dengan menampilkan berbagai seni, termasuk pembacaan puisi, Tari Piring, dan kolaborasi Randai Hoyak Galembong bersama UKM seni se-Kota Padang. Kolaborasi ini menonjolkan harmoni gerak, musik, dan sastra yang mencerminkan semangat budaya Minangkabau.

Ketua UK-Kesenian UNP, Farid Arfan, mengungkapkan kebanggaannya dapat tampil dalam acara besar ini. "Kami sangat senang bisa berpartisipasi dalam festival ini. Melalui seni, kami berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya lokal," katanya.

Festival ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan berbagai pihak, yang menganggapnya sebagai hiburan sekaligus sarana edukasi mengenai warisan budaya Kota Padang. Dengan semangat literasi budaya dan inovasi seni, keikutsertaan UK-Kes UNP dan UKM seni se-Kota Padang dalam Festival Siti Nurbaya dan Cap Go Meh 2025 menegaskan bahwa seni tradisional tetap relevan dan berkembang di tengah era modern.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.