Latest Post


REALITANUSANTARA.COM

SOLOK – Sekretaris Daerah Medison menyerahkan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) kepada pejabat yang akan mengisi struktur kelembagaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Editiawarman, Kepala BKPSDM Afriandi, serta para pejabat penerima tugas, Rabu (22/01/2025).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Medison menyampaikan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bapenda menjadi harapan baru bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi,” ujar Medison.  

Ia menambahkan berdasarkan evaluasi dan kajian, pengelolaan pendapatan daerah sebelumnya yang hanya ditangani oleh satu hingga dua bidang dinilai kurang optimal. Oleh karena itu, dibentuklah Bapenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Keberadaan Bapenda ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata yang kian meningkat.  

Sekda Medison juga menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan yang matang untuk menunjang kelancaran tugas di Bapenda. “Tugas utama Plt. Pejabat ini, selain menjalankan tugas pokok pada jabatan definitifnya, juga adalah mempersiapkan kelembagaan (P3D) dengan baik, agar pejabat definitif nantinya dapat langsung bekerja secara optimal,” ungkapnya.  

Adapun Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas adalah Indra Gusnadi sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hendrianto sebagai Plt. Sekretaris, Rince Kusmala Dewi, sebagai Plt. Kepala Bidang Non PBB-P2 dan BPHTB, Femil Yanto, sebagai Plt. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan Darmawan, sebagai Plt. Kepala Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi, Pengendalian Pelaporan PAD. “Selamat menerima amanah ini, semoga dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Solok, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah,” pungkas Medison.  

Dengan pembentukan Bapenda ini, diharapkan Kabupaten Solok dapat lebih mandiri secara finansial dan mampu mendukung pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar gelar pemusnahan barang bukti ganja kering seberat 50.967,58 kg, Selasa 21 januari 2025 di jalan kantor BNNP.

Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Ricky Yanuarfi mengatakan, “barang bukti ini dimusnahkan setelah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan,” katanya.

“Barang bukti ini hasil pengungkapan terhadap empat orang tersangka yang ditangkap pada 9 Januari 2024 di ruas Jalan Raya Bukittinggi-Medan, KM7 Nagari Gadut, Kabupten Agam,” kata Brigjen Pol Ricky Yanuarfi.

Empat orang tersangka tersebut yang ditangkap  berinisial MF, IM, DZP dan DP.

Menurut penjelasan Riky, empat orang tersangka ini memiliki peran membawa barang dari Penyabungan ke kota Padang. Barang haram tersebut disimpan di Kabupaten Agam, yang rencananya akan dibawa ke Palembang,” terangnya

BNNP juga mengamankan barang bukti berupa dua buah karung plastik warna hijau. Satu unit handphone mark Oppo A53 warna biru, satu unit handphone mark redmi warna biru, satu unit handphone Oppo A53 warna putih, satu unit handphone Vivo warna putih, satu unit kendaraan roda empat Mark Toyota Calya warna putih dengan Nopol BA 1488 BB.

Para tersangka tersebut dijerat pasal 115, pasal 114, pasal 111, pasal 132 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana mati,” Pungkas Kepala BNNP Sumbar.


REALITANUSANTARA.COM

Sumbar — Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si, CSFA, menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak satu juta hektar yang dilaksanakan serentak di lahan perkebunan Perumahan Navila Dagoes Permai, Padang Sarai, Koto Tangah, Padang, Selasa (21/01/2025)

Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar merupakan dalam rangka mendukung Asta Cita swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Perum Perhutani, PT Industri Nabati Lestari (Inhutani), sektor swasta, serta kerja keras dari petani mandiri. 

Acara ini dimulai dengan mengikuti kegiatan secara virtual yang dipimpin Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang dihadiri Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. dan diikuti oleh Polda jajaran dan Polres jajaran se Indonesia.

“Secara nasional hari ini penanaman jagung 1 juta hektar, sedangkan untuk sumbar yang sudah terverifikasi dan akan kita tanam yang belum itu total ad 24.500 hektar itu tersebar di 19 kabupaten kota,” ucap Kapolda Sumbar di lokasi Penanaman jagung.

Kapolda juga menekankan pentingnya keterlibatan personel kepolisian, dengan melibatkan sekitar 942 anggota Bhabinkamtibmas dan 18 polisi penggerak, termasuk Kapolres Wakapolres dan Para Kasat.

Untuk target yang dihasilkan dari kegiatan ini irjen Gatot menyebut “Kalo dari 24.500 hektar mudah mudahan minimal kalau bisa 1 hektar 5 ton,” lanjutnya.

Penyediaan bibit jagung juga menjadi fokus utama, di mana Polda Sumbar telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk mendapatkan bibit jagung Bhyangkara dan akan di tanamkan di seluruh kabupaten kota di sumbar.

Sementara itu, untuk pemenuhan pupuk Kapolda menambahkan telah komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat. 

"Terkait dengan pupuk kemarin juga sudah komunikasi dengan pak Gubernur dan sudah menginventarisir dari lokasi tanah yang ada, juga sudah membuat surat kepada dinas pertanian di kabupaten kota untuk diinventarisir dan dikumpulkan di Provinsi, kemudian dikirim ke kementerian pertanian," jelas Kapolda. 

Irjen Gatot pun mengatakan akan mengawal dan melakukan pendampingan hingga penyediaan pupuk dan bibit selesai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Irwasda Polda Sumbar, Pejabat Utama Polda sumbar, Kapolresta Padang, Danrem, Danlantamal, Danlanud, Serta unsur Forkopimda Sumbar.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri didampingi kabid PSMK Dinas Pendidikan Sumbar Ariswan menerima audiensi pengurus dan anggota forum komunikasi sekolah SMK swasta Se Sumbar di ruang Banggar, Senin, 20 Januari 2025. 

Pihaknya menerima aspirasi pengurus dan anggota forum komunikasi kepala sekolah SMK swasta se Sumbar untuk ditindaklanjuti 

"Kita akan tindaklanjuti aspirasi disampaikan hari ini, barangkali kabid PSMK dampingi saya hari ini, barangkali akan kebingungan, karena mengingat dan menimbang sekolah negeri dan swasta di Sumbar," ujar Evi Yandri

Menurut Evi Yandri, pihaknya selaku wakil rakyat, merupakan hal kewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi dan pemikiran diterima ditengah masyarakat.

"Kita akan tindaklanjuti sesuai aturan dan peraturan berlaku. Soal pokir bisa saja, tentu bisa komunikasi bapak - ibu dengan anggota DPRD Sumbar sesuai Nomenklatur yang ada, bisa saja hibah kepada yayasan tetap melibatkan dinas pendidikan Sumbar," ujar Evi Yandri 

Ketua Pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Se Sumbar Zardoni mengatakan, penerimaan siswa baru tidak memihak kepada sekolah swasta selama ini.

"kami sangat prihatin sekolah swasta, karena terus terjadi penurunan jumlah siswa. Oleh karena itu, kami minta ada solusi kepada sekolah swasta," ujarnya 

Menurut Zardoni, pihaknya menginginkan sinergi sekolah Negeri dan sekolah Swasta dalam melahirkan kebijakan terhadap penerimaan siswa baru yang akan datang.

"Tiga tahun lebih kurang sekolah swasta kekurangan jumlah murid, kami merasakan pemerintah tidak berpihak kepada sekolah swasta. Kita minta perketat pemberian izin sekolah swasta yang baru di Sumbar," ujarnya.(*)

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menerima kunjungan belajar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa (MPM KM) Universitas Adzkia, pada Senin (20/1) di ruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam berbagi pengetahuan, memperdalam pemahaman tentang peran legislatif, dan memberikan wawasan mendalam kepada generasi muda terkait sistem pemerintahan.


Dalam sambutannya, Drs. H. Muhidi, M.M., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Adzkia yang telah menjadikan DPRD sebagai mitra dalam kegiatan edukasi.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami proses legislasi dan dinamika pemerintahan demi pembangunan yang lebih baik.

"Dengan memahami peran legislatif, kita bisa lebih bijak dalam berkontribusi bagi pembangunan. Mari terus belajar dan menjadi bagian dari perubahan untuk masa depan yang lebih baik!" ujar Muhidi didampingi Kasubag Humas dan Protokoler Darul Idris.

Kunjungan ini diisi dengan diskusi interaktif antara mahasiswa dan Ketua DPRD Sumbar, membahas isu-isu strategis terkait kebijakan daerah, fungsi pengawasan, hingga mekanisme pembuatan Peraturan Daerah (Perda).

Para mahasiswa juga berkesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang peran legislatif dalam menjawab tantangan zaman.

Ketua MPM KM Universitas Aszkia, Ihsanul Fajri mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan pembelajaran berharga yang diberikan oleh Ketua DPRD Sumbar.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus maju, berinovasi, dan berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

"Kegiatan kunjungan belajar ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung pendidikan politik generasi muda, sekaligus mempererat hubungan antara legislatif dan institusi pendidikan," ujar Fajri.(*)

REALITANUSANTARA.COM

AROSUKA -  Sekretaris Daerah Kabupaten Solok  Medison melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka pada Senin pagi (20/01/25).

Sidak ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Dalam sidak tersebut, Sekda Medison menyoroti berbagai aspek pelayanan, mulai dari pelayanan medis hingga infrastruktur publik yang tersedia di lingkungan rumah sakit, seperti ruang tunggu, tempat pendaftaran, hingga fasilitas toilet.

Sekda Medison menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut rumah sakit, terutama toilet yang kerap menjadi fasilitas yang terabaikan.

“Seluruh jajaran RSUD harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan, pemantauan kebersihan dan fasilitas umum perlu dilakukan secara rutin, bahkan direkomendasikan untuk diperiksa setidaknya setiap satu jam sekali oleh petugas yang bertanggung jawab.

Selain itu, Sekda Medison meminta kepada Direktur RSUD Arosuka untuk membenahi bangunan yang sudah dimakan usia. Ia juga meminta agar pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan untuk bisa memberikan rasa nyaman ketika berobat jalan maupun bagi masyarakat yang menjalani rawat inap.

Medison berharap, dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan atau berkunjung ke RSUD. “Kenyamanan pasien dan pengunjung harus selalu menjadi prioritas utama kita, senyum saja sudah merupakan obat bagi pasien, maka berikanlah pelayanan yang sepenuh hati dan sebaik mungkin, sehingga masyarakat merasa nyaman ketika berobat ke rumah sakit,” tuturnya.

Di akhir pertemuan Sekda Medison mengimbau pihak RSUD Arosuka serta beberapa OPD terkait mengadakan pertemuan serta rapat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk membahas mengenai sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka.  

Dalam Sidak ini, Sekda Medison didampingi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus Plt Dirut RSUD Arosuka Musfir Yones Indra beserta jajaran RSUD Arosuka, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra.

REALITANUSANTARA.COM

AROSUKA - Pemerintah Kabupaten Solok Gelar  Apel Pagi , Senin 20 Januari 2025 di Lapangan Kantor Bupati Solok.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah  Medison, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik  Safrudin, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan SDM drg. Muswir Yones Indra, MM, Asisten III Edityawarman, S.Sos, M.Si, Kepala DPMN sekaligus Pembina Apel Romi Hedrawan, S.Sos, M.Si, Kepala OPD, ASN dan THL Lingkup Pemda Kab. Solok.

Arahan Pembina Apel Pada awal bulan ini hingga pertengahan Februari diperkirakan kondisi cuaca cukup ekstrim, untuk itu kepada kita bersama agar waspada dan menyampaikan informasi kewaspadaan ini pada masyarakat kita di Kabupaten Solok

Kepada masing-masing OPD khususnya sub. bagian perencanaan, dalam hal laporan keuangan serta laporan pendukung lainnya agar segera dituntaskan.

Sebagaimana asta cita Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 bahwa pembangunan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, maka dari itu ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membangun desa/nagari.

Saat ini Indeks Desa Membangun(IDM) dihitung dari data 2003-2024 sudah mengalami peningkatan, yang mana perkembangannya antara lain jumlah Desa Tertinggal sebelumnya ada 3 sekarang sudah berkurang menjadi 2, jumlah Desa Berkembang sebelumnya ada 36 sekarang menjadi 25, jumlah Desa Maju sebelumnya ada 22 sekarang menjadi 28, dan jumlah Desa Mandiri sebelumnya ada 13 menjadi 19 desa.

REALITANUSANTARA.COM

AROSUKA -  Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (20/01/2025).

Tampak hadir Sekretaris Daerah Medison, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Staf Ahli Bidang Kemasyrakatan dan SDM drg. Musfir Yones Indra, Kepala OPD, Kepala Bagian terkait, dan jajaran TPID Kabupaten Solok.

Dalam rapat hari ini dilakukan pembahasan terkait Program Asta Cita Presiden - Wakil Presiden dalam hal Kesehatan yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan diadakan di seluruh Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden Memperkuat Sumber Daya Manusia(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Indonesia Emas maka salah satu program yang paling penting ialah pendidikan dan kesehatan, maka dari itu banyak program-program yang diciptakan untuk membantu dan memastikan generasi muda di Indonesia tumbuh sehat, untuk itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wakil Presiden pada nomor 2 yakin Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis guna memetakan kualitas kesehatan di masing-masing daerah di Indonesia.

Selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin turut menyampaikan terkait Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang merupakan salah satu program terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dimana program ini menyentuh 280 Juta Rakya Indonesia.

“Ini mungkin salah satu program terbesar dalam sejarah Indonesia yang bisa menyentuh seluruh rakyat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir sampai yang belum wafat itu disentuh (terjangkau)” tuturnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan ini merupakan program paling luas dan program yang sangat rumit untuk dijalankan, untuk itu demi suksesnya program ini perlu bantuan dan dukungan dari semuanya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Diakhir rapat Mendagri menegaskan terkait Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 kepada seluruh TPID untuk mengecek kembali gerakan menanam agar diupayakan untuk dijalankan kembali, serta mengecek kembali indeks harga barang terutama di distributor dan mensosialisikan lagi terkait dengan pendaftaran pedagang di Aplikasi SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) sehingga para pedagang mendapatkan barang di bawah harga eceran tertinggi. (admin)

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang bermuara terciptanya pelayanan publik prima terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Salah satu upaya yang dilakuakn adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Kegiatan yang diikuti seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang itu dilaksanakan di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Senin (20/1/2025).

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar yang membuka kegiatan menyambut baik pelaksanaan Bimtek Anjab dan ABK tersebut.

"Kegiatan ini merupakan perwujudan dari responsivitas Pemko Padang terhadap tuntutan perubahan dalam pelayanan publik yang semakin baik," katanya.

Diktakannya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan profesionalitas aparatur pemerintah yang sejalan dengan kebijakan penataan dan penempatan berdasarkan prinsip the right man, in the right place menempatkan ASN tepat pada tempat dan jabatan yang tepat pula. 

Agar suatu jabatan dapat diisi dengan orang yang tepat maka sebagai langkah awal diperlukan adanya proses analisis terhadap jabatan- Jabatan yang ada dibutuhkan di setiap perangkat daerah, sehingga didapatkan data jabatan yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi jabatan. Informasi jabatan itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan. 

"Sebagai tindaklanjut dari analisis jabatan perlu di lakukan pula analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi. Dengan jumlah pegawai yang proporsional dengan beban kerjanya maka kualitas penyelenggaraan pemerintahan juga akan semakin baik," tambahnya.

Kepala Kantor Regional XII BKN Kota Pekanbaru, Anna Hasnah Hasaruddin dalam wawancara dengan Diskominfo Kota Padang menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini penting sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pegawai di lingkungan Pemko Padang.

"Tujuan diadakannya Bimtek Anjab dan ABK ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai yang dibutuhkan masing-masing OPD. Ini adalah dasar bagaimana kita mengelola SDM kita sehingga penempatannya itu berdasarkan meritokrasi," ujarnya.

Salah satu materi utama dalam Bimtek ini adalah mengenai cara melakukan analisis jabatan yang tepat, mencakup Kebijakan Penyusunan Anjab dan ABK: Strategi Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Organisasi, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap jabatan di lingkungan Pemko Padang. Hal ini bertujuan agar struktur organisasi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan layanan publik yang terus berkembang.

"Dan tujuan akhirnya tentu bagaimana meletakkan seseorang, karena memang organisasi ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saat itu perlu orang -orang yang tepat untuk posisi itu," ucap Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako Padang, Syahrial Kamat. (Anggi/Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercepat keempat menyerahkan berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpillih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diserahkan secara langsung ke Kementrian Dalam Negeri yang terima oleh PLh. Direktur FKDH Kemendagri RI Herny Ika Hutauruk, setelah dari Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Sumbar dan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Drs H.Muhidi,MM disaat menyerahkan berkas Usul Pengangkatan Gunernur dan Wagub Terpilih 2024, di Kemendagri, Kamis (16/1/2025).

Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menambahkan sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tehun 2024 dinyatakan bahwasanya DPRD Provinsi mengumumkan Usul Pengangkatan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih setelah menerima Surat penyampaian dari KPU sebelum disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri RI.

" DPRD Sumatera Barat menerima berkas dari KPU pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 hasil penetapan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera  Barat terpilih hasil pilkada tahun 2024 , tentu sesuai edaran menteri dalam negeri DPRD wajib menidaklanjuti dalam 5 hari kerja dan Alhmdulillah DPRD Sumbar telah menyelenggarakan pelaksanaan rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2015 kemaren,  ungkap Muhidi. 

Muhidi juga katakan  salah satu tugas DPRD adalah mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk proses sesuai ketentuan Undang-Undang no 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

" Kedatangan kami kesini menyakinkan tanggungjawab tugas untuk menyerahkan secara langsung kepada kementerian dalam negeri usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ," ungkanya.

Muhidi juga berharap dengan telah dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024 kedepan kita bersama berangkulan dan berkerjasama dengan baik mewujudkan membangun Indonesia untuk lebih baik dan khususnya di Sumatera Barat. 

"Setelah selesainya tahapan pilkada 2024, kita menunggu tahapan proses pelantikan mengikuti ketentuan pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Untuk kita bersama menjaga kenyamanan, keamanan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumbar" ujarnya. 

Sementara itu plh direktur FKDH kementerian dalam negeri Herny Ika Hutauruk mengatakan masih mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024, penentuan jadwal pelantikan dijelaskan pada Pasal 2A. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi suara.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur 7 Februari 2025,  dan pelantikan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota: 10 Februari 2025, belum ada perubahan, namun tentu kita menunggu juga dari Pimpinan", ungkap Heny.

Heny juga menegaskan bagi daerah yang tidak terjadi sengketa pilkada percepatan penyerahan berkas usulan Pengangkatan kepada daerah dimasing-masing daerah tentu akan lebih baik. 

"Kami senang dan mengapresiasi Ketua DPRD Sumbar menyempatkan diri menyerahkan secara langsung berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ke kemendagri ini, lebih cepat lebih baik," serunya.

Heny katakan provinsi Sumatera Barat adalah provinsi ke 4 yang mengantarkan berkas usul  pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dimana sebelumnya yang sudah menyampaikan beberapa Provinsi seperti Jawa Barat,  Sumatera Selatan, Jambi, Sumbar dan Nanggro Aceh Darussalam juga sudah menunggu menunggu setelah Sumbar. 

Dalam kunjungan ini ketua DPRD Sumbar juga didampingi oleh wakil ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris DPRD  Drs.Maifrizon, MM, Plt.Kepala Biro Pemerintahan Ferdinal,S.STP, kabag persidangan per UU Zardi Syahrir dan hadir juga Kasubdit Wilayah I R. Hendy Nur Kusuma, S. STP, MA.

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar,-- Kegiatan  Patroli KRYD Polda Sumbar dalam rangka menjaga Situasi Kamtibmas yang tetap Kondusif, terutama antisipasi Tawuran dan Balap Liar serta mencegah terjadi aksi 3C di wilayah Kota Padang terus ditingkatkan. 

Kali ini tim KRYD Satbrimob Polda Sumbar langsung turun ke sejumlah lokasi di kawasan Kecamatan Koto Tangah, Padang, pada Kamis malam (16/1/2025) hingga dinihari.

Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, Kegiatan patroli kota ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Padang zero Tawuran dan Balap Liar, yang sejalan dengan Program Bapak Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.

"Patroli ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Padang Zero Tawuran dan Balap Liar, yang sejalan dengan program bapak Kapolda Sumbar, " katanya.

Sebanyak 30 Personel  Satbrimob Polda Sumbar dipimpin Ps. Danton 4 Dankie 2  Batalyon A Peloror Aipda Wazirman langsung mendatangi sejumlah tempat yang dianggap rawan terjadinya aksi tawuran dan balap liar. 

"Hal ini dilakukan untuk menciptakan Kota Padang Zero Tawuran dan Balap Liar, " tambah Kabid Humas. 

Dalam kegiatan Patroli ini, Tim KRYD Satbrimob Polda Sumbar mendatangi sejumlah lokasi yang diantaranya, Simpang Muaro Panjalinan melalui Perumahan Supo Inanta, Simpang Stasiun Tabing, Tunggul Hitam, Simpang DPR Bypass, Kantor Wali Kota Padang, Simpang Lubuk Minturun, Simpang LP Anak Air, Simpang Pesantren Sabihisma serta Depan Basarnas.(*)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Masjid Agung Nurul Iman telah berusia 66 tahun. Masjid yang berada di pusat kota itu menjadi tempat beribadah bagi musafir yang melewati masjid itu. 

Agar terus semarak, pengurus Masjid Agung Nurul Iman bertekad menggelar kegiatan rutin. Kegiatan yang dilaksanakan setiap pekan diharapkan dapat menyemarakkan masjid yang berada di pusat kota itu. 

"Kita mengetahui bahwa masjid kita ini selalu didatangi musafir karena berada tidak di tengah permukiman penduduk, karena itu kita bertekad ada kegiatan rutin dan familiar di tengah masyarakat," ucap Sekretaris Umum Masjid Agung Nurul Iman Maigus Nasir, saat Rapat Evaluasi Kegiatan Masjid Agung Nurul Iman Tahun 2024, di Balaikota Padang, Kamis (16/1/2025). 

Maigus Nasir berencana, kegiatan rutin setiap sekali sepekan itu dimulai di tahun 2025 ini. Masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang terlibat untuk menggelar kegiatan di Masjid Agung Nurul Iman. 

"Tiap OPD rutin digilir, setiap sepekan OPD yang ditunjuk menggelar kegiatan di masjid," terangnya. 

Selain OPD di Pemko Padang, Maigus Nasir ingin BAZNAS terlibat langsung dalam menyemarakkan masjid. Seperti memberikan bantuan kepada mustahik dan lainnya. 

"Setiap pekan diharapkan ada kegiatan massal di Masjid Agung Nurul Iman," harapnya. 

Di kesempatan itu, Maigus Nasir menekankan kepada seluruh pengurus untuk sesegera mungkin menyusun rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Seluruh pengurus diminta untuk menyampaikan rencana kerja dan kegiatan pada rapat lanjutan, Rabu (22/1/2025) depan. 

Sementara itu, Pj Sekdako Padang Yosefriawan menyebut bahwa dirinya mendukung penuh rencana kegiatan yang dilakukan setiap pekan di Masjid Agung Nurul Iman. 

"Tentunya kita dukung dan sosialisasikan ke masyarakat nantinya," ujar Yosefriawan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Nurul Iman. 

Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dihadiri Ketua Harian Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Salmadanis, Asisten I Setdako Edi Hasymi, Asisten III Corri Saidan, Kepala BPKAD Rajuu Minropa, Kepala Badan Kesbangpol Tarmizi, Kepala DLH Fadelan FM, Sekwan Hendrizal Azhar, Sekretaris Dinas Pendidikan Nurfitri, Sekretaris Dinas Sosial Budi Kurniawan, Kabag Kesra Jasman beserta staf, Kabag Umum, Kabid pada Dinas PU Rifky, Pejabat Fungsional pada Dinas Kominfo Charlie Ch Legi, perwakilan dari Satpol PP, dan lainnya.(Charlie)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.