REALITANUSANTARA.COM

PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menerima tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Selasa (10/2).

Tiga laporan tersebut meliputi pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2025, pengelolaan operasional BUMD PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) periode 2023 hingga Semester I 2025, serta evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung program ketahanan pangan periode 2023–2025.

Muhidi menyebutkan, belanja modal, operasional BUMD, dan ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang rawan penyimpangan sehingga membutuhkan pengawasan ketat. Ia menilai audit BPK berperan penting sebagai instrumen pencegahan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

“Audit BPK menjadi langkah preventif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi,” ujar Muhidi.

Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti kepatuhan pelaksanaan belanja barang, jasa, dan belanja modal Pemprov Sumbar tahun anggaran 2025. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup aspek kepatuhan dalam pengelolaan operasional PT Jamkrida Sumbar sebagai salah satu BUMD strategis daerah.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian melalui penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan yang mendukung stabilitas pangan. Pemeriksaan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta agenda prioritas nasional.

Muhidi menegaskan, DPRD akan mempelajari secara menyeluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan. Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti seluruh temuan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak terjadi pengulangan permasalahan di masa mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimi, menyatakan LHP BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar penilaian kepatuhan, tetapi juga pijakan untuk melakukan perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Pemprov Sumbar, kata dia, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengendalian internal, serta membenahi administrasi pelaksanaan program.

Penyerahan dokumen LHP turut dihadiri jajaran direksi PT Jamkrida Sumbar serta pimpinan daerah dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman Barat. DPRD berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

AGAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat terus menggencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan.

Setelah sebelumnya kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, pada Rabu, (11/2) kegiatan serupa dilanjutkan di Kabupaten Agam. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan perusahaan.

Dalam sambutannya, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak dalam keadaan baik. Situasi tersebut semakin berat dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, terutama untuk menjalankan program pembangunan serta kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Pemprov Sumbar terus mengkaji dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah guna meningkatkan PAD. Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, disepakati bahwa salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah Pajak Air Permukaan (PAP).

Evi Yandri menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan kewajiban membayar PAP. Selama ini, potensi pajak tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Ia menegaskan bahwa potensi PAP tidak hanya berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari sektor perkebunan yang beroperasi di Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut juga memanfaatkan air permukaan dalam kegiatan operasionalnya, sehingga sesuai aturan, termasuk dalam kategori wajib pajak.

Menurutnya, potensi dari sektor perkebunan inilah yang selama ini belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, melalui sosialisasi yang dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, pemerintah berharap seluruh pihak yang berkaitan dapat memahami kewajiban serta mekanisme pemungutan PAP.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, Pemprov dan DPRD Sumbar juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi lain di Indonesia guna mendalami penerapan pemungutan PAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hasil studi tersebut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan di Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, optimalisasi pemungutan PAP mulai diberlakukan sejak awal tahun ini. Guna mendukung implementasi kebijakan tersebut, kegiatan sosialisasi terus digencarkan agar para pelaku usaha memahami secara jelas mengenai regulasi, status wajib pajak, dasar penghitungan pajak, serta mekanisme pembayarannya.

Evi Yandri juga mengimbau perusahaan-perusahaan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi agar mempelajari secara mendalam ketentuan terkait PAP. Ia menegaskan bahwa pajak bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, melainkan merupakan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan perhitungan nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan kepentingan investor. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara profesional.

“Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Agam turut dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Nofrizon, Kepala Sumber Daya Air (SDA) BK Provinsi Sumbar, Asisten III Pemerintah Kabupaten Agam Syatria, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam, unsur Forkopimda, serta perwakilan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Agam.

Melalui langkah ini, DPRD dan Pemprov Sumbar berharap optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan penanganan dampak bencana demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers memasuki tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi awal tahun bertajuk “Mensucikan Hati Menjemput Ramadan” yang digelar di Esa Cafe, Padang, Kamis (12/2/2026).

Susmelawati menyebut media merupakan mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan, hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas kelembagaan, tetapi juga bersifat kekeluargaan dan harus terus dipelihara.

“Media adalah mitra strategis kami. Jika ada kebutuhan atau musibah, kabari kami. Awak media adalah saudara saya, dan kami siap mendukung setiap langkah kalian,” ujar Susmelawati.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2025 dan berharap sinergi semakin kuat di tahun 2026. Menurutnya, profesionalisme, akurasi, dan tanggung jawab sosial harus menjadi prinsip utama dalam pemberitaan.

Dalam kesempatan itu, Susmelawati turut menyinggung peran Polda Sumbar dalam mengawal isu strategis, termasuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.

“Saat ini Kapolda turut mengawal IPR dan WPR hingga ke pusat karena hal tersebut menyangkut kehidupan masyarakat. Media diharapkan terus meng-update informasi secara objektif dan bertanggung jawab,” katanya.

Kegiatan silaturahmi tersebut juga diisi tausiyah oleh penceramah Endi MN yang mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia jurnalistik.

Ketua IKW RI, Dafit Efendi, serta Ketua KJI, Peter Prayuda, turut mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap hubungan Polri dan media semakin solid. Sementara itu, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumbar, Kompol Omri Yan Sahureka, mengimbau rekan media yang ingin bergabung atau memperbarui data agar menyerahkan foto dan surat tugas ke Bid Humas Polda Sumbar.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas menegaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers akan dilakukan secara terbuka dan bergiliran agar seluruh media mendapatkan kesempatan yang sama.

“Press conference akan digilir secara terbuka agar semua media mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya. (RF)

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Polemik terkait belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terus bergulir. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok sebelumnya secara terbuka meminta Bupati agar segera melaksanakan mutasi dan pelantikan tersebut.

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat eselon III yang saat ini menjabat. Ia menilai, suasana harap-harap cemas atas ketidakpastian posisi berpotensi mengganggu stabilitas psikologis dan kinerja birokrasi.

“Jika terlalu lama tanpa kepastian, tentu ini menjadi beban. Para pejabat bertanya-tanya apakah mereka akan tetap bertahan atau tidak. Situasi seperti ini kurang kondusif bagi jalannya pemerintahan,” sorotnya.

Ia menegaskan, meskipun secara normatif setiap ASN wajib bekerja maksimal tanpa terpengaruh isu mutasi yang saat ini beredar, namun secara faktual dinamika tersebut sulit dihindari dari sisi psikologis. Isu yang berseliweran di internal birokrasi dinilai bisa memengaruhi suasana kerja.

Kondisi tersebut disebut sebagai beban psikologis bagi pejabat yang saat ini menduduki jabatan eselon III. Karena itu, Bupati dipandang perlu segera mengambil langkah tegas untuk memberikan kepastian melalui pelaksanaan mutasi dan pelantikan.

Menanggapi perihal tersebut, Bupati Solok meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalitas dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa mutasi dan evaluasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

“Kepada seluruh ASN, khususnya yang saat ini mengemban jabatan, saya minta bekerja maksimal. Laksanakan tugas sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab. Soal mutasi atau evaluasi jabatan tidak perlu menjadi beban yang menghambat kinerja,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Solok, menurutnya, membutuhkan pejabat yang bekerja dengan tulus, loyal terhadap tugas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati memastikan bahwa penataan birokrasi akan dilakukan dengan pertimbangan objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sembari tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelayanan publik.

“Yang terpenting adalah masyarakat tetap terlayani dengan baik. Itu prioritas utama kita,” tutupnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menerima perwakilan massa aksi pedagang Pasar Raya yang menyampaikan aspirasi di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (9/2/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, dia menekankan bahwa seluruh rangkaian program revitalisasi dan relokasi merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mengangkat martabat para pedagang melalui fasilitas yang lebih layak.

Raju Minropa menjelaskan bahwa visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang dalam revitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih tertata dan representatif. 

"Dengan kondisi pasar yang rapi, diharapkan daya tarik pengunjung meningkat, yang secara langsung akan berdampak positif pada pedagang," katanya. 

Raju Minropa menyampaikan poin-poin utama kebijakan Pemko Padang. Pertama relokasi ke tempat terbaik dengan prinsip relokasi yang dijalankan adalah memindahkan pedagang ke area yang lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian Pemko tetap konsisten pada aturan penataan agar pasar tidak kembali semrawut, karena tujuan akhirnya adalah kelancaran proses jual-beli yang modern.

Menanggapi isu gangguan oknum di pasar, Pemko Padang berjanji akan menindaklanjuti secara hukum jika ditemukan praktik pungutan liar yang merugikan pedagang.

Raju Minropa menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk melakukan perubahan besar bagi masa depan Pasar Raya Padang. 

Meski ada permohonan dari pedagang untuk kembali berdagang di tempat lama, pemerintah berharap pedagang dapat bersinergi dalam konsep baru ini demi terciptanya pusat perdagangan yang nyaman bagi masyarakat luas.

"Apa pun yang disampaikan oleh pedagang tentang perbaikan terhadap tempat yang sudah kita sediakan, ini menjadi catatan penting bagi kita. Ke depan tentu kita tidak tinggal diam dan akan terus membenahi karena tujuan akhirnya adalah aktivitas jual-beli yang lancar," pungkas Raju Minropa usai pertemuan tersebut. (Taufik/Ivan/Wiki)

REALITANUSANTARA.COM

Junjung Sirih - Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Jakarta Timur kepada korban bencana banjir di Kecamatan Junjung Sirih, bersama PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Kabupaten Solok, Rabu (11/02/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui PMI Kota Jakarta Timur sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Adapun bantuan yang diberikan berupa 1.000 set seragam sekolah untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, serta peralatan kerja berupa cangkul, gerobak dorong, sekop, dan perlengkapan pendukung lainnya, guna membantu masyarakat dalam proses pembersihan dan pemulihan pascabencana.

Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Jakarta Timur serta PMI Kota Jakarta Timur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Solok.

“Selain seragam sekolah untuk anak-anak, bantuan peralatan kerja ini diharapkan dapat membantu masyarakat membersihkan lingkungan dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Ini adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan,” ujar Ketua PMI Sumbar.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Solok dalam penanganan bencana. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta Timur dan jajaran PMI atas bantuan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat, baik bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak maupun bagi percepatan pemulihan aktivitas masyarakat.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis dan didampingi oleh pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Kabupaten Solok, dengan memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama PMI berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan kehadiran di tengah masyarakat dalam setiap upaya penanggulangan bencana serta pelayanan kemanusiaan.

Turut menghadiri, Kepala OPD Terkait, Ketua PMI Kabupaten Solok beserta Jajaran, Camat Junjung Sirih Neni Amelia, Forkopimcam, Wali Nagari Saniang Baka, Wali Nagari Muaro Pingai, dan Wali Nagari Paninggahan.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, S.Pd., melakukan kunjungan silaturahmi ke Universitas Ekasakti (Unes) pada Rabu, 11 Februari 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd., di ruang kerja Rektor lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Ekasakti.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unes, Prof. Dr. I Ketut Budaraga, M.Si.; Wakil Rektor I, Dr. Ir. Dewirman Prima Putra, M.Si.; Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Padang (YPTP); Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL); Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan; Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP); Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); para Ketua Program Studi di lingkungan FKIP; serta Kepala Tata Usaha FKIP.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Ekasakti memaparkan profil dan perkembangan Universitas Ekasakti beserta Akademi Akuntansi Indonesia (AAI). Disampaikan bahwa saat ini Unes memiliki 7 fakultas dengan 21 program studi jenjang Strata Satu (S1), serta Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum. Sistem perkuliahan di Unes dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu program Reguler dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan dengan pengakuan atas pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya.

Rektor juga menyampaikan harapannya agar Anggota DPRD Kota Padang dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana dapat melanjutkan studi ke jenjang S1 di Universitas Ekasakti. Selain itu, bagi yang ingin meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S2, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Unes juga membuka kesempatan melalui jalur reguler maupun RPL.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Ekasakti atas sambutan yang diberikan. Ia menyatakan akan mengkomunikasikan dan menginformasikan peluang tersebut kepada Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Padang.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa kemungkinan besar Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat akan memilih jalur RPL karena dinilai lebih relevan dengan pengalaman kerja dan bidang tugas mereka. Program studi yang diminati diperkirakan akan mengarah pada Ilmu Pemerintahan, Hukum, dan Ekonomi. Oleh karena itu, Ketua DPRD juga meminta agar Universitas Ekasakti dapat melakukan sosialisasi khusus mengenai program RPL di Kantor DPRD Kota Padang.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Ekasakti, Drs. Tarma Sartima, M.Si., Ph.D., menyampaikan bahwa selama ini cukup banyak anggota legislatif yang menempuh pendidikan di FISIPOL, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Beberapa di antaranya bahkan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dan pimpinan DPRD di berbagai daerah, seperti Bupati Solok Selatan, Ketua DPRD Pasaman, dan Ketua DPRD Solok Selatan.

FISIPOL Universitas Ekasakti, baik melalui program Reguler maupun RPL, menyatakan kesiapan untuk menerima Anggota DPRD maupun pegawai Sekretariat DPRD Kota Padang yang ingin melanjutkan pendidikan. Universitas Ekasakti berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur pemerintahan dan legislatif di Kota Padang. 

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Bulan Ramadan sebentar lagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Di bulan suci itu, umat Islam mencari amalan sebanyak-banyaknya. 

Selain itu, bulan puasa juga dianggap sebagai bulan penuh berkah bagi para pedagang. Terutama bagi pedagang makanan yang menyediakan takjil, serta pedagang pakaian yang berjualan menjelang lebaran nanti. 

Tak heran jika pada saat bulan puasa, kebutuhan masyarakat terhadap pangan meningkat pesat. Permintaan meningkat, sementara pasokan berkurang. Akibatnya, kerap terjadi inflasi saat bulan puasa dan lebaran. Agar tidak terjadi inflasi berkepanjangan saat bulan Ramadan nanti, Pemerintah Kota Padang menumpangkan harapan kepada ulama.

“Di bulan puasa, memang konsumsi masyarakat hanya dua kali sehari (saat sahur dan berbuka), namun volume yang dikonsumsi meningkat dari biasanya,” ungkap Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Padang, Indra Noveri saat High Level Meeting TPID Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (10/2/2026). 

Indra mengimbau kepada masyarakat untuk lebih banyak bersabar ketika bulan puasa. Tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan. 

“Tentunya kita mengimbau masyarakat agar lebih efektif dan bijak,” harapnya. 

Agar imbauan ini dapat menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, Kepala Bagian Perekonomin dan SDA itu menumpangkan harapan kepada seluruh ulama. Supaya ketika memberikan ceramah atau tausyiah kepada jemaah, ulama dapat menyampaikan pentingnya menjaga kesabaran saat berpuasa, terutama dalam mengonsumsi makanan dan minuman. 

“Lewat ulama kita tumpangkan harapan dan tidak terjadi inflasi, dan deflasi pun dapat terus terjaga,” ujar Kabag Perekonomian dan SDA itu.

Rapat High Level Meeting TPID itu diikuti sejumlah BUMN dan instansi lainnya. Di antaranya seperti perwakilan dari Bank Indonesia, Bulog, BPS Kota Padang, MUI, Perumda AM Kota Padang, OPD terkait di Pemko Padang serta Pemprov Sumbar.(Charlie)

REALITANUAANTARA.COM

PADANG – Keterbatasan fasilitas berupa laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kondisi ini menghambat proses pendataan dan penginputan calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Permasalahan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, yang digelar pada Rabu (4/2) di Kantor Lurah Balai Gadang.

Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama PSM adalah melakukan pendataan dan memfasilitasi pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat. Program bantuan yang dimaksud antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, serta berbagai program sosial lainnya.

Namun, proses entri data belum dapat berjalan optimal karena PSM setempat belum memiliki perangkat laptop.

“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi dalam pertemuan tersebut.

Selain kebutuhan perangkat pendukung, PSM juga mengusulkan adanya sosialisasi rutin terkait berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Opi, masih banyak warga yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan pengajuannya.

“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” tambahnya.

PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja dan dukungan dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Mereka menilai dukungan operasional sangat diperlukan karena jarak antar lokasi survei lapangan cukup jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta para pemuda setempat. Dalam forum itu, selain persoalan PSM, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.

Di bidang pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses menuju lahan pertanian. Sementara itu, di sektor pendidikan, warga meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat jumlah penduduk Balai Gadang yang terus meningkat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.

Terkait penambahan sekolah, Iqra menegaskan bahwa hal tersebut menjadi prioritas yang akan diperjuangkannya.

“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” tegasnya.

Iqra Chissa menambahkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mengawal agar penambahan sekolah di Balai Gadang dapat segera terealisasi.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap tanggal 9 Februari menjadi momentum penting bagi insan pers untuk terus meneguhkan perannya di tengah masyarakat. Pada HPN Tahun 2026 ini, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyampaikan harapannya agar pers semakin memperkuat kontribusinya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Muhidi menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah tujuan yang mudah dicapai. Diperlukan perencanaan matang serta kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk merealisasikannya. Salah satu aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan SDM yang unggul, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual, berakhlak mulia, serta beriman kepada Allah SWT. Fondasi tersebut dinilai sangat penting guna menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa di masa depan.

Ia menambahkan bahwa upaya membangun SDM yang berkualitas tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kebersamaan semua pihak. Dalam konteks ini, pers memegang peranan yang sangat strategis sebagai penyampai informasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

“Pers tidak hanya berfungsi menyampaikan berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif, pers dapat membantu masyarakat memahami arah pembangunan nasional serta peran yang dapat diambil dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Muhidi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pers memiliki kekuatan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai tujuan jangka panjang bangsa, termasuk target-target yang telah dirancang dalam agenda Indonesia Emas 2045 dan langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan sejak dini.

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan maraknya arus informasi yang tidak terverifikasi, Muhidi berharap insan pers tetap konsisten menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi etika jurnalistik. Menurutnya, pers harus menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya di tengah maraknya hoaks.

“Melalui momentum Hari Pers Nasional ini, kami berharap pers terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan Indonesia ke depan, termasuk target Indonesia Emas 2045 serta bagaimana kita semua dapat mempersiapkannya mulai sekarang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Muhidi juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia berharap sinergi antara pers, DPRD, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang  - Pasca banjir bandang yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu, ditambah kondisi kemarau panjang yang tengah berlangsung, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Perumda Air Minum Kota Padang (Perumda AM) terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengusulkan pembangunan 200 sumur bor komunal yang akan tersebar di berbagai titik, serta penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo, bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dalam kunjungan ke intake Perumda AM Gunung Pangilun, Jumat (30/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan bahwa Perumda AM Kota Padang saat ini terus berupaya memaksimalkan pemulihan layanan air bersih pascabencana. Namun, proses pemulihan masih menghadapi kendala karena infrastruktur utama belum sepenuhnya pulih.

“Selain membangun infrastruktur utama seperti SPAM baru, kami juga mengusulkan pembangunan sumur bor komunal untuk mengurangi beban distribusi Perumda AM. Dengan begitu, pasokan air bersih di rumah tangga bisa lebih stabil,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan, pembangunan sumur bor komunal ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang efektif, terutama bagi wilayah yang mengalami kekurangan air atau terdampak gangguan distribusi PDAM.

Dari total 200 sumur bor yang diajukan, sekitar 50 titik akan dibangun di atas aset milik Pemerintah Kota Padang. Sementara sisanya akan dipusatkan di sejumlah fasilitas publik, seperti masjid, musala, dan lokasi-lokasi strategis lainnya.

“Penempatan di fasilitas umum ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses air bersih, terutama saat pasokan PDAM terganggu akibat kondisi cuaca maupun dampak bencana,” tambahnya.

Pemkot Padang berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan layanan air bersih dan memperkuat ketahanan sistem distribusi air di Kota Padang, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana dan kemarau panjang. ( Ayu )