REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada 5 Oktober 2026.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengusung semangat “TNI Prima, Profesional, Responsif, Inovatif, Modern”, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen institusi pertahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan strategis dan dinamika perkembangan zaman.

Aprinaldi berharap TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, sekaligus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

Menurutnya, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada kedekatan serta kemanunggalannya dengan masyarakat. Hubungan yang kuat antara TNI dan rakyat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional.

“Semoga TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu dekat dan bersama rakyat,” ujar Aprinaldi dalam pesan peringatan HUT ke-81 TNI.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum HUT TNI sebagai kesempatan memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mendukung terciptanya Indonesia yang aman, berdaulat, dan semakin maju.

Aprinaldi secara khusus menyampaikan ucapan Selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh prajurit TNI di mana pun bertugas, baik di wilayah darat, laut maupun udara.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI bersama rakyat, Indonesia kuat,” ucapnya.

Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan loyalitas prajurit kepada bangsa dan negara.

Dengan dukungan masyarakat serta sinergi seluruh komponen bangsa, TNI diharapkan terus menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, responsif, dan senantiasa hadir untuk kepentingan rakyat serta keutuhan NKRI.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Aprinaldi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan fondasi utama yang mempersatukan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial.

“Pancasila adalah dasar negara, pemersatu bangsa, dan pedoman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Aprinaldi.

Ia menilai peringatan Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Semangat tersebut dinilai relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat menguji persatuan dan solidaritas masyarakat.

Aprinaldi juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas simbol atau hafalan, melainkan menerapkannya melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, nilai persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama merupakan bagian penting dari pengamalan Pancasila yang harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda.

“Semangat Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Aprinaldi menegaskan bahwa semangat Pancasila juga perlu menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat memperkuat kesadaran seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan daerah serta bangsa Indonesia.

“Bersatu, berdaulat, Indonesia maju. Pancasila adalah perekat bangsa menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat,” tegas Aprinaldi.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebangsaan sekaligus memperkuat tekad bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan, masyarakat diharapkan mampu membangun lingkungan yang harmonis, saling menghormati, dan memiliki semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Sebanyak 27 atlet renang Kota Padang ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Mereka turun pada 36 nomor perlombaan dengan target mempertahankan predikat juara umum cabang olahraga renang sekaligus memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Kota Padang.

Hingga Senin (5/10/2026), tim renang Kota Padang telah mengamankan tiga medali, masing-masing satu medali emas dan dua medali perak. Raihan tersebut menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi pertandingan berikutnya di tengah persaingan antarkontingen yang semakin kompetitif.

Para atlet terus menunjukkan semangat bertanding dan berupaya menjaga konsistensi performa di setiap nomor yang diikuti. Persaingan ketat tidak dianggap sebagai tekanan, tetapi justru menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar tambahan medali bagi Kota Padang.

Dengan persiapan melalui program latihan intensif serta dukungan Pemerintah Kota Padang, tim renang menargetkan sedikitnya 18 medali emas dari total 36 nomor perlombaan yang diikuti.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet, mengingat Porprov Sumbar 2026 mempertemukan perenang-perenang terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena itu, faktor kesiapan fisik, teknik, mental bertanding, serta konsistensi menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tim renang Kota Padang diharapkan mampu mempertahankan performa hingga seluruh nomor perlombaan selesai. Dukungan dari pemerintah daerah, pelatih, ofisial, serta masyarakat Kota Padang juga menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil maksimal.

Keikutsertaan 27 atlet tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kota Padang mempertahankan dominasi di cabang olahraga renang pada ajang Porprov Sumbar. Dengan target 18 emas, tim renang bertekad mengukuhkan kembali posisinya sebagai salah satu kekuatan utama olahraga renang di Sumatera Barat.

Seluruh atlet pun diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat juang selama kompetisi berlangsung. Setiap medali yang diraih bukan hanya menjadi prestasi individu, tetapi juga membawa nama Kota Padang dalam persaingan olahraga tingkat provinsi..(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Tim bulutangkis Kota Padang mulai menunjukkan ambisinya untuk merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Sebanyak 12 atlet Kota Padang turun bertanding pada babak penyisihan grup yang berlangsung di Benteng Badminton Hall, Senin (5/10/2026).

Para atlet tampil dengan membawa target besar untuk mengharumkan nama Kota Padang di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sejak pertandingan dimulai, para pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaik melalui permainan yang disiplin, konsisten, dan penuh semangat.

Dukungan penonton yang hadir di arena turut memberikan motivasi tambahan bagi para atlet. Sorakan dan dukungan dari tribun menjadi energi tersendiri bagi tim Kota Padang dalam menghadapi setiap pertandingan di fase penyisihan.

Persaingan cabang olahraga bulutangkis Porprov Sumbar XVI diperkirakan berlangsung ketat. Setiap atlet dituntut mampu menjaga konsentrasi, mengatur strategi permainan, serta memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan kemenangan dan melangkah ke babak berikutnya.

Bagi kontingen Kota Padang, penampilan di babak penyisihan menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai target prestasi. Hasil pertandingan pada fase grup akan menjadi modal untuk menghadapi tahapan kompetisi selanjutnya.

Dengan persiapan yang telah dilakukan serta dukungan penuh dari kontingen dan masyarakat, tim bulutangkis Kota Padang optimistis mampu bersaing dalam perebutan medali sekaligus menyumbangkan prestasi maksimal bagi daerah.

Target juara umum menjadi motivasi utama para atlet untuk tampil sebaik mungkin di setiap pertandingan. Semangat tersebut diharapkan mampu mengantarkan bulutangkis Kota Padang menjadi salah satu kekuatan utama pada Porprov Sumbar XVI Tahun 2026.

Porprov Sumbar XVI sendiri menjadi momentum penting bagi para atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga yang telah dilakukan. Bagi Kota Padang, setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan prestasi dan memperkuat posisi dalam persaingan klasemen umum.

Perjuangan 12 atlet bulutangkis Kota Padang pun masih berlanjut. Dengan semangat bertanding, dukungan penonton, serta tekad memberikan hasil terbaik, mereka diharapkan mampu menjaga asa Kota Padang untuk meraih prestasi tertinggi dan merealisasikan target juara umum Porprov Sumbar XVI 2026.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK SELATAN — Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syahjohan, SH. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah keluarga semata, karena kekerasan dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kondisi fisik, mental, psikologis, hingga masa depan korban.

Mario yang juga merupakan putra daerah Solok Selatan menegaskan, setiap laporan maupun kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, harus ditangani secara serius, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada korban. Ia mengingatkan agar kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan dengan cara-cara yang justru mengabaikan hak korban atau menghentikan proses hukum secara tidak semestinya.

“Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026).

Mario menjelaskan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam ketentuan tersebut, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut Mario, keberadaan UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak korban.

Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses hukum, perlindungan korban, pendampingan, hingga pemulihan.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya.

Mario secara khusus mengingatkan agar istilah perdamaian tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk mengabaikan proses hukum, terutama apabila kasus tersebut menyangkut kekerasan seksual terhadap anak.

Ia menilai, kepentingan menjaga nama baik keluarga tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan, hak, dan masa depan korban.

“Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” tegasnya.

Menurut Mario, masyarakat juga perlu memahami bahwa korban, khususnya anak, berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Karena itu, setiap penanganan kasus harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan korban tidak kembali mengalami tekanan maupun stigma.

Ia juga mengingatkan agar segala bentuk pemberian uang, imbalan, tekanan, atau upaya memengaruhi proses penanganan perkara dilakukan sesuai koridor hukum dan tidak digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum.

Mario turut menyoroti persoalan lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius, yakni adanya dugaan ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan hingga memasuki pekarangan rumah yang menyasar anak dan dilakukan oleh orang dewasa, namun kemudian berujung pada penyelesaian secara damai.

Menurutnya, kasus semacam itu harus menjadi pelajaran bersama bahwa keamanan anak tidak boleh dikompromikan.

“Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” katanya.

Ia menilai, lingkungan yang aman merupakan salah satu fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Ketika anak merasa tidak terlindungi, dampaknya dapat memengaruhi keberanian mereka untuk beraktivitas, belajar, berinteraksi, bahkan melaporkan apabila mengalami kekerasan.

Karena itu, Mario mendorong seluruh pihak untuk membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah kekerasan sekaligus memberikan respons cepat apabila kasus terjadi.

Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat tersebut menegaskan, menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas orang tua maupun lembaga pendidikan.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, keluarga, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga seluruh warga.

“Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperkuat berbagai upaya pencegahan, mulai dari edukasi kepada masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan literasi hukum, pendampingan korban, hingga memastikan kanal pelaporan dapat diakses masyarakat dengan mudah dan aman.

Menurutnya, korban maupun keluarga korban harus mengetahui ke mana harus melapor dan memperoleh pendampingan ketika menghadapi kekerasan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Mario berharap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

Ia mengatakan, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembangunan juga tercermin dari kemampuan pemerintah dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bermartabat, serta memberikan ruang tumbuh yang baik bagi generasi muda.

“Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkas Mario.

Ia menegaskan, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak harus diwujudkan melalui komitmen bersama, penegakan hukum yang konsisten, penguatan keluarga, peningkatan edukasi masyarakat, serta keberanian untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan.

“Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih,” tutupnya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menyampaikan dukungan dan motivasi kepada seluruh atlet daerah yang tengah berjuang mengharumkan nama Padang Pariaman pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun 2026.

Aprinaldi mengajak seluruh atlet Padang Pariaman yang tampil dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut untuk bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov Sumbar tidak hanya menjadi kesempatan untuk meraih medali dan prestasi, tetapi juga menjadi momentum bagi para atlet untuk membawa nama baik Kabupaten Padang Pariaman di tingkat provinsi.

“Selamat bertanding dan sukses kepada seluruh atlet Kabupaten Padang Pariaman. Junjung tinggi sportivitas, tunjukkan kemampuan terbaik, tetap semangat dan jangan lupa berdoa demi meraih prestasi yang membanggakan,” ujar Aprinaldi.

Ia menegaskan bahwa perjuangan para atlet membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, mental yang kuat, serta semangat pantang menyerah. Karena itu, para atlet diharapkan tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi lawan yang tangguh maupun hasil pertandingan yang belum sesuai harapan.

Aprinaldi juga mengingatkan agar seluruh atlet tetap menjaga nama baik daerah selama mengikuti Porprov Sumbar 2026. Sikap sportif, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan dalam sebuah kompetisi olahraga.

“Terus berjuang, harumkan nama Kabupaten Padang Pariaman, dan raihlah prestasi terbaik. Jadilah sang juara,” tegasnya.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para atlet Padang Pariaman untuk tampil maksimal sepanjang pelaksanaan Porprov Sumbar 2026.

Aprinaldi juga berharap perjuangan para atlet dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat Padang Pariaman sekaligus mendorong lahirnya prestasi-prestasi baru di berbagai cabang olahraga.

Baginya, prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang proses membangun karakter, kedisiplinan, kerja keras, dan semangat membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan semangat “Jadilah Sang Juara!”, Ketua DPRD Padang Pariaman mengajak seluruh atlet untuk memberikan penampilan terbaik, menjaga sportivitas, serta terus berjuang hingga pertandingan berakhir.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Muhidi.

Menurutnya, kegiatan Gebyar Pajak memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi ruang sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan.

Muhidi mengatakan, kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat terus berkembang. Karena itu, diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Salah satu sumber penerimaan yang memiliki peran penting tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Muhidi menilai, kesadaran membayar pajak harus dibangun bukan semata-mata karena adanya kewajiban atau sanksi. Lebih dari itu, masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab bersama sebagai bagian dari pembangunan daerah.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, kata Muhidi, semakin kuat pula dukungan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Muhidi juga menjelaskan bahwa manfaat pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pemerintah, tetapi memiliki hubungan dengan berbagai aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan sarana pendukung mobilitas, memiliki peran penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat melakukan perjalanan, mendukung distribusi barang, serta membantu kelancaran kegiatan dunia usaha.

“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Karena itu, ia meminta masyarakat melihat pembayaran pajak dalam perspektif yang lebih luas. Kontribusi yang diberikan masyarakat melalui pajak merupakan bagian dari siklus pembangunan yang manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik.

Di sisi lain, Muhidi menilai peningkatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan.

Menurutnya, masyarakat akan semakin terdorong memenuhi kewajibannya apabila proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah, cepat, transparan, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari.

Ia mendorong agar berbagai inovasi pelayanan terus dikembangkan, termasuk Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat, maupun pemanfaatan layanan digital.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Selain kemudahan pelayanan, Muhidi menilai komunikasi publik mengenai pajak juga harus dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami. Pemerintah perlu menjelaskan informasi perpajakan dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat, termasuk mengenai waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, lokasi pelayanan, hingga manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan.

“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” katanya.

Ia menilai pendekatan komunikasi yang lebih kreatif akan membantu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mungkin belum mendapatkan informasi perpajakan secara memadai.

Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, pesan mengenai pentingnya kepatuhan pajak harus diteruskan melalui berbagai kegiatan dan saluran komunikasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.

“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” tuturnya.

Ia juga menilai pemerintah membutuhkan dukungan data yang akurat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan edukasi perpajakan.

Data mengenai kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta wilayah yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan strategi pelayanan dan sosialisasi.

“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya aspek keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu perlu mendapatkan pelayanan dan apresiasi yang baik, sementara masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya perlu diberikan informasi dan pendekatan persuasif.

Menurutnya, edukasi, pelayanan, serta penerapan aturan harus berjalan secara seimbang dan proporsional.

“Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa kontribusi yang diberikan melalui pajak merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membangun daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, DPRD Sumbar mendorong kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media hingga masyarakat.

Menurut Muhidi, peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Bagi Muhidi, keberhasilan meningkatkan kepatuhan pajak pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya penerimaan daerah. Lebih jauh, kepatuhan pajak merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dan menjaga keberlanjutan pembangunan Sumatera Barat.

Ia pun mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang lahir dari kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkas Muhidi.(Ayu)

REALITANYSANTARA.COM

PADANG -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., mendapat amanah membacakan naskah Ikrar pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, persatuan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembacaan Ikrar oleh Ketua DPRD Sumbar menjadi salah satu bagian utama dalam rangkaian upacara. Dalam suasana penuh penghormatan, seluruh peserta mengikuti prosesi sebagai bentuk refleksi terhadap perjalanan bangsa sekaligus penguatan tekad untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kebangsaan harus terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih di tengah perkembangan zaman yang menghadirkan berbagai tantangan sosial, ekonomi, teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat.

Bersamaan dengan peringatan tersebut, Sumatera Barat juga memperingati Hari Jadi ke-81. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan bertambahnya usia provinsi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, peringatan Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat optimisme seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong kemajuan daerah.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menempatkan momentum tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.

Kolaborasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut tidak hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga menghadirkan inovasi dan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah. Semangat tersebut kemudian diteruskan melalui kerja bersama untuk membangun Sumatera Barat yang semakin maju, tangguh, berdaya saing, serta tetap berakar pada nilai adat dan budaya.

Upacara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, serta sejumlah tamu undangan.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan memperlihatkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati dua momentum penting tersebut.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam kesempatan itu menekankan pentingnya menjadikan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila, kata dia, harus terus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Semangat persatuan juga diperlukan agar berbagai potensi dan perbedaan yang ada di Sumatera Barat dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan.

Memasuki usia ke-81 tahun, Sumatera Barat dihadapkan pada agenda pembangunan yang semakin luas. Penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pelestarian kebudayaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketangguhan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu terus mendapat perhatian.

Di sisi lain, pembangunan daerah juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh persoalan pembangunan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta partisipasi masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan target pembangunan daerah.

Momentum Hari Jadi ke-81 Sumbar pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan. Peringatan tersebut harus menjadi titik tolak untuk memperkuat evaluasi, memperbaiki berbagai kekurangan, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan semangat “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, memperkuat nilai gotong royong, serta bersama-sama membangun Sumatera Barat agar semakin maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi sekaligus menjadi simbol penguatan komitmen kebangsaan. Sementara Hari Jadi ke-81 Sumbar menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang pembangunan daerah harus terus dilanjutkan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan pengabdian kepada masyarakat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Wali Kota Padang Fadly Amran melantik dan mengukuhkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX periode 2026–2031 di Halaman Kantor KAN Pauh IX, Sabtu (3/10/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran kelembagaan adat di tengah dinamika pembangunan Kota Padang. KAN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menyampaikan harapannya agar kepengurusan KAN Pauh IX yang baru dapat membangun sinergi yang semakin erat dengan Pemerintah Kota Padang. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat dinilai penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Menurut Fadly, keberadaan lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga identitas masyarakat di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Karena itu, penguatan kelembagaan adat perlu diiringi dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

Fadly juga mendorong KAN Pauh IX berperan aktif dalam mendukung pelestarian adat dan budaya Minangkabau melalui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam memperkuat nilai-nilai budaya serta memastikan adat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. KAN memiliki peran penting dalam menjaga nilai adat, budaya dan kearifan lokal sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan,” ujar Fadly dalam kesempatan tersebut.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus mencakup penguatan karakter, kehidupan sosial, pendidikan, serta pelestarian budaya yang menjadi identitas daerah.

Dalam konteks tersebut, KAN Pauh IX diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam membumikan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut tidak hanya menjadi identitas budaya Minangkabau, tetapi juga diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pengurus KAN Pauh IX periode 2026–2031 juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai adat sekaligus mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan sosial masyarakat. Peran tersebut dinilai semakin penting seiring munculnya beragam tantangan yang dihadapi keluarga dan generasi muda.

Generasi muda menjadi salah satu perhatian penting dalam penguatan peran lembaga adat. KAN diharapkan dapat menjadi ruang pembinaan dan penguatan karakter generasi muda agar tetap memahami adat, budaya, etika sosial, serta nilai-nilai keagamaan.

Selain menjaga keberlangsungan tradisi, lembaga adat juga dituntut mampu merespons perkembangan zaman. Persoalan sosial seperti pergeseran nilai, hubungan antargenerasi, serta tantangan terhadap karakter generasi muda membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, keluarga dan masyarakat.

Pelantikan dan pengukuhan Pengurus KAN Pauh IX periode 2026–2031 dengan demikian tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kembali peran lembaga adat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Kota Padang.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan KAN Pauh IX, pelestarian adat dan budaya diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan daerah. Nilai-nilai Minangkabau pun diharapkan tetap hidup dan relevan dalam menghadapi perkembangan masyarakat serta tantangan generasi mendatang.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026 resmi dibuka di Halaman Istana Gubernur Sumatera Barat, Jumat (2/10/2026) malam. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut menjadi momentum bagi para atlet dari 19 kabupaten dan kota untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperebutkan prestasi terbaik di berbagai cabang olahraga.

Pembukaan Porprov Sumbar XVI turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran bersama sejumlah unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan olahraga. Kehadiran pemerintah daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap pembinaan olahraga serta perjuangan para atlet yang membawa nama daerah masing-masing.

Porprov Sumbar XVI berlangsung selama 13 hari, mulai 2 hingga 14 Oktober 2026. Kompetisi tahun ini diikuti sebanyak 8.794 atlet yang berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Para peserta akan berkompetisi pada 53 cabang olahraga yang dipertandingkan selama penyelenggaraan Porprov.

Keikutsertaan ribuan atlet tersebut sekaligus menunjukkan besarnya potensi olahraga Sumatera Barat yang terus berkembang. Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk mengejar medali, tetapi juga menjadi ruang evaluasi pembinaan atlet serta proses penjaringan atlet berprestasi yang berpotensi membawa nama Sumatera Barat pada kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai salah satu daerah dengan tradisi olahraga yang kuat, Kota Padang mengirimkan kontingen dalam jumlah besar pada Porprov Sumbar XVI 2026. Sebanyak 1.132 atlet dipersiapkan untuk berlaga pada berbagai cabang olahraga.

Selain atlet, kontingen Kota Padang juga diperkuat 338 ofisial yang bertugas mendukung kebutuhan teknis dan operasional selama berlangsungnya kompetisi. Seluruh kontingen tersebut membawa misi mempertahankan posisi Kota Padang sebagai juara umum Porprov Sumatera Barat.

Pemerintah Kota Padang menempatkan pembinaan atlet sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program yang diarahkan untuk menemukan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan atlet sejak usia dini hingga tingkat prestasi.

Salah satu upaya yang terus diperkuat Pemko Padang adalah program Padang Balomba. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih terarah, termasuk memberikan ruang bagi atlet untuk berkompetisi dan meningkatkan prestasi.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah mendorong agar pembinaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali dalam satu kejuaraan, tetapi juga menghasilkan proses pembinaan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Porprov Sumbar XVI juga menjadi momentum penting bagi masing-masing daerah untuk mengevaluasi hasil pembinaan olahraga. Persaingan antarkontingen di 53 cabang olahraga diharapkan berlangsung secara sportif dan menjadi pengalaman berharga bagi para atlet.

Bagi Kota Padang, partisipasi 1.132 atlet menjadi bagian dari upaya mempertahankan prestasi sekaligus mengukur efektivitas pembinaan yang telah dilakukan selama ini.

Pemerintah Kota Padang juga terus mendorong sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, pelatih, ofisial, serta keluarga atlet. Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar pembinaan olahraga dapat berjalan secara konsisten dan mampu melahirkan generasi atlet yang kompetitif.

Porprov Sumbar XVI 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi perhelatan olahraga tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan prestasi olahraga Sumatera Barat. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat menjadi andalan daerah pada kompetisi yang lebih tinggi.

Dengan berlangsungnya kompetisi hingga 14 Oktober 2026, seluruh kontingen akan bersaing mengumpulkan medali sekaligus mengukir prestasi terbaik bagi daerah masing-masing. Kota Padang pun membawa target mempertahankan gelar juara umum dengan mengandalkan kekuatan 1.132 atlet dan dukungan 338 ofisial yang telah dipersiapkan menghadapi Porprov Sumbar XVI. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (P5HAM) di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Aula Bagindo Aziz Chan, Kota Padang, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan penghormatan terhadap HAM merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi tanpa membedakan latar belakang, kondisi sosial, maupun status seseorang.

"Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena kondisi maupun status seseorang," ujar Maigus dalam kegiatan tersebut.

Ia menekankan, penerapan prinsip HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurut Maigus, penguatan P5HAM juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi kehidupan bermasyarakat, saling menghormati, kepedulian, serta semangat kebersamaan.

Nilai-nilai tersebut, kata dia, dapat menjadi modal sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis sekaligus memperkuat penerapan HAM di tingkat daerah.

"Nilai-nilai budaya Minangkabau mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga kebersamaan dan menghormati sesama. Nilai tersebut harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Pemko Padang berharap implementasi P5HAM dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap warga diharapkan memperoleh akses dan perlakuan yang setara dalam mendapatkan pelayanan pemerintah tanpa adanya diskriminasi.

Penguatan implementasi HAM juga dinilai penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara layak.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Padang menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Dengan demikian, penerapan P5HAM diharapkan dapat menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan Kota Padang serta mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap manusia.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Keluarga besar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Wakapolri. 

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sementara Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebelumnya mengemban tugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena). Suyudi kemudian menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, sedangkan Wahyu menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. 

Momentum tersebut mendapat perhatian dari jajaran Ditlantas Polda Sumbar. Melalui ucapan yang ditampilkan dalam materi resmi tersebut, keluarga besar Ditlantas Polda Sumbar berharap kepemimpinan Kapolri dan Wakapolri yang baru dapat membawa Polri semakin kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., bersama keluarga besar Ditlantas Polda Sumbar, menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pimpinan baru Polri tersebut.

“Selamat dan sukses atas dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam memimpin Polri, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis dan semakin dekat dengan masyarakat.”

Ucapan tersebut sejalan dengan komitmen Ditlantas Polda Sumbar yang selama ini menekankan pelayanan kepolisian yang humanis, responsif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Kepemimpinan baru di tingkat Mabes Polri diharapkan dapat terus memperkuat sinergi seluruh jajaran kepolisian, termasuk satuan kewilayahan, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan di seluruh Indonesia.

Dengan dilantiknya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, keduanya secara resmi mengemban amanah baru untuk memimpin Polri dan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai Tribrata. 

Keluarga Besar Ditlantas Polda Sumbar mengucapkan:

“SELAMAT & SUKSES ATAS DILANTIKNYA JENDERAL POLISI SUYUDI ARIO SETO SEBAGAI KAPOLRI DAN KOMJEN POL. WAHYU HADININGRAT SEBAGAI WAKAPOLRI. SEMOGA SENANTIASA AMANAH, BERINTEGRITAS DAN SUKSES DALAM MENGEMBAN TUGAS DEMI POLRI YANG PRESISI DAN MASYARAKAT INDONESIA.”

Edtr/Rptr : (RF,tim)