REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Semangat menjaga kelestarian alam sekaligus mengenang sejarah perjuangan bangsa mewarnai pelaksanaan Lomba Lintas Alam Telusur Jejak Perjuangan Harimau Kuranji (LLA-TJPHK) V Tahun 2026. Sebanyak 324 peserta yang tergabung dalam 81 tim mengikuti tantangan lintas alam sejauh kurang lebih 40 kilometer dengan total hadiah mencapai Rp106 juta.

Kegiatan yang memadukan olahraga petualangan, pendidikan lingkungan, dan pengenalan sejarah perjuangan rakyat tersebut dibuka Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasco Ruseimy, di SMAN 11 Padang, kawasan Bungus Teluk Kabung, Jumat malam (9/10/2026).

Pelaksanaan LLA-TJPHK V tahun ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, melalui pokok-pokok pikiran (pokir) yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan positif bagi generasi muda.

Bagi Evi Yandri, kegiatan ini tidak semata-mata menjadi ajang adu ketahanan fisik dan kecepatan menyelesaikan lintasan. Lebih dari itu, lomba tersebut merupakan sarana membangun kepedulian terhadap lingkungan, mempererat persaudaraan antarkomunitas pecinta alam, serta memperkenalkan kembali sejarah perjuangan Batalyon Harimau Kuranji kepada generasi muda.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu perlu terus diperkenalkan melalui kegiatan yang menarik, edukatif, dan melibatkan partisipasi generasi muda secara langsung.

“Batalyon Harimau Kuranji merupakan laskar perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Padang,” ujar Evi Yandri.

Ia berharap LLA-TJPHK dapat terus berkembang menjadi agenda yang memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi komunitas pecinta alam, tetapi juga bagi masyarakat dan generasi muda di Sumatera Barat.

Ketua KPA Bias, Khalid Saifullah Rajo Basa, menyampaikan bahwa LLA-TJPHK V 2026 diikuti 81 tim yang terdiri atas 46 tim kategori pelajar dan 35 tim kategori umum.

Secara keseluruhan, terdapat 324 peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, serta sejumlah daerah di luar provinsi, yakni Pekanbaru, Riau, dan Kerinci, Jambi.

Partisipasi lintas daerah tersebut menunjukkan bahwa LLA-TJPHK semakin mendapat perhatian dari komunitas pecinta alam. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan ini juga membuka ruang pertemuan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan persahabatan, dan meningkatkan pengetahuan mengenai kegiatan alam terbuka.

Khalid mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Setiap tim terdiri atas empat orang, dengan komposisi satu orang official dan tiga orang peserta yang mengikuti lintasan sesuai ketentuan panitia.

Kehadiran peserta dari luar Sumbar menjadi salah satu perkembangan yang diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan LLA-TJPHK pada masa mendatang agar semakin luas jangkauannya.

Evi Yandri mengungkapkan, pada pelaksanaan tahun ini terdapat dua tim dari Pekanbaru, Riau, dan satu tim dari Kerinci, Jambi. Selain itu, minat dari 10 tim asal Sumatera Utara juga telah disampaikan untuk mengikuti kegiatan serupa pada tahun berikutnya.

Minat tersebut diharapkan dapat menjadi peluang untuk memperluas partisipasi sekaligus memperkuat posisi LLA-TJPHK sebagai ajang lintas alam yang dikenal di luar Sumatera Barat.

Daya tarik LLA-TJPHK V 2026 turut diperkuat dengan penyediaan total hadiah sebesar Rp106 juta. Anggaran hadiah tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.

Untuk kategori terbaik I, panitia menyediakan hadiah sebesar Rp10 juta. Sementara itu, tim terbaik II memperoleh Rp7,5 juta dan tim terbaik III mendapatkan Rp6 juta.

Selain hadiah utama, panitia juga menyiapkan 45 item doorprize dengan total nilai Rp10 juta bagi peserta.

Meski menawarkan hadiah yang cukup besar, tantangan sesungguhnya terletak pada karakter lintasan yang harus dilalui. Para peserta dituntut mampu menjaga stamina, mengatur strategi perjalanan, membangun kekompakan tim, serta memperhatikan keselamatan selama berada di alam terbuka.

Lintasan sepanjang kurang lebih 40 kilometer itu melewati beragam medan, mulai dari perbukitan, kawasan hutan, jalur telusur sungai, hingga jalan raya.

Kondisi tersebut menuntut peserta memiliki kesiapan fisik dan mental sekaligus kemampuan bekerja sama. Setiap anggota tim perlu saling membantu agar perjalanan dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan perlombaan.

Dengan demikian, kompetisi ini tidak hanya mengukur kemampuan individu, tetapi juga menguji kedisiplinan, solidaritas, dan tanggung jawab peserta selama mengikuti perjalanan.

Saat membuka kegiatan, Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy, mengingatkan para peserta agar menjadikan kecintaan terhadap alam sebagai tanggung jawab nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Vasco, kegiatan lintas alam harus memberikan pengalaman yang membentuk karakter sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga bersama.

Ia mengingatkan peserta untuk menerapkan etika saat berada di alam terbuka, menjaga kebersihan, menghormati lingkungan, serta membangun kebiasaan saling membantu selama perjalanan.

“Sebagai pecinta alam, saya berpesan agar kita saling tolong-menolong, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan etika saat berada di alam. Alam juga memiliki aturan yang harus kita perhatikan dan indahkan,” pesannya.

Vasco juga menekankan pentingnya memahami sejarah perjuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, semangat perjuangan Batalyon Harimau Kuranji perlu terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif tentang perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman berpetualang, tetapi juga semakin memahami pentingnya menjaga alam, menghargai sejarah, dan mengamalkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, Tasliatul Fuadi, menjelaskan bahwa LLA-TJPHK dirancang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, membangun kedisiplinan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

Penyelenggaraan tahun ini juga mengalami penyesuaian lokasi. Semula, kegiatan direncanakan berlangsung di kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Namun, karena kawasan tersebut dilanda bencana longsor, lokasi pembukaan sekaligus titik awal lomba dipindahkan ke Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Perjalanan peserta dibagi menjadi dua etape dengan lintasan yang melewati sejumlah kawasan di Kota Padang.

Etape pertama dimulai dari SMAN 11 Padang di Bungus Teluk Kabung. Dari titik tersebut, peserta bergerak memasuki kawasan hutan Baringin, Lubuk Kilangan, hingga mencapai Gua Kelelawar di Padayo, Lubuk Kilangan.

Setelah menyelesaikan etape pertama, peserta melanjutkan perjalanan pada etape kedua dari Gua Kelelawar Padayo. Mereka menembus kawasan hutan Gaduik sepanjang sekitar tiga kilometer, kemudian bergerak menuju Pauh V hingga mencapai garis finis di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Rute tersebut memiliki nilai tersendiri karena membawa peserta melewati kawasan alam yang menjadi bagian dari wilayah Kota Padang. Jalur serupa juga pernah digunakan pada pelaksanaan LLA-TJPHK III tahun 2024.

Untuk menentukan hasil perlombaan, penilaian tahun ini berfokus pada kecepatan waktu penyelesaian lintasan, sementara unsur ketepatan waktu ditiadakan.

Tidak hanya menyiapkan kemampuan fisik, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai latar belakang sejarah yang menjadi identitas utama LLA-TJPHK.

Panitia menghadirkan dosen sejarah Universitas Andalas, Hari Efendi Iskandar, dalam sesi diskusi sejarah. Pembekalan tersebut dimaksudkan agar peserta memahami makna perjuangan Batalyon Harimau Kuranji dan kaitannya dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peserta juga mengikuti technical meeting sebelum perlombaan dimulai untuk memperoleh penjelasan mengenai ketentuan, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal teknis yang perlu diperhatikan selama menempuh lintasan.

Pembekalan tersebut menjadi bagian penting dari konsep kegiatan yang tidak hanya mengutamakan kompetisi, tetapi juga pendidikan dan pembentukan karakter.

Dengan memahami sejarah perjuangan yang melatarbelakangi kegiatan, para peserta diharapkan dapat melihat lintas alam sebagai pengalaman yang memiliki nilai lebih dari sekadar perjalanan menempuh jarak puluhan kilometer.

LLA-TJPHK V 2026 memperlihatkan bagaimana kegiatan olahraga petualangan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan di luar ruang. Melalui perjalanan melintasi hutan, perbukitan, sungai, dan jalan raya, peserta berhadapan langsung dengan kondisi alam sekaligus dituntut menjaga kedisiplinan dan kekompakan.

Dukungan Evi Yandri Rajo Budiman melalui pokok-pokok pikiran untuk menyediakan hadiah dan mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong aktivitas positif bagi generasi muda.

Sementara itu, pesan Vasco Ruseimy menegaskan bahwa kecintaan terhadap alam harus disertai kepedulian untuk merawatnya, sedangkan pengenalan sejarah perjuangan perlu terus dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan tidak terputus antargenerasi.

Dengan melibatkan 324 peserta dari berbagai daerah, LLA-TJPHK V 2026 diharapkan dapat memperkuat komunitas pecinta alam, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memperluas pengenalan sejarah perjuangan Batalyon Harimau Kuranji.

Perjalanan dari Bungus Teluk Kabung hingga Kuranji bukan hanya tantangan fisik sejauh kurang lebih 40 kilometer. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga alam, membangun solidaritas, dan menghormati sejarah merupakan nilai penting yang perlu terus ditanamkan kepada generasi muda. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Sebanyak 181 atlet dari 15 kabupaten dan kota ambil bagian dalam cabang olahraga (cabor) kickboxing pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Lanud Sutan Sjahrir, Tabing, Kota Padang, Jumat (9/10/2026).

Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai daerah ini menunjukkan tingginya antusiasme terhadap perkembangan olahraga kickboxing di Sumatera Barat. Ajang Porprov menjadi wadah bagi para atlet untuk menguji kemampuan, mengukur hasil latihan, serta menunjukkan kualitas teknik dan strategi dalam menghadapi lawan dari daerah lain.

Persaingan antaratlet diperkirakan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan olahraga bela diri di tingkat daerah. Setiap atlet dituntut untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjaga konsentrasi, serta menerapkan strategi bertanding dengan disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas.

Selain menjadi arena kompetisi, pertandingan kickboxing Porprov Sumbar XVI 2026 juga memiliki arti strategis bagi pengembangan potensi atlet daerah. Melalui kompetisi yang mempertemukan atlet dari 15 kabupaten dan kota, kemampuan para peserta dapat dievaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Porprov juga memberikan kesempatan kepada atlet untuk memperoleh pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang lebih kompetitif. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan mental bertanding, kematangan teknik, serta kesiapan menghadapi kejuaraan pada tingkat yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pelaksanaan cabang olahraga kickboxing di Lanud Sutan Sjahrir, Tabing, Kota Padang, turut menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan Porprov XVI Sumatera Barat 2026 yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di provinsi tersebut.

Pembinaan yang berkesinambungan, dukungan dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, pelatih, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat perkembangan kickboxing di Sumatera Barat. Dengan demikian, potensi atlet yang muncul melalui ajang Porprov dapat terus diasah dan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi yang lebih luas.

Melalui keikutsertaan 181 atlet tersebut, cabang olahraga kickboxing diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet berprestasi yang tidak hanya kompetitif di tingkat provinsi, tetapi juga berpeluang mengharumkan nama Sumatera Barat pada kejuaraan nasional.

Porprov XVI Sumatera Barat 2026 pun menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah, meningkatkan kualitas kompetisi, serta membangun fondasi bagi lahirnya generasi atlet kickboxing yang berdaya saing dan berprestasi.(Ayu)

REALITANUSANTARA COM

PADANG — Pemerintah Kota Padang terus memperkuat implementasi konsep Smart City atau kota cerdas sebagai upaya mendorong transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Smart City di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (9/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Fadly Amran menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengimplementasikan enam dimensi Smart City. Menurutnya, penerapan kota cerdas tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Seluruh OPD diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyelaraskan program kerja, serta memastikan setiap inovasi yang dikembangkan mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi Smart City juga membutuhkan komitmen bersama agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menjadi perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat, dan efisien.

Enam dimensi Smart City yang menjadi perhatian meliputi tata kelola pemerintahan cerdas (Smart Governance), penguatan ekonomi cerdas (Smart Economy), kehidupan masyarakat cerdas (Smart Living), pengembangan masyarakat cerdas (Smart Society), pembangunan lingkungan cerdas (Smart Environment), serta penguatan mobilitas cerdas (Smart Mobility).

Keenam dimensi tersebut saling berkaitan dalam mendukung pembangunan Kota Padang. Digitalisasi pemerintahan, misalnya, diharapkan dapat menyederhanakan proses pelayanan administrasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pada sektor ekonomi, penerapan Smart City dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses terhadap layanan digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, dimensi lingkungan menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Adapun dimensi kehidupan, masyarakat, dan mobilitas cerdas diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman, masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta sistem mobilitas yang semakin efektif dan terintegrasi.

Sejalan dengan upaya penguatan Smart City, capaian Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) Kota Padang menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, indeks Pemdi Kota Padang tercatat mencapai 1,89. Angka tersebut melampaui target nasional sebesar 1,7 maupun target daerah yang ditetapkan sebesar 1,6.

Capaian ini menjadi salah satu indikator perkembangan transformasi digital pemerintahan di Kota Padang. Meski demikian, peningkatan indeks tersebut perlu terus diikuti dengan penguatan kualitas sistem, integrasi layanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas aparatur, keamanan data, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Hal ini penting agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan kinerja internal pemerintahan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keterlibatan seluruh OPD menjadi faktor penting untuk memastikan program Smart City tidak berjalan secara terpisah. Setiap perangkat daerah perlu memiliki peran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta koordinasi yang berkesinambungan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Penguatan Smart City merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh capaian indeks atau jumlah inovasi digital yang dikembangkan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pemerintahan, mendapatkan informasi, serta menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Dengan kolaborasi seluruh OPD dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan, implementasi Smart City diharapkan mampu memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Padang berupaya memastikan transformasi digital menjadi fondasi penting bagi pembangunan kota yang adaptif terhadap perkembangan zaman, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan profesional. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., hadir bersama para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam kegiatan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah lembaga pengawasan dan pelayanan publik.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi DPRD Sumatera Barat, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam rapat koordinasi tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kolaborasi kedua unsur tersebut dibutuhkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai ketentuan.

Pengelolaan anggaran yang tertib dan transparan menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi, perlu dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan program pembangunan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.

Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penguatan pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme pencegahan korupsi dinilai penting agar pejabat pemerintah mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Komitmen bersama yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas. Sebaliknya, komitmen itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, keterbukaan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan, serta kedisiplinan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat sistem pencegahan sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan pembangunan daerah, terutama dalam memastikan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemerintahan yang berintegritas juga membutuhkan keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara konsisten.

Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi perlu menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan dan penindakan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat.

Dari unsur pemerintah daerah, kegiatan diikuti para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat eselon II se-Sumatera Barat.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pengawasan keuangan daerah, tata kelola pengadaan barang dan jasa, kepatuhan administrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kolaborasi antarlembaga juga diharapkan mampu memperkuat upaya identifikasi potensi risiko penyimpangan dan mendorong penyelesaian persoalan tata kelola secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Penguatan tata kelola pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel diharapkan mampu memberikan kepastian dalam pelayanan, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang sehat.

Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja birokrasi. Program pemerintah harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan secara efektif, dan dievaluasi melalui indikator yang terukur.

Rapat koordinasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pertemuan atau ditandatanganinya dokumen komitmen. Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

Dengan memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota, KPK, Kemendagri, BPKP, dan lembaga terkait lainnya, upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan berintegritas diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi landasan untuk memastikan pembangunan Sumatera Barat berlangsung secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Ayu)

REALITA NUSANTARA.COM

PADANG - Kontingen cabang olahraga (cabor) dayung Kota Padang berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026. Atlet putra Kota Padang sukses meraih medali emas pada nomor 1.000 meter yang berlangsung di Sungai Banda Bakali, Jumat (9/10/2026).

Keberhasilan tersebut menjadi bukti kerja keras, kedisiplinan, serta kesungguhan para atlet dalam menjalani proses latihan dan persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Prestasi ini sekaligus menambah motivasi bagi kontingen dayung Kota Padang untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan daya saing pada kejuaraan berikutnya.

Medali emas yang diraih pada nomor 1.000 meter itu menjadi pencapaian penting bagi tim dayung Kota Padang. Persaingan dalam ajang Porprov menuntut setiap atlet memiliki kekuatan fisik, ketahanan, koordinasi, teknik mendayung, serta kekompakan tim yang baik untuk mencapai hasil maksimal.

Muhammad Lutfi bersama tim menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Capaian ini dinilai sebagai hasil dari perjuangan dan latihan yang dijalani secara konsisten hingga mampu memberikan hasil terbaik pada pertandingan.

Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh atlet dayung Kota Padang, baik putra maupun putri, untuk terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas penampilan dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

Saat ini, kontingen dayung Kota Padang diperkuat sebanyak 30 atlet putra dan putri. Jumlah tersebut menjadi bagian dari kekuatan tim dalam mengikuti kompetisi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi agenda olahraga selanjutnya.

Usai berlaga di Porprov XVI Sumatera Barat 2026, tim dayung Kota Padang tidak ingin berhenti pada pencapaian medali emas. Kontingen tersebut mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Persiapan menuju Kejurnas menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet. Persaingan di tingkat nasional diperkirakan menuntut kemampuan teknis, fisik, mental bertanding, dan strategi yang lebih matang karena atlet akan menghadapi peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, hasil yang diraih pada Porprov diharapkan menjadi modal penting untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Pengalaman bertanding, pencapaian waktu, kekompakan, serta kemampuan menghadapi tekanan selama perlombaan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan performa tim.

Dengan diperkuat 30 atlet putra dan putri, kontingen dayung Kota Padang diharapkan mampu menjalani persiapan secara optimal menjelang Kejurnas. Konsistensi latihan, kedisiplinan, dan dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapan para atlet.

Prestasi pada Porprov XVI Sumatera Barat 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga dayung di Kota Padang. Keberhasilan atlet meraih medali emas diharapkan dapat mendorong lahirnya prestasi-prestasi baru sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para atlet untuk bersaing di tingkat nasional.

Dengan semangat dan tekad untuk terus berkembang, tim dayung Kota Padang kini mengarahkan perhatian pada Kejurnas Desember mendatang. Medali emas di Porprov menjadi langkah awal untuk menghadapi tantangan berikutnya sekaligus membawa nama Kota Padang ke panggung olahraga nasional.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP. Hal tersebut ditunjukkannya melalui peninjauan langsung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Padang, menyusul adanya aspirasi para guru terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai memerlukan perhatian serius.

Kunjungan tersebut menjadi langkah untuk memastikan secara langsung berbagai persoalan yang disampaikan tenaga pendidik, terutama menyangkut ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut aspirasi yang diterimanya, sejumlah kebutuhan sekolah masih memerlukan dukungan agar proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berlangsung secara optimal.

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, fasilitas pendidikan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ketersediaan sarana yang memadai juga membantu guru menjalankan tugas pendidikan dan pendampingan secara lebih efektif.

Evi Yandri mengatakan, dirinya menerima sejumlah keluhan dari para guru dalam beberapa hari terakhir. Aspirasi tersebut kemudian mendorongnya untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memahami kebutuhan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Salah satu persoalan yang disampaikan para pendidik adalah keterbatasan fasilitas belajar. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tersebut dinilai belum mendapatkan dukungan yang memadai melalui program bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Atas dasar itu, Evi Yandri menilai bahwa aspirasi para guru perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sekolah, sehingga kebutuhan yang disampaikan tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam upaya memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Saya datang untuk memastikan secara langsung kondisi yang disampaikan para guru. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak," ujar Evi Yandri.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tanpa membedakan kondisi dan kemampuan peserta didik. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan dukungan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi, kemampuan, dan kemandirian.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena itu, keberadaan sarana pembelajaran yang memadai, ruang belajar yang nyaman, serta fasilitas pendukung yang sesuai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, peningkatan fasilitas sekolah juga dapat membantu tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah. Guru membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar proses pendampingan dapat berjalan sesuai kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Evi Yandri menyatakan aspirasi para guru tersebut akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan. Harapannya, kebutuhan sarana dan prasarana SLB Negeri 1 Padang dapat memperoleh perhatian dari pihak terkait, sehingga peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat terus didorong.

Namun, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap membutuhkan koordinasi dan pembahasan sesuai kewenangan serta mekanisme penganggaran yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan sekolah dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas dan diperjuangkan melalui program yang memungkinkan.

Peninjauan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah umum, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan khusus. Pemerataan akses pendidikan perlu diiringi dengan pemerataan kualitas fasilitas agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang.

Ke depan, aspirasi para guru SLB Negeri 1 Padang diharapkan mendapat tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait. Perhatian terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi penting agar sekolah mampu menyediakan lingkungan pembelajaran yang semakin layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Melalui peninjauan langsung ini, Evi Yandri mendorong agar kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak terabaikan. Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya, sementara dukungan fasilitas yang layak merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan berpegang teguh pada nilai-nilai adat. Di tengah perubahan sosial dan tantangan kehidupan modern, upaya membangun rumah tangga yang kokoh dinilai tidak cukup hanya mengandalkan komitmen suami dan istri, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga besar, lingkungan masyarakat, serta peran tokoh adat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP., mendorong penguatan peran ninik mamak dan bundo kanduang dalam mendampingi keluarga dan calon pengantin. Peran kedua unsur adat tersebut dinilai strategis dalam menanamkan nilai tanggung jawab, memperkuat keharmonisan rumah tangga, serta mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter dan bermartabat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam Pendampingan Keluarga dan Calon Pengantin yang dibuka Evi Yandri di salah satu hotel di Kota Padang, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tokoh adat agar dapat menjalankan fungsi pendampingan keluarga secara lebih optimal. Melalui pembekalan ini, ninik mamak dan bundo kanduang diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Menurut perspektif adat dan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, pernikahan bukan semata-mata menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan pola kehidupan berbeda. Karena itu, diperlukan kesiapan mental, kedewasaan dalam berkomunikasi, sikap saling menghormati, serta kemampuan menyelesaikan persoalan secara bijaksana.

Dalam konteks tersebut, pendampingan dari keluarga besar dan tokoh adat dapat menjadi salah satu penopang penting bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Kehadiran orang-orang yang dipercaya dan memahami nilai-nilai adat diharapkan mampu memberikan arahan, nasihat, serta dukungan ketika keluarga menghadapi persoalan.

Ninik mamak memiliki kedudukan penting dalam membimbing kemenakan dan menjaga kesinambungan nilai adat. Sementara itu, bundo kanduang berperan dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga, serta menjaga keharmonisan hubungan antargenerasi.

Kedua unsur tersebut diharapkan dapat membangun pola pendampingan yang mengedepankan kebijaksanaan, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap martabat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, persoalan rumah tangga dapat disikapi secara lebih arif, tanpa mengabaikan hak, tanggung jawab, dan keselamatan anggota keluarga.

Penguatan peran ninik mamak dan bundo kanduang juga relevan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Kesiapan membangun rumah tangga perlu disertai pemahaman mengenai pembagian tanggung jawab, pengelolaan persoalan keluarga, komunikasi antara pasangan, serta pentingnya membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, pendampingan keluarga perlu dilakukan dengan pendekatan yang terbuka dan tidak menghakimi. Tokoh adat dapat menjadi penghubung antara keluarga dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi apabila muncul persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai adat dapat berjalan selaras dengan prinsip perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

Bimtek ini juga merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Evi Yandri Rajo Budiman selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program tersebut mencerminkan perhatian terhadap penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan tokoh adat yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya ketahanan keluarga secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu keluarga membangun hubungan yang lebih sehat, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat tanggung jawab bersama.

Ketahanan keluarga pada akhirnya memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang harmonis dan mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang baik menjadi salah satu fondasi bagi tumbuhnya generasi yang percaya diri, berkarakter, menghargai sesama, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Di Sumatera Barat, penguatan keluarga juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan adat dan budaya Minangkabau. Nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu terus dihidupkan melalui keteladanan, pendidikan dalam keluarga, serta keterlibatan tokoh adat dalam kehidupan sosial.

Sinergi antara keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang kuat sekaligus menjaga nilai-nilai adat agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, penguatan ketahanan keluarga ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan suami dan istri. Peran tokoh adat menjadi penting untuk melengkapi upaya keluarga dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan.

Dengan keterlibatan ninik mamak dan bundo kanduang yang semakin kuat, diharapkan keluarga-keluarga di Minangkabau mampu menjadi ruang utama pembentukan karakter dan pewarisan nilai budaya bagi generasi mendatang.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya peran lembaga legislatif daerah dalam mendukung penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Sebagai pimpinan DPRD, ia memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan integritas menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui koordinasi antara Kemendagri dan KPK, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, penguatan integritas juga menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, serta kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Melalui kegiatan koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen yang semakin kuat di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan prinsip integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.

Upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh unsur pemerintahan, termasuk kepala daerah, DPRD, aparatur sipil negara, serta partisipasi masyarakat.

Dengan komitmen bersama dalam memperkuat integritas, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan semakin terbuka, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

Rapat koordinasi Kemendagri dan KPK ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi dan memastikan prinsip pemerintahan yang bersih diterapkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat keteladanan, serta mengambil peran strategis dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Menurut Muhidi, profesi guru memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan materi pembelajaran di ruang kelas. Guru merupakan salah satu pihak yang berada di garis depan dalam membentuk pola pikir, karakter, akhlak, kemampuan, sekaligus kepercayaan diri peserta didik.

“Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang memberikan manfaat,” ujar Muhidi.

Ia menilai, perkembangan zaman yang berlangsung sangat cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Kemajuan teknologi, perubahan pola kerja, perkembangan ekonomi digital hingga berbagai bentuk disrupsi membuat peserta didik harus dipersiapkan dengan kemampuan yang lebih komprehensif.

Karena itu, guru dituntut tidak berhenti pada penguasaan materi pelajaran. Pendidik juga harus mampu menanamkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, kemampuan beradaptasi serta nilai-nilai moral kepada peserta didik.

Muhidi menekankan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan kepercayaan diri anak-anak. Peserta didik perlu mendapatkan dorongan agar memiliki keberanian untuk berkembang, mencoba hal baru dan menghadapi berbagai tantangan.

“Anak-anak harus terus diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk belajar, berani berkembang dan tidak mudah menyerah. Sekolah harus menjadi tempat yang memberikan harapan dan membangun kepercayaan diri mereka,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada guru. Pembentukan generasi berkualitas membutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, peserta didik dan lingkungan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi serta hubungan yang baik antarpihak menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat.

“Kalau kita mengelola anak-anak, tidak bisa sendiri. Kebersamaan dan silaturahmi menjadi kunci. Dengan komunikasi yang baik, banyak hal positif yang bisa kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia berharap guru mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik maupun orang tua. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan dapat dihadapi secara bersama-sama dan tidak berkembang menjadi hambatan dalam perkembangan anak.

Muhidi menilai, pendekatan pendidikan yang mengedepankan komunikasi, keteladanan dan kepedulian akan membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat.

Lebih lanjut, Muhidi mengingatkan bahwa Indonesia akan memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Momentum tersebut harus dipersiapkan sejak sekarang, terutama melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara serius. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan menjadi kekuatan pembangunan apabila disertai kualitas pendidikan, keterampilan dan karakter yang memadai.

Sebaliknya, apabila tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi tantangan tersendiri.

“Kita berharap dalam 10 tahun ke depan bisa mencetak SDM yang unggul. Generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan,” tutur Muhidi.

Ia menegaskan, generasi masa depan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang memiliki integritas, akhlak, wawasan, keterampilan dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai keimanan dan moral, kata dia, juga harus tetap menjadi fondasi di tengah derasnya arus perubahan teknologi dan informasi.

Muhidi mengatakan perubahan global telah membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi membuat informasi semakin mudah diperoleh, sementara pola pekerjaan dan kebutuhan dunia industri juga terus berubah.

Kondisi tersebut menuntut guru untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

“Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Ini menjadi tugas penting dunia pendidikan,” katanya.

Dalam konteks tersebut, guru PPPK diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana proses pembelajaran, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekolah.

Peningkatan kompetensi guru, menurut Muhidi, harus diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Guru juga perlu memahami bahwa setiap anak memiliki karakter, potensi dan cara belajar yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembelajaran harus mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.

Muhidi juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia dengan kemampuan Indonesia dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

Menurutnya, kekayaan alam tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak ditopang oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai.

“Kalau sumber daya manusia kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, potensi yang dimiliki daerah maupun negara dapat kita olah menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Kualitas pendidikan hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah maupun bangsa pada masa mendatang.

Sumatera Barat, lanjutnya, juga membutuhkan generasi yang mampu menjaga nilai-nilai budaya sekaligus memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional dan global.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi meminta para guru PPPK untuk terus memperkuat keteladanan. Menurutnya, peserta didik tidak hanya belajar dari apa yang disampaikan guru, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang mereka lihat setiap hari.

Guru harus mampu menjadi contoh dalam kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, etika serta kepedulian terhadap sesama.

“Pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Guru harus mampu memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal anak-anak menghadapi masa depan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan Bimtek peningkatan kompetensi tidak berhenti sebagai kegiatan formal, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Para guru diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama Bimtek untuk diterapkan dalam proses pembelajaran serta pengembangan karakter peserta didik.

Muhidi optimistis, apabila peningkatan kualitas guru dilakukan secara konsisten dan disertai kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat, Sumatera Barat dapat berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, tugas seorang pendidik adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan dan keikhlasan,” pungkasnya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada 5 Oktober 2026.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengusung semangat “TNI Prima, Profesional, Responsif, Inovatif, Modern”, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen institusi pertahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan strategis dan dinamika perkembangan zaman.

Aprinaldi berharap TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, sekaligus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

Menurutnya, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada kedekatan serta kemanunggalannya dengan masyarakat. Hubungan yang kuat antara TNI dan rakyat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional.

“Semoga TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu dekat dan bersama rakyat,” ujar Aprinaldi dalam pesan peringatan HUT ke-81 TNI.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum HUT TNI sebagai kesempatan memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mendukung terciptanya Indonesia yang aman, berdaulat, dan semakin maju.

Aprinaldi secara khusus menyampaikan ucapan Selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh prajurit TNI di mana pun bertugas, baik di wilayah darat, laut maupun udara.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI bersama rakyat, Indonesia kuat,” ucapnya.

Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan loyalitas prajurit kepada bangsa dan negara.

Dengan dukungan masyarakat serta sinergi seluruh komponen bangsa, TNI diharapkan terus menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, responsif, dan senantiasa hadir untuk kepentingan rakyat serta keutuhan NKRI.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Aprinaldi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan fondasi utama yang mempersatukan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial.

“Pancasila adalah dasar negara, pemersatu bangsa, dan pedoman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Aprinaldi.

Ia menilai peringatan Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Semangat tersebut dinilai relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat menguji persatuan dan solidaritas masyarakat.

Aprinaldi juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas simbol atau hafalan, melainkan menerapkannya melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, nilai persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama merupakan bagian penting dari pengamalan Pancasila yang harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda.

“Semangat Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Aprinaldi menegaskan bahwa semangat Pancasila juga perlu menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat memperkuat kesadaran seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan daerah serta bangsa Indonesia.

“Bersatu, berdaulat, Indonesia maju. Pancasila adalah perekat bangsa menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat,” tegas Aprinaldi.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebangsaan sekaligus memperkuat tekad bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan, masyarakat diharapkan mampu membangun lingkungan yang harmonis, saling menghormati, dan memiliki semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Sebanyak 27 atlet renang Kota Padang ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Mereka turun pada 36 nomor perlombaan dengan target mempertahankan predikat juara umum cabang olahraga renang sekaligus memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Kota Padang.

Hingga Senin (5/10/2026), tim renang Kota Padang telah mengamankan tiga medali, masing-masing satu medali emas dan dua medali perak. Raihan tersebut menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi pertandingan berikutnya di tengah persaingan antarkontingen yang semakin kompetitif.

Para atlet terus menunjukkan semangat bertanding dan berupaya menjaga konsistensi performa di setiap nomor yang diikuti. Persaingan ketat tidak dianggap sebagai tekanan, tetapi justru menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar tambahan medali bagi Kota Padang.

Dengan persiapan melalui program latihan intensif serta dukungan Pemerintah Kota Padang, tim renang menargetkan sedikitnya 18 medali emas dari total 36 nomor perlombaan yang diikuti.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet, mengingat Porprov Sumbar 2026 mempertemukan perenang-perenang terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena itu, faktor kesiapan fisik, teknik, mental bertanding, serta konsistensi menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tim renang Kota Padang diharapkan mampu mempertahankan performa hingga seluruh nomor perlombaan selesai. Dukungan dari pemerintah daerah, pelatih, ofisial, serta masyarakat Kota Padang juga menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil maksimal.

Keikutsertaan 27 atlet tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kota Padang mempertahankan dominasi di cabang olahraga renang pada ajang Porprov Sumbar. Dengan target 18 emas, tim renang bertekad mengukuhkan kembali posisinya sebagai salah satu kekuatan utama olahraga renang di Sumatera Barat.

Seluruh atlet pun diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat juang selama kompetisi berlangsung. Setiap medali yang diraih bukan hanya menjadi prestasi individu, tetapi juga membawa nama Kota Padang dalam persaingan olahraga tingkat provinsi..(Ayu)