REALITA NUSANTARA.COM

PADANG - Kontingen cabang olahraga (cabor) dayung Kota Padang berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026. Atlet putra Kota Padang sukses meraih medali emas pada nomor 1.000 meter yang berlangsung di Sungai Banda Bakali, Jumat (9/10/2026).

Keberhasilan tersebut menjadi bukti kerja keras, kedisiplinan, serta kesungguhan para atlet dalam menjalani proses latihan dan persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Prestasi ini sekaligus menambah motivasi bagi kontingen dayung Kota Padang untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan daya saing pada kejuaraan berikutnya.

Medali emas yang diraih pada nomor 1.000 meter itu menjadi pencapaian penting bagi tim dayung Kota Padang. Persaingan dalam ajang Porprov menuntut setiap atlet memiliki kekuatan fisik, ketahanan, koordinasi, teknik mendayung, serta kekompakan tim yang baik untuk mencapai hasil maksimal.

Muhammad Lutfi bersama tim menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Capaian ini dinilai sebagai hasil dari perjuangan dan latihan yang dijalani secara konsisten hingga mampu memberikan hasil terbaik pada pertandingan.

Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh atlet dayung Kota Padang, baik putra maupun putri, untuk terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas penampilan dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

Saat ini, kontingen dayung Kota Padang diperkuat sebanyak 30 atlet putra dan putri. Jumlah tersebut menjadi bagian dari kekuatan tim dalam mengikuti kompetisi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi agenda olahraga selanjutnya.

Usai berlaga di Porprov XVI Sumatera Barat 2026, tim dayung Kota Padang tidak ingin berhenti pada pencapaian medali emas. Kontingen tersebut mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Persiapan menuju Kejurnas menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet. Persaingan di tingkat nasional diperkirakan menuntut kemampuan teknis, fisik, mental bertanding, dan strategi yang lebih matang karena atlet akan menghadapi peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, hasil yang diraih pada Porprov diharapkan menjadi modal penting untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Pengalaman bertanding, pencapaian waktu, kekompakan, serta kemampuan menghadapi tekanan selama perlombaan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan performa tim.

Dengan diperkuat 30 atlet putra dan putri, kontingen dayung Kota Padang diharapkan mampu menjalani persiapan secara optimal menjelang Kejurnas. Konsistensi latihan, kedisiplinan, dan dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapan para atlet.

Prestasi pada Porprov XVI Sumatera Barat 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga dayung di Kota Padang. Keberhasilan atlet meraih medali emas diharapkan dapat mendorong lahirnya prestasi-prestasi baru sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para atlet untuk bersaing di tingkat nasional.

Dengan semangat dan tekad untuk terus berkembang, tim dayung Kota Padang kini mengarahkan perhatian pada Kejurnas Desember mendatang. Medali emas di Porprov menjadi langkah awal untuk menghadapi tantangan berikutnya sekaligus membawa nama Kota Padang ke panggung olahraga nasional.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP. Hal tersebut ditunjukkannya melalui peninjauan langsung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Padang, menyusul adanya aspirasi para guru terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai memerlukan perhatian serius.

Kunjungan tersebut menjadi langkah untuk memastikan secara langsung berbagai persoalan yang disampaikan tenaga pendidik, terutama menyangkut ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut aspirasi yang diterimanya, sejumlah kebutuhan sekolah masih memerlukan dukungan agar proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berlangsung secara optimal.

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, fasilitas pendidikan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ketersediaan sarana yang memadai juga membantu guru menjalankan tugas pendidikan dan pendampingan secara lebih efektif.

Evi Yandri mengatakan, dirinya menerima sejumlah keluhan dari para guru dalam beberapa hari terakhir. Aspirasi tersebut kemudian mendorongnya untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus memahami kebutuhan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Salah satu persoalan yang disampaikan para pendidik adalah keterbatasan fasilitas belajar. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tersebut dinilai belum mendapatkan dukungan yang memadai melalui program bantuan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Atas dasar itu, Evi Yandri menilai bahwa aspirasi para guru perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sekolah, sehingga kebutuhan yang disampaikan tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam upaya memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Saya datang untuk memastikan secara langsung kondisi yang disampaikan para guru. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak," ujar Evi Yandri.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tanpa membedakan kondisi dan kemampuan peserta didik. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan dukungan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi, kemampuan, dan kemandirian.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena itu, keberadaan sarana pembelajaran yang memadai, ruang belajar yang nyaman, serta fasilitas pendukung yang sesuai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, peningkatan fasilitas sekolah juga dapat membantu tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah. Guru membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar proses pendampingan dapat berjalan sesuai kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Evi Yandri menyatakan aspirasi para guru tersebut akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan. Harapannya, kebutuhan sarana dan prasarana SLB Negeri 1 Padang dapat memperoleh perhatian dari pihak terkait, sehingga peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat terus didorong.

Namun, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap membutuhkan koordinasi dan pembahasan sesuai kewenangan serta mekanisme penganggaran yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan sekolah dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas dan diperjuangkan melalui program yang memungkinkan.

Peninjauan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah umum, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan khusus. Pemerataan akses pendidikan perlu diiringi dengan pemerataan kualitas fasilitas agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang.

Ke depan, aspirasi para guru SLB Negeri 1 Padang diharapkan mendapat tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait. Perhatian terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi penting agar sekolah mampu menyediakan lingkungan pembelajaran yang semakin layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Melalui peninjauan langsung ini, Evi Yandri mendorong agar kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak terabaikan. Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya, sementara dukungan fasilitas yang layak merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan berpegang teguh pada nilai-nilai adat. Di tengah perubahan sosial dan tantangan kehidupan modern, upaya membangun rumah tangga yang kokoh dinilai tidak cukup hanya mengandalkan komitmen suami dan istri, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga besar, lingkungan masyarakat, serta peran tokoh adat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP., mendorong penguatan peran ninik mamak dan bundo kanduang dalam mendampingi keluarga dan calon pengantin. Peran kedua unsur adat tersebut dinilai strategis dalam menanamkan nilai tanggung jawab, memperkuat keharmonisan rumah tangga, serta mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter dan bermartabat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam Pendampingan Keluarga dan Calon Pengantin yang dibuka Evi Yandri di salah satu hotel di Kota Padang, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tokoh adat agar dapat menjalankan fungsi pendampingan keluarga secara lebih optimal. Melalui pembekalan ini, ninik mamak dan bundo kanduang diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Menurut perspektif adat dan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, pernikahan bukan semata-mata menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan pola kehidupan berbeda. Karena itu, diperlukan kesiapan mental, kedewasaan dalam berkomunikasi, sikap saling menghormati, serta kemampuan menyelesaikan persoalan secara bijaksana.

Dalam konteks tersebut, pendampingan dari keluarga besar dan tokoh adat dapat menjadi salah satu penopang penting bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Kehadiran orang-orang yang dipercaya dan memahami nilai-nilai adat diharapkan mampu memberikan arahan, nasihat, serta dukungan ketika keluarga menghadapi persoalan.

Ninik mamak memiliki kedudukan penting dalam membimbing kemenakan dan menjaga kesinambungan nilai adat. Sementara itu, bundo kanduang berperan dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga, serta menjaga keharmonisan hubungan antargenerasi.

Kedua unsur tersebut diharapkan dapat membangun pola pendampingan yang mengedepankan kebijaksanaan, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap martabat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, persoalan rumah tangga dapat disikapi secara lebih arif, tanpa mengabaikan hak, tanggung jawab, dan keselamatan anggota keluarga.

Penguatan peran ninik mamak dan bundo kanduang juga relevan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Kesiapan membangun rumah tangga perlu disertai pemahaman mengenai pembagian tanggung jawab, pengelolaan persoalan keluarga, komunikasi antara pasangan, serta pentingnya membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, pendampingan keluarga perlu dilakukan dengan pendekatan yang terbuka dan tidak menghakimi. Tokoh adat dapat menjadi penghubung antara keluarga dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi apabila muncul persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai adat dapat berjalan selaras dengan prinsip perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

Bimtek ini juga merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Evi Yandri Rajo Budiman selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program tersebut mencerminkan perhatian terhadap penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan tokoh adat yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya ketahanan keluarga secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu keluarga membangun hubungan yang lebih sehat, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat tanggung jawab bersama.

Ketahanan keluarga pada akhirnya memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang harmonis dan mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang baik menjadi salah satu fondasi bagi tumbuhnya generasi yang percaya diri, berkarakter, menghargai sesama, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Di Sumatera Barat, penguatan keluarga juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan adat dan budaya Minangkabau. Nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu terus dihidupkan melalui keteladanan, pendidikan dalam keluarga, serta keterlibatan tokoh adat dalam kehidupan sosial.

Sinergi antara keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang kuat sekaligus menjaga nilai-nilai adat agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, penguatan ketahanan keluarga ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan suami dan istri. Peran tokoh adat menjadi penting untuk melengkapi upaya keluarga dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan.

Dengan keterlibatan ninik mamak dan bundo kanduang yang semakin kuat, diharapkan keluarga-keluarga di Minangkabau mampu menjadi ruang utama pembentukan karakter dan pewarisan nilai budaya bagi generasi mendatang.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya peran lembaga legislatif daerah dalam mendukung penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Sebagai pimpinan DPRD, ia memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan integritas menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui koordinasi antara Kemendagri dan KPK, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Bagi Kabupaten Padang Pariaman, penguatan integritas juga menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, serta kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Melalui kegiatan koordinasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen yang semakin kuat di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan prinsip integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.

Upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh unsur pemerintahan, termasuk kepala daerah, DPRD, aparatur sipil negara, serta partisipasi masyarakat.

Dengan komitmen bersama dalam memperkuat integritas, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan semakin terbuka, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

Rapat koordinasi Kemendagri dan KPK ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi dan memastikan prinsip pemerintahan yang bersih diterapkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat keteladanan, serta mengambil peran strategis dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Menurut Muhidi, profesi guru memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan materi pembelajaran di ruang kelas. Guru merupakan salah satu pihak yang berada di garis depan dalam membentuk pola pikir, karakter, akhlak, kemampuan, sekaligus kepercayaan diri peserta didik.

“Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang memberikan manfaat,” ujar Muhidi.

Ia menilai, perkembangan zaman yang berlangsung sangat cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Kemajuan teknologi, perubahan pola kerja, perkembangan ekonomi digital hingga berbagai bentuk disrupsi membuat peserta didik harus dipersiapkan dengan kemampuan yang lebih komprehensif.

Karena itu, guru dituntut tidak berhenti pada penguasaan materi pelajaran. Pendidik juga harus mampu menanamkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, kemampuan beradaptasi serta nilai-nilai moral kepada peserta didik.

Muhidi menekankan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan kepercayaan diri anak-anak. Peserta didik perlu mendapatkan dorongan agar memiliki keberanian untuk berkembang, mencoba hal baru dan menghadapi berbagai tantangan.

“Anak-anak harus terus diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk belajar, berani berkembang dan tidak mudah menyerah. Sekolah harus menjadi tempat yang memberikan harapan dan membangun kepercayaan diri mereka,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada guru. Pembentukan generasi berkualitas membutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, peserta didik dan lingkungan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi serta hubungan yang baik antarpihak menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat.

“Kalau kita mengelola anak-anak, tidak bisa sendiri. Kebersamaan dan silaturahmi menjadi kunci. Dengan komunikasi yang baik, banyak hal positif yang bisa kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia berharap guru mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik maupun orang tua. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendidikan dapat dihadapi secara bersama-sama dan tidak berkembang menjadi hambatan dalam perkembangan anak.

Muhidi menilai, pendekatan pendidikan yang mengedepankan komunikasi, keteladanan dan kepedulian akan membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat.

Lebih lanjut, Muhidi mengingatkan bahwa Indonesia akan memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Momentum tersebut harus dipersiapkan sejak sekarang, terutama melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara serius. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan menjadi kekuatan pembangunan apabila disertai kualitas pendidikan, keterampilan dan karakter yang memadai.

Sebaliknya, apabila tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi tantangan tersendiri.

“Kita berharap dalam 10 tahun ke depan bisa mencetak SDM yang unggul. Generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan,” tutur Muhidi.

Ia menegaskan, generasi masa depan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang memiliki integritas, akhlak, wawasan, keterampilan dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai keimanan dan moral, kata dia, juga harus tetap menjadi fondasi di tengah derasnya arus perubahan teknologi dan informasi.

Muhidi mengatakan perubahan global telah membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi membuat informasi semakin mudah diperoleh, sementara pola pekerjaan dan kebutuhan dunia industri juga terus berubah.

Kondisi tersebut menuntut guru untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

“Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Ini menjadi tugas penting dunia pendidikan,” katanya.

Dalam konteks tersebut, guru PPPK diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana proses pembelajaran, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekolah.

Peningkatan kompetensi guru, menurut Muhidi, harus diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Guru juga perlu memahami bahwa setiap anak memiliki karakter, potensi dan cara belajar yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembelajaran harus mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya.

Muhidi juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia dengan kemampuan Indonesia dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

Menurutnya, kekayaan alam tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak ditopang oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai.

“Kalau sumber daya manusia kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, potensi yang dimiliki daerah maupun negara dapat kita olah menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Kualitas pendidikan hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah maupun bangsa pada masa mendatang.

Sumatera Barat, lanjutnya, juga membutuhkan generasi yang mampu menjaga nilai-nilai budaya sekaligus memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional dan global.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi meminta para guru PPPK untuk terus memperkuat keteladanan. Menurutnya, peserta didik tidak hanya belajar dari apa yang disampaikan guru, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang mereka lihat setiap hari.

Guru harus mampu menjadi contoh dalam kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, etika serta kepedulian terhadap sesama.

“Pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Guru harus mampu memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal anak-anak menghadapi masa depan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan Bimtek peningkatan kompetensi tidak berhenti sebagai kegiatan formal, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Para guru diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama Bimtek untuk diterapkan dalam proses pembelajaran serta pengembangan karakter peserta didik.

Muhidi optimistis, apabila peningkatan kualitas guru dilakukan secara konsisten dan disertai kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat, Sumatera Barat dapat berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, tugas seorang pendidik adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan dan keikhlasan,” pungkasnya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada 5 Oktober 2026.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 TNI tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengusung semangat “TNI Prima, Profesional, Responsif, Inovatif, Modern”, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen institusi pertahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan strategis dan dinamika perkembangan zaman.

Aprinaldi berharap TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, sekaligus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.

Menurutnya, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada kedekatan serta kemanunggalannya dengan masyarakat. Hubungan yang kuat antara TNI dan rakyat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional.

“Semoga TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu dekat dan bersama rakyat,” ujar Aprinaldi dalam pesan peringatan HUT ke-81 TNI.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum HUT TNI sebagai kesempatan memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mendukung terciptanya Indonesia yang aman, berdaulat, dan semakin maju.

Aprinaldi secara khusus menyampaikan ucapan Selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh prajurit TNI di mana pun bertugas, baik di wilayah darat, laut maupun udara.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI bersama rakyat, Indonesia kuat,” ucapnya.

Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan loyalitas prajurit kepada bangsa dan negara.

Dengan dukungan masyarakat serta sinergi seluruh komponen bangsa, TNI diharapkan terus menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, modern, responsif, dan senantiasa hadir untuk kepentingan rakyat serta keutuhan NKRI.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Aprinaldi dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan fondasi utama yang mempersatukan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial.

“Pancasila adalah dasar negara, pemersatu bangsa, dan pedoman dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Aprinaldi.

Ia menilai peringatan Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Semangat tersebut dinilai relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat menguji persatuan dan solidaritas masyarakat.

Aprinaldi juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas simbol atau hafalan, melainkan menerapkannya melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, nilai persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap sesama merupakan bagian penting dari pengamalan Pancasila yang harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda.

“Semangat Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Aprinaldi menegaskan bahwa semangat Pancasila juga perlu menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat memperkuat kesadaran seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan daerah serta bangsa Indonesia.

“Bersatu, berdaulat, Indonesia maju. Pancasila adalah perekat bangsa menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat,” tegas Aprinaldi.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebangsaan sekaligus memperkuat tekad bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan, masyarakat diharapkan mampu membangun lingkungan yang harmonis, saling menghormati, dan memiliki semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Sebanyak 27 atlet renang Kota Padang ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Mereka turun pada 36 nomor perlombaan dengan target mempertahankan predikat juara umum cabang olahraga renang sekaligus memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Kota Padang.

Hingga Senin (5/10/2026), tim renang Kota Padang telah mengamankan tiga medali, masing-masing satu medali emas dan dua medali perak. Raihan tersebut menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi pertandingan berikutnya di tengah persaingan antarkontingen yang semakin kompetitif.

Para atlet terus menunjukkan semangat bertanding dan berupaya menjaga konsistensi performa di setiap nomor yang diikuti. Persaingan ketat tidak dianggap sebagai tekanan, tetapi justru menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar tambahan medali bagi Kota Padang.

Dengan persiapan melalui program latihan intensif serta dukungan Pemerintah Kota Padang, tim renang menargetkan sedikitnya 18 medali emas dari total 36 nomor perlombaan yang diikuti.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet, mengingat Porprov Sumbar 2026 mempertemukan perenang-perenang terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena itu, faktor kesiapan fisik, teknik, mental bertanding, serta konsistensi menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Tim renang Kota Padang diharapkan mampu mempertahankan performa hingga seluruh nomor perlombaan selesai. Dukungan dari pemerintah daerah, pelatih, ofisial, serta masyarakat Kota Padang juga menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil maksimal.

Keikutsertaan 27 atlet tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kota Padang mempertahankan dominasi di cabang olahraga renang pada ajang Porprov Sumbar. Dengan target 18 emas, tim renang bertekad mengukuhkan kembali posisinya sebagai salah satu kekuatan utama olahraga renang di Sumatera Barat.

Seluruh atlet pun diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan semangat juang selama kompetisi berlangsung. Setiap medali yang diraih bukan hanya menjadi prestasi individu, tetapi juga membawa nama Kota Padang dalam persaingan olahraga tingkat provinsi..(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Tim bulutangkis Kota Padang mulai menunjukkan ambisinya untuk merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Sebanyak 12 atlet Kota Padang turun bertanding pada babak penyisihan grup yang berlangsung di Benteng Badminton Hall, Senin (5/10/2026).

Para atlet tampil dengan membawa target besar untuk mengharumkan nama Kota Padang di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sejak pertandingan dimulai, para pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaik melalui permainan yang disiplin, konsisten, dan penuh semangat.

Dukungan penonton yang hadir di arena turut memberikan motivasi tambahan bagi para atlet. Sorakan dan dukungan dari tribun menjadi energi tersendiri bagi tim Kota Padang dalam menghadapi setiap pertandingan di fase penyisihan.

Persaingan cabang olahraga bulutangkis Porprov Sumbar XVI diperkirakan berlangsung ketat. Setiap atlet dituntut mampu menjaga konsentrasi, mengatur strategi permainan, serta memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan kemenangan dan melangkah ke babak berikutnya.

Bagi kontingen Kota Padang, penampilan di babak penyisihan menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai target prestasi. Hasil pertandingan pada fase grup akan menjadi modal untuk menghadapi tahapan kompetisi selanjutnya.

Dengan persiapan yang telah dilakukan serta dukungan penuh dari kontingen dan masyarakat, tim bulutangkis Kota Padang optimistis mampu bersaing dalam perebutan medali sekaligus menyumbangkan prestasi maksimal bagi daerah.

Target juara umum menjadi motivasi utama para atlet untuk tampil sebaik mungkin di setiap pertandingan. Semangat tersebut diharapkan mampu mengantarkan bulutangkis Kota Padang menjadi salah satu kekuatan utama pada Porprov Sumbar XVI Tahun 2026.

Porprov Sumbar XVI sendiri menjadi momentum penting bagi para atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan olahraga yang telah dilakukan. Bagi Kota Padang, setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk mengumpulkan prestasi dan memperkuat posisi dalam persaingan klasemen umum.

Perjuangan 12 atlet bulutangkis Kota Padang pun masih berlanjut. Dengan semangat bertanding, dukungan penonton, serta tekad memberikan hasil terbaik, mereka diharapkan mampu menjaga asa Kota Padang untuk meraih prestasi tertinggi dan merealisasikan target juara umum Porprov Sumbar XVI 2026.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK SELATAN — Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syahjohan, SH. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah keluarga semata, karena kekerasan dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kondisi fisik, mental, psikologis, hingga masa depan korban.

Mario yang juga merupakan putra daerah Solok Selatan menegaskan, setiap laporan maupun kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, harus ditangani secara serius, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada korban. Ia mengingatkan agar kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan dengan cara-cara yang justru mengabaikan hak korban atau menghentikan proses hukum secara tidak semestinya.

“Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026).

Mario menjelaskan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam ketentuan tersebut, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut Mario, keberadaan UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak korban.

Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses hukum, perlindungan korban, pendampingan, hingga pemulihan.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya.

Mario secara khusus mengingatkan agar istilah perdamaian tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk mengabaikan proses hukum, terutama apabila kasus tersebut menyangkut kekerasan seksual terhadap anak.

Ia menilai, kepentingan menjaga nama baik keluarga tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan, hak, dan masa depan korban.

“Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” tegasnya.

Menurut Mario, masyarakat juga perlu memahami bahwa korban, khususnya anak, berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Karena itu, setiap penanganan kasus harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan korban tidak kembali mengalami tekanan maupun stigma.

Ia juga mengingatkan agar segala bentuk pemberian uang, imbalan, tekanan, atau upaya memengaruhi proses penanganan perkara dilakukan sesuai koridor hukum dan tidak digunakan untuk menghambat proses penegakan hukum.

Mario turut menyoroti persoalan lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius, yakni adanya dugaan ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan hingga memasuki pekarangan rumah yang menyasar anak dan dilakukan oleh orang dewasa, namun kemudian berujung pada penyelesaian secara damai.

Menurutnya, kasus semacam itu harus menjadi pelajaran bersama bahwa keamanan anak tidak boleh dikompromikan.

“Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” katanya.

Ia menilai, lingkungan yang aman merupakan salah satu fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Ketika anak merasa tidak terlindungi, dampaknya dapat memengaruhi keberanian mereka untuk beraktivitas, belajar, berinteraksi, bahkan melaporkan apabila mengalami kekerasan.

Karena itu, Mario mendorong seluruh pihak untuk membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah kekerasan sekaligus memberikan respons cepat apabila kasus terjadi.

Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat tersebut menegaskan, menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas orang tua maupun lembaga pendidikan.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, keluarga, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga seluruh warga.

“Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperkuat berbagai upaya pencegahan, mulai dari edukasi kepada masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan literasi hukum, pendampingan korban, hingga memastikan kanal pelaporan dapat diakses masyarakat dengan mudah dan aman.

Menurutnya, korban maupun keluarga korban harus mengetahui ke mana harus melapor dan memperoleh pendampingan ketika menghadapi kekerasan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Mario berharap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

Ia mengatakan, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembangunan juga tercermin dari kemampuan pemerintah dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bermartabat, serta memberikan ruang tumbuh yang baik bagi generasi muda.

“Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkas Mario.

Ia menegaskan, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak harus diwujudkan melalui komitmen bersama, penegakan hukum yang konsisten, penguatan keluarga, peningkatan edukasi masyarakat, serta keberanian untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan.

“Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih,” tutupnya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menyampaikan dukungan dan motivasi kepada seluruh atlet daerah yang tengah berjuang mengharumkan nama Padang Pariaman pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun 2026.

Aprinaldi mengajak seluruh atlet Padang Pariaman yang tampil dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut untuk bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov Sumbar tidak hanya menjadi kesempatan untuk meraih medali dan prestasi, tetapi juga menjadi momentum bagi para atlet untuk membawa nama baik Kabupaten Padang Pariaman di tingkat provinsi.

“Selamat bertanding dan sukses kepada seluruh atlet Kabupaten Padang Pariaman. Junjung tinggi sportivitas, tunjukkan kemampuan terbaik, tetap semangat dan jangan lupa berdoa demi meraih prestasi yang membanggakan,” ujar Aprinaldi.

Ia menegaskan bahwa perjuangan para atlet membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, mental yang kuat, serta semangat pantang menyerah. Karena itu, para atlet diharapkan tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi lawan yang tangguh maupun hasil pertandingan yang belum sesuai harapan.

Aprinaldi juga mengingatkan agar seluruh atlet tetap menjaga nama baik daerah selama mengikuti Porprov Sumbar 2026. Sikap sportif, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan dalam sebuah kompetisi olahraga.

“Terus berjuang, harumkan nama Kabupaten Padang Pariaman, dan raihlah prestasi terbaik. Jadilah sang juara,” tegasnya.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para atlet Padang Pariaman untuk tampil maksimal sepanjang pelaksanaan Porprov Sumbar 2026.

Aprinaldi juga berharap perjuangan para atlet dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat Padang Pariaman sekaligus mendorong lahirnya prestasi-prestasi baru di berbagai cabang olahraga.

Baginya, prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang proses membangun karakter, kedisiplinan, kerja keras, dan semangat membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan semangat “Jadilah Sang Juara!”, Ketua DPRD Padang Pariaman mengajak seluruh atlet untuk memberikan penampilan terbaik, menjaga sportivitas, serta terus berjuang hingga pertandingan berakhir.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Muhidi.

Menurutnya, kegiatan Gebyar Pajak memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi ruang sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan.

Muhidi mengatakan, kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat terus berkembang. Karena itu, diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam menjalankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Salah satu sumber penerimaan yang memiliki peran penting tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang selanjutnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Muhidi menilai, kesadaran membayar pajak harus dibangun bukan semata-mata karena adanya kewajiban atau sanksi. Lebih dari itu, masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab bersama sebagai bagian dari pembangunan daerah.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, kata Muhidi, semakin kuat pula dukungan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Muhidi juga menjelaskan bahwa manfaat pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pemerintah, tetapi memiliki hubungan dengan berbagai aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan sarana pendukung mobilitas, memiliki peran penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat melakukan perjalanan, mendukung distribusi barang, serta membantu kelancaran kegiatan dunia usaha.

“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Karena itu, ia meminta masyarakat melihat pembayaran pajak dalam perspektif yang lebih luas. Kontribusi yang diberikan masyarakat melalui pajak merupakan bagian dari siklus pembangunan yang manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik.

Di sisi lain, Muhidi menilai peningkatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan.

Menurutnya, masyarakat akan semakin terdorong memenuhi kewajibannya apabila proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah, cepat, transparan, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari.

Ia mendorong agar berbagai inovasi pelayanan terus dikembangkan, termasuk Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat, maupun pemanfaatan layanan digital.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Selain kemudahan pelayanan, Muhidi menilai komunikasi publik mengenai pajak juga harus dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami. Pemerintah perlu menjelaskan informasi perpajakan dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat, termasuk mengenai waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, lokasi pelayanan, hingga manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan.

“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” katanya.

Ia menilai pendekatan komunikasi yang lebih kreatif akan membantu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mungkin belum mendapatkan informasi perpajakan secara memadai.

Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, pesan mengenai pentingnya kepatuhan pajak harus diteruskan melalui berbagai kegiatan dan saluran komunikasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.

“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” tuturnya.

Ia juga menilai pemerintah membutuhkan dukungan data yang akurat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan edukasi perpajakan.

Data mengenai kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta wilayah yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan strategi pelayanan dan sosialisasi.

“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya aspek keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu perlu mendapatkan pelayanan dan apresiasi yang baik, sementara masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya perlu diberikan informasi dan pendekatan persuasif.

Menurutnya, edukasi, pelayanan, serta penerapan aturan harus berjalan secara seimbang dan proporsional.

“Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa kontribusi yang diberikan melalui pajak merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membangun daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, DPRD Sumbar mendorong kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media hingga masyarakat.

Menurut Muhidi, peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Bagi Muhidi, keberhasilan meningkatkan kepatuhan pajak pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya penerimaan daerah. Lebih jauh, kepatuhan pajak merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dan menjaga keberlanjutan pembangunan Sumatera Barat.

Ia pun mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang lahir dari kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkas Muhidi.(Ayu)