REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat ke depan harus bergerak menuju pola pembangunan modern yang tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, diperlukan sinergi besar antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta diaspora Minangkabau di tingkat nasional maupun internasional guna mempercepat kemajuan daerah sekaligus memperkuat kontribusi Sumbar terhadap pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi pembicara utama dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang berlangsung di Auditorium Universitas YARSI, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Forum yang dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, serta diaspora Minang dari berbagai daerah dan luar negeri itu menjadi momentum penting dalam membangun jejaring kolaborasi untuk memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai daerah dengan potensi ekonomi, budaya, dan sumber daya manusia yang besar di Indonesia.

Dalam paparannya, Muhidi menilai masyarakat Minang di perantauan memiliki kekuatan strategis yang selama ini belum dimaksimalkan secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah. Padahal, diaspora Minang memiliki jaringan ekonomi, pendidikan, perdagangan, hingga investasi yang tersebar di berbagai wilayah dunia.

“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak lagi hanya bertumpu pada fiskal daerah. Percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi besar antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau sebagai kekuatan ekonomi baru,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, Sumatera Barat memiliki sumber daya alam dan komoditas unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi industri bernilai tambah tinggi. Komoditas seperti gambir, kopi, kakao, kayu manis, kelapa sawit, serta berbagai hasil pertanian strategis lainnya dinilai mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah apabila dikelola melalui industrialisasi modern berbasis hilirisasi.

Menurut Muhidi, selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sumbar masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mendorong pembangunan industri pengolahan agar Sumatera Barat mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat berkembang menjadi industri modern yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan memperkuat posisi Sumbar dalam peta ekonomi nasional maupun global,” katanya.

Selain membahas penguatan ekonomi daerah, Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurutnya, investasi yang masuk ke daerah harus mampu berjalan seiring dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah serta kearifan lokal.

Ia menegaskan, berbagai persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan semangat “saiyo sakato” agar tercipta solusi yang adil bagi seluruh pihak.

“Kami memahami investor membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan regulasi. Namun di sisi lain, kepentingan masyarakat adat dan nagari juga harus dijaga. Karena itu budaya musyawarah menjadi jalan terbaik dalam menciptakan keseimbangan pembangunan,” jelasnya.

Muhidi juga memastikan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan guna menciptakan kepastian hukum, memperbaiki regulasi investasi, serta memastikan pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat.

“DPRD Sumbar berkomitmen menghadirkan regulasi yang mendukung investasi sehat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan nilai adat Minangkabau,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Konsep ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi dibangun melalui keterhubungan antara pemerintah, nagari, perantau, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat secara bersama-sama.

Menurutnya, pola pembangunan kolaboratif tersebut akan menjadikan ekonomi Sumatera Barat lebih adaptif, fleksibel, serta memiliki daya tahan kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Selain itu, Muhidi juga memperkenalkan konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat. Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.

“Investasi di Minangkabau bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang harus saling menguatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Minangkabau merupakan salah satu etnis terbesar di Indonesia dengan populasi mencapai sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa.

Menurut Mahyeldi, masyarakat Minang dikenal sebagai kelompok yang melahirkan banyak tokoh besar di bidang agama, pendidikan, perjuangan kemerdekaan, hingga kepemimpinan nasional dan internasional.

Ia menyebut sejumlah tokoh Minang yang memiliki pengaruh besar, di antaranya Raja Baginda sebagai penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi, hingga tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.

Mahyeldi mengungkapkan, sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.

“Sejak awal kemerdekaan, banyak intelektual, profesional, dan pemimpin bangsa lahir dari Minangkabau. Ini membuktikan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam membangun Indonesia,” ujar Mahyeldi.

Forum MDNG 2026 diharapkan menjadi titik awal penguatan jaringan diaspora Minang dunia dalam mendukung pembangunan Sumatera Barat yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global, sekaligus memperkokoh peran masyarakat Minang dalam pembangunan nasional.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Direktur Utama PT Ayri Realita Nusanta, Ayu Adelfina, bersama keluarga besar perusahaan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas dilantiknya Daniel Sakoikoi sebagai abdi negara, jumat 22 Mei 2026 di Bandung. Momen tersebut dinilai menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi lingkungan sekitar yang turut menyaksikan perjalanan dan perjuangan Denel hingga mencapai tahap tersebut.

Dalam keterangannya, Ayu Adelfina mengungkapkan rasa haru dan bangga atas pencapaian yang diraih Daniel Sakoikoi. Menurutnya, pelantikan sebagai abdi negara merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat dan bangsa.

“Sebagai tante, saya sangat bangga atas pencapaian ini. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, penuh keikhlasan, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Ayu Adelfina.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pengabdian mampu membawa seseorang mencapai cita-cita yang diimpikan. Pelantikan Daniel Sakoikoi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berusaha, berprestasi, dan memberikan kontribusi positif bagi negara.

Keluarga besar PT Ayri Realita Nusanta turut mendoakan agar Daniel Sakoikoi senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Selain itu, mereka berharap Daniel mampu menjaga nama baik institusi, keluarga, dan daerah di mana pun bertugas.

Momentum pelantikan tersebut berlangsung penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Dukungan serta ucapan selamat dari keluarga dan kerabat menjadi bentuk apresiasi atas perjuangan panjang yang telah dilalui hingga berhasil mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat. (Team)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan sosial yang terus berkembang di era modern.

Pernyataan tersebut disampaikan Evi Yandri usai menghadiri kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Keluarga Besar TNI yang diselenggarakan oleh Kodam I/Bukit Barisan di Gedung Sapta Marga Makodam, Kota Padang, Jumat (22/5/2026). Dalam kegiatan itu, Evi hadir sekaligus sebagai Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat.

Kegiatan pembinaan bela negara tersebut diikuti berbagai unsur organisasi keluarga besar TNI dan organisasi kepemudaan yang berada di bawah pembinaan Kodam, di antaranya Pemuda Panca Marga (PPM), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD), serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Endarmy, yang juga menjabat sebagai Ketua FKPPI Sumbar. Kehadiran berbagai organisasi itu menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam keterangannya kepada media, Evi Yandri menilai pembinaan kesadaran bela negara menjadi langkah penting dalam membangun karakter generasi muda agar memiliki rasa cinta tanah air, disiplin, semangat persatuan, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, diperlukan penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai persatuan secara berkelanjutan agar generasi penerus tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang dapat memecah belah bangsa.

“Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan bangsa. Mereka merupakan kekuatan utama bangsa di masa depan yang harus memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, dan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Evi Yandri.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama di tengah tantangan sosial, budaya, dan globalisasi yang terus berkembang.

Menurut Evi, pembinaan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pertahanan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu, Endarmy menegaskan pentingnya penanaman wawasan kebangsaan sejak dini sebagai upaya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Ia menilai organisasi kepemudaan dan keluarga besar TNI memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme tinggi.

“Wawasan kebangsaan harus terus diperkuat sejak usia muda. Persatuan dan rasa cinta tanah air menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa,” katanya.

Di sisi lain, perwakilan Kodam, Letkol Kav Mahpuzh, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai organisasi binaan Kodam. Ia menekankan pentingnya membangun kekuatan melalui persatuan dan kebersamaan antarelemen masyarakat.

“Kita harus berada dalam satu semangat dan satu tujuan. Ketika seluruh elemen bersatu dalam semangat kebangsaan, maka bangsa ini akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Mahpuzh berharap kegiatan pembinaan bela negara tersebut dapat terus berlanjut melalui berbagai program kolaboratif yang melibatkan organisasi kepemudaan, keluarga besar TNI, serta masyarakat luas guna memperkuat solidaritas dan mempererat persatuan bangsa.

Kegiatan berlangsung penuh semangat nasionalisme dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta keutuhan NKRI di Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pesantren Miftahul Jannah yang berlokasi di Korong Campago, Nagari Campago Barat, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pembangunan sarana pendidikan keagamaan yang diharapkan mampu memperkuat pembinaan generasi muda di wilayah tersebut.

Prosesi peletakan batu pertama berlangsung khidmat dan disambut antusias oleh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, serta para pengurus pesantren. Kehadiran berbagai unsur masyarakat mencerminkan dukungan bersama terhadap pengembangan lembaga pendidikan berbasis keislaman di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Aprinaldi menegaskan bahwa pembangunan pesantren merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan memiliki karakter kuat di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, keberadaan pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga wadah pembinaan moral dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

“Pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Kehadiran pesantren diharapkan mampu menjadi benteng moral bagi generasi muda sekaligus melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang religius dan berintegritas,” ujarnya.

Selain menghadiri peletakan batu pertama, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengukuran perencanaan pembangunan pondok santri. Pembangunan pondok tersebut merupakan bagian dari Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Padang Pariaman sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan fasilitas pendidikan keagamaan di daerah.

Aprinaldi menyampaikan bahwa dukungan terhadap pembangunan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Pariaman. Ia berharap pembangunan pondok santri nantinya dapat menunjang kenyamanan para santri dalam menempuh pendidikan dan memperdalam ilmu agama.

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PAN, Hendra Halim. Kehadiran unsur legislatif tingkat provinsi tersebut menunjukkan sinergi dan perhatian bersama terhadap pengembangan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat.

Masyarakat setempat menyambut baik dimulainya pembangunan Pesantren Miftahul Jannah dan berharap keberadaan pesantren tersebut dapat menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi muda yang cerdas, religius, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa.

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan Pesantren Miftahul Jannah dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat pendidikan agama serta pembinaan akhlak generasi muda di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 pada Selasa, 20 Mei 2026. Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempertegas komitmen bersama dalam membina generasi muda sebagai penerus bangsa.

Dengan mengusung semangat “Jaga Tunas Bangsa Demi Kebangkitan Negara”, peringatan Harkitnas 2026 tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi refleksi nasional terhadap pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai tonggak lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa tersebut dinilai tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan global, perkembangan teknologi digital, hingga dinamika sosial di tengah masyarakat.

Dalam momentum Harkitnas ke-118, berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan. Nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan bangsa di tengah berbagai tantangan.

Selain itu, perhatian terhadap pembinaan generasi muda juga menjadi fokus utama dalam peringatan tahun ini. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan wawasan kebangsaan dinilai harus terus diperkuat di berbagai sektor.

Pemerintah bersama elemen masyarakat juga didorong untuk menghadirkan ruang yang positif bagi anak muda agar mampu berkembang menjadi generasi yang kreatif, inovatif, berintegritas, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Di era digital saat ini, generasi muda tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kecakapan sosial, etika, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Persatuan dalam keberagaman menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan optimisme, memperkuat semangat persaudaraan, serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan berkarakter.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118

20 Mei 2026

“Jaga Tunas Bangsa Demi Kebangkitan Negara”

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang digelar di wilayah Pakandangan, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada jagung nasional yang terus didorong pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Panen raya ini melibatkan unsur pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta berbagai pihak terkait yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran Ketua DPRD Padang Pariaman menjadi bentuk nyata dukungan legislatif terhadap peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan dan pakan ternak.

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus bekerja keras menjaga produktivitas pertanian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Menurutnya, keberhasilan panen raya jagung tidak hanya menjadi kebanggaan bagi petani, tetapi juga menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat daerah yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, dan kelompok tani sangat diperlukan agar program swasembada pangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Kegiatan panen raya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional. Kita berharap produksi jagung di Padang Pariaman terus meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani,” ujar Aprinaldi.

Selain menghadiri kegiatan panen raya, Ketua DPRD Padang Pariaman juga berinteraksi langsung dengan para petani dan mendengarkan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk, sarana produksi pertanian, hingga dukungan infrastruktur penunjang pertanian.

Kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan hasil produksi pertanian. Pemerintah daerah bersama DPRD juga berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani guna mewujudkan ketahanan pangan yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi menghadiri kegiatan Wisuda Tahfidz Akbar ke-X SD IT Al Mahramah Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (16/5/2026). Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut didampingi sang istri dan berlangsung dalam suasana penuh khidmat serta kebanggaan.

Pada kesempatan itu, Aprinaldi tidak hanya hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sebagai seorang ayah. Putra sulungnya turut menjadi salah satu wisudawan yang mengikuti prosesi wisuda tahfidz Al-Qur’an bersama para siswa lainnya.

Kegiatan Wisuda Tahfidz Akbar tersebut menjadi momentum istimewa bagi para siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an sesuai target pendidikan tahfidz yang diterapkan sekolah.

Dalam suasana haru dan penuh rasa syukur, Aprinaldi menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, para guru, serta orang tua yang terus mendukung pendidikan berbasis Al-Qur’an bagi anak-anak. Menurutnya, pendidikan tahfidz merupakan salah satu pondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Semoga ilmu yang telah didapatkan anak-anak menjadi pondasi dasar yang kuat bagi generasi penerus bangsa,” ujar Aprinaldi.

Ia juga berharap para wisudawan dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wisuda Tahfidz Akbar ke-X SD IT Al Mahramah tersebut dihadiri oleh para orang tua siswa, majelis guru, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Acara berlangsung meriah dengan rangkaian prosesi wisuda, penampilan hafalan Al-Qur’an dari para siswa, serta pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi.

Momentum tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen lembaga pendidikan Islam dalam mencetak generasi Qur’ani yang berintegritas, berilmu, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Editor : Ayu

REALITANYSANTARA.COM

PADANG — Polresta Padang menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan pelantikan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Jumat (15/5/2026) pagi. Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Apel Mapolresta Padang dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo selaku Inspektur Upacara.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri para pejabat utama Polresta Padang, personel kepolisian, pengurus Bhayangkari, serta tamu undangan lainnya. Prosesi berlangsung tertib dan penuh khidmat sebagai bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat resmi melaksanakan serah terima jabatan. Jabatan Kasatresnarkoba Polresta Padang diserahterimakan dari AKP Martadius kepada AKP Hilmi Manossoh Prayugo. Selanjutnya, jabatan Kasatpolairud diserahterimakan dari AKP Dasrul kepada AKP Urip Indra Jaya.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Nanggalo juga mengalami pergantian dari AKP Ibnu Mas’ud kepada IPTU Muhammad Fariz.

Selain sertijab, Polresta Padang turut melaksanakan pelantikan jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang kini resmi dijabat oleh IPTU Nico Prama Putra.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan pasukan dan laporan komandan upacara, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Barat terkait mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumbar. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan kepada pejabat lama dan pejabat baru.

Momentum sakral juga terlihat saat pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Kapolresta Padang. Setelah itu, para pejabat yang melaksanakan sertijab menandatangani berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut seluruh pejabat yang baru dilantik juga membacakan komitmen moral untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya internal kepolisian dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dalam amanatnya, Kombes Pol Apri Wibowo menegaskan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran serta pengembangan karier personel.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolresta juga berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mampu menciptakan inovasi positif di satuan maupun wilayah yang dipimpin.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri serta masyarakat,” ujar Kapolresta dalam amanatnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan acara kenal pamit sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan kepada pejabat baru di lingkungan Polresta Padang.

Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kebersamaan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta potensi bencana kecelakan di wilayah hukum Polresta Padang, jajaran kepolisian menggelar Apel Gabungan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan patroli siaga, Kamis malam (14/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mapolresta Padang itu dimulai sekitar pukul 23.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Ricardo. Apel diikuti sekitar 24 personel gabungan yang terdiri dari Tim Patroli Polresta Padang dan personel Timsus Bravo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dantimsus Bravo IPTU Didit Gusbandi, S.H., serta Wadantimsus Bravo IPDA Ridho Fadli Ilahi, A.Md., S.H., M.M., CHRM.

Dalam arahannya saat apel pengecekan personel sekitar pukul 23.10 WIB, IPTU Ricardo menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh personel yang hadir dalam pelaksanaan KRYD malam itu. Ia meminta seluruh anggota melaksanakan tugas sesuai surat perintah dengan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam apel KRYD malam ini. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai sprin yang telah diberikan,” ujar IPTU Ricardo dalam arahannya.

Ia juga menegaskan bahwa tim patroli mendampingi Pawas selama pelaksanaan kegiatan, sedangkan personel Timsus Bravo bergerak langsung di bawah komando Dantim sesuai pola operasi yang telah ditentukan.

Usai apel, sekitar pukul 23.30 WIB, seluruh personel Timsus Bravo bergerak melakukan patroli hunting di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Padang.

Patroli berlangsung hingga dini hari. Pada Sabtu (9/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, seluruh anggota Timsus Bravo kembali ke Mapolresta Padang sambil tetap memantau perkembangan situasi melalui media sosial dan jaringan informasi masyarakat.

Sekitar pukul 03.25 WIB, petugas menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas balap liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Timsus Bravo langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penindakan.

Dari hasil operasi hunting tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 14 kendaraan yang diduga terlibat balap liar, terdiri dari dua unit mobil dan 12 unit sepeda motor.

Dua kendaraan roda empat yang diamankan masing-masing satu unit Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BA 1432 PD milik Yobi Rivaldo (27), warga Guguak Sarai, serta satu unit Toyota Yaris warna silver bernomor polisi BA 94 DUN milik Fikti Arnanda (21), warga Dharmasraya.

Sementara itu, kendaraan roda dua yang diamankan didominasi sepeda motor jenis Aerox, NMAX, Beat, hingga CRF. Beberapa pengendara yang berhasil didata di antaranya Maulana Malik Ibrahim (16) warga Palapa dengan sepeda motor NMAX hitam BA 4166 FB, Alpinda Pratama (26) warga Koto Marapak dengan Aerox hitam BA 59998 AM, serta Dedi Ramadhan Putra (26) warga Ulakan dengan Aerox silver biru BA 4196 FAE.

Petugas juga mengamankan kendaraan milik Fauzi Pranata (19), warga Padang Haro, Jeki Efendi (25), warga Tabing, Dedi Saputra (22), warga Dharmasraya, dan Muhammad Alfarizy (20), warga Bungus.

Selain itu, terdapat beberapa kendaraan tanpa identitas lengkap karena penggunanya tidak bersedia hadir untuk dimintai keterangan oleh petugas.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa seluruh kendaraan yang diamankan selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pendataan dan penindakan lebih lanjut.

Kegiatan patroli gabungan dan penertiban balap liar tersebut berakhir sekitar pukul 04.40 WIB. Secara umum, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polresta Padang dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung arah pembangunan daerah ke depan. Fokus pembahasan tidak hanya menyasar sektor pendidikan, tetapi juga perlindungan petani dan penguatan tata kelola infrastruktur jalan provinsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang digelar di Kota Padang, Rabu (13/5/2026). Agenda sidang mencakup penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan gubernur terhadap Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, sidang juga membahas jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, mengatakan pembahasan tiga Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 11 Mei 2026.

Menurut Iqra, Ranperda yang tengah dibahas memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang Sumatera Barat.

“Kedua Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Iqra dalam sidang paripurna.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam mengusulkan perubahan regulasi pendidikan maupun penyusunan Ranperda tentang perlindungan petani. Dukungan tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, sejumlah poin strategis menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pengembangan pendidikan inklusif, perlindungan tenaga pendidik, hingga penguatan konsep pendidikan aman bencana.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, aspek kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan utama agar seluruh program yang dirancang dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut Iqra, pendidikan berbasis nilai budaya lokal menjadi salah satu fokus penting karena dinilai mampu memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

Sementara itu, pada pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perhatian diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat tani di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang menjadi fokus antara lain subsidi pertanian, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, kepastian pemasaran hasil pertanian, penyuluhan pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani.

DPRD menilai sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Sumbar sehingga membutuhkan perlindungan regulasi yang kuat agar petani memperoleh kepastian usaha dan peningkatan kesejahteraan.

Iqra menegaskan berbagai masukan dan tanggapan dari gubernur akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sidang yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, turut menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Vasko menjelaskan, Ranperda tersebut disusun dengan mengacu pada berbagai kebijakan serta standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Regulasi itu diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan di Sumatera Barat.

Menurutnya, Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi juga diarahkan untuk mendukung keselamatan lalu lintas, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pengembangan sistem transportasi terpadu, serta penguatan tata kelola infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

“Penyelenggaraan jalan provinsi diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah di Sumatera Barat,” ujar Vasko.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap regulasi tersebut nantinya mampu menjadi dasar penguatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi hasil pertanian, konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Dengan terus dimatangkannya sejumlah Ranperda strategis tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sumatera Barat. Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di DPRD Sumbar pada Selasa (13/5/2026).

Audiensi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi, serta anggota Komisi V lainnya yakni Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, serta Asisten II Setdakab Pesisir Selatan yang hadir mewakili bupati.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait keberadaan bangunan yang dinilai memiliki bentuk menyerupai rumah ibadah tertentu dan dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat sekitar kawasan wisata Mandeh.

Menanggapi hal itu, Muhidi menegaskan bahwa setiap proses pembangunan maupun investasi di Sumatera Barat harus tetap mengacu pada ketentuan hukum, memperhatikan kondisi sosial masyarakat, serta menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di Ranah Minang.

Menurut Muhidi, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat Sumbar.

“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung masuknya investasi ke daerah karena dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh proses investasi dilakukan secara terbuka, komunikatif, dan tidak mengabaikan sensitivitas sosial masyarakat.

Muhidi juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana sebelum adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak investor terkait legalitas dan tujuan pembangunan tersebut.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana melalui dialog dan musyawarah bersama,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan, menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut melalui koordinasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor yang terlibat dalam pembangunan.

Menurutnya, langkah itu penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku sekaligus menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegas Mario.

Persoalan ini pun menjadi perhatian publik karena kawasan Mandeh selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat yang terus berkembang dan menjadi magnet investasi pariwisata. DPRD Sumbar berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, serta menjaga harmoni sosial agar iklim investasi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan kondusif.

Editor : Ayu