REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menyampaikan ucapan selamat dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya peran pekerja sebagai pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah maupun nasional.

Aprinaldi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja di berbagai sektor yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan roda perekonomian. Menurutnya, dedikasi para buruh dan tenaga kerja merupakan fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ia menambahkan bahwa momentum Hari Buruh Internasional bukan hanya sekadar peringatan seremonial, tetapi juga menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan, jaminan perlindungan kerja, serta terciptanya keadilan dalam hubungan industrial.

Lebih lanjut, Aprinaldi menekankan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada pekerja terus diperkuat. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif.

“Ke depan, kita berharap kesejahteraan para pekerja semakin meningkat, hak-hak mereka semakin terlindungi, serta tercipta keadilan yang merata di seluruh sektor ketenagakerjaan,” ujarnya.

Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat, Fadly Amran, menghadiri Rapat Kerja (Raker) IKTD Sumbar yang digelar di Aula Universitas Baiturrahmah, Jumat (1/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah program kerja organisasi perantau asal Tanah Datar di wilayah Sumatera Barat.

Raker tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus harian, dewan pakar, penasehat, serta anggota IKTD dari berbagai daerah. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah pemersatu perantau sekaligus motor penggerak kontribusi sosial.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan, para peserta mengikuti rangkaian agenda yang mencakup evaluasi program sebelumnya, pembahasan strategi organisasi ke depan, hingga penyusunan rencana kerja yang lebih terarah dan berdampak.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya penguatan sinergi internal sebagai fondasi utama organisasi. Menurutnya, soliditas antar pengurus dan anggota akan menentukan keberhasilan dalam menjalankan program-program yang telah dirancang.

Ia juga mengapresiasi kehadiran aktif pengurus harian, dewan pakar, dan penasehat yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga arah kebijakan organisasi tetap selaras dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

“Kerapian dalam mengelola organisasi menjadi hal yang sangat penting. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun komunikasi yang solid dan memperkuat silaturahmi antar seluruh elemen IKTD,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly menekankan bahwa organisasi perantau seperti IKTD harus mampu bertransformasi menjadi entitas yang produktif dan solutif. Ia mendorong agar setiap program kerja yang disusun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Menurutnya, potensi besar yang dimiliki IKTD—termasuk jaringan tokoh dan sumber daya manusia—harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan program pemberdayaan, penguatan ekonomi, serta kontribusi di bidang sosial dan pendidikan.

“Kita harus mampu menghadirkan program yang memberi solusi nyata terhadap berbagai persoalan. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin IKTD Sumbar dapat menjadi organisasi yang tidak hanya menjaga silaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan,” tegasnya.

Rapat kerja ini diharapkan melahirkan sejumlah program prioritas yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain mempererat hubungan antaranggota, hasil raker juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi IKTD dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Minangkabau, khususnya yang berasal dari Tanah Datar.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir secara resmi melepas keberangkatan 393 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Padang yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8 di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (1/5/2026). 

Rombongan yang terdiri dari jemaah dan tujuh petugas ini mulai memasuki asrama haji pada pukul 15.10 WIB sebelum bertolak menuju Tanah Suci.

Prosesi pelepasan turut dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Padang Yasril, Asisten I Tarmizi, Ketua Harian Masjid Agung Nurul Iman sekaligus Ketua FKUB Salmadanis, serta deretan tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. 

Dalam sambutannya, Maigus Nasir mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kekuatan untuk dapat berkumpul di Padang Arafah pada 9 Zulhijah mendatang dalam kondisi kesehatan yang prima.

Buya Maigus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan rombongan mengingat kondisi geografis Tanah Suci yang jauh berbeda dengan tanah air. 

"Walaupun sudah sering-sering umrah, tetap ikuti ketua regu. Ini pesan Rasulullah, kalau berjalan lebih dari dua orang tunjuk pemimpin. Supaya nanti tidak ada jemaah yang terpisah dari rombongan agar perjalanan tertib, terkendali, dan maksimal dalam menjalankan ibadah," ujar Maigus Nasir.

Selain kedisiplinan, faktor kesehatan menjadi poin krusial karena haji merupakan ibadah fisik. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan aktivitas tambahan yang tidak perlu. 

"Jaga kesehatan karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kalau bapak ibu bisa menjaga kesehatan, dokter bisa senyum-senyum kecil karena tidak ada yang akan diberi obat. Sepanjang bapak ibu tidak plesiran dan hanya memperbanyak ibadah, InsyaAllah kuat," tambahnya.

Lebih lanjut, jemaah calon haji diminta untuk menjaga nama baik Kota Padang dan Sumatera Barat melalui sikap dan akhlak yang mulia. Maigus meminta jemaah menjadi teladan dari segi etika, kerja sama, dan kekompakan, serta selalu mengenakan kartu identitas saat berjalan. Tak lupa, ia menitipkan doa untuk kemajuan daerah dan keberlangsungan kepemimpinan di Kota Padang.

"Doa untuk negeri, doakan pimpinan kita. Doakan kami agar Allah melindungi dan tetap istiqamah mewujudkan cita-cita besar menjadikan Kota Padang sebagai kota pintar dan maju untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau ekonomi masyarakat sudah bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, maka yang naik haji akan lebih banyak lagi," tuturnya.

Menutup prosesi pelepasan, Maigus Nasir memberikan pesan menyentuh kepada keluarga yang mengantarkan jemaah agar memberikan ketenangan batin bagi mereka yang berangkat.

"Yang ditinggal, jangan bebani keluarga kita yang ibadah dengan titipan yang terlalu banyak. Doakan mereka dan titip doa untuk yang belum menunaikan haji agar dapat segera dipanggil dalam waktu yang tidak terlalu lama," pungkasnya. (Taufik/Ivan)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP), sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan fiskal daerah pada tahun anggaran 2026.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa persidangan kedua, sekaligus penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2026, Rabu (29/4/2026).

Menurut Muhidi, optimalisasi PAD menjadi agenda prioritas setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dan mulai dijalankan. Hal ini sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Tidak mungkin kita berbicara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa memperkuat fiskal daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD, termasuk dari Pajak Air Permukaan, menjadi fokus utama yang kami kawal secara ketat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama komisi-komisi terkait akan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap realisasi PAD. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi rutin dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkala, minimal satu hingga dua bulan sekali di tingkat Banggar, sementara komisi-komisi DPRD diminta melakukan evaluasi capaian PAD setiap bulan. Upaya ini bertujuan memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.

“Banggar akan melakukan rapat rutin dengan TAPD setiap satu hingga dua bulan, sedangkan komisi melakukan evaluasi bulanan. Selain itu, kami juga akan meninjau kembali pengelolaan aset-aset milik pemerintah provinsi sebagai potensi tambahan PAD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhidi menyebutkan bahwa DPRD Sumbar telah menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses kepada pemerintah provinsi. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Menurutnya, DPRD akan mengawal agar usulan masyarakat tetap terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kami berharap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga program-program yang diusulkan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, DPRD Sumbar juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi utamanya secara optimal, meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD berencana meninjau kembali sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang belum tuntas dibahas, sekaligus menyusun regulasi baru sesuai Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan dan mampu mendukung peningkatan kinerja ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Dengan penguatan PAD dan pengawasan fiskal yang lebih ketat, DPRD Sumbar berharap pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).

Dalam keterangannya, Muhidi menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Lebih dari itu, otonomi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Menurutnya, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama yang harus terus diperkuat. Ia menilai pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, serta partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, Muhidi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi di sektor pendidikan. Di samping itu, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas belajar juga perlu terus ditingkatkan agar mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Di bidang ekonomi, Muhidi menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal, khususnya melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang perlu didukung melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan pasar.

“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidi menekankan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran. Ia mendorong reformasi birokrasi yang mampu menghasilkan program-program konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD Sumbar untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, mandiri, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil, peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta penguatan kolaborasi antardaerah.

Usai pelaksanaan upacara, Mahyeldi kembali menegaskan bahwa esensi dari otonomi daerah adalah sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan otonomi daerah bukan diukur dari besarnya kewenangan, tetapi dari dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Editor : Ayu

Padang – Dalam upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini, Ditlantas Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan edukasi dan pembinaan kepada siswa-siswi SD di Kota Padang, tepatnya di SDN 08 dan SDN 37 Alang Laweh.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh jajaran personel Ditlantas dengan pendekatan humanis dan edukatif. Para siswa diberikan pemahaman dasar tentang pentingnya disiplin, keselamatan di jalan, serta sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar diajak untuk mempraktikkan langsung gerakan disiplin, mendengarkan arahan dari petugas, serta memahami rambu-rambu lalu lintas secara sederhana dan menyenangkan.

Dirlantas Polda Sumbar melalui perwakilannya menyampaikan bahwa pendidikan disiplin tidak bisa instan, melainkan harus ditanamkan sejak usia dini.

Anak-anak hari ini adalah pelopor keselamatan berlalu lintas di masa depan. Dengan langkah kecil seperti ini, kita membangun generasi yang sadar aturan dan peduli keselamatan,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat, khususnya kalangan pelajar, agar tercipta kepercayaan dan kedekatan emosional sejak dini.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, Ditlantas Polda Sumbar terus mengembangkan program edukatif yang berfokus pada masyarakat, di antaranya:

🔹 Program “Polisi Sahabat Anak”

Pendekatan humanis kepada pelajar melalui edukasi langsung, permainan, dan praktik sederhana agar anak-anak tidak takut, tetapi justru dekat dengan polisi.

🔹 Gerakan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”

Mendorong generasi muda menjadi contoh dalam disiplin di jalan, mulai dari hal kecil seperti menyeberang dengan benar hingga menggunakan helm.

🔹 Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dasar tentang rambu, etika di jalan, dan pentingnya keselamatan.

🔹 Kampanye “Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan”

Pesan kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran adalah awal dari kecelakaan, sehingga disiplin adalah kunci utama keselamatan.

Tim : (RF)

REALITA NUSANTARA.COM

Pekanbaru - Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) melakukan kunjungan studi tiru ke Kantor Redaksi Tribun Pekanbaru, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas wartawan parlemen dalam menghadapi dinamika industri media yang terus berkembang, khususnya di era digital.

Rombongan FWP-SB disambut langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, bersama jajaran redaksi. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kolaborasi antar insan pers lintas daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak terlibat dalam diskusi mendalam mengenai berbagai isu strategis di dunia jurnalistik. Mulai dari tantangan media konvensional di tengah gempuran platform digital, perubahan perilaku pembaca, hingga strategi penyajian berita yang cepat, akurat, dan tetap berimbang.

Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat jaringan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

“Silaturahmi antar wartawan seperti ini sangat penting. Selain mempererat hubungan, juga menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi informasi yang begitu cepat,” ujarnya.

Erwin juga menekankan pentingnya adaptasi media terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana distribusi informasi yang efektif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik seperti akurasi, keberimbangan, dan independensi.

Sementara itu, Ketua FWP-SB, Novrianto, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pihak Tribun Pekanbaru. Ia menyebut kunjungan ini sebagai momentum penting untuk memperkaya wawasan anggota FWP-SB.

“Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan. Banyak hal yang kami pelajari, terutama terkait pengelolaan redaksi dan strategi menghadapi tantangan media saat ini,” kata Novrianto.

Ia berharap, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kunjungan dapat diimplementasikan oleh para wartawan parlemen dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam meliput kegiatan legislatif di Sumatera Barat secara lebih profesional dan berkualitas.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan FWP-SB juga didampingi oleh empat staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, yakni Arnelly Amran, Deni Suryani, Ida Wulan Sari, dan Taharuddin. Kehadiran mereka menjadi bagian dari dukungan kelembagaan terhadap peningkatan kapasitas wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen.

Melalui kegiatan studi tiru ini, FWP-SB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang menyajikan informasi akurat, terpercaya, dan berimbang kepada masyarakat.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kunjungan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Gatot Tri Suryanta, ke Yayasan Berkah Amal Salih (yBAS) di Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (22/4/2026), menjadi sorotan publik. Agenda yang semula merupakan kunjungan kerja berubah menjadi momen penuh kehangatan dan empati saat Kapolda mendengar langsung harapan para lansia dan anak yatim.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, bersama jajaran, serta disambut oleh Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir, Kapolsek Lubuk Begalung Kompol Robby Setiadi Purba, dan Bhabinkamtibmas Banuaran Dian Wihendro Ratno. Hadir pula pengurus yayasan, tokoh masyarakat, serta peserta program sosial yBAS.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda meninjau langsung berbagai program unggulan yayasan yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, seperti Sekolah Lansia Setia Banuaran, kegiatan Jumat Berkah Berbagi (JBB) untuk anak yatim dan dhuafa, serta program Tahfizh Amal Salih. Ia menilai program-program tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.

Kapolda secara khusus memberikan apresiasi kepada Aipda Dian Wihendro Ratno yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sosial melalui perannya sebagai Bhabinkamtibmas. Program yang dijalankan tidak hanya menyasar keamanan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, keagamaan, hingga pemberdayaan masyarakat lintas usia.

Momen paling menyentuh terjadi ketika Kapolda berinteraksi langsung dengan para lansia. Ia mempersilakan mereka menyampaikan keinginan secara terbuka. Sejumlah permintaan sederhana namun sarat makna pun disampaikan.

Seorang lansia bernama Janimar (86) mengaku hanya menginginkan kain panjang dan mukena. Sementara itu, Nuriah (82) menyampaikan harapan agar dapat mengenakan gamis saat mengikuti prosesi wisuda Sekolah Lansia.

“Kami akan wisuda S1 (Standar 1 Sekolah Lansia), Pak. Mohon dibantu baju gamis untuk wisuda,” ucapnya dengan penuh harap, yang langsung mengundang perhatian dan empati dari seluruh yang hadir.

Tak hanya lansia, anak-anak yatim juga diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan mereka. Dengan polos, mereka mengungkapkan keinginan akan sepatu dan perlengkapan mengaji. Menanggapi hal tersebut, Kapolda langsung menginstruksikan agar seluruh kebutuhan didata secara rinci untuk segera direalisasikan.

Tidak berhenti pada bantuan personal, Kapolda juga merespons kebutuhan pengembangan ekonomi yayasan. Ia menyetujui pengadaan oven digital guna mendukung tim kreatif yBAS yang tengah merintis usaha kuliner. Program ini dirancang untuk melibatkan orang tua anak yatim, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Selain itu, Kapolda juga menyatakan kesiapannya membantu biaya kontrak sekretariat yayasan yang akan segera berakhir, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan aktivitas sosial yBAS.

Camat Lubuk Begalung, Nofiandi Amir, mengapresiasi kunjungan tersebut dan menilai kehadiran Kapolda menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, BKKBN, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera.

Ia berharap, apa yang dilakukan di Yayasan Berkah Amal Salih dapat menjadi contoh bagi wilayah lain, khususnya di Kecamatan Lubuk Begalung, dalam memperkuat peran sosial masyarakat berbasis gotong royong.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Kepedulian yang ditunjukkan tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi lansia serta anak-anak yatim yang selama ini membutuhkan perhatian.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 yang digelar di Batu Gadang, Kecamatan Sungai Garinggiang, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD, Komandan Kodim 0308/Pariaman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pembukaan TMMD ke-128 berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Program ini kembali menegaskan komitmen kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-128 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga menyasar kegiatan nonfisik. Kegiatan nonfisik tersebut meliputi penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pemberdayaan ekonomi warga guna mendorong kemandirian masyarakat.

Aprinaldi menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Ia menilai, kehadiran program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

“TMMD menjadi wujud nyata kolaborasi yang efektif antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan memperkuat kebersamaan,” ujar Aprinaldi.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan TMMD ke-128 di Padang Pariaman dapat berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Garinggiang.

Program TMMD sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh TNI sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan aksesibilitas antarwilayah semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, serta kualitas hidup warga dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda melalui kolaborasi strategis bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan program inovatif yang mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar yang menarik, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) yang berlangsung di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Selasa (21/4/2026).

Dalam paparannya, Muhidi menekankan pentingnya peran legislatif dalam mendukung penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Ia menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan daerah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang berkualitas.

Menurutnya, perpustakaan tidak lagi cukup berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan yang dinamis, ruang diskusi publik, sekaligus wadah pengembangan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui literasi, kita akan melahirkan generasi yang berkualitas, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi. Kejujuran juga menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan,” ujar Muhidi di hadapan peserta kegiatan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya inovasi dari para pengelola perpustakaan. Menurutnya, peningkatan minat kunjungan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga kreativitas dalam menghadirkan program-program yang menarik, seperti pemanfaatan teknologi digital, ruang interaktif, hingga kegiatan berbasis komunitas.

Muhidi juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat literasi masyarakat. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, serta DPRD sebagai kunci dalam mendorong optimalisasi peran perpustakaan.

Sementara itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mengembangkan strategi pelayanan berbasis teknologi informasi guna menjawab kebutuhan generasi digital. Melalui program SPP-TIK, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam mengadopsi inovasi layanan yang lebih modern dan inklusif.

Dengan langkah tersebut, perpustakaan di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat aktivitas edukatif yang mampu membentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Editor : Deviana