REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang pada Kamis (9/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Padang di Kantor Balai Kota Padang, kawasan Aie Pacah.

Rombongan LPPM UIN Imam Bonjol Padang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat (Kapus) Pengabdian kepada Masyarakat, Muhammad Taufik. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi.

Audiensi ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama strategis yang dapat mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Muhammad Taufik menyampaikan bahwa LPPM UIN Imam Bonjol Padang memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang melalui berbagai program pengabdian yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi program-program tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemko Padang terbuka terhadap kolaborasi dengan perguruan tinggi, terutama dalam menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Maigus Nasir juga berharap kerja sama yang terjalin dapat memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong inovasi di tengah masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara Pemko Padang dan UIN Imam Bonjol Padang, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dalam penyiapan dan dukungan penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Istana Gubernuran Sumbar, Kamis (9/4/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy. Momen penting ini turut disaksikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono.

Penandatanganan PKS ini tidak hanya melibatkan Kota Padang, tetapi juga diikuti oleh tiga daerah lainnya di Sumatera Barat, yakni Bukittinggi, Solok, dan Padang Panjang. Kolaborasi lintas daerah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di tingkat regional.

Dalam keterangannya, Fadly Amran menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Padang agar lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa keberadaan fasilitas PSEL menjadi solusi jangka panjang yang sangat dibutuhkan, mengingat volume sampah di Kota Padang saat ini telah mencapai sekitar 700 ton per hari.

“PSEL menjadi salah satu jawaban atas tantangan pengelolaan sampah ke depan. Kami di Pemko Padang berkomitmen penuh untuk mendukung realisasi pembangunan fasilitas ini,” ujar Fadly, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta.

Sementara itu, Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mencapai target pengelolaan sampah nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam merealisasikan program tersebut.

“Setelah penandatanganan ini, tahapan berikutnya adalah proses lelang hingga ground breaking pembangunan fasilitas PSEL. Kami berharap seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti kerja sama ini secara konkret,” ungkap Diaz.

Di sisi lain, Vasco Ruseimy menilai penandatanganan kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam transformasi pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi wujud tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang,” tegasnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembangunan PSEL dapat segera terealisasi dan menjadi solusi inovatif dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Mewakili Wali Kota Padang, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menghadiri kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah yang digelar di pelataran Masjid Istiqlal Binuang, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Selasa (7/4/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan tersebut turut menghadirkan tausiyah dari ustadz kondang Buya Ristawardi Inyiek Tungkek Marajo. Selain itu, acara juga diramaikan dengan tradisi “makan basamo” yang menjadi ciri khas kebersamaan masyarakat Minangkabau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kota Padang Yusri Latif, Camat Pauh Titin Masfetrin, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang Dasman, Ketua Pemuda Binuang Ardi Koto Rajo Batuah, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Raju Minropa menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kita berharap nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, serta kepedulian sosial semakin tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung kemajuan dan kejayaan Kota Padang ke depan,” ujar Raju.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang, termasuk berbagai program unggulan (Progul) yang telah dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Yusri Latif menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan keharmonisan antarwarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Menurutnya, kegiatan seperti Halal Bihalal harus terus dilestarikan karena mampu memperkuat hubungan antarwarga sekaligus menjadi ruang komunikasi yang positif antara masyarakat dan pemerintah.

“Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang telah menghadirkan berbagai program pembangunan, khususnya di wilayah Binuang, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang, Dasman, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Ia menyebutkan bahwa antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi dalam setiap rangkaian acara.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah memperkuat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Kami berharap tradisi ini dapat terus terjaga dan semakin meriah di tahun-tahun mendatang,” tutur Dasman.

Dengan terselenggaranya kegiatan Halal Bihalal ini, diharapkan hubungan sosial antarwarga semakin erat, serta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, meresmikan Pondok Belajar Santri sekaligus meluncurkan Program Smart Tahfiz di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al-Huffaz, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Selasa malam (7/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh pihak pesantren, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama, serta jajaran Pemerintah Kota Padang. Momentum ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan komunitas pendidikan keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menjelaskan bahwa pembangunan Pondok Belajar Santri merupakan bentuk wakaf pribadi atas nama almarhum Haji Amran, ayahanda beliau. Wakaf ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para santri, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al-Huffaz yang dinilai konsisten dalam mendukung penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam di Kota Padang. Menurutnya, kontribusi pesantren sejalan dengan visi Pemerintah Kota melalui program unggulan Smart Surau.

“Program Smart Surau bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, melainkan penguatan dari aktivitas keagamaan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Kegiatan seperti Subuh berjamaah, pembinaan remaja masjid, hingga pendidikan Al-Qur’an sudah ada dan berkembang. Kita hadir untuk memperkuat dan mengintegrasikannya,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Program Smart Tahfiz menjadi bagian dari inovasi dalam pengembangan ruang belajar berbasis digital di lingkungan keagamaan. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan teknologi.

Fadly Amran memaparkan bahwa konsep Smart Surau dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan ibadah melalui gerakan Subuh berjamaah. Kedua, pendekatan pendidikan melalui penyediaan ruang pembelajaran digital. Ketiga, pendekatan sosial melalui aktivitas remaja masjid.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, program pembinaan, serta pengembangan kapasitas generasi muda berbasis masjid dan pesantren.

Ia juga menekankan pentingnya peran lingkungan keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pembinaan sejak dini melalui kedekatan dengan masjid dan Al-Qur’an akan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa depan.

“Jika anak-anak kita dibiasakan disiplin, dekat dengan Al-Qur’an, dan aktif dalam kegiatan masjid sejak usia dini, insya Allah mereka akan tumbuh dengan karakter yang kuat dan memiliki benteng moral yang kokoh,” tutupnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang  - Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname. Upaya tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat rutin yang digelar di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar, Rabu (8/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri seluruh anggota tim ahli. Pertemuan berlangsung dinamis dengan fokus utama pada penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra unggulan pembenihan udang vaname di Sumatera Barat.

Dalam pembahasan, tim ahli menyoroti besarnya potensi ekonomi dari sektor pembenihan udang vaname yang dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal. UPTD BPBALP Sungai Nipah disebut memiliki fasilitas, sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kapasitas produksi benih udang berkualitas tinggi.

Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, menyampaikan optimisme bahwa pengembangan sektor ini dapat menjadi sumber baru peningkatan PAD jika dikelola secara maksimal dan terintegrasi.

“Kita melihat peluang yang sangat besar dari pembenihan udang vaname ini. Dengan optimalisasi fasilitas dan manajemen yang baik, kontribusinya terhadap PAD Sumatera Barat bisa signifikan,” ujarnya.

Selain aspek produksi, rapat juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, kebutuhan modernisasi teknologi hatchery (pembenihan), hingga penguatan sistem distribusi benih ke pelaku usaha tambak.

Tim ahli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan industri pembenihan udang. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, akademisi, serta stakeholder terkait dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, pengembangan sektor ini juga diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan meningkatnya produksi benih udang, peluang usaha baru di sektor budidaya tambak diyakini akan semakin terbuka.

Sebagai tindak lanjut, Tim Ahli DPRD Sumbar berkomitmen merumuskan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup strategi penguatan kelembagaan UPTD, peningkatan investasi sarana dan prasarana, serta kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sumbar dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan, sekaligus sumber potensial peningkatan PAD di masa mendatang.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri puncak perayaan Pesta Emas 50 Tahun RS Yos Sudarso di The ZHM Premiere Hotel, Rabu (8/4/2026) malam. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, dihadiri jajaran manajemen rumah sakit, tenaga medis, serta mitra kerja yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang rumah sakit tersebut.

Perayaan ini menjadi momen bersejarah bagi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang yang telah mengabdi selama lima dekade dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nuansa kebersamaan dan apresiasi terasa kuat sepanjang acara, yang dikemas dengan berbagai rangkaian kegiatan seremonial.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat atas usia emas yang telah dicapai RS Yos Sudarso. Ia menilai, selama 50 tahun terakhir, rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Padang.

“Selama 50 tahun, RS Yos Sudarso telah menunjukkan dedikasi dan komitmen luar biasa dalam melayani masyarakat. Ini adalah perjalanan panjang yang patut diapresiasi dan dibanggakan,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa momentum Pesta Emas ini harus dimaknai sebagai titik awal untuk terus berkembang. Menurutnya, tantangan di sektor kesehatan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi kesehatan modern.

Fadly juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus bersinergi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RS Yos Sudarso, dalam mewujudkan visi kota sebagai kota sehat dan kota pintar.

“Kami berharap RS Yos Sudarso terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat SDM, serta mengadopsi teknologi kesehatan yang lebih modern demi pelayanan yang lebih optimal. Pemerintah Kota Padang siap bersinergi untuk mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan kota pintar,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RS Yos Sudarso Padang, Ananto Pratikno, menyampaikan bahwa peringatan 50 tahun ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang yang telah dilalui institusinya. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan RS Yos Sudarso hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen, mulai dari tenaga medis, manajemen, hingga mitra kerja yang telah bersama-sama membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Pesta Emas ini bukan hanya perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperluas kolaborasi demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Perayaan ini sekaligus menjadi simbol keberlanjutan peran RS Yos Sudarso sebagai salah satu institusi kesehatan yang berkontribusi penting dalam pembangunan sektor kesehatan di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kegiatan tersebut berlangsung di Redtop Hotel & Convention Center pada Selasa hingga Rabu, 8–9 April 2026.

Rakor nasional ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah serta unsur teknis dinas perhubungan dari seluruh Indonesia, dengan mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan SDM Transportasi untuk Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah.” Tema tersebut menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) transportasi di tingkat pusat dan daerah.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pembukaan kegiatan, Maigus Nasir menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Padang merupakan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas SDM di sektor transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

“Partisipasi kita dalam Rakor ini diharapkan mampu mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maigus menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap mendukung berbagai program strategis yang diinisiasi Kementerian Perhubungan, khususnya dalam pengembangan SDM. Dukungan tersebut mencakup program pembibitan taruna serta penguatan kerja sama pendidikan vokasi di bidang transportasi.

“Melalui forum ini, kita juga memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong peningkatan kualitas SDM transportasi guna menunjang pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan, Suharto, dalam sambutannya saat membuka Rakor menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebutkan bahwa pengembangan SDM transportasi merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja sektor transportasi nasional.

“Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan kebijakan dalam pengembangan SDM transportasi di seluruh Indonesia,” ungkap Suharto.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, yang juga mengikuti rangkaian agenda teknis Rakor.

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Padang berharap dapat mengadopsi berbagai kebijakan dan program unggulan yang dapat diterapkan di daerah, guna meningkatkan kualitas layanan transportasi serta mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Fadly Amran menunjukkan komitmennya dalam memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha kecil dengan bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Kota Padang. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah rumah makan di Kota Padang pada Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum dialog terbuka antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan para pedagang, khususnya yang beraktivitas di kawasan Pasar Raya. Dalam suasana penuh keakraban, para pedagang menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi pasar saat ini, mulai dari penataan fasilitas, keamanan, hingga dukungan terhadap keberlangsungan usaha mereka di tengah dinamika ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan pedagang, terutama dalam proses revitalisasi Pasar Raya yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.

Menurutnya, revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan riil para pedagang sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi di pasar tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada pedagang. Karena itu, masukan dari bapak dan ibu semua menjadi hal yang sangat penting dalam proses revitalisasi Pasar Raya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program revitalisasi Pasar Raya dirancang untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, nyaman, dan aman, sehingga mampu meningkatkan daya tarik pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Fadly Amran menekankan bahwa Pasar Raya diharapkan dapat berkembang menjadi pusat perdagangan modern yang tetap mempertahankan karakter tradisional, namun memiliki fasilitas yang lebih representatif.

“Kita ingin Pasar Raya menjadi ikon perdagangan yang tidak hanya ramai, tetapi juga bersih, aman, dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPP Kota Padang, Asril Manan, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemko Padang terhadap para pedagang. Ia menilai, keterlibatan langsung pemerintah dalam mendengar aspirasi pedagang merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan dan sinergi.

Asril berharap, seluruh masukan yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah. Semoga aspirasi yang kami sampaikan bisa diakomodasi dengan baik, sehingga revitalisasi Pasar Raya benar-benar membawa manfaat bagi seluruh pedagang,” ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan komunitas pedagang, guna mewujudkan Pasar Raya sebagai pusat ekonomi yang lebih maju dan berdaya saing di Kota Padang.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah pusat. Langkah strategis ini dinilai krusial guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar pada Rabu (8/4/2026) itu diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam keterangannya, Fadly Amran menekankan bahwa sinkronisasi program antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait fokus pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2027.

Ia menyebutkan, Pemko Padang telah menerima berbagai arahan strategis, termasuk program unggulan yang akan menjadi prioritas ke depan. Oleh karena itu, pihaknya segera melakukan penyesuaian perencanaan melalui penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi program berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

“Sinkronisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kunci agar pembangunan di daerah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Kami akan memperkuat komunikasi antar perangkat daerah serta memastikan setiap program memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebijakan provinsi dan pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyelarasan program pembangunan tersebut. Salah satunya adalah penanganan kebencanaan, khususnya upaya pemulihan dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Padang.

Selain aspek kebencanaan, Pemko Padang juga memprioritaskan penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan yang akan terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, promosi, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik juga menjadi perhatian untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah kota turut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti optimalisasi penyediaan air bersih. Program ini dinilai penting mengingat akses air bersih masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.

Tak hanya itu, sektor agraria juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan. Pemko Padang berkomitmen untuk mendorong pengembangan potensi pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pinggiran kota.

Fadly Amran menambahkan, perhatian khusus juga diberikan terhadap perlindungan petani. Pemerintah akan memperkuat langkah-langkah penanganan hama dan penyakit tanaman yang selama ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Petani adalah salah satu pilar ekonomi daerah. Karena itu, kami ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan maksimal, baik dari sisi perlindungan, pendampingan, hingga peningkatan hasil produksi,” tegasnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, Pemko Padang optimistis pembangunan ke depan akan lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Ia menilai, kondisi ekonomi global yang tidak stabil serta dinamika geopolitik telah memberikan tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

“Ruang fiskal kita semakin terbatas. Ini menuntut kecermatan, inovasi, serta keberanian dalam menghadirkan terobosan kebijakan,” ujar Muhidi.

Ia juga menyoroti beban tambahan yang masih dihadapi Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologis tahun 2025. Dengan total kerugian mencapai Rp33,5 triliun dan kebutuhan anggaran pemulihan sekitar Rp22 triliun, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Menurutnya, situasi tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Sinergi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Semua pihak harus bergerak bersama,” tegasnya.

Secara nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 memasuki fase percepatan transformasi ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan berkualitas yang didorong oleh produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Sejalan dengan itu, RKPD Sumbar 2027 menetapkan tiga fokus utama, yakni akselerasi transformasi ekonomi, peningkatan inklusi sosial, dan penguatan ketahanan pangan.

Arah kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi berbasis nagari, pengembangan industri kecil, serta penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal.

Namun demikian, DPRD Sumbar mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada kekuatan fiskal daerah. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai dapat memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Meski demikian, implementasinya memerlukan dukungan integrasi data, sistem digital yang andal, serta pengawasan yang konsisten.

Dari sisi belanja, DPRD menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan sasaran anggaran. Setiap alokasi harus memberikan dampak nyata, khususnya dalam mendukung pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat.

Prioritas pembangunan juga diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari melalui Program Nagari Creative Hub, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Di sisi lain, penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan hidup menjadi agenda penting, mengingat meningkatnya risiko bencana di wilayah Sumatera Barat.

Muhidi menegaskan, RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang tidak hanya visioner, tetapi juga realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Musrenbang ini diharapkan melahirkan kebijakan yang implementatif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan yang inklusif dengan menyerap langsung aspirasi penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Pertemuan yang berlangsung di sela kegiatan Musrenbang tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif dan perwakilan kelompok disabilitas. Dalam diskusi itu, Muhidi mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan akses fasilitas publik, layanan pendidikan dan kesehatan yang belum ramah disabilitas, hingga peluang kerja yang masih minim.

Muhidi menyampaikan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam proses penyusunan RKPD 2027. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong agar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberi ruang yang setara bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Kelompok disabilitas, kata dia, merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik dan kesempatan hidup yang layak.

Lebih lanjut, Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumatera Barat akan mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting, namun tidak boleh mengabaikan kondisi dan aspirasi lokal.

“Perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar mengikuti arah kebijakan pusat, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk kelompok disabilitas,” tegasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sumbar dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan pelibatan aktif kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan ke depan mampu memberikan dampak nyata dan meningkatkan kualitas hidup mereka di Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan anggaran yang semakin berat serta tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Menurutnya, RKPD harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memberikan dampak konkret, khususnya dalam upaya rehabilitasi pascabencana dan penguatan ekonomi daerah.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang dirancang harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (8/4).

Muhidi menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan kompleks. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat ketidakpastian ekonomi global serta dinamika geopolitik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya ruang fiskal daerah.

Di sisi lain, Sumatera Barat masih dihadapkan pada kebutuhan besar untuk pemulihan akibat bencana hidrometeorologis yang terjadi sepanjang 2025. Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp22 triliun, dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun.

“Ini bukan angka kecil. Diperlukan terobosan kebijakan serta sinergi lintas sektor agar pemulihan berjalan optimal tanpa menghambat pembangunan,” tegasnya.

DPRD pun mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan terhadap RKPD akan difokuskan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif, terukur, dan berdampak langsung.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai tahun 2027 sebagai momentum penting bagi daerah untuk keluar dari pola kerja administratif menuju pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Dengan mengusung semangat “Serempak Bergerak”, Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan nilai investasi mencapai Rp13,3 triliun pada tahun tersebut sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Mahyeldi mengakui bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini masih dalam tekanan akibat rangkaian bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak terbesar meliputi Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman—yang secara kolektif menyumbang lebih dari 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada 2025 tercatat sebesar 77,27, berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting untuk mendorong lompatan pembangunan pada 2027,” kata Mahyeldi.

Ia juga menekankan perlunya transformasi kepemimpinan di tingkat daerah. Bupati dan wali kota diminta berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang proaktif dalam menarik investasi serta mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam hal kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memaparkan empat pilar strategis investasi yang akan menjadi penggerak ekonomi daerah. Keempat sektor tersebut meliputi infrastruktur konektivitas, maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Ia menyoroti sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas, di antaranya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer sebagai tulang punggung logistik regional. Selain itu, pengembangan energi terbarukan di kawasan Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe.

Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi investasi yang kami dorong adalah padat karya, sehingga setiap proyek tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja secara signifikan,” ujar Vasko.

Dari sisi pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim yang perlu diantisipasi sejak dini.

Ia menyoroti kemungkinan terjadinya fenomena ekstrem “Godzilla El Nino” pada 2026 yang berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi daerah.

Dengan berbagai tantangan tersebut, sinergi antarlevel pemerintahan serta kesiapan menghadapi risiko global dinilai menjadi kunci keberhasilan penyusunan dan implementasi RKPD 2027.

Editor : Deviana