REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap persiapan konstruksi. Proyek yang mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih perpipaan.

Proyek ini ditargetkan mampu menambah kapasitas pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang hingga sekitar 20 ribu sambungan pelanggan baru. Kehadiran SPAM Taban III diharapkan sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan kawasan koridor Jalan Bypass.

Anggota DPR RI Zigo Rolanda meninjau langsung lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taban III di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (5/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek setelah kontrak pekerjaan ditandatangani sekitar satu bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan saat ini masih berada pada tahap awal berupa pembersihan lahan dan persiapan lokasi sebelum memasuki pekerjaan konstruksi utama.

"Hari ini kami meninjau lokasi pembangunan IPA Taban III. Proses kontrak telah dilakukan sekitar sebulan lalu dan saat ini masih dalam tahap persiapan di lapangan," kata Zigo.

Proyek SPAM Taban III memiliki masa pelaksanaan selama 450 hari kalender. Dengan jadwal tersebut, pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2027.

Setelah seluruh konstruksi rampung dan instalasi mulai beroperasi, SPAM Taban III diharapkan mampu memperkuat sistem penyediaan air minum Kota Padang sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air kepada masyarakat.

Pembangunan tidak hanya mencakup instalasi pengolahan air. Paket pekerjaan juga meliputi pembangunan jaringan pendukung yang menjadi satu kesatuan dalam sistem pelayanan air minum.

Adapun pekerjaan yang disiapkan mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), pipa transmisi, reservoir, serta pengembangan jaringan distribusi.

Dari keseluruhan pekerjaan tersebut, terdapat empat paket yang disiapkan. Tiga paket merupakan pekerjaan konstruksi, sedangkan satu paket lainnya berupa manajemen konstruksi.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal mengatakan pembangunan IPA Taban III memiliki arti penting bagi upaya perusahaan memperluas cakupan pelayanan.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap sambungan air minum perpipaan terus meningkat. Bahkan, daftar tunggu calon pelanggan Perumda Air Minum Padang saat ini telah mencapai sekitar 18 ribu sambungan.

Sebagian besar permintaan tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Koto Tangah dan kawasan Bypass yang mengalami perkembangan permukiman cukup pesat.

"Saat ini daftar tunggu calon pelanggan sudah mencapai sekitar 18 ribu sambungan, terutama di Kecamatan Koto Tangah dan kawasan Bypass. Kehadiran IPA Taban III diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Hendra.

Dengan kapasitas pelayanan yang diproyeksikan mencapai sekitar 20 ribu sambungan, SPAM Taban III diharapkan dapat memberikan ruang bagi Perumda Air Minum Padang untuk melakukan ekspansi pelayanan sekaligus mengurangi antrean calon pelanggan.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyebut pembangunan SPAM Taban III merupakan salah satu proyek strategis dalam memperkuat sistem penyediaan air bersih di Kota Padang.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk menambah jumlah pelanggan, tetapi juga memperkuat sistem penyediaan air minum secara keseluruhan.

SPAM Taban III juga diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi sistem pelayanan yang selama ini ditopang oleh Instalasi Pengolahan Air Gunung Pangilun.

Pemerintah Kota Padang meminta pembangunan proyek tersebut dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan aspek kualitas, ketepatan waktu, keamanan konstruksi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Maigus mengingatkan seluruh penyedia jasa agar menjalankan pekerjaan sesuai standar mutu, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

"Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di lapangan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar," ujarnya.

Pembangunan SPAM Taban III menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar perkotaan di Kota Padang. Ketersediaan air minum yang memadai merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat sekaligus bagian penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk serta berkembangnya kawasan permukiman di Koto Tangah dan sepanjang koridor Bypass membuat kebutuhan terhadap jaringan air minum perpipaan semakin besar.

Karena itu, keberadaan infrastruktur baru di Balai Gadang diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan tersebut.

Selain meningkatkan jumlah sambungan pelanggan, optimalisasi sistem SPAM juga diharapkan dapat memperkuat keandalan distribusi air, memperluas cakupan pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum kepada masyarakat.

Dengan masa pengerjaan 450 hari kalender dan target penyelesaian pada Oktober 2027, pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum Padang perlu memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana.

Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan lingkungan menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target, SPAM Taban III diharapkan menjadi salah satu penopang utama peningkatan akses air bersih perpipaan di Kota Padang sekaligus menjawab kebutuhan ribuan calon pelanggan yang saat ini masih berada dalam daftar tunggu.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang, Sumatera Barat, menghentikan sementara operasional seluruh intake atau titik pengambilan air baku menyusul meningkatnya debit sejumlah sungai dan tingginya tingkat kekeruhan air akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Penghentian sementara tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan untuk menjaga kualitas air baku sekaligus memastikan proses pengolahan air bersih tetap memenuhi standar sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan debit air sungai meningkat secara signifikan. Material lumpur, sedimen, dan berbagai material bawaan aliran permukaan turut terbawa ke badan sungai sehingga membuat tingkat kekeruhan air baku melonjak.

Situasi itu berdampak langsung terhadap proses produksi air bersih pada sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Air Minum Kota Padang. Dengan dihentikannya pengambilan air baku, proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan berpotensi mengalami gangguan di sejumlah wilayah.

Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Noviardi Zein, menjelaskan bahwa penghentian operasional seluruh intake merupakan tindakan sementara sampai kondisi air sungai kembali memungkinkan untuk diolah.

"Saat ini seluruh intake Perumda Air Minum Kota Padang di-stop sementara. Debit air sungai sangat besar dan tingkat kekeruhannya juga sangat tinggi, sehingga produksi air bersih belum bisa dilakukan," ujar Noviardi Zein.

Menurut Noviardi, keputusan tersebut tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Kondisi air baku harus terus dipantau karena air dengan tingkat kekeruhan yang terlalu tinggi membutuhkan penanganan khusus dan dapat memengaruhi efektivitas proses pengolahan.

Petugas Perumda Air Minum Kota Padang saat ini melakukan pemantauan secara berkala terhadap debit sungai dan kualitas air baku di masing-masing lokasi intake. Operasional akan kembali dilakukan apabila kondisi air dinilai telah memungkinkan untuk diproses pada instalasi pengolahan.

Penghentian produksi air bersih secara otomatis berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan pada jaringan distribusi. Pelanggan di sejumlah kawasan Kota Padang berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara aliran apabila cadangan pada reservoir mulai berkurang.

Perumda Air Minum Kota Padang meminta masyarakat tidak panik dan menggunakan persediaan air yang tersedia secara bijak selama proses produksi belum dapat berjalan normal.

Pelanggan yang memiliki tempat penyimpanan atau cadangan air juga diimbau mengatur penggunaannya untuk kebutuhan prioritas, terutama konsumsi rumah tangga, kebersihan, dan kebutuhan penting lainnya.

Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan berkaitan dengan kondisi air baku akibat tingginya debit sungai serta kekeruhan setelah hujan lebat.

Ketika kondisi sungai telah kembali normal, pengoperasian intake tidak serta-merta membuat distribusi air langsung kembali seperti biasa. Perusahaan terlebih dahulu harus memastikan air baku dapat diolah, kemudian menjalankan kembali instalasi pengolahan air secara bertahap.

Setelah proses produksi dimulai, air hasil pengolahan perlu dialirkan untuk mengisi reservoir sebelum diteruskan ke jaringan distribusi pelanggan.

Karena itu, terdapat kemungkinan jeda waktu antara kembali normalnya kondisi sungai dengan pulihnya aliran air di rumah-rumah pelanggan.

Perumda Air Minum Kota Padang menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi air baku dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status operasional intake, produksi, serta distribusi air bersih.

Gangguan layanan akibat kondisi cuaca tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sistem penyediaan air minum menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan cuaca ekstrem, khususnya ketika hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan perubahan drastis pada kualitas sumber air baku.

Masyarakat pelanggan diimbau mengikuti informasi resmi dari Perumda Air Minum Kota Padang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kondisi distribusi air.

Perusahaan juga meminta pelanggan bersabar selama proses pemulihan berlangsung dan menggunakan air secara hemat hingga seluruh sistem produksi serta distribusi kembali beroperasi secara normal.(Ayu)

PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, terus memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman masyarakat melalui rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Salah satu agenda yang digelar adalah Padang Harmoni Festival 2026, yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Agustus 2026.

Festival yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut dipusatkan di kawasan Panggung Batu, Pantai Cimpago, Kota Padang. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, persatuan, serta apresiasi terhadap keberagaman budaya yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Padang.

Pembukaan Padang Harmoni Festival 2026 berlangsung pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang tabuh oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.

Turut hadir dalam prosesi tersebut Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran dan Wakil Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir.

Nuansa kebersamaan dan keberagaman menjadi bagian penting dalam pelaksanaan festival. Berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan tidak sekadar menyuguhkan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial.

Salah satu pertunjukan yang menjadi perhatian dalam festival tersebut mengangkat tema “Urang Padang Jalan Barampek”. Pertunjukan ini menggambarkan Kota Padang sebagai rumah bersama yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya.

Tema tersebut merepresentasikan perjalanan kehidupan masyarakat Kota Padang yang sejak dahulu berkembang sebagai kawasan perdagangan dan pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Keberagaman itu kemudian membentuk karakter sosial dan budaya Kota Padang yang dinamis serta terbuka terhadap berbagai pengaruh.

Dalam pertunjukan tersebut, empat kelompok etnis yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat Kota Padang ditampilkan secara khusus, yakni Minangkabau, Melayu, Tionghoa, dan India.

Keempat kelompok tersebut digambarkan sebagai bagian dari mozaik masyarakat Kota Padang yang hidup berdampingan dan saling melengkapi. Perbedaan identitas budaya tidak ditempatkan sebagai sekat, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat karakter kota.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat Padang Harmoni Festival yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen untuk mempererat hubungan antarmasyarakat. Melalui seni dan pertunjukan budaya, masyarakat diajak melihat bahwa keberagaman merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjalanan Kota Padang.

Pemilihan kawasan Pantai Cimpago sebagai lokasi kegiatan juga memberikan suasana tersendiri. Ruang terbuka di kawasan pesisir tersebut menjadi tempat masyarakat menikmati rangkaian pertunjukan sekaligus menyaksikan ekspresi budaya dari berbagai komunitas.

Padang Harmoni Festival 2026 sekaligus memperlihatkan upaya Pemerintah Kota Padang dalam menjadikan momentum Hari Jadi Kota tidak hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat identitas daerah dan nilai-nilai kebangsaan.

Di tengah masyarakat yang semakin beragam, semangat hidup berdampingan secara harmonis menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial. Karena itu, kegiatan yang mempertemukan berbagai komunitas melalui seni dan budaya dinilai memiliki arti strategis dalam membangun rasa memiliki terhadap Kota Padang.

Peringatan HJK Padang ke-357 tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi budaya, kreativitas masyarakat, dan karakter Kota Padang kepada masyarakat luas. Rangkaian kegiatan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya dan masyarakat yang hidup dalam keberagaman.

Melalui Padang Harmoni Festival 2026, Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kota secara bersama-sama.

Semangat “Urang Padang Jalan Barampek” pun menjadi simbol bahwa masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dapat berjalan bersama dalam satu tujuan: menjaga keharmonisan, merawat kebudayaan, dan membangun Kota Padang yang semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perumda Air Minum Kota Padang bersama PT Hutama Karya (Persero) melakukan rehabilitasi terhadap dua unit accelator di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penanganan darurat dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) setelah infrastruktur pengolahan air terdampak banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada November 2025.

Perbaikan dijadwalkan mulai 21 Juli 2026 dan dilakukan secara bertahap terhadap dua unit accelator. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan kemampuan produksi air bersih IPA Gunung Pangilun yang mengalami penurunan kapasitas setelah diterjang banjir.

Sebelum bencana, IPA Gunung Pangilun mampu memproduksi air bersih hingga sekitar 500 liter per detik. Namun, kerusakan pada sejumlah fasilitas pengolahan air menyebabkan kapasitas produksinya menurun sekitar 25 persen.

Salah satu fasilitas vital yang mengalami kerusakan adalah accelator atau water clarifier. Fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam rangkaian pengolahan air baku karena berfungsi membantu proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi sebelum air masuk ke tahapan pengolahan berikutnya hingga siap didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut, masing-masing accelator akan menjalani sejumlah tahapan konstruksi. Pekerjaan antara lain meliputi pembongkaran rangka tube settler, pembongkaran rangka bagian bawah, pemasangan rangka kolom dan balok, pemasangan rangka dudukan, hingga pemasangan sebanyak 444 unit tube settler pada setiap accelator.

Pengerjaan satu unit accelator diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat minggu. Karena perbaikan dilakukan secara bergantian, selama satu unit menjalani rehabilitasi, proses produksi air bersih hanya mengandalkan satu unit accelator lainnya.

Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produksi air bersih sementara menurun. Dampaknya, tekanan dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang di sejumlah wilayah ikut terganggu.

Sejumlah Wilayah Mengalami Gangguan Distribusi

Perumda Air Minum Kota Padang telah menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai potensi gangguan pelayanan selama pekerjaan rehabilitasi berlangsung.

Untuk pelanggan di kawasan GOR, Jalan S. Parman, Sawahan, Aur Duri, Lubuk Lintah, Kalumbuk, Batang Arau dan wilayah sekitarnya, aliran air masih tersedia pada siang hari. Namun, tekanan air diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, pelanggan yang berada di kawasan Jati Adabiah, Ampang, Belanti, Nipah, Parak Gadang, Sisingamangaraja dan sekitarnya diperkirakan hanya mendapatkan aliran air pada malam hari.

Adapun pelanggan di kawasan Purus, Pancasila, Rohana Kudus, Pasopati dan wilayah sekitarnya berpotensi mengalami penghentian sementara aliran air selama pekerjaan rehabilitasi berlangsung.

Gangguan tersebut merupakan konsekuensi dari pengurangan kapasitas produksi selama proses perbaikan. Perumda Air Minum Padang berupaya melakukan pengaturan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung di tengah keterbatasan kapasitas produksi.

Pelanggan Diminta Menampung Air

Mengantisipasi terganggunya pasokan, Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan di wilayah terdampak, untuk menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan selama masa rehabilitasi berlangsung.

Imbauan tersebut dinilai penting karena gangguan distribusi dapat terjadi akibat proses pekerjaan maupun penyesuaian sistem pengolahan dan distribusi air. Dengan melakukan penampungan air lebih awal, kebutuhan dasar rumah tangga diharapkan tetap dapat terpenuhi ketika aliran air mengalami penurunan tekanan atau berhenti sementara.

Rehabilitasi IPA Gunung Pangilun menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan infrastruktur layanan air bersih Kota Padang pascabencana. Pemulihan kapasitas instalasi diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem penyediaan air minum sekaligus meningkatkan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbaikan dua unit accelator tersebut juga menjadi langkah strategis untuk mengembalikan fungsi fasilitas pengolahan air yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Setelah seluruh pekerjaan selesai, kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun diharapkan dapat kembali meningkat sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan secara bertahap dapat kembali mendekati kondisi normal.

Perumda Air Minum Kota Padang mengajak masyarakat untuk memahami proses rehabilitasi tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperbaiki kualitas dan keandalan pelayanan air bersih. Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di wilayah terdampak diharapkan mengikuti informasi resmi terkait jadwal dan kondisi distribusi air dari Perumda Air Minum Kota Padang.( Ayu )

REALITA NUSANTARA.COM

PADANG — Lebih dari 4.000 pelari dari berbagai daerah di Sumatera Barat, sejumlah provinsi di Indonesia, hingga peserta mancanegara ambil bagian dalam Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026 yang digelar di Kota Padang, Minggu (9/8/2026) pagi.

Kegiatan olahraga tersebut menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Pelaksanaan BOM Run 2026 tidak hanya diarahkan sebagai ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi Kota Padang melalui konsep Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City.

BOM Run 2026 diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 (Ikasmantri) Padang. Ribuan peserta memadati kawasan Pantai Cimpago sejak pagi hari untuk mengikuti perlombaan sekaligus menikmati suasana kawasan pesisir Kota Padang.

Kegiatan mengambil titik start dan finis di kawasan Pantai Cimpago dan dilepas langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir.

Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum perlombaan dimulai. Para pelari tidak hanya berasal dari Kota Padang dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, tetapi juga datang dari luar provinsi serta sejumlah peserta dari mancanegara.

Kehadiran ribuan peserta tersebut sekaligus memberikan warna tersendiri bagi rangkaian HJK Padang ke-357. Ajang lari menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai daerah sekaligus sarana untuk memperkenalkan wajah Kota Padang kepada peserta dan pengunjung dari luar daerah.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, BOM Run tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan olahraga. Menurutnya, event tersebut merupakan bagian dari strategi memperkenalkan Kota Padang melalui pengalaman yang menggabungkan berbagai potensi daerah.

Konsep tersebut diwujudkan melalui pendekatan Taste of Padang Experience, yang mengintegrasikan olahraga dengan budaya, tradisi, kebersamaan, pariwisata, serta kekayaan kuliner khas Minangkabau.

“BOM Run bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Kota Padang melalui konsep Taste of Padang Experience,” ujar Fadly.

Ia menilai, kegiatan yang melibatkan ribuan orang seperti BOM Run memiliki dampak yang lebih luas karena mampu menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor kuliner.

Menurutnya, peserta yang datang dari luar daerah memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai potensi yang dimiliki Kota Padang. Tidak hanya menikmati kegiatan olahraga, mereka juga dapat merasakan suasana kota, melihat destinasi wisata, mengenal budaya Minangkabau, serta mencicipi beragam kuliner khas daerah.

Fadly menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan arah pengembangan Kota Padang sebagai kota yang mampu mengoptimalkan kekayaan budaya dan gastronomi sebagai bagian dari daya tarik pariwisata.

Karena itu, penyelenggaraan event berskala besar dinilai penting untuk membangun citra Kota Padang sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman wisata secara utuh.

“Olahraga, budaya, tradisi, kebersamaan dan gastronomi kita satukan menjadi sebuah pengalaman yang bisa dirasakan masyarakat maupun wisatawan ketika berada di Kota Padang,” katanya.

BOM Run 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam perayaan HJK Padang ke-357. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang berbaur dalam satu kegiatan yang mengedepankan gaya hidup sehat sekaligus promosi potensi daerah.

Pemilihan kawasan Pantai Cimpago sebagai lokasi start dan finis turut memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan event. Kawasan pesisir tersebut merupakan salah satu ruang publik yang menjadi bagian dari wajah pariwisata Kota Padang.

Dengan melibatkan peserta dari dalam dan luar daerah hingga mancanegara, BOM Run 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan olahraga. Event tersebut juga diharapkan berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata olahraga (sport tourism) yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Rangkaian HJK Padang ke-357 sendiri menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk memperkenalkan berbagai potensi kota kepada masyarakat luas. Tema Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City menjadi benang merah dalam berbagai kegiatan yang digelar, dengan mengangkat kekayaan kuliner, budaya, tradisi, kreativitas, serta karakter masyarakat Kota Padang.

Melalui kegiatan seperti BOM Run, Kota Padang berupaya membangun pengalaman wisata yang tidak hanya mengandalkan destinasi, tetapi juga menghadirkan interaksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan lebih dari 4.000 pelari dalam BOM Run 2026 menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi medium efektif untuk memperkuat promosi daerah. Di saat yang sama, event tersebut memperlihatkan potensi Kota Padang dalam menggelar kegiatan berskala besar yang menggabungkan olahraga, pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif.

Pemerintah Kota Padang berharap berbagai event dalam rangkaian HJK ke-357 dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat serta semakin memperkuat posisi Padang sebagai salah satu destinasi wisata dan kuliner unggulan di Indonesia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, mematangkan strategi penanganan banjir pascahujan ekstrem yang melanda sejumlah wilayah pada 3 Agustus 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat disusun berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, akademisi, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur terkait di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Sabtu (8/8/2026).

Rapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat penanganan banjir secara terpadu, tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah evaluasi sejumlah titik yang dinilai rawan mengalami genangan dan banjir. Pemerintah bersama pihak terkait melakukan pemetaan terhadap kondisi saluran air, sungai, kawasan permukiman, serta infrastruktur yang memiliki keterkaitan dengan sistem pengendalian banjir di Kota Padang.

Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk melakukan penyesuaian terhadap usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut dinilai perlu terus diperbarui agar program pemulihan yang diajukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi kerusakan yang terjadi setelah bencana.

Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan banjir. Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu instansi, mengingat persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kondisi daerah aliran sungai, sistem drainase, tata ruang, hingga kesiapan infrastruktur perkotaan.

Keterlibatan BWS Sumatera V Padang dalam pembahasan tersebut menjadi penting karena pengelolaan sumber daya air dan sistem sungai membutuhkan penanganan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain pemerintah dan instansi teknis, kehadiran akademisi juga diarahkan untuk memberikan masukan berbasis kajian ilmiah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan serta merancang solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang.

Pemko Padang juga perlu memastikan bahwa usulan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sebatas memperbaiki infrastruktur yang rusak. Program pascabencana diharapkan sekaligus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian banjir sehingga infrastruktur yang dibangun atau diperbaiki memiliki ketahanan lebih baik ketika menghadapi curah hujan ekstrem.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyelaraskan data dan kebutuhan di lapangan. Setiap titik terdampak perlu diidentifikasi secara lebih detail, termasuk tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta skala prioritas pembangunan kembali.

Langkah tersebut penting mengingat karakteristik Kota Padang yang memiliki sejumlah kawasan yang rentan terhadap banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, penanganan pascabencana membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kota Padang selanjutnya akan memanfaatkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan R3P. Dengan demikian, program rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar pengusulan dukungan pembiayaan sekaligus mempercepat pemulihan wilayah dan masyarakat yang terdampak.

Pemko Padang memastikan penanganan pascabanjir terus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan koordinasi, pemutakhiran data, serta langkah mitigasi untuk mengurangi dampak apabila kejadian serupa kembali terjadi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem perkotaan yang lebih tangguh terhadap bencana, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ribuan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia turut memeriahkan Gowes Siti Nurbaya Adventure-X yang digelar Pemerintah Kota Padang sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Kegiatan olahraga sekaligus wisata tersebut mengambil titik start di Simpang Jamria dan berakhir di Pantai Cimpago, Kota Padang. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi, dengan ribuan goweser memadati jalur yang telah disiapkan panitia.

Gowes Siti Nurbaya Adventure-X tahun ini memiliki makna khusus karena menandai satu dekade pelaksanaan Gowes Siti Nurbaya di Kota Padang. Selama sepuluh tahun penyelenggaraannya, kegiatan tersebut berkembang menjadi salah satu agenda olahraga dan pariwisata yang mampu menarik perhatian komunitas sepeda dari berbagai daerah.

Pada pelaksanaan tahun ini, jumlah peserta mencapai sekitar 3.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.226 peserta berasal dari klub dan komunitas sepeda dari berbagai daerah di Indonesia, sedangkan 774 peserta lainnya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, serta unsur masyarakat lainnya.

Para peserta tersebut tergabung dalam sedikitnya 165 komunitas goweser. Mereka tidak hanya datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tetapi juga dari sejumlah daerah di luar provinsi.

Komunitas sepeda dari Jakarta, Jambi, Riau, hingga Medan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kehadiran peserta dari luar daerah sekaligus menunjukkan bahwa Gowes Siti Nurbaya telah berkembang melampaui kegiatan olahraga masyarakat dan menjadi bagian dari agenda promosi Kota Padang.

Pelepasan peserta dilakukan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri.

Momentum tersebut berlangsung semarak dengan kehadiran para peserta yang mengenakan berbagai atribut komunitas sepeda. Ribuan pesepeda kemudian bergerak bersama menyusuri sejumlah ruas jalan Kota Padang menuju garis finis di kawasan Pantai Cimpago.

Bagi Pemerintah Kota Padang, Gowes Siti Nurbaya Adventure-X tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada peserta yang datang dari luar Kota Padang.

Rute perjalanan yang melewati kawasan perkotaan dan sejumlah lokasi strategis Kota Padang memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta. Selain berolahraga, para goweser dapat menikmati suasana kota, lanskap pesisir, serta berbagai potensi wisata yang menjadi daya tarik Kota Padang.

Kehadiran ribuan peserta dari luar daerah juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Aktivitas komunitas yang berlangsung dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan kunjungan ke hotel, restoran, pusat kuliner, usaha mikro, hingga berbagai sektor ekonomi kreatif.

Gowes Siti Nurbaya Adventure-X sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, komunitas olahraga, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menyemarakkan Hari Jadi Kota Padang ke-357.

Dengan mengusung semangat olahraga, kebersamaan, dan promosi pariwisata, kegiatan ini diharapkan terus berkembang menjadi agenda tahunan yang semakin mampu menarik komunitas sepeda dari berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah Kota Padang juga berharap momentum satu dekade Gowes Siti Nurbaya menjadi titik penguatan penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota yang aktif mengembangkan olahraga masyarakat, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Penyelenggaraan Gowes Siti Nurbaya Adventure-X pada akhirnya bukan sekadar perjalanan bersepeda dari titik start menuju garis finis. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan komunitas dari berbagai daerah sekaligus momentum memperkenalkan wajah Kota Padang kepada masyarakat Indonesia melalui olahraga dan pariwisata.

Di tengah rangkaian perayaan HJK Padang ke-357, semarak ribuan goweser tersebut menjadi salah satu gambaran kuat bahwa kegiatan berbasis komunitas mampu menjadi penggerak kebersamaan sekaligus sarana promosi daerah yang efektif.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Aksi dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Padang, Sumatera Barat, berakhir setelah Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan dan penangkapan secara cepat. Kedua terduga pelaku berinisial B dan T berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah kasus tersebut terungkap.

Yang menarik, proses penangkapan kedua terduga pelaku berlangsung tanpa aksi kejar-kejaran. Saat polisi mendatangi lokasi persembunyian mereka, keduanya justru ditemukan sedang terlelap tidur.

Penangkapan dilakukan pada Sabtu (8/8/2026) setelah jajaran Satreskrim Polresta Padang mendapatkan informasi dan melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nanggalo.

Terduga pelaku B menjadi orang pertama yang diamankan polisi. Ia ditangkap sekitar pukul 11.30 WIB di kediamannya di kawasan Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kota Padang.

Petugas yang tiba di lokasi mendapati B sedang berada di rumah. Dalam kondisi tersebut, polisi langsung melakukan penangkapan sehingga terduga pelaku tidak sempat melarikan diri ataupun memberikan perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan awal, polisi kemudian memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan pelaku lainnya.

Tim Klewang selanjutnya bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan T. Sekitar pukul 13.30 WIB, petugas berhasil mengamankan T.

Seperti halnya B, T juga ditemukan dalam kondisi sedang tidur ketika petugas melakukan penangkapan.

Dengan demikian, hanya dalam rentang waktu sekitar dua jam, dua orang yang diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut berhasil diamankan polisi.

Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik, kedua terduga pelaku diduga mengakui keterlibatan mereka dalam pencurian sepeda motor yang terjadi di dua lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Nanggalo.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku, termasuk kemungkinan adanya pembagian tugas dalam menjalankan aksi pencurian.

Polisi juga terus menelusuri keberadaan kendaraan hasil curian serta barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Tidak menutup kemungkinan, penyidik akan mengembangkan perkara apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam kasus serupa di lokasi lainnya.

Dalam proses pengungkapan kasus, polisi menemukan adanya dugaan upaya menghilangkan atau menyamarkan barang bukti.

Salah satu cara yang diduga dilakukan adalah dengan membuang pelat nomor kendaraan ke dalam septic tank.

Langkah tersebut diduga dimaksudkan untuk menghilangkan salah satu identitas kendaraan sehingga menyulitkan polisi dalam mengidentifikasi sepeda motor maupun menghubungkannya dengan laporan pencurian.

Namun, upaya tersebut tidak menghentikan penyelidikan. Tim Klewang tetap melakukan penelusuran terhadap sejumlah barang bukti dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kedua terduga pelaku.

Dari pendalaman penyidik, salah seorang terduga pelaku diketahui memiliki catatan perkara sebelumnya.

Yang bersangkutan disebut merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan telah tiga kali tersangkut perkara serupa.

Informasi mengenai rekam jejak tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan kasus-kasus sebelumnya.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan kedua terduga pelaku memiliki keterkaitan dengan sejumlah laporan kehilangan sepeda motor lainnya di Kota Padang.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Yasin mengatakan, penangkapan terhadap dua terduga pelaku bukan merupakan akhir dari proses penyidikan.

Menurutnya, penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya tempat kejadian perkara (TKP) lain, barang bukti tambahan, maupun pihak lain yang diduga terlibat.

“Penangkapan ini bukan akhir dari proses penyelidikan. Kami masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya TKP lain, barang bukti tambahan, maupun pihak lain yang terlibat,” ujar Kompol Yasin, Minggu (9/8/2026).

Ia menegaskan, setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti untuk memastikan rangkaian aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut dapat diungkap secara menyeluruh.

Setelah diamankan, kedua terduga pelaku berikut sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang.

Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian, peran masing-masing, keberadaan kendaraan hasil curian, serta kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain.

Penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah barang bukti yang ditemukan dalam proses pengungkapan perkara tersebut.

Kasus ini selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum dan penerapan pasal terhadap masing-masing terduga pelaku akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Keberhasilan mengamankan dua terduga pelaku dalam waktu kurang dari 1x24 jam menunjukkan respons cepat Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang dalam menangani perkara curanmor yang meresahkan masyarakat.

Pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu tindak kriminal yang membutuhkan penanganan cepat karena kendaraan hasil curian berpotensi segera dipindahkan, disembunyikan, dimodifikasi, atau dijual kepada pihak lain.

Karena itu, kecepatan polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan mengamankan barang bukti menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor.

Polresta Padang juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan, terutama ketika memarkir sepeda motor di rumah, tempat kerja, pusat keramaian, maupun lokasi lainnya.

Masyarakat disarankan menggunakan kunci pengaman tambahan, memastikan kendaraan terparkir di lokasi yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi tanpa pengawasan.

Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan atau menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Pengungkapan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya menghilangkan barang bukti tidak selalu dapat menghapus jejak tindak pidana. Melalui penyelidikan dan pengembangan secara berkelanjutan, aparat kepolisian masih dapat menelusuri rangkaian peristiwa hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Editor : Ayu

 REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Kiprah Aiptu David Rico Darmawan, atau yang akrab disapa David WW, kembali mendapat apresiasi. Anggota Polresta Padang yang bertugas sebagai Katim II Klewang Satreskrim tersebut dianugerahi PIN Emas Tokoh Masyarakat Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian peringatan HJK ke-357 pada Jumat, 7 Agustus 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas kontribusi dan pengabdian David WW kepada masyarakat, baik melalui tugas kepolisian maupun keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Dalam prosesi penghargaan, David WW didampingi Kapolresta Padang Kombes Pol. Apri Wibowo, S.I.K., M.H. Sementara penyematan PIN Emas dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.

Bagi David WW, penghargaan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar sebuah tanda jasa. Ia menyebut PIN Emas yang diterimanya sebagai amanah sekaligus pengingat untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan PIN Emas Tokoh Masyarakat pada Hari Jadi Kota Padang ke-357. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya," kata David WW.

Ia menegaskan, penghargaan tidak boleh membuat seorang anggota Polri berhenti berbenah. Sebaliknya, apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi amanah untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Saya tidak ingin cepat berpuas diri, tetapi justru semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga," ujarnya.

David WW selama ini dikenal sebagai salah satu anggota kepolisian yang aktif dalam penanganan berbagai perkara kriminal di Kota Padang. Tugas tersebut menuntut kemampuan profesional, ketelitian, keberanian, serta komitmen terhadap penegakan hukum.

Namun, aktivitasnya tidak berhenti pada tugas penegakan hukum. Ia juga membangun komunikasi dengan masyarakat dan berupaya hadir dalam berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Bagi David WW, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak semata-mata ketika terjadi gangguan keamanan atau tindak pidana, tetapi juga ketika warga membutuhkan perlindungan, pelayanan, maupun tempat untuk menyampaikan persoalan.

Kedekatan tersebut dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat juga dapat memperkuat upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Pemberian PIN Emas Tokoh Masyarakat Bidang Kemasyarakatan dalam momentum HJK Padang ke-357 menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi individu yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi David WW, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ia menyampaikan terima kasih kepada keluarga, pimpinan, rekan kerja, khususnya jajaran Satreskrim Polresta Padang, serta masyarakat yang selama ini memberikan dukungan.

"Ini bukan keberhasilan saya seorang diri. Ada keluarga, pimpinan, rekan-rekan, seluruh anggota Tim II Klewang, dan tentunya masyarakat yang selalu memberikan dukungan," katanya.

Menurut David, penghargaan tersebut justru menambah tanggung jawab moral untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

PIN Emas Tokoh Masyarakat Kota Padang bukan penghargaan pertama yang diterima David WW pada 2026.

Sebelumnya, nama David WW menjadi perhatian secara nasional setelah masuk dalam Hoegeng Awards 2026 pada kategori Polisi Berdedikasi. Ajang tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang dinilai menunjukkan dedikasi, integritas, keteladanan, serta kontribusi positif dalam menjalankan tugas.

Meski penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, David memilih tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas pengabdian.

Baginya, setiap penghargaan justru harus diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Dua bentuk apresiasi yang diterimanya dalam periode yang berdekatan tersebut semakin memperkuat citra David WW sebagai anggota Polri yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat.

Jaga Kepercayaan Publik

David WW mengatakan kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, ia menilai anggota Polri harus mampu menjaga sikap, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Ia berharap penghargaan yang diterimanya dapat menjadi motivasi bagi anggota kepolisian lainnya untuk terus memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban Kota Padang bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen lainnya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Terima kasih kepada seluruh warga Kota Padang atas doa dan kepercayaannya. Mari bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan menjadikan Kota Padang semakin aman, nyaman, dan membanggakan," ujar David.

Penganugerahan PIN Emas tersebut sekaligus menjadi momentum bagi David WW untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat. Di balik penghargaan yang diterimanya, ia menegaskan bahwa tugas seorang anggota Polri bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi memastikan kehadiran polisi benar-benar memberikan rasa aman dan manfaat bagi warga.

Dengan semangat tersebut, David WW berkomitmen menjadikan setiap apresiasi sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik, menjaga integritas, serta terus membangun hubungan yang humanis antara kepolisian dan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PASAMAN BARAT — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas pemerintahan nagari sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang efektif, responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Ali Muda saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Gedung Pertemuan Kuamang Alai, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (9/8/2026).

Sosialisasi Perda tersebut menjadi salah satu sarana bagi DPRD Sumatera Barat untuk mendekatkan regulasi daerah kepada masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai isi dan tujuan Perda, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat nagari.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bidang KMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Pratama Winia Nazwir, SSTP, M.Si., serta Sekretaris Nagari Kuamang Alai.

Dalam pemaparannya, Ali Muda menjelaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2021 memiliki arti strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari sekaligus mendorong masyarakat agar semakin berdaya dan mandiri.

Menurutnya, nagari bukan hanya menjadi struktur pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan di tingkat lokal. Pemerintahan nagari memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga memahami kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga.

Karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui dan memahami hak, peran, serta tanggung jawabnya dalam pembangunan nagari. Begitu juga pemerintahan nagari agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ali Muda.

Ia menilai pembangunan yang hanya mengandalkan pemerintah tidak akan berjalan optimal. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Partisipasi warga, kata dia, diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat, program yang dijalankan pemerintah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan.

Ali juga mengingatkan pentingnya pemerintahan nagari mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai aturan.

"Nagari harus menjadi pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Setiap aspirasi harus didengar dan setiap program pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," katanya.

Selain menyampaikan materi mengenai Perda, kegiatan sosialisasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum dialog. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, aspirasi, maupun kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari.

Ali Muda mengatakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi masukan penting bagi DPRD Sumatera Barat. Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Berbagai aspirasi maupun persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat nagari diharapkan dapat disampaikan secara langsung untuk menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah," ujarnya.

Ia berharap pemahaman terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2021 tidak berhenti setelah kegiatan sosialisasi selesai. Masyarakat dan pemerintahan nagari diharapkan dapat menjadikan regulasi tersebut sebagai salah satu rujukan dalam menjalankan peran masing-masing.

Pemerintahan nagari juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai sektor sesuai karakteristik masing-masing nagari.

Menurut Ali, masyarakat yang berdaya akan menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Sebaliknya, pemerintahan nagari yang kuat dan memiliki tata kelola yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif kepada masyarakat.

"Kita ingin masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Pemerintahan nagari juga harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat," tuturnya.

Ali Muda menambahkan, sinergi antara masyarakat, pemerintahan nagari, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Hubungan yang harmonis dan komunikasi yang terbuka dinilai akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 di Lembah Melintang ini sekaligus menunjukkan pentingnya kehadiran DPRD di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan daerah sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.

Dengan meningkatnya pemahaman terhadap regulasi dan semakin kuatnya partisipasi masyarakat, Ali berharap pemerintahan nagari di Pasaman Barat dapat berkembang menjadi pemerintahan yang semakin profesional, terbuka, responsif, serta mampu mendorong kemandirian masyarakat.

Pada akhirnya, implementasi Perda tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan nagari, tetapi juga menciptakan masyarakat yang semakin aktif, mandiri, dan memiliki peran nyata dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, mengajak masyarakat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ajakan tersebut disampaikan Sitti saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, itu diikuti masyarakat Nagari Ketaping. Turut hadir Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, yakni Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.

Dalam kesempatan tersebut, Sitti mengatakan penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat terkait. Menurutnya, masyarakat memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang pertama kali berhadapan dengan kondisi darurat ketika bencana terjadi.

"Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan langkah-langkah menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan," ujar Sitti.

Ia menjelaskan, Perda Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penanggulangan bencana agar dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sitti menilai keberadaan regulasi akan semakin efektif apabila diikuti pemahaman dan partisipasi masyarakat. Karena itu, sosialisasi Perda menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana.

Menurutnya, masyarakat perlu mengenali karakteristik wilayah tempat tinggal masing-masing, termasuk potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting untuk menentukan langkah evakuasi, menyelamatkan anggota keluarga, serta mengurangi risiko korban dan kerugian.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalkan risiko dan menyelamatkan lebih banyak jiwa ketika bencana terjadi," katanya.

Sitti juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya dibutuhkan ketika bencana sudah terjadi. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak sebelum bencana, antara lain dengan mengenali titik rawan, mengetahui jalur dan lokasi evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat, serta membangun komunikasi yang efektif di lingkungan masyarakat.

Ia berharap masyarakat Nagari Ketaping dapat menjadikan pengetahuan kebencanaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat dan dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkat keluarga hingga nagari.

Menurut Acil, masyarakat memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana karena berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Dalam kondisi tertentu, masyarakat bahkan menjadi unsur pertama yang melakukan pertolongan sebelum bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait tiba.

Karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi mengenai mitigasi, evakuasi, pertolongan awal, komunikasi kebencanaan, hingga pemulihan pascabencana perlu terus diperkuat.

"Kesiapsiagaan harus dibangun dari masyarakat. Ketika masyarakat memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, risiko yang ditimbulkan dapat ditekan," demikian substansi yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

Acil juga mendorong agar pemerintah nagari bersama masyarakat terus memperkuat sistem kesiapsiagaan di tingkat lokal. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, penyusunan jalur evakuasi, penguatan kelompok masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait.

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara DPRD Sumatera Barat, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.

Sitti menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menangani kondisi darurat. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko sejak sebelum bencana terjadi.

"Budaya sadar bencana harus dibangun bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan dukungan, sementara masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk melindungi diri, keluarga, serta lingkungan," ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman terhadap regulasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Terlebih, kesiapsiagaan menjadi semakin penting bagi daerah yang memiliki potensi ancaman bencana seperti Sumatera Barat.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, menyambut positif pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, edukasi kebencanaan sangat dibutuhkan masyarakat karena pengetahuan dan kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam melindungi warga.

Ia berharap informasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat lainnya sehingga pemahaman mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana semakin luas.

Dasman juga mendorong adanya sinergi berkelanjutan antara pemerintah nagari, BPBD, DPRD, dan masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan di Nagari Ketaping.

Dengan penguatan edukasi dan koordinasi, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi ancaman bencana di wilayahnya, memahami prosedur evakuasi, serta mengambil tindakan cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana ini pada akhirnya menjadi bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat di tingkat nagari. Bukan hanya memahami regulasi, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa keselamatan dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, legislatif, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat, kesiapsiagaan diharapkan dapat terus diperkuat sehingga potensi korban maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan bahwa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sabtu (8/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi menjelaskan bahwa keberadaan peraturan daerah tidak semata-mata bertujuan mengatur perilaku masyarakat atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Lebih dari itu, perda harus dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.

"Ketertiban tidak bisa kita bangun hanya dengan mengandalkan pemerintah atau aparat. Ketertiban akan semakin kuat apabila masyarakat ikut merasa memiliki dan ikut menjaga lingkungan," kata Muhidi.

Menurut dia, perkembangan kehidupan sosial, perubahan pola interaksi masyarakat, serta dinamika kehidupan perkotaan membuat kebutuhan terhadap regulasi yang mampu menjaga ketenteraman semakin penting. Namun, keberadaan aturan harus diiringi dengan komunikasi, edukasi, dan kesadaran masyarakat agar penerapannya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Muhidi menilai aturan akan berjalan efektif apabila masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya.

"Kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki aturan. Negara memiliki undang-undang, daerah memiliki perda. Tetapi aturan itu akan lebih efektif kalau dijalankan bersama dengan kesadaran dan komunikasi yang baik," ujarnya.

Muhidi menjelaskan, Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2020 memiliki cakupan yang cukup luas dalam mengatur ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain ketertiban di jalan, pemanfaatan taman dan ruang terbuka hijau, ketertiban sosial, hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perizinan.

Menurut Muhidi, persoalan sosial menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius karena terus berkembang seiring perubahan kondisi masyarakat.

"Persoalan sosial ini sangat luas. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi. Pemerintah menjalankan tugasnya, aparat melakukan pengawasan, tokoh masyarakat memberikan pemahaman, dan masyarakat ikut menjaga lingkungannya," tuturnya.

Ia menilai penanganan persoalan ketertiban harus mengedepankan pendekatan preventif atau pencegahan. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun komunikasi sejak awal sehingga berbagai persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

"Konsepnya lebih preventif, bagaimana kita mencegah sebelum masalah terjadi. Kalau ada persoalan, mari kita komunikasikan. Jangan langsung mengedepankan emosi," tegas Muhidi.

Muhidi juga mengajak masyarakat membangun budaya saling mengingatkan secara santun dan bertanggung jawab. Menurutnya, kepedulian terhadap ketertiban lingkungan tidak boleh diwujudkan dengan cara-cara yang justru berpotensi menimbulkan konflik baru.

Ia mendorong masyarakat untuk menyampaikan teguran maupun masukan dengan pendekatan persuasif.

"Kita saling menyampaikan, saling mengingatkan dan saling menjaga. Kalau ada yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan baik. Jangan sampai niat menjaga ketertiban justru menimbulkan persoalan baru," katanya.

Menurutnya, setiap orang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban, aparat memiliki fungsi pengawasan dan penegakan aturan, sementara masyarakat berperan menjaga lingkungan sosialnya.

Muhidi menilai kondisi keamanan dan ketertiban memiliki hubungan erat dengan pembangunan daerah. Lingkungan yang aman dan nyaman, kata dia, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dari luar daerah untuk berkunjung, berwisata, menempuh pendidikan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat.

"Kalau Kota Padang dan Sumatera Barat aman dan nyaman, orang akan semakin senang datang. Wisatawan bertambah, orang tua semakin percaya menyekolahkan anaknya di sini, hotel terisi, UMKM bergerak dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh," ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat tidak melihat ketertiban hanya sebagai persoalan penegakan aturan. Ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan juga merupakan bagian dari modal sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

"Ketertiban ini bukan hanya soal jalan atau aturan, tetapi bagaimana kita membangun suasana yang membuat orang merasa nyaman berada di daerah kita. Itu harus kita kerjakan bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai aturan, tokoh masyarakat juga dapat membantu mencegah maupun meredam persoalan yang muncul di lingkungan.

"Tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban. Mereka bisa menjadi contoh, memberikan pemahaman dan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat," katanya.

Muhidi berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga penanganan persoalan sosial tidak selalu berujung pada tindakan penegakan hukum. Menurutnya, semakin banyak persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, semakin baik pula kondisi sosial masyarakat.

Selain membahas ketenteraman dan ketertiban umum, Muhidi turut menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi daerah dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Ia mengatakan, ketentuan dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan pidana maupun sanksi denda perlu ditinjau dan diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

"Karena ada KUHP terbaru, tentu aturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan denda perlu disesuaikan. Ini bagian dari harmonisasi aturan supaya penerapannya di lapangan jelas dan tidak menimbulkan persoalan," jelasnya.

Menurut Muhidi, harmonisasi regulasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aturan yang diterapkan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.

Muhidi juga mengaitkan persoalan ketertiban dengan pembangunan karakter generasi muda. Menurutnya, lingkungan sosial tempat anak-anak tumbuh memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku mereka.

Ia mengingatkan bahwa anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menciptakan lingkungan yang baik bukan hanya berkaitan dengan kondisi saat ini, tetapi juga merupakan investasi bagi masa depan.

"Kalau kita sayang kepada generasi yang akan datang, mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Anak-anak melihat apa yang dilakukan orang dewasa. Kalau lingkungannya baik, insyaallah tumbuh hati dan perilaku yang baik. Karena itu, menjaga lingkungan sosial adalah investasi untuk masa depan," ungkapnya.

Muhidi berharap kegiatan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 tidak berhenti pada penyampaian materi mengenai aturan, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.

Menurutnya, tujuan utama regulasi bukan menciptakan masyarakat yang takut terhadap sanksi, melainkan membangun kesadaran bahwa ketertiban dibutuhkan untuk kepentingan bersama.

Ia menilai masyarakat yang memahami substansi aturan akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan.

"Yang kita bangun bukan masyarakat yang takut kepada aturan, tetapi masyarakat yang sadar bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, aparat tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya harus berkolaborasi," pungkas Muhidi.

Melalui sosialisasi tersebut, Muhidi berharap pemahaman masyarakat terhadap Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2020 semakin meningkat. Pada saat yang sama, ia mendorong seluruh pihak menjadikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan Sumatera Barat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Editor : Deviana