REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, pada Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat korban bencana.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman Zahirman, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, Camat Batang Anai, serta Wali Nagari setempat. Rombongan meninjau langsung kondisi fisik bangunan Huntara sekaligus mendengarkan pemaparan dari pihak pelaksana pembangunan.

PT Nindya Karya selaku kontraktor pelaksana menyampaikan bahwa pembangunan Huntara ditargetkan selesai dalam waktu sepuluh hari. Pekerjaan dimulai sejak beberapa hari lalu dan dijadwalkan rampung pada 22 Januari 2026. Setelah proses pembangunan selesai, hunian sementara tersebut akan segera diserahkan dan siap dihuni oleh warga terdampak banjir.

Bupati John Kenedy Azis mengapresiasi kecepatan dan keseriusan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Menurutnya, progres yang dicapai hingga saat ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak pelaksana untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana.

“Alhamdulillah, hari ini kita melihat langsung progres pembangunan Huntara di Batang Anai. Pekerjaannya berjalan sangat cepat dan sesuai dengan perencanaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Nindya Karya, khususnya Pak Syahriwal, yang menargetkan pembangunan selesai dalam waktu kurang lebih sepuluh hari. Insyaallah, pada tanggal 22 Januari nanti sudah tuntas,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa di lokasi tersebut dibangun sebanyak 40 unit Huntara dengan luas masing-masing sekitar 20 meter persegi. Lokasi pembangunan dipilih dengan pertimbangan matang karena dinilai aman dan tidak terdampak banjir saat peristiwa banjir sebelumnya.

“Total ada 40 unit Huntara yang dibangun di sini. Lokasinya sangat baik dan aman, terbukti saat banjir kemarin tidak terendam air. Saya berharap saudara-saudara kita yang terdampak banjir, khususnya dari wilayah Banda Cino dan Talao Mundam, sudah dapat menempati Huntara ini pada minggu depan. Bangunannya rapi, layak huni, dan dapat memberikan kenyamanan sementara bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan percepatan pembangunan Huntara ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses pemulihan kehidupan warga terdampak banjir dapat berjalan lebih cepat sembari menunggu solusi hunian permanen ke depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

AGAM - Komando Resor Militer (Korem) 032/Wira Braja terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur penghubung. Salah satunya ditandai dengan peresmian jembatan Armco di Jorong Salimpauang, Kecamatan Malalak Utara, Kabupaten Agam, Jumat (15/1/2026).

Komandan Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang akses transportasinya terputus akibat bencana alam.

“Pembangunan jembatan Armco ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk rakyat. TNI Angkatan Darat berupaya secepat mungkin memulihkan akses masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal,” ujar Brigjen TNI Mahfud dalam sambutannya.

Danrem menjelaskan, di wilayah Sumatera Barat saat ini terdapat lima unit jembatan Armco yang dibangun oleh TNI AD. Pada hari yang sama, satu jembatan Armco di Kabupaten Pasaman juga telah rampung, dan dalam tiga hari ke depan seluruh jembatan Armco yang direncanakan akan selesai dikerjakan.

Selain itu, Brigjen TNI Mahfud menambahkan bahwa saat ini terdapat tujuh unit jembatan Bailey yang masih dalam proses pembangunan. Ke depan, TNI AD juga akan membangun sembilan jembatan gantung, dengan rincian delapan unit di Provinsi Sumatera Barat dan satu unit di Provinsi Jambi.

“Program selanjutnya, kami merencanakan pembangunan 62 jembatan gantung yang akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat,” jelasnya.

Danrem menegaskan bahwa seluruh program tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan wilayah pascabencana, termasuk pemulihan akses transportasi, komunikasi, serta penyediaan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.

“Harapan kita, negara benar-benar hadir untuk rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana. Semua akses yang terputus akan kita selesaikan secepat mungkin,” tegas jenderal bintang satu tersebut.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Jorong Salimpauang, Retna Wilis (40), menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan Armco sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses transportasi dan komunikasi.

“Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang telah meringankan beban kami. Akses transportasi kini kembali lancar sehingga hasil pertanian dapat dengan mudah kami kirim ke kota. Dengan demikian, perekonomian masyarakat bisa kembali pulih. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya dari masyarakat Salimpauang kepada TNI,” ungkapnya.

Kegiatan peresmian jembatan Armco tersebut turut dihadiri para pejabat utama Korem 032/Wbr, Komandan Kodim 0304/Agam, Wakil Bupati Agam, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Agam. 

Seorce : Penrem 032/Wbr

Editor  : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Limapuluh Kota — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan pentingnya menjaga ingatan kolektif terhadap sejarah bangsa. Ia mengingatkan pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang dikenal dengan istilah Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah). Menurutnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber nilai dan pelajaran berharga bagi pembangunan daerah, bangsa, dan negara.

Hal tersebut disampaikan Evi Yandri saat menghadiri Upacara Peringatan Peristiwa Situjuah ke-77, yang digelar pada Kamis, 15 Januari 2026, di Lapangan Khatib Sulaiman, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia menegaskan bahwa Peristiwa Situjuah merupakan salah satu tonggak sejarah penting di Sumatera Barat yang memiliki makna mendalam dan patut terus dikenang oleh generasi masa kini dan mendatang.

“Peristiwa Situjuah adalah momen bersejarah yang sarat dengan pelajaran. Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk memahami bahwa setiap cita-cita besar hanya dapat diraih melalui perjuangan yang sungguh-sungguh,” ujar Evi Yandri.

Menurutnya, perjuangan tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan harus dilandasi oleh kebersamaan, persatuan, dan rasa tanggung jawab kolektif. Ia juga menekankan bahwa Peristiwa Situjuah menjadi pengingat akan bahaya pengkhianatan dalam sebuah perjuangan.

“Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa pengkhianatan dapat membawa dampak yang sangat besar dan merusak semangat perjuangan. Akibat pengkhianatan tersebut, sejumlah pejuang gugur dan perjuangan bangsa mengalami luka sejarah yang mendalam,” katanya.

Evi Yandri menilai, tragedi yang terjadi dalam Peristiwa Situjuah harus terus dikenang sebagai bahan refleksi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan mengingat sejarah, lanjutnya, masyarakat akan semakin memahami pentingnya menjaga persatuan demi kepentingan daerah dan bangsa.

Ia juga menyampaikan bahwa mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah akan menumbuhkan rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, serta solidaritas sosial. Oleh karena itu, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Evi Yandri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghargai dan memperingati setiap peristiwa sejarah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Mengingat sejarah bukan hanya mengenang kejadian, tetapi juga menggali makna dan pelajaran yang terkandung di dalamnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Evi Yandri menjelaskan bahwa Peristiwa Situjuah memiliki keterkaitan erat dengan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Keberadaan PDRI, menurutnya, merupakan kontribusi besar Sumatera Barat dalam menyelamatkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah situasi genting saat Agresi Militer Belanda II.

Ia menambahkan bahwa peringatan Peristiwa Situjuah juga merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat.

“Banyak pejuang yang mengorbankan nyawanya dalam peristiwa ini. Pengorbanan tersebut tidak boleh dilupakan. Kita wajib menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi tegaknya Republik Indonesia,” ujarnya.

Evi Yandri juga mengimbau masyarakat untuk menjadikan Peristiwa Situjuah sebagai simbol penghormatan sekaligus sumber inspirasi dalam memahami rangkaian sejarah terbentuknya PDRI, yang berlangsung sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, di tengah masa agresi militer Belanda.

“Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, PDRI pernah dibentuk sebagai bentuk perlawanan dan penyelamatan negara. Peristiwa Situjuah pada 15 Januari 1949 menjadi bagian penting dari sejarah tersebut. Dari sinilah kita belajar tentang arti persatuan dan kesatuan dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa,” tutupnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar melalui video conference, Kamis (15/1/2026) siang. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri selaku ketua tim pelaksana, serta diikuti pemerintah pusat dan kementerian terkait. 

Wali Kota Padang, Fadly Amran yang mengikuti kegiatan rapat secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Padang memaparkan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana di daerahnya.

Dalam penyampaiannya, Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh data kebutuhan masyarakat telah dikompilasi dan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar percepatan bantuan. 

Ia berharap penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, termasuk dana tunggu hunian (DTH), dapat direalisasikan sebelum bulan Ramadan.

“Kita berharap sebelum puasa bantuan ini sudah disalurkan, sehingga masyarakat terdampak bisa bertahan untuk sementara,” ujar Fadly Amran.

Berdasarkan data Pemko Padang, tercatat lebih dari 1.100 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 550 rumah rusak berat atau hanyut, 160 rusak sedang, dan sekitar 600 rusak ringan. 

Selain pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga mulai memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk sawah, ladang, dan mata pencaharian yang terdampak.

Pemko Padang saat ini juga tengah mempersiapkan tahap groundbreaking pembangunan hunian tetap (huntap), dengan dukungan pembiayaan utama dari pemerintah pusat dan pembagian kewenangan pelaksanaan bersama pemerintah provinsi dan kota.

“Ini adalah kerja bersama, dengan anggaran dari pemerintah pusat, agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak,” pungkas wali kota jebolan Universitas Seattle, Amerika Serikat itu. (Viqi/Nilam/Amanda/Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

​Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan kesiapsiagaan personel guna mengamankan masa libur panjang (long weekend) akhir pekan ini. 

Langkah antisipasi ini diambil mengingat prediksi lonjakan pengunjung di kawasan wisata serta potensi gangguan ketertiban umum selama masa liburan sekolah.

Untuk itu, pengawasan akan difokuskan pada dua sektor utama, keamanan wisatawan di lokasi objek wisata dan pencegahan kenakalan remaja di area publik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Chandra Eka Putra menyebut, pihaknya memperpanjang jam operasional satgas untuk memastikan kenyamanan pengunjung. 

Pada hari biasa Satgas Pariwisata bersiaga mulai pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB, khusus untuk long weekend (Jumat hingga Minggu), pengawasan akan diperketat hingga pukul 00.00 WIB.

​"Kita mengantisipasi keramaian karena liburnya cukup panjang. Personel akan kita pertebal dan jam stanby diperpanjang hingga tengah malam untuk memastikan situasi di lokasi wisata, terutama pantai, tetap kondusif," ujarnya. 

Selain fokus pada pariwisata, Satpol PP bersama jajaran TNI/Polri juga mewaspadai aktivitas pelajar. Potensi tawuran dan balap liar menjadi perhatian khusus. Meskipun angka kasus tersebut diklaim menurun belakangan ini, petugas tidak ingin lengah.

"Kita tidak ingin suasana liburan dikotori oleh aksi tawuran atau balap liar yang meresahkan warga," tambahnya. (Defri/Nindy/Ivan/Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

Padang — Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang periode 2025–2029 yang digelar di Axana Hotel Padang, Kamis (15/1/2026).

Pelantikan pengurus KONI Kota Padang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Hamdanus. Dalam pelantikan itu, ditetapkan jajaran pengurus inti KONI Kota Padang, yakni Erianto sebagai Ketua Umum, Syamsu Rizal sebagai Ketua Harian, Tri Putra Junaidi Nast sebagai Sekretaris Umum, serta Zulhardi Z. Latif sebagai Bendahara Umum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya kedisiplinan, konsistensi, serta perencanaan strategis dalam pengelolaan organisasi olahraga. Ia berharap seluruh pengurus KONI yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional demi memajukan prestasi olahraga di Kota Padang.

“Jangan muluk-muluk, tetapi capailah prestasi tertinggi yang dapat dipersembahkan bagi Kota Padang. Pemerintah Kota Padang akan terus menuntaskan berbagai pekerjaan rumah melalui komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Fadly Amran juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026, sekaligus memastikan kesiapan Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan.

Menurutnya, ajang Porprov tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan pembentukan karakter generasi muda.

“Event ini memberikan ruang bagi atlet untuk menunjukkan prestasi. Target juara tentu penting, namun yang lebih utama adalah menanamkan semangat Padang Juara dan mental kompetitif kepada generasi muda,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Padang Erianto menyampaikan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kota Padang semakin maju, berprestasi, dan bermartabat.

Ia menegaskan bahwa semangat tersebut sejalan dengan program unggulan Padang Juara yang diusung Pemerintah Kota Padang.

“Melalui olahraga, kita tidak hanya membangun fisik dan prestasi, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap Kota Padang,” pungkas Erianto.

Editor: Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang periode 2025–2029, yang digelar di Axana Hotel Padang, Kamis (15/1/2026).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Hamdanus. Adapun jajaran pengurus inti yang dilantik yakni Ketua Umum Erianto, Ketua Harian Syamsu Rizal, Sekretaris Umum Tri Putra Junaidi Nast, serta Bendahara Umum Zulhardi Z. Latif.

Fadly Amran menekankan agar seluruh pengurus KONI yang baru dilantik dapat bekerja secara disiplin, konsisten, serta menerapkan langkah-langkah strategis dalam memajukan olahraga di Kota Padang.

“Jangan muluk-muluk, tetapi capailah prestasi tertinggi yang dapat dipersembahkan bagi Kota Padang. Pemerintah Kota Padang akan terus menuntaskan berbagai pekerjaan rumah melalui komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Kota Padang,” ujarnya.

Fadly Amran juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Juni–Juli mendatang, sekaligus kesiapan Kota Padang sebagai tuan rumah.

“Event ini memberikan ruang bagi atlet untuk menunjukkan prestasi. Target juara tentu penting, namun yang lebih utama adalah menanamkan semangat Padang Juara dan mental kompetitif kepada generasi muda,” tambahnya.

Ketua Umum KONI Kota Padang Erianto menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kota Padang semakin maju, berprestasi, dan bermartabat. Semangat ini sejalan dengan program unggulan Padang Juara Pemerintah Kota Padang.

“Melalui olahraga, kita tidak hanya membangun fisik dan prestasi, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap Kota Padang,” pungkasnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -  PT Hayati Pratama Mandiri melalui Honda Hayati kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan dengan menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pada pilar kesehatan.

Donor darah tersebut dilaksanakan pada Rabu (14/01) di Dealer Wing Hayati Pemuda dan terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan membantu menjaga ketersediaan stok darah sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama.

Darah merupakan komponen vital bagi tubuh manusia. Kekurangan darah dapat mengancam keselamatan jiwa, sehingga ketersediaannya menjadi kebutuhan penting dalam dunia kesehatan. Melalui peran PMI sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan darah dari masyarakat, kegiatan donor darah menjadi salah satu upaya nyata untuk menyelamatkan nyawa sesama.

Kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin Honda Hayati yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan berkelanjutan setiap tahunnya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan darah bagi masyarakat, baik untuk keperluan medis rutin maupun kondisi darurat seperti bencana alam.

Peserta donor darah berasal dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan Honda Hayati, jaringan dealer, perusahaan pembiayaan, hingga masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, mencerminkan tingginya kepedulian terhadap aksi kemanusiaan ini.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor, Honda Hayati memberikan sejumlah manfaat menarik. Sebanyak 150 pendaftar donor pertama di lokasi memperoleh paket sembako. Selain itu, peserta juga mendapatkan diskon servis sepeda motor Honda sebesar 50 persen serta diskon suku cadang Honda sebesar 5 persen, tidak termasuk oli.

Dari kegiatan tersebut, berhasil dihimpun sebanyak 180 kantong darah yang selanjutnya disalurkan melalui PMI Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat yang membutuhkan.

General Manager PT Hayati Pratama Mandiri, Hendri Faezal, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Donor darah ini merupakan agenda rutin CSR kami pada pilar kesehatan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu ketersediaan stok darah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial, baik di lingkungan internal perusahaan maupun masyarakat luas,” ujarnya.

Selain bernilai kemanusiaan, kegiatan donor darah ini juga menjadi sarana mempererat hubungan dan silaturahmi antara Honda Hayati dengan masyarakat sekitar. Kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat membangun kedekatan serta meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.

Dalam kesempatan ini juga pihak PT Hayati Padang, Dodi dan Dion, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Kota Padang.

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin berkontribusi secara langsung dalam membantu sesama sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujar Dodi dan Dion.

Selain bernilai kemanusiaan, kegiatan donor darah ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan silaturahmi antara PT Hayati Padang dengan masyarakat sekitar. Antusiasme warga yang hadir diharapkan dapat membangun kedekatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen Honda Hayati. Keterlibatan manajemen menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara konsisten.

Ke depan, Honda Hayati berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program CSR yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan, dalam mendukung kesehatan, keselamatan untuk kemanusiaan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada penghujung tahun 2025. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melalui upaya aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan daerah.

Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Bupati Padang Pariaman melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Askolani, pada Rabu, 14 Januari 2026, di Kantor DJPK Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting untuk membahas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Padang Pariaman pascabencana. Fokus pembahasan meliputi strategi pemulihan jangka pendek dan menengah, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penguatan kembali kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam pemaparannya, Bupati John Kenedy Azis menjelaskan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Padang Pariaman saat ini berada dalam tekanan cukup berat akibat dampak langsung bencana. Kebutuhan anggaran meningkat signifikan, sementara kemampuan keuangan daerah menjadi terbatas. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak kepada daerah terdampak bencana.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah harapan agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Kabupaten Padang Pariaman tetap terjaga dan tidak mengalami pengurangan. Menurut Bupati, keberlangsungan TKD sangat krusial untuk mendukung pembiayaan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di berbagai sektor strategis.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya tentang memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memastikan roda ekonomi kembali bergerak, pelayanan publik berjalan optimal, serta kepercayaan dan harapan masyarakat dapat pulih. Untuk itu, peran dan dukungan fiskal pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” tegas Bupati John Kenedy Azis.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Dialog yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan semangat kolaborasi dalam mencari solusi terbaik bagi percepatan pemulihan Padang Pariaman. Bupati JKA pun menyampaikan apresiasi atas sambutan baik yang diberikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan beserta jajaran.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat Bapak Dirjen. Suasana pertemuan yang akrab dan penuh kekeluargaan tentu menjadi energi positif bagi upaya bersama membangun kembali Padang Pariaman,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran atas setiap ikhtiar dan niat baik kita bersama. Bismillah, demi Padang Pariaman yang bangkit, tangguh, dan bermartabat,” tutupnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan, Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Tata Pemerintahan resmi meluncurkan inovasi berbasis digital bernama Sistem Informasi Laporan Pemerintahan atau SILAPEM. Kehadiran aplikasi ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons tantangan zaman melalui digitalisasi sistem administrasi yang lebih terintegrasi.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Kota Padang, Win Atriosa, mengungkapkan bahwa pembangunan sistem ini didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan mekanisme pelaporan di internal Pemko Padang. Fokus utama aplikasi SILAPEM saat ini diarahkan untuk mengelola tiga instrumen laporan krusial bagi daerah, yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Jadi kita melaksanakan membangun sistem aplikasi sistem informasi laporan pemerintahan ini, tujuan kita itu adalah untuk lebih mengoptimalkan pelaporan di Pemko Padang, khususnya itu pada saat ini kita ada tiga laporan yaitu LPPD, LKPJ, dan SPM," ujar Win Atriosa menjelaskan urgensi dari aplikasi tersebut.

Lebih lanjut, Win menjelaskan bahwa keberadaan SILAPEM akan sangat mempermudah alur kerja birokrasi, terutama dalam proses pengumpulan data dari berbagai lini. Ia menekankan bahwa Bagian Tata Pemerintahan memegang peran sentral sebagai simpul informasi bagi Pemerintah Kota. "Tujuan kita itu adalah untuk mempermudah dalam pengumpulan laporan. Karena kita sebagai Tata Pemerintahan itu bukan sebagai produsen data, kita itu adalah pengumpul data dan pembuat laporan. Jadi kita mengumpulkan data dari seluruh OPD dan kita jadikan laporan tahunan yang merupakan laporan untuk Pemko Padang," tambahnya.

Langkah ini juga dipastikan selaras dengan visi besar Walikota Padang yang mendorong pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam mencapai setiap target pembangunan kota. Selain aspek efektivitas kerja, SILAPEM membawa misi lingkungan dan efisiensi anggaran melalui gerakan pengurangan penggunaan kertas (paperless). Win Atriosa menegaskan bahwa sistem ini memangkas ketergantungan pada dokumen fisik yang selama ini memakan banyak biaya dan ruang. "Kita mendukung dalam efisiensi anggaran, sehingga kita tidak lagi menggunakan laporan yang berbasis hard copy atau kertas, tapi kita lebih menggunakan soft copy," tegasnya.

Dengan diterapkannya sistem digital ini secara menyeluruh, diharapkan kualitas pelaporan Pemerintah Kota Padang di masa depan akan semakin kredibel. Win Atriosa menaruh harapan besar agar inovasi ini menjadi standar baru dalam pelayanan administrasi internal. "Tentunya harapan kita dengan adanya aplikasi ini, sistem pelaporan di Kota Padang ini akan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Dan juga lebih memudahkan bagi para user yang akan mengirimkan laporan untuk laporan Kota Padang," pungkasnya menutup keterangan.

Implementasi SILAPEM diharapkan tidak hanya memudahkan para operator di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga menjadi tonggak sejarah bagi Kota Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui dukungan teknologi informasi yang andal. (Bella/Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memberikan tausiah dalam kegiatan tabligh akbar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, di Masjid Raya Nagari Nanggalo Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Selasa (13/1/2026).

Dalam tausiahnya, Maigus Nasir menegaskan bahwa peringatan Isra’ Mi’raj bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, serta meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

“Isra’ Mi’raj mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi fondasi dalam membangun Kota Padang yang religius dan berkarakter,” ujar Maigus Nasir yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang ini.

Lebih lanjut, Wawako Padang menjelaskan Program Smart Surau sebagai salah satu dari sembilan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang berfokus pada penguatan nilai keagamaan serta pembinaan generasi muda berbasis masjid dan musala.

“Program Smart Surau telah berjalan sejak 26 Juli 2025. Di dalamnya terdapat berbagai aktivasi, seperti Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, Ruang Pembelajaran Digital Masjid, serta fasilitasi Rumah Tahfiz. Program ini membutuhkan dukungan penuh dari jamaah dan masyarakat,” jelasnya.

Peringatan Isra’ Mi’raj yang mengusung tema “Perkuat Iman, Perbaiki Amal, Perbanyak Syukur” turut dihadiri Camat unsur Forkopimca Kecamatan Nanggalo, pengurus dan jamaah masjid, serta tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kodim 0312/Padang terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Kapalo Koto, Pauh, Kota Padang. Pembangunan ini menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang layak dan aman.

Komandan Kodim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, pada Rabu 14/1/2026 saat berada di lokasi pembangunan menyampaikan bahwa pada tahap awal di Kapalo Koto Pauh sedang berjalan pembangunan 100 unit untuk 100 KK, berdiri diatas lahan seluas 6500 Meter pesegi. Huntara tersebut dibangun dengan konstruksi sementara menggunakan rangka kayu dan papan, dengan dinding dari lembaran GRC, sehingga tetap kokoh dan nyaman untuk dihuni.

Dandim menambahkan selain pembangunan Huntara, Kodim 0312 Padang juga dorong percepatan pembangunan 11 unit rumah Hunian tetap (Huntap) untuk 11 KK yang akan menampung 37 jiwa yang sama sama korban terdampak bencana. 

“Progres pembangunan Huntara dan Huntap ini sudah 80 persen bisa dikatakan hampir selesai, ini merupakan wujud kepedulian TNI AD, khususnya Kodim 0312/Padang, dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ujar Dandim.

Lebih lanjut disampaikan Dandim, tidak menutup kemungkinan ke depan hunian tersebut akan dikembangkan menjadi bangunan permanen, seiring dengan dukungan dan koordinasi berbagai pihak terkait.

Kodim 0312/Padang bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat terus bersinergi agar proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.(Penrem)