REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat sekaligus Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, secara resmi melepas keberangkatan wasit karate INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation di Bangladesh pada 15–17 Juli 2026.

Prosesi pelepasan berlangsung di Padang dan turut dihadiri Ketua Harian INKADO Sumbar Sensei Ulya, Sekretaris Umum Sempai Nofrizal, Bendahara Umum Yofialdi, serta jajaran pengurus INKADO Sumatera Barat. Momentum tersebut menjadi wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan karate agar mampu bersaing di tingkat Asia hingga internasional.

Dalam sambutannya, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan apresiasi atas dedikasi Martinel Prihastuti yang terus mengembangkan kapasitasnya sebagai wasit karate. Menurutnya, keikutsertaan dalam ujian sertifikasi AKF merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang bagi lahirnya lebih banyak wasit Indonesia yang memiliki lisensi internasional.

"Keikutsertaan ini bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama baik INKADO Sumatera Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia. Kami memberikan dukungan penuh serta mendoakan agar seluruh tahapan ujian dapat diikuti dengan baik dan memperoleh hasil terbaik," ujar Evi.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas perangkat pertandingan merupakan bagian penting dalam pembangunan prestasi olahraga karate. Menurutnya, kemajuan karate tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet dan pelatih, tetapi juga ditopang oleh wasit dan juri yang profesional serta memiliki sertifikasi sesuai standar internasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat menanggung seluruh kebutuhan keberangkatan Martinel Prihastuti, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, hingga uang saku selama mengikuti rangkaian ujian sertifikasi di Bangladesh. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk investasi organisasi dalam mencetak sumber daya manusia olahraga yang berkualitas.

Martinel Prihastuti dinilai layak mendapatkan kepercayaan tersebut karena memiliki rekam jejak panjang di dunia karate. Selain aktif sebagai wasit, ia juga merupakan Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di dunia olahraga, Martinel dikenal sebagai mantan karateka nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas dan perak pada ajang SEA Games di masanya.

Bendahara Umum INKADO Sumbar, Yofialdi, menegaskan bahwa organisasi akan terus memberikan dukungan kepada kader-kader terbaik untuk mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan organisasi sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda karate di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kompetensi.

Dukungan moral juga disampaikan Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes. Ia berharap Martinel mampu menjalani seluruh proses ujian dengan penuh percaya diri, menjaga nama baik organisasi, serta membuktikan kualitas wasit Indonesia di hadapan peserta dari berbagai negara Asia.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumatera Barat turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, atas perhatian dan dukungannya terhadap perjuangan Martinel. Sinergi tersebut dinilai menjadi bukti komitmen bersama dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga karate sekaligus memperkuat pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga.

Keberangkatan Martinel Prihastuti menuju Bangladesh menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar INKADO Sumatera Barat. Momentum ini diharapkan mampu menginspirasi para atlet, pelatih, dan wasit karate di daerah untuk terus meningkatkan kualitas diri sehingga mampu berkiprah di tingkat internasional.

INKADO Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia karate secara berkelanjutan. Organisasi meyakini bahwa prestasi karate tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan atlet di arena pertandingan, tetapi juga oleh hadirnya perangkat pertandingan yang kompeten, profesional, dan memiliki sertifikasi internasional sehingga mampu mengangkat citra karate Indonesia di kancah dunia.

Editor : Deviana 

JAKARTA, 9 Juli 2026 – Sebuah operasi penegakan hukum skala besar berhasil mengungkap jaringan korupsi dan pencucian uang korporasi di Indonesia. Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menyita aset dengan nilai fantastis mencapai Rp543,2 miliar dari 12 lokasi penggeledahan berbeda. Bersamaan dengan operasi ini, stabilitas keamanan penegak hukum turut diperkuat melalui penempatan personel TNI di kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Mekanisme Joint Investigation dan Tiga Perkara Besar

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa penggeledahan ini menggunakan mekanisme joint investigation untuk menangani tiga perkara besar sekaligus. Ketiga kasus tersebut meliputi:

Dugaan korupsi batu bara.

Dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya periode 2020–2025.

Dugaan pencucian uang (TPPU) dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode 2020–2025.

Rincian Aset Fantastis yang Berhasil Disita

Penggeledahan yang berlangsung sejak Rabu (8/7/2026) hingga Kamis (9/7/2026) dini hari menyasar 12 titik strategis, termasuk wilayah Jakarta Selatan, Sentul, Serpong, dan beberapa kantor pusat korporasi. Berikut adalah rincian aset yang berhasil diamankan oleh penyidik:

Klaster Cipete, Jakarta Selatan (Kafe & Money Changer): Di Kafe de’Clan Signature, polisi menyita uang tunai asing dan rupiah senilai total Rp67,2 miliar—terdiri dari 3,13 juta dolar Singapura, 889.965 dolar AS, dan Rp259.159.000—serta menyita dokumen dan perangkat elektronik seperti ponsel. Sementara di Koin Money Changer, penyidik menyita uang asing senilai sekitar Rp7,2 billion.

Klaster Sentul, Jawa Barat (Rumah Mewah): Penyidik menemukan brankas terkunci berisi tujuh koper yang memuat 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta, dengan total nilai mencapai Rp476 miliar. Dokumen, ponsel, dan foto keluarga yang berada di dalam brankas juga turut diamankan.

Klaster Korporasi & Aset Lainnya: Operasi juga menyasar kantor PT CBS di Cengkareng Timur dan Penjaringan, kantor pusat PT KNI di Petojo Selatan, kantor/grup DMG/CP, kantor PT PML di Jakarta Selatan, rumah milik MN di Serpong Utara, rumah TK, rumah DR di Gandaria Selatan, serta apartemen milik MILDK di Pacific Place, Jakarta Selatan.

Penebalan Keamanan Jampidsus oleh Personel TNI

Guna menjamin kelancaran penegakan hukum dari potensi gangguan, kediaman Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini dijaga ketat oleh puluhan prajurit TNI.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen Muhammad Nas, menegaskan bahwa langkah ini diambil atas permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung. Pengamanan ketat tersebut berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2025 terkait perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sinergi antar-lembaga ini menegaskan komitmen penuh negara dalam mengawal penuntasan kasus megakorupsi secara aman dan objektif.

Reporter/edit : (RF)

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat lanjutan yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama delegasi Foshan Polytechnic guna membahas penguatan kolaborasi akademik antara perguruan tinggi di Kota Padang dan institusi pendidikan tinggi di Republik Rakyat Tiongkok.

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari komunikasi dan penjajakan kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi program dual degree atau gelar ganda melalui skema Beasiswa Padang Juara, yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas bertaraf internasional.

Dalam rapat tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membuka peluang pendidikan luar negeri bagi generasi muda melalui program beasiswa yang terintegrasi dengan kerja sama antarkampus.

"Pemko Padang berkomitmen menyiapkan Beasiswa Luar Negeri melalui Program Padang Juara. Kehadiran delegasi universitas dalam pertemuan ini diharapkan dapat langsung terhubung dengan kampus tujuan melalui program dual degree dan berbagai bentuk kolaborasi akademik lainnya," ujar Fadly Amran.

Melalui skema tersebut, mahasiswa dari Kota Padang nantinya diharapkan memiliki kesempatan menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi sekaligus, yakni di Indonesia dan Tiongkok, sehingga memperoleh pengalaman akademik internasional serta gelar yang diakui dari kedua institusi.

Sebagai bagian dari rencana kerja sama, Pemerintah Kota Padang berupaya menghubungkan Foshan Polytechnic dengan Universitas Negeri Padang dan Politeknik Negeri Padang. Kolaborasi tersebut tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan program dual degree, tetapi juga mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan kurikulum, riset bersama, peningkatan kompetensi vokasi, hingga kerja sama dalam bidang teknologi dan inovasi.

Pemerintah Kota Padang menilai sinergi antara perguruan tinggi lokal dan institusi pendidikan luar negeri akan menjadi langkah strategis dalam mencetak lulusan yang memiliki daya saing global, kompetensi profesional, serta kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional.

Program Beasiswa Padang Juara sendiri diharapkan menjadi jembatan bagi mahasiswa berprestasi untuk memperoleh kesempatan belajar di luar negeri tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai daerah yang aktif mendorong internasionalisasi pendidikan dan pengembangan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian melalui percepatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (8/7/2026).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dipimpin oleh Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat dan menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian di seluruh wilayah provinsi. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Suyus Windayana serta Rahma Julianti yang hadir mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan.

Usai penandatanganan, Maigus Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap luasan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah daerah, luas LP2B Kota Padang ditetapkan mencapai 2.123,64 hektare. Luasan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tata ruang sekaligus menjadi dasar perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak mudah beralih fungsi.

Menurut Maigus Nasir, proses verifikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh bidang tanah yang masuk dalam kawasan LP2B telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi juga diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai status dan pemanfaatan setiap lahan sehingga kebijakan perlindungan dapat diterapkan secara efektif.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang harus dipertahankan sebagai kawasan produksi pangan berkelanjutan.

Selain itu, hasil verifikasi akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengidentifikasi kawasan yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, tanpa mengurangi komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan keberlangsungan sektor pertanian.

Pemerintah Kota Padang berharap penetapan dan verifikasi LP2B dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, menjaga produktivitas pertanian, mengendalikan alih fungsi lahan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan tata ruang nasional maupun Provinsi Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta, 9 Juli 2026 – Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi perhatian publik. Hingga Kamis (9/7), penyidik gabungan Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di sedikitnya 12 lokasi di Jakarta dan Bogor sebagai bagian dari pengembangan penyidikan. 

Dalam penggeledahan di Cafe de'CLAN Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menemukan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang asing, yaitu sekitar 3.130.000 Dolar Singapura, 889.965 Dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sekitar Rp259 juta. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. 

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah ke sebuah rumah di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, sejumlah besar mata uang asing, serta uang tunai yang masih dalam proses pendataan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. 

Berdasarkan perhitungan yang beredar di media sosial, jika seluruh mata uang asing, uang rupiah, dan emas tersebut dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs saat ini, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp541,9 miliar. Namun demikian, angka tersebut masih merupakan estimasi, dan penyidik belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan nilai final seluruh barang bukti.

Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan adanya penyitaan emas seberat 74 kilogram dan menyatakan bahwa jumlah pasti uang tunai yang ditemukan masih dalam proses inventarisasi oleh penyidik. Proses penyidikan masih berlangsung sehingga dimungkinkan terdapat perkembangan baru terkait jumlah barang bukti maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.

Penyidikan ini merupakan bagian dari pengembangan beberapa perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk dugaan korupsi di sektor energi, perkara PT Asabri, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. 

Perkembangan Terbaru

1. Penggeledahan telah diperluas menjadi 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. 
2. Penyidik menyita 74 kg emas, valas dalam jumlah besar, uang tunai, dokumen, serta barang bukti elektronik. 
3. Nilai Rp541,9 miliar yang ramai beredar masih berupa estimasi hasil konversi, belum merupakan angka resmi yang diumumkan penyidik.
4. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Febrie Adriansyah bersalah, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kajian ilmiah. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf Ranperda, di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).

Forum tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, tim penyusun naskah akademik, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, kalangan akademisi, insan media, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Pelaksanaan FGD menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan regulasi daerah. Komisi IV DPRD Sumbar menilai bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek normatif dan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai pandangan, masukan, kritik, serta rekomendasi terkait substansi Ranperda. Beragam isu strategis mengemuka, mulai dari penguatan perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah, pelestarian sumber daya alam, hingga peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Masukan dari berbagai kalangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik maupun draf Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di DPRD. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan memiliki landasan akademis yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus relevan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan di Sumatera Barat.

Komisi IV DPRD Sumbar menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperkuat kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya pencemaran, mengendalikan kerusakan lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah.

Selain itu, Ranperda juga diproyeksikan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, setiap kegiatan pembangunan diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kepentingan sosial masyarakat.

Komisi IV DPRD Sumbar juga memandang bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat luas agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan komprehensif, DPRD Sumatera Barat berharap Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat melahirkan regulasi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi daerah. Pada akhirnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sumatera Barat demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Kehadiran Kopitiam 86 Heritage Pondok menambah pilihan destinasi kuliner di Kota Padang. Melalui acara grand opening yang berlangsung Senin 6 Juli 2026. Usaha kuliner tersebut resmi beroperasi dengan mengusung konsep kopitiam bernuansa klasik yang memadukan cita rasa khas Padang dan Malaysia.

Kopitiam 86 Heritage Pondok didirikan tidak hanya sebagai tempat menikmati aneka sajian makanan dan minuman, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Owner Kopitiam 86 Heritage Pondok, Ilham dan Monica, menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya usaha tersebut adalah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin berkembang di sektor kuliner dan jasa.

"Kami berharap kehadiran Kopitiam 86 Heritage Pondok dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan menikmati hidangan berkualitas, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar keduanya.

Mengusung konsep perpaduan kuliner Padang dan Malaysia, Kopitiam 86 Heritage Pondok menawarkan berbagai menu dengan cita rasa autentik yang dipadukan sentuhan modern. Konsep tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman kuliner yang berbeda bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.

Selain menghadirkan ragam pilihan makanan dan minuman, suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan. Tempat ini dirancang sebagai lokasi yang cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, hingga pertemuan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, operasional Kopitiam 86 Heritage Pondok dibagi dalam dua sistem sif kerja. Kopitiam ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Dengan resmi beroperasinya Kopitiam 86 Heritage Pondok, diharapkan usaha kuliner tersebut dapat menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya tarik kuliner Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (6/7/2026). Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Ir. Muhammad Dien, S.T., M.P., IPU., ASEAN Eng., yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi profesi insinyur dalam mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi dunia keinsinyuran di Sumatera Barat. Selain menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru, kegiatan juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional Keinsinyuran bertema "Kesiapan Insinyur dalam Tantangan Penerapan Build Back Better dan Standardisasi Indonesia."

Seminar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII), jajaran pemerintah daerah, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, praktisi konstruksi, serta ratusan insinyur dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran strategis profesi insinyur dalam menjawab tantangan pembangunan di era modern.

Dalam sambutannya, Ketua PII Sumatera Barat yang baru dilantik, Ir. Muhammad Dien, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase yang sangat menentukan bagi Sumatera Barat, terutama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian proyek secara fisik semata. Pembangunan harus dirancang dengan memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, keberlanjutan lingkungan, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa konsep Build Back Better harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan. Prinsip tersebut mengedepankan pembangunan kembali dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap ancaman bencana sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Muhammad Dien menyampaikan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah para insinyur, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kompetensi, penyusunan rekomendasi teknis, hingga penyedia solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa kepengurusan PII Sumbar periode 2025–2029 telah menetapkan tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Prioritas pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana melalui keterlibatan aktif para insinyur dalam proses perencanaan, desain, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan agar menghasilkan infrastruktur yang aman, tangguh, dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

Prioritas kedua adalah mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pembangunan melalui penerapan Good Engineering Practice serta pemanfaatan teknologi Building Information Modeling (BIM). Teknologi digital tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan proyek, meminimalkan kesalahan konstruksi, mengurangi pemborosan anggaran, serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, fokus ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia keinsinyuran melalui sertifikasi profesi, pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta penguatan kapasitas insinyur lokal agar memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Muhammad Dien juga menegaskan bahwa insinyur asal Sumatera Barat harus mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah sendiri. Menurutnya, kompetensi yang dimiliki para insinyur lokal sudah sangat memadai sehingga perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai proyek strategis pemerintah.

Ia menilai kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi merupakan kunci untuk menghasilkan pembangunan yang inovatif, berkualitas, serta berkelanjutan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, memperkuat riset terapan, dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, Muhammad Dien berharap kepengurusan PII Sumatera Barat yang baru dapat memperluas kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu hadir memberikan solusi melalui pemikiran, keahlian, dan pengabdian demi mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang lebih tangguh menghadapi bencana, maju dalam pembangunan, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian Seminar Nasional Keinsinyuran yang digelar setelah pelantikan menjadi langkah awal implementasi program kerja PII Sumbar periode 2025–2029. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai penguatan standar profesi, peningkatan kompetensi insinyur, pemanfaatan teknologi konstruksi modern, hingga penguatan budaya keselamatan dalam setiap proses pembangunan.

Melalui kepengurusan baru dan berbagai program strategis yang telah disiapkan, PII Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat kontribusi profesi insinyur dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada keselamatan, standar mutu, inovasi teknologi, serta keberlanjutan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Guangzhou, China – Wali Kota Padang Fadly Amran bersama delegasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara melakukan kunjungan balasan ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus), di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China), Senin (6/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses beasiswa bagi generasi muda Kota Padang.

Rombongan Pemerintah Kota Padang disambut langsung oleh Party Secretary Guangdong Construction Vocational Technology Institute, Li Guozhang. Turut hadir dalam agenda tersebut Chief Inspector of the Department of Education of Guangdong Province, Xu Shimin, beserta jajaran pimpinan kampus dan pejabat pendidikan Provinsi Guangdong.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, mulai dari program beasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen, pendidikan vokasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri global.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut sekaligus kunjungan balasan atas hubungan baik yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Padang dengan sejumlah institusi pendidikan di Provinsi Guangdong. Menurutnya, kerja sama internasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan Program Unggulan Padang Juara yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi untuk memperoleh pendidikan berkualitas di luar negeri. Melalui kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di China, diharapkan semakin banyak putra-putri Kota Padang yang memperoleh akses beasiswa dan pengalaman belajar bertaraf internasional.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Kota Padang juga meninjau berbagai fasilitas pendidikan di Guangdong Construction Vocational Technology Institute, termasuk laboratorium, pusat pelatihan teknologi konstruksi, ruang praktik, serta sarana pembelajaran modern yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri.

Kunjungan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antarlembaga pendidikan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang riset, inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sebelumnya, hubungan antara Pemerintah Kota Padang dan institusi pendidikan di Provinsi Guangdong telah dimulai melalui penyelenggaraan Expo Beasiswa Pemerintah Kota Padang ke China yang berlangsung di Kota Padang pada 20 Januari 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perguruan tinggi dari Provinsi Guangdong untuk memperkenalkan berbagai program pendidikan dan beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, serta masyarakat Kota Padang.

Melalui kunjungan balasan ini, diharapkan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin diperkuat dan diwujudkan dalam berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Padang sebagai kota yang unggul, berdaya saing, dan memiliki sumber daya manusia berkualitas di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi besar di sektor pendidikan. Salah satu faktor penentu keberhasilannya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, mendorong inovasi, dan membangun budaya belajar yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA dan SMK se-Sumatera Barat yang digelar di Padang, Senin (6/7/2026). Di hadapan para peserta, Muhidi menekankan bahwa kepala sekolah memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan sekaligus pencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi digital, pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), perubahan karakter peserta didik, hingga tuntutan dunia kerja mengharuskan sekolah melakukan transformasi secara menyeluruh. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola administrasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan.

"Kepala sekolah harus memiliki visi yang kuat dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah. Mereka adalah pemimpin yang menentukan arah perkembangan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing," ujar Muhidi.

Ia menegaskan bahwa lahirnya generasi unggul tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menciptakan budaya sekolah yang positif, membangun semangat kolaborasi, serta mendorong guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan pembelajaran yang kreatif serta relevan dengan perkembangan zaman.

Muhidi menilai sekolah harus menjadi ruang yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Selain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa juga perlu dibekali karakter yang kuat, integritas, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta semangat gotong royong sebagai bekal menghadapi persaingan global.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pemerintah, orang tua, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus membangun kolaborasi yang erat agar tercipta ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya generasi berkualitas.

"Kolaborasi menjadi kunci. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar proses pendidikan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang adaptif di tengah percepatan transformasi digital. Kepala sekolah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat tata kelola sekolah, serta menciptakan inovasi yang berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Ia juga mendorong agar setiap sekolah membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, nyaman, dan mampu menumbuhkan kreativitas peserta didik. Menurutnya, suasana belajar yang kondusif akan melahirkan siswa yang lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi perubahan.

"Kepala sekolah bukan sekadar pemimpin administrasi, tetapi agen perubahan yang harus mampu menginspirasi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk terus berkembang serta menghasilkan prestasi," tegasnya.

Melalui Bimbingan Teknis tersebut, Muhidi berharap para kepala SMA dan SMK memperoleh wawasan baru mengenai strategi kepemimpinan pendidikan yang efektif, mulai dari penguatan manajemen sekolah, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Ia optimistis, apabila kepemimpinan sekolah terus diperkuat dan seluruh pemangku kepentingan mampu bersinergi, maka kualitas pendidikan Indonesia akan semakin meningkat. Dengan demikian, target melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, inovatif, berdaya saing global, serta mampu menjadi penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut langsung kunjungan silaturahmi Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, bersama Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Kota Padang, Senin (6/7/2026).

Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarpemerintah daerah sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat dalam rangka mendorong kerja sama di berbagai sektor pembangunan.

Dalam suasana penuh keakraban, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ke Kota Padang. Menurutnya, silaturahmi antardaerah merupakan langkah strategis untuk saling bertukar pengalaman, berbagi inovasi, serta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai setiap daerah memiliki keunggulan dan potensi yang dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Karena itu, pertemuan seperti ini diharapkan mampu melahirkan berbagai peluang kolaborasi yang saling menguntungkan.

Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyampaikan bahwa kunjungan ke Kota Padang bertujuan mempererat hubungan persaudaraan sekaligus mempelajari berbagai program dan inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Padang. Hasil dari kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi untuk diterapkan sesuai kebutuhan di Kabupaten Gorontalo.

Selain agenda silaturahmi, rombongan Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga dijadwalkan mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Padang. Dalam kunjungan itu, rombongan akan melihat secara langsung berbagai produk unggulan hasil kerajinan tangan, industri kreatif, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi kebanggaan Kota Padang.

Kunjungan ke Dekranasda diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran produk UMKM, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha di kedua daerah. Pemerintah Kota Padang juga berharap hubungan baik yang terjalin melalui kunjungan ini dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama konkret di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sumber daya manusia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi memulai pembahasan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun depan melalui rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Agenda tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026), sebagai tahapan awal penyusunan APBD Tahun 2027.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri dan Nanda Satria. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Menurutnya, dokumen tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah pusat.

Muhidi menjelaskan, sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan nasional menjadi semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut diperberat dengan tingginya kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak bencana di Sumatera Barat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

Ia menilai, kemampuan APBD provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota tidak akan mampu menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan tersebut tanpa dukungan pemerintah pusat.

"Karena itu, penyelarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan prioritas nasional menjadi langkah strategis agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan," ujar Muhidi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mahyeldi mengatakan, dokumen KUA-PPAS Tahun 2027 menjadi penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.

Selain itu, dokumen tersebut juga disusun selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 yang telah mengakomodasi kebijakan nasional Asta Cita sebagai arah pembangunan jangka panjang sekaligus mendukung visi dan misi kepala daerah.

"Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kami sampaikan hari ini merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah, sekaligus mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi kepala daerah," kata Mahyeldi.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh kesepakatan paling lambat pada minggu kedua Agustus sebelum menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran untuk berbagai sektor strategis di Sumatera Barat pada tahun 2027.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, adaptif terhadap tantangan pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk percepatan pemulihan pascabencana, peningkatan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ayu