REALITANUSANTARA.COM

Padang — Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Kota Padang (FJKIP) menjalin kolaborasi strategis dengan Dinas Sosial Kota Padang dalam mendukung percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas sosialisasi sekaligus memastikan informasi program tersampaikan secara utuh dan transparan kepada masyarakat.

Komitmen bersama itu mengemuka dalam audiensi PJKIP dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, Selasa (3/3). Pertemuan berlangsung konstruktif dengan fokus pada pembenahan sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

Eri Sanjaya mengakui, selama ini masih terdapat keluhan warga terkait penerima bansos yang dinilai kurang tepat. Permasalahan tersebut, menurutnya, umumnya bersumber dari persoalan validitas dan sinkronisasi data antarinstansi. Karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkecil celah kesalahan serta meningkatkan akuntabilitas.

Ia menjelaskan, Kota Padang ditetapkan sebagai satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan digitalisasi bansos dari total 514 daerah. Bahkan, Kota Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang dipercaya mereplikasi sistem yang sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam skema baru tersebut, proses verifikasi penerima bantuan berbasis pada KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah mendorong masyarakat segera mengaktifkan IKD guna mempermudah proses administrasi serta mempercepat validasi data.

Aplikasi Perlinsos sebagai platform layanan menyediakan dua pola pendaftaran. Pertama, pendaftaran mandiri melalui aplikasi bagi warga yang memiliki perangkat dan literasi digital memadai. Kedua, layanan melalui Perlinsos Agen bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi atau kurang memahami penggunaan aplikasi.

Ke depan, seluruh tahapan mulai dari pengajuan hingga pencairan bantuan akan dilakukan secara digital. Warga dapat mengajukan permohonan tanpa pembatasan awal, kemudian sistem akan melakukan verifikasi otomatis dengan mengintegrasikan data lintas lembaga, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga LHKPN. Integrasi tersebut memungkinkan sistem mendeteksi kepemilikan aset maupun status pekerjaan, sehingga potensi salah sasaran dapat dicegah sejak tahap awal.

Selain itu, sistem juga menyediakan masa sanggah selama satu bulan. Masyarakat yang pengajuannya ditolak dapat mengetahui alasan penolakan secara terbuka berdasarkan hasil verifikasi digital, sehingga transparansi dan keadilan tetap terjaga.

Dalam penataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), tercatat sebanyak 22.283 penerima dari kelompok Desil 6–10 (kategori mampu) telah dinonaktifkan dan dialihkan kepada warga Desil 1–5 yang dinilai lebih berhak. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Sekretaris PJKIP Padang, Arif Budiman, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penyebarluasan informasi digitalisasi bansos melalui berbagai kanal publikasi. PJKIP, kata dia, memiliki program “Bakti untuk Negeri” yang konsisten menyasar keluarga kurang mampu serta mengangkat isu-isu sosial kemasyarakatan.

PJKIP juga berencana menghadirkan Kepala Dinas Sosial sebagai narasumber dalam program podcast edukatif guna memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait mekanisme dan manfaat digitalisasi bansos.

Penasehat PJKIP, Romi Delfiano, menambahkan bahwa PJKIP lahir sebagai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan telah terbentuk hingga tingkat provinsi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris PJKIP, Faiz. Ia menyebut jurnalis PJKIP selama ini aktif mengangkat isu-isu human interest, terutama yang berkaitan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi warga kurang mampu.

Dengan kolaborasi ini, PJKIP dan Dinas Sosial optimistis implementasi digitalisasi bansos di Kota Padang dapat berjalan efektif, transparan, serta benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Senin, (02/03/2026) Bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Solok.

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Solok.

Dalam arahannya, Bupati menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Safari Ramadhan. “Terkait pelaksanaan Safari Ramadhan perlu kita evaluasi dan tingkatkan lagi. Dari laporan di lapangan, kita lihat pelaksanaannya masih belum maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia meminta seluruh tim untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Terkait TKD, Bupati menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Ia menyoroti banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, khususnya infrastruktur jalan sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

“Banyak PR kita. Masyarakat menyampaikan aspirasi dan ini menjadi perhatian penting. Jalan merupakan penunjang ekonomi masyarakat dari selatan hingga utara, dan memang perlu segera kita benahi,” ungkapnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok dapat memperkuat sinergi, meningkatkan kinerja, serta memastikan program dan pelayanan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM, Senin (02/03/2026).

Apel pagi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan semua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam amanatnya, Kepala Dinas PUPR, Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM, menekankan pentingnya disiplin, khususnya dalam hal kehadiran. Ia mengingatkan agar ke depan seluruh ASN dan tenaga honorer lebih meningkatkan kedisiplinan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diemban.

“Ke depan untuk kehadiran tolong lebih disiplin. Disiplin adalah kunci utama dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pesan khusus di bulan suci Ramadhan agar seluruh jajaran tetap menjaga semangat dan produktivitas kerja. Menurutnya, bulan puasa bukan menjadi penghalang untuk bekerja secara maksimal, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian.

“Di bulan puasa ini semoga kita lebih segar dan tetap tekun dalam bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah untuk kita semua,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk kembali merefleksikan tujuan bekerja serta target yang ingin dicapai, baik secara individu maupun organisasi, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

“Semoga tujuan kita bekerja dan target kerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Mengakhiri amanatnya, Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM, turut menyampaikan ucapan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran yang hadir. “Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri Ujian Terbuka Promosi Doktor yang dijalani oleh Fauzi Isra, S.H., M.H. di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Padang, Kamis (5/2/2026).

Kehadiran Aprinaldi dalam sidang promosi tersebut merupakan bentuk dukungan dan apresiasi terhadap capaian akademik yang diraih Fauzi Isra. Ujian terbuka ini menjadi tahapan akhir dalam proses pendidikan doktoral, di mana promovendus mempertahankan disertasi di hadapan tim penguji sebelum dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor.

Dalam kesempatan itu, Aprinaldi menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan atas keberhasilan Fauzi Isra menuntaskan studi pada jenjang pendidikan tertinggi. Ia menilai, pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga membawa nilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan dan hukum.

Menurutnya, gelar doktor hendaknya dimaknai sebagai amanah intelektual yang harus diwujudkan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat. Ia berharap, ilmu dan gagasan yang dihasilkan melalui riset akademik dapat memberikan sumbangsih bagi penguatan kebijakan publik, peningkatan mutu pendidikan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Aprinaldi juga menekankan pentingnya peran akademisi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah dan nasional. Ia menyebut, sinergi antara dunia pendidikan dan pemangku kebijakan sangat dibutuhkan guna melahirkan inovasi serta solusi berbasis kajian ilmiah.

“Selamat dan sukses atas diraihnya gelar Doktor. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat, keberkahan, serta kontribusi besar bagi dunia pendidikan, hukum, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Tim Safari Ramadan (TSR) III Kabupaten Padang Pariaman kembali melanjutkan agenda kunjungan ke sejumlah masjid dan surau selama bulan suci. Kali ini, rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menyambangi Surau Palak Pisang di Lareh Nan Panjang Barat, Kecamatan VII Koto, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Masyarakat, pengurus surau, alim ulama, serta niniak mamak menyambut kedatangan TSR III dengan antusias. Selain melaksanakan ibadah bersama, pertemuan itu juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara masyarakat dan unsur pimpinan daerah.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, pengurus surau mewakili warga mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai sudah membutuhkan perhatian serius. Mereka juga menyampaikan kebutuhan pembenahan jaringan irigasi guna mendukung kelancaran sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

Menanggapi hal tersebut, Aprinaldi menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan memiliki makna lebih dari sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyebut, kunjungan tersebut menjadi sarana efektif untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat tanpa perantara.

“Kami hadir untuk mendengar dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan warga. Semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pesan keagamaan kepada jamaah yang hadir. Menurutnya, Ramadan merupakan momentum terbaik untuk memperkuat keimanan dan memperbanyak amal ibadah. Bulan suci ini, katanya, adalah kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus mempererat tali persaudaraan.

Selain itu, Aprinaldi mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan selama Ramadan. Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat meninggalkan rumah untuk beribadah, memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman demi menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di tingkat surau, TSR III menyerahkan bantuan berupa lima mushaf Al-Qur’an serta dana sebesar Rp15 juta kepada pengurus Surau Palak Pisang.

Di akhir kegiatan, Aprinaldi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya alim ulama dan niniak mamak, untuk terus berkolaborasi menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran bersama dalam membina generasi muda agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan pengaruh negatif.

Kunjungan tersebut ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar Ramadan membawa keberkahan bagi masyarakat Kecamatan VII Koto serta kemajuan bagi Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak Tahun 2026 di Kabupaten Padang Pariaman dipastikan akan dilaksanakan di 74 nagari. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dipersiapkan secara matang guna menjamin proses demokrasi berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jadwal resmi, tahapan awal berupa pengumuman pendaftaran bakal calon wali nagari telah dimulai pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026. Pada fase ini, panitia pemilihan di masing-masing nagari menyosialisasikan persyaratan pencalonan, mekanisme pendaftaran, serta dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh para bakal calon.

Selanjutnya, masa pendaftaran resmi dibuka pada 4 hingga 12 Maret 2026. Dalam periode ini, bakal calon menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia pemilihan nagari untuk diverifikasi. Tahapan ini menjadi krusial karena menentukan kelengkapan administrasi serta kelayakan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta Pilwana.

Setelah seluruh tahapan administrasi dan penetapan calon selesai, pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan berlangsung secara serentak pada 27 Juni 2026 di seluruh nagari peserta. Pelaksanaan serentak ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi, menjaga netralitas, serta meminimalisasi potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan waktu pelaksanaan.

Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menegaskan bahwa Pilwana merupakan ruang demokrasi bagi masyarakat nagari untuk menentukan pemimpin sesuai aspirasi dan harapan masing-masing. Namun ia mengingatkan, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak boleh memecah hubungan kekeluargaan atau merusak nilai-nilai badunsanak yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai penutupan Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan V Koto Timur, Jumat (27/2/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pelaksanaan Pilwana serentak merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Aprinaldi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedewasaan dalam berpolitik. Menurutnya, setiap proses demokrasi pasti melahirkan perbedaan pilihan, namun hasil akhir harus diterima dengan lapang dada. Kemenangan tidak boleh menimbulkan sikap arogan, sementara kekalahan tidak seharusnya melahirkan perpecahan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sebagai penjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Para tokoh adat, agama, dan intelektual diharapkan mampu menjadi penyejuk suasana, meredam potensi gesekan, serta menguatkan kembali persatuan setelah proses pemilihan selesai.

Dengan semangat persatuan dan persaudaraan yang kokoh, diharapkan Pilwana 2026 di Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya melahirkan pemimpin nagari yang berkualitas, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat sehingga tetap rukun, aman, dan sejahtera meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melaksanakan sahur bersama Tim 3 Rombongan Safari Ramadhan di sejumlah lokasi di Padang Pariaman, Kamis (26/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara unsur pimpinan daerah dan masyarakat.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, rombongan menikmati berbagai kuliner khas daerah seperti soto cimpago, nasi goreng, pical lele ayam, mie rebus, serta minuman tradisional teh talua, teh susu, dan kopi susu. Momentum sahur bersama itu tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga sarana diskusi ringan terkait kondisi sosial kemasyarakatan.

Di sela kegiatan, Aprinaldi menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran, komitmen terhadap kegiatan sosial dan pembangunan tetap menjadi prioritas utama.

Menurutnya, program kerja bakti sosial, pembangunan dan perawatan rumah ibadah, serta bantuan bagi musala dan masjid harus terus berjalan secara berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, bantuan untuk rumah ibadah dialokasikan sebesar Rp7,5 juta per unit. Sementara itu, pada tahun 2026 anggaran tersebut meningkat dua kali lipat menjadi Rp15 juta dan disalurkan langsung melalui transfer ke rekening pengurus musala dan masjid guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Aprinaldi juga menekankan bahwa Safari Ramadhan tidak boleh dipandang sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta memperkuat sinergi antara unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Padang Pariaman berharap terjalin komunikasi yang semakin terbuka dan konstruktif demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Tim Safari Ramadhan (TSR) III Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, melaksanakan kunjungan ke Masjid Nurul Hiklas, Nagari Sikucuar Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Jumat (27/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah daerah dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Rombongan TSR III hadir bersama unsur Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kehadiran tim juga didampingi awak media yang turut meliput jalannya kegiatan.

Penjabat (Pj) Wali Nagari Sikucuar Timur, Melfi Yardi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan TSR III ke nagarinya. Menurutnya, kehadiran tim safari menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena dapat mempererat silaturahmi sekaligus menjadi ruang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan daerah.

Ia juga menyinggung kondisi kebencanaan yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Meski sebagian daerah terdampak cukup parah, Nagari Sikucuar Timur, kata dia, masih terhindar dari dampak besar. Namun demikian, ia tetap mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana ke depan.

Selain itu, Pj Wali Nagari mengingatkan warga untuk menjaga keamanan rumah selama ditinggalkan menjalankan ibadah Ramadhan. Ia juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara serentak. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin definitif yang mampu membawa kemajuan bagi nagari.

Plt Camat V Koto Kampung Dalam, Mardalena, turut menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan TSR di wilayahnya. Ia menyebutkan, pada periode Ramadhan kali ini kecamatan tersebut mendapat dua kunjungan TSR, yakni di satu mushala dan satu masjid. Menurutnya, hal ini menjadi penyemangat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

Sementara itu, Ketua TSR III yang juga Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya setiap nagari umumnya hanya memperoleh satu kunjungan TSR. Namun tahun ini, pemerintah daerah meningkatkan intensitas kunjungan menjadi minimal dua kali per kecamatan, disertai dengan peningkatan bantuan dibandingkan tahun lalu.

Aprinaldi mengakui bahwa berbagai bencana yang melanda Padang Pariaman beberapa waktu terakhir menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. Ia meminta masyarakat memahami apabila prioritas pembangunan sementara lebih difokuskan pada wilayah selatan yang terdampak cukup parah akibat bencana.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan agar setiap rencana pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Aprinaldi turut menyoroti meningkatnya kasus pelecehan yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, untuk memperkuat pengawasan terhadap anak-anak dan generasi muda.

Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng utama dalam pembinaan moral dan pendidikan karakter, karena tidak semua persoalan dapat sepenuhnya dijangkau oleh pemerintah daerah.

Terkait rencana Pilwana yang akan digelar sekitar empat bulan mendatang, Aprinaldi mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pilihan politik. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Sebagai putra daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam, khususnya Nagari Sikucuar Timur, ia menyampaikan komitmennya bersama tiga anggota DPRD lainnya dari daerah tersebut untuk bersinergi membangun kampung halaman.

Aprinaldi juga menyebut bahwa Bupati Padang Pariaman memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di wilayah itu, termasuk penanganan jalan yang sempat terputus dan telah menjadi komitmen pemerintah daerah.

Menutup sambutannya, ia menitipkan pesan kepada ninik mamak, alim ulama, dan para orang tua agar lebih aktif membimbing generasi muda. Ia menilai maraknya kasus pelecehan yang terjadi belakangan ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, pendidikan agama, dan nilai-nilai adat di tengah masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Pemerintah Kabupaten Solok kembali menunjukkan komitmennya dalam mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui kegiatan berbuka puasa bersama anak yatim dan fakir miskin, yang dilaksanakan pada Minggu, 1 Maret 2026, bertempat di Guest House Bupati Solok.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Solok, sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH didampingi oleh Wakil Bupati Solok H.Candra, S.H.I. Turut hadir unsur Forkompimda, pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala OPD, Ketua Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Solok, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Acara diawali dengan pembukaan dan kata sambutan dari Bupati Solok. Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Bulan suci Ramadan mengajarkan kita arti berbagi, kepedulian, dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkap Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa perhatian kepada anak yatim dan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat gotong royong serta memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Solok.

Sementara itu, suasana berbuka puasa berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Anak-anak yatim dan para penerima manfaat tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan hingga waktu berbuka tiba. Kebersamaan antara pimpinan daerah, jajaran OPD, dan masyarakat mencerminkan semangat persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi antar instansi, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama, sebagai simbol kebersamaan dan kenangan indah dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Pemerintah Kabupaten Solok berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen dalam membangun daerah yang religius, peduli, dan berkeadilan sosial.

REALITANUSANTARA.COM

Dharmasraya - DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Dharmasraya, Senin (2/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyampaian kebijakan ke daerah-daerah, dan Dharmasraya menjadi lokasi keempat pelaksanaannya.

Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa optimalisasi Pajak Air Permukaan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat, yang pada akhirnya akan menunjang percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Evi menjelaskan bahwa pemungutan Pajak Air Permukaan memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta regulasi dari Kementerian PUPR yang mengatur tata cara penghitungan nilai perolehan air permukaan. Ia memastikan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses kajian dan pembahasan yang matang, termasuk dengan mempelajari penerapannya di sejumlah provinsi lain.

“Kebijakan ini bukan kebijakan yang muncul tanpa dasar. Semua telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat potensi pajak air permukaan yang belum tergarap secara maksimal. Padahal, sesuai ketentuan, setiap penggunaan air permukaan untuk kepentingan komersial dan industri—baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung—merupakan objek pajak.

Menurut Evi, wajib pajak PAP tidak hanya terbatas pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berbagai sektor usaha lain yang memanfaatkan air permukaan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), usaha wisata air, industri perikanan, pertanian, hingga sektor perkebunan lainnya juga termasuk dalam kategori wajib pajak.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut secara bertanggung jawab. Kontribusi dari pajak yang dibayarkan, katanya, akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Annisa Suchi Ramadhani, menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan menata kembali mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan agar berjalan sesuai aturan dan lebih optimal.

Annisa menilai PAP berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, mengingat Dharmasraya memiliki komoditas unggulan berupa perkebunan kelapa sawit yang dalam operasionalnya memanfaatkan air permukaan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif. Investasi yang masuk ke Dharmasraya, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata bagi daerah serta masyarakat setempat.

“Melalui penguatan pajak air permukaan ini, kami berharap hasil investasi dapat turut mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri sekitar 10 perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak air permukaan di Dharmasraya. Turut hadir Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, Asisten III Pemprov Sumbar Medi Iswandi, perwakilan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar, Inspektorat, unsur Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi Pajak Air Permukaan, sehingga implementasinya berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Upaya menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih dan profesional terus diperkuat di Kota Padang. Melalui kegiatan Penerangan Hukum yang digelar di Gedung Youth Centre, Kamis (26/2/2026), Kejaksaan Negeri Padang memberikan pendampingan hukum kepada seluruh kepala sekolah se-Kota Padang, mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi para kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Kompleksitas regulasi, pengelolaan anggaran, hingga tekanan dari pihak eksternal kerap menimbulkan keraguan dalam pengambilan kebijakan. Melalui forum tersebut, Kejari Padang menegaskan komitmennya menghadirkan kepastian hukum agar para pemimpin satuan pendidikan dapat bekerja dengan tenang dan terarah.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Selain bertanggung jawab atas manajemen tenaga pendidik dan peserta didik, mereka juga mengelola berbagai program serta penggunaan anggaran yang harus sesuai ketentuan.

Menurutnya, kurangnya pemahaman yang utuh terhadap regulasi sering kali menjadi sumber keraguan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat inovasi dan program pengembangan sekolah. Karena itu, ia menilai penyuluhan hukum ini sangat penting untuk membekali para kepala sekolah dengan wawasan yang komprehensif.

“Kita ingin kepala sekolah memiliki pemahaman hukum yang kuat sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat dan tidak ragu selama kebijakan tersebut sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Basril G., menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan dua instrumen utama dalam mendampingi sekolah. Pertama, pengawalan preventif melalui fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, khususnya sejak tahap perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Kedua, pendampingan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Melalui mekanisme ini, sekolah dapat mengajukan permohonan pendapat hukum atau legal opinion secara resmi apabila terdapat kebijakan yang membutuhkan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan administratif yang berujung persoalan hukum di kemudian hari.

Basril menegaskan bahwa pendekatan yang dikedepankan bersifat pencegahan, bukan semata-mata penindakan. Dengan pendampingan yang intensif, diharapkan pengelolaan pendidikan dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, Kejari Padang juga menyoroti adanya laporan mengenai tekanan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pihak sekolah. Tindakan intimidatif tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas dan fokus pengelolaan pendidikan.

“Kami mengimbau kepala sekolah untuk tidak takut terhadap tekanan yang tidak berdasar. Jika ada tindakan intimidatif atau melanggar hukum, segera laporkan. Kejaksaan siap memberikan perlindungan dan menindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Kota Padang bersama Kejari Padang berharap tercipta ekosistem pendidikan yang aman, transparan, dan profesional. Program pendampingan hukum akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen mendukung tata kelola pendidikan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi sekolah di Kota Padang.

REALITANUSANTARA.COM

Cupak-Suasana khusyuk menyelimuti Masjid Raya Cupak, Kecamatan Gunung Talang, saat Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., hadir dalam rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Solok, Minggu (1/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan mendalam tentang urgensi menjaga sholat lima waktu sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang beriman dan daerah yang diberkahi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari capaian fisik dan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas spiritual masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa sholat merupakan tiang agama sekaligus tolok ukur utama baik dan buruknya amal seorang hamba.

“Jika sholat kita terjaga, insyaAllah kehidupan pribadi dan daerah pun akan terjaga. Namun apabila kewajiban ini diabaikan, keberkahan akan semakin jauh dari kehidupan kita,” ungkapnya di hadapan jamaah.

Wakil Bupati juga mengingatkan sabda Rasulullah SAW bahwa amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Pesan tersebut, menurutnya, menjadi refleksi penting bagi umat Islam untuk menempatkan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di bulan suci Ramadhan yang sarat dengan limpahan rahmat dan ampunan.

Safari Ramadhan, lanjutnya, bukan sekadar agenda kunjungan seremonial, melainkan momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Solok yang religius dan berakhlak. Ia mengajak seluruh warga menjadikan Ramadhan sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas ibadah, menjaga sholat tepat waktu, serta memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Pemerintah Kabupaten Solok menyiapkan program umroh gratis bagi enam orang masyarakat terpilih. Program ini diharapkan menjadi penyemangat bagi warga untuk terus istiqamah dalam menegakkan sholat wajib dan memperbaiki kualitas ibadah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan sebesar Rp25.000.000 kepada pengurus Masjid Raya Cupak yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026. Bantuan itu diperuntukkan bagi mendukung operasional serta pengembangan kegiatan keagamaan di masjid.

Turut mendampingi Wakil Bupati, Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Oktaviani Candra, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD terkait, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan jamaah setempat.

Melalui Safari Ramadhan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara umara dan ulama, serta tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan sholat sebagai landasan kehidupan, demi terwujudnya Kabupaten Solok yang damai, religius, dan penuh keberkahan.