REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 yang digelar di Batu Gadang, Kecamatan Sungai Garinggiang, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD, Komandan Kodim 0308/Pariaman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pembukaan TMMD ke-128 berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Program ini kembali menegaskan komitmen kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-128 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga menyasar kegiatan nonfisik. Kegiatan nonfisik tersebut meliputi penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan wawasan kebangsaan, serta pemberdayaan ekonomi warga guna mendorong kemandirian masyarakat.

Aprinaldi menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Ia menilai, kehadiran program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

“TMMD menjadi wujud nyata kolaborasi yang efektif antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan memperkuat kebersamaan,” ujar Aprinaldi.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan TMMD ke-128 di Padang Pariaman dapat berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Garinggiang.

Program TMMD sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh TNI sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan aksesibilitas antarwilayah semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, serta kualitas hidup warga dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda melalui kolaborasi strategis bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan program inovatif yang mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar yang menarik, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) yang berlangsung di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Selasa (21/4/2026).

Dalam paparannya, Muhidi menekankan pentingnya peran legislatif dalam mendukung penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Ia menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan daerah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang berkualitas.

Menurutnya, perpustakaan tidak lagi cukup berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan yang dinamis, ruang diskusi publik, sekaligus wadah pengembangan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui literasi, kita akan melahirkan generasi yang berkualitas, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi. Kejujuran juga menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan,” ujar Muhidi di hadapan peserta kegiatan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya inovasi dari para pengelola perpustakaan. Menurutnya, peningkatan minat kunjungan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga kreativitas dalam menghadirkan program-program yang menarik, seperti pemanfaatan teknologi digital, ruang interaktif, hingga kegiatan berbasis komunitas.

Muhidi juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat literasi masyarakat. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, serta DPRD sebagai kunci dalam mendorong optimalisasi peran perpustakaan.

Sementara itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mengembangkan strategi pelayanan berbasis teknologi informasi guna menjawab kebutuhan generasi digital. Melalui program SPP-TIK, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam mengadopsi inovasi layanan yang lebih modern dan inklusif.

Dengan langkah tersebut, perpustakaan di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat aktivitas edukatif yang mampu membentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Editor : Deviana 

Pekanbaru — Rombongan wartawan parlemen yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat melakukan kunjungan studi tiru ke Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman terkait pola kerja sama media serta strategi publikasi kegiatan dewan yang efektif dan terintegrasi.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kasubag Humas Sekretariat DPRD Riau, Teddy Kurniawan, bersama sejumlah wartawan parlemen yang sehari-hari meliput aktivitas legislatif di Provinsi Riau. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kolaborasi antarinsan pers dan lembaga pemerintahan.

Dalam sambutannya, Teddy Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan FWP-SB yang dinilai sebagai langkah positif dalam membangun sinergi antardaerah, khususnya di bidang kehumasan dan media. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi serta pengelolaan kemitraan media yang baik menjadi kunci dalam menyampaikan kinerja DPRD kepada masyarakat secara luas dan transparan.

Lebih lanjut, Teddy memaparkan bahwa saat ini Sekretariat DPRD Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan sekitar 90 perusahaan media, yang terdiri dari media online, cetak, hingga televisi. Bentuk kerja sama tersebut mencakup publikasi kegiatan dewan, penayangan iklan, advertorial, hingga penyediaan galeri foto dokumentasi kegiatan.

“Kurang lebih ada 90 media yang bekerja sama dengan DPRD Riau. Kerja sama ini meliputi publikasi kegiatan, iklan, advertorial, galeri foto, dan berbagai bentuk penyebarluasan informasi lainnya,” jelas Teddy.

Ia berharap, kemitraan yang terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung keterbukaan informasi publik serta memperluas jangkauan pemberitaan kegiatan DPRD kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua FWP-SB, Novrianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Ia menilai kunjungan ini memberikan banyak wawasan baru, khususnya terkait sistem pengelolaan kerja sama media yang dinilai sudah berjalan dengan baik dan profesional.

“Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Banyak hal yang bisa kami pelajari, terutama terkait sistem kerja sama media yang telah diterapkan dengan baik di DPRD Provinsi Riau,” ujar Novrianto.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan FWP-SB turut didampingi oleh empat orang staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, yakni Arnelly Amran, Deni Suryani, Ida Wulan Sari, dan Taharuddin, yang juga aktif mengikuti rangkaian diskusi dan sesi berbagi pengalaman.

Pertemuan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab yang membahas berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme kerja sama media, pengelolaan anggaran publikasi, hingga strategi distribusi informasi di era digital.

Kegiatan studi tiru ini ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama antarlembaga. Diharapkan, hasil dari kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas kemitraan media serta optimalisasi publikasi kegiatan DPRD di Provinsi Sumatera Barat ke depan.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

MAGELANG - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang diselenggarakan dalam format retret nasional di Akademi Militer Magelang pada 15 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 557 ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat kualitas kepemimpinan legislatif daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi para pimpinan daerah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memperdalam wawasan kebangsaan dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional dan daerah.

Dalam forum diskusi yang berlangsung interaktif, Aprinaldi aktif menyampaikan berbagai gagasan dan pandangan terkait peran DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah-langkah kecil yang dibangun melalui forum diskusi seperti ini memiliki dampak besar bagi kemajuan daerah. Diskusi yang konstruktif, pertukaran ide, serta kolaborasi lintas wilayah dinilai mampu memperjelas posisi DPRD dalam kerangka kerja baru pemerintahan, khususnya dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Pemantapan Kepemimpinan Daerah ini juga memberikan pemahaman mendalam kepada peserta terkait isu-isu strategis seperti geopolitik, geostrategi, serta kewaspadaan nasional. Materi tersebut dinilai penting dalam memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di wilayah masing-masing.

Aprinaldi menegaskan bahwa DPRD memiliki peran krusial dalam memastikan stabilitas daerah tetap terjaga, sekaligus menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan wawasan melalui forum seperti ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

MAGELANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang diselenggarakan dalam format retret nasional di Akademi Militer Magelang pada 15 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 557 ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat kualitas kepemimpinan legislatif daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

Retret nasional tersebut dirancang sebagai forum pembekalan intensif yang menggabungkan penguatan kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta peningkatan disiplin melalui pendekatan semi-militer. Program ini sekaligus menjadi sarana konsolidasi nasional guna menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Muhidi menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun mental. Menurutnya, pembekalan yang diberikan dalam retret ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan efektivitas peran DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.

“Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat strategis. Dengan pola pembinaan yang disiplin dan terstruktur, kami optimistis dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan serta memastikan kebijakan daerah selaras dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

KPPD 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas dan integritas pimpinan daerah, termasuk unsur legislatif sebagai mitra strategis pemerintah.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa retret KPPD memiliki peran penting dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian integral dalam sistem pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam penganggaran, legislasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman komprehensif terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal ini penting agar setiap kebijakan daerah dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta menerima berbagai materi utama, antara lain kepemimpinan strategis, geopolitik nasional, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta latihan kedisiplinan berbasis pola pembinaan militer. Metode ini diharapkan mampu membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan berintegritas tinggi.

Program KPPD 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Lemhannas RI dengan berbagai asosiasi DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam menciptakan pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan dan mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Magelang - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, melakukan pertemuan langsung dengan sejumlah tokoh nasional dalam rangka mengikuti kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang berlangsung di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang. 18/04/2026.

Dalam kegiatan tersebut, Aprinaldi berkesempatan berdialog secara langsung dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, serta Sekretaris Lemhanas RI, Panca Putra Simanjuntak.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Aprinaldi memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiskusi serta bertukar pandangan terkait berbagai isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah, ketahanan pangan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah.

Kegiatan KPPD ini menjadi wadah penting bagi para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia untuk memperluas wawasan kebangsaan, meningkatkan kompetensi kepemimpinan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Interaksi langsung dengan para pejabat tinggi negara diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Aprinaldi menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan serta memperkuat peran DPRD dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.(Ayu)

"Lebih lanjut, Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa penerapan ETLE Handheld tidak hanya bertujuan untuk menindak, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami ingin membangun budaya tertib berlalu lintas. Penindakan ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan pengguna jalan,” jelasnya.

Melalui penerapan ETLE Handheld, Ditlantas Polda Sumbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di wilayah Sumatera Barat.

“Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan.” 

Reporter :(RF)