REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan sektor pendidikan dengan melantik 65 kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Auditorium Gubernuran, Kamis (12/2/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan mutu tata kelola pendidikan menengah di tingkat provinsi.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta jajaran Dinas Pendidikan. Momentum tersebut tidak hanya menandai rotasi jabatan, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Ranah Minang.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan bahwa kepala sekolah memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan dan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Ia menyebut, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah kepemimpinan yang berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda.

“Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan. Di tangan para kepala sekolah inilah arah pembinaan generasi penerus ditentukan,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan, kepala sekolah harus mampu berperan sebagai manajer pendidikan yang profesional, sekaligus pemimpin yang mampu menginspirasi guru dan peserta didik. Tanggung jawab tersebut mencakup penguatan literasi dan numerasi, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis inovasi, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter.

Selain aspek akademik, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya pendidikan akhlak dan pembinaan karakter siswa. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian nilai dan prestasi, tetapi juga dari integritas serta kepribadian lulusan.

“Perkuat literasi dan numerasi, dorong inovasi pembelajaran, namun jangan pernah mengabaikan pendidikan akhlak. Karakter adalah fondasi utama dalam membangun generasi unggul,” tegasnya.

Pelantikan yang berlangsung menjelang bulan suci Ramadan itu juga dimaknai sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen moral. Mahyeldi mengingatkan para kepala sekolah untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dari 65 pejabat yang dilantik, salah satunya adalah Ahmad Topan, S.Pd., M.Pd., yang kini resmi menjabat sebagai Kepala SMAN 1 X Koto Di Atas, Kabupaten Solok. Penunjukan tersebut diharapkan mampu membawa semangat baru dalam pengembangan sekolah, baik dari sisi manajemen maupun peningkatan prestasi siswa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap, melalui penyegaran kepemimpinan ini, kualitas pendidikan menengah di berbagai daerah dapat meningkat secara merata. Tantangan pendidikan ke depan dinilai semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pemimpin sekolah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan amanah yang telah diberikan, para kepala SMA yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal, menjaga profesionalisme, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan pendidikan Sumatera Barat yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

LIMA PULUH KOTA – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, meresmikan Musala Darul Taqwa di SMAN 1 Guguak, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin (12/1/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter sekaligus pembinaan keimanan dan ketakwaan peserta didik di lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Habibul Fuadi menegaskan bahwa keberadaan sarana ibadah di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Menurutnya, sekolah bukan semata tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan karakter, etika, serta nilai-nilai keimanan.

“Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter, etika, dan keimanan. Musala ini harus dimakmurkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan positif peserta didik,” ujarnya.

Ia berharap Musala Darul Taqwa dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan di sekolah, seperti pelaksanaan salat berjamaah, pembinaan rohani, kajian keislaman, serta kegiatan pembentukan akhlak mulia lainnya yang melibatkan seluruh warga sekolah.

Kepala SMAN 1 Guguak, Lisa Lazwardi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas dukungan terhadap pengembangan sarana keagamaan di sekolah yang dipimpinnya. Ia menilai kehadiran musala ini menjadi motivasi tambahan bagi sekolah dalam meningkatkan pembinaan mental dan spiritual peserta didik.

Menurut Lisa, Musala Darul Taqwa tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter yang terintegrasi dengan program sekolah. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Syafar, yang turut hadir dalam peresmian tersebut, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan musala. Ia menegaskan bahwa sarana ibadah di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak, dan memiliki kepedulian sosial.

Irsyad menjelaskan, pembangunan Musala Darul Taqwa merupakan bagian dari dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) yang disalurkan untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam aspek penguatan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan.

“Pendidikan yang kuat adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan moral. Melalui dukungan pokok-pokok pikiran ini, kami berharap Musala Darul Taqwa dapat dimakmurkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial,” ungkapnya.

Kegiatan peresmian turut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, para kepala SMA se-Kabupaten Lima Puluh Kota, unsur guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta peserta didik.

Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas selesainya pembangunan Musala Darul Taqwa. Suasana khidmat menyertai rangkaian acara yang menjadi momentum penting bagi keluarga besar SMAN 1 Guguak.

Dengan diresmikannya Musala Darul Taqwa, SMAN 1 Guguak semakin meneguhkan komitmennya dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan. Kehadiran musala tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan berdaya saing, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Ratusan Personil Polisi Militer Angkatan Darat, Laut Dan Udara,  serta satuan pendukung lainnya mengikuti upacara  gelar Operasi Gaktib dan Yustisi, dilapangan imam bonjol padang. Jumat (13/2/2026).

Kodam XX Tuanku Imam Bonjol menggelar operasi, penegakan ketertiban (gaktib) dan yustisi 2026. Operasi ini, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, disiplin, dan tata tertib prajurit serta PNS TNI. 

Kepala Staf Kodam (Kasdam) Tuanku Imam  Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo mengungkapkan kegiatan Operasi Penegakan Tata Tertib (Gaktib) dan Yustisi Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan kepatuhan, disiplin dan juga tata tertib seluruh anggota TNI dan juga PNS,"

"selain itu Operasi  ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang terjadi”.

Dalam amanatnya, Kasdam menyampaikan arahan Panglima TNI bahwa pelaksanaan operasi tahun ini harus lebih dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum. 

berdasarkan laporan pelaksanaan tahun 2025 lalu,   terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan 2024,   pada operasi gaktib.   jumlah pelanggaran turun dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau menurun 5,62 persen.   sementara itu, operasi yustisi mencatat penurunan signifikan dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64 persen.  

kegiatan operasi dilaksanakan sepanjang tahun, mulai Januari sampai Desember 2026. Kegiatan ini dilakukan secara rutin.

mengakhiri amanatnya,   kasdam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Prajurit dan pns tni atas dedikasi serta pengabdian yang telah ditunjukkan dalam menjaga disiplin dan kehormatan institusi.(**).

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, memberikan motivasi kepada ratusan siswa SMAN 8 Padang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Jumat (13/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya ilmu, kejujuran, keterampilan, dan kerja keras sebagai kunci meraih kesuksesan.

Di hadapan para pelajar, Muhidi mengajak siswa memanfaatkan momentum menjelang bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah. Ia mengibaratkan Ramadan sebagai proses pendidikan dan pelatihan menuju ketakwaan.

“Ramadan itu seperti diklat menuju takwa. Lama pelatihannya 30 hari, paling cepat 29 hari. Tema diklatnya puasa dan indikator suksesnya adalah takwa,” ujarnya.

Menurutnya, ajaran Islam menekankan keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Ia menyebut keberhasilan di dunia penting, namun keberhasilan di akhirat merupakan tujuan utama yang harus menjadi orientasi hidup.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga membagikan pengalaman pribadinya. Ia mengaku sejak kecil terbiasa membantu orang tua yang bekerja sebagai tukang kayu, sekaligus menggarap sawah keluarga sepulang sekolah. Pengalaman tersebut, katanya, membentuk karakter kerja keras dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, ia memaparkan empat kunci sukses di dunia. Pertama, ilmu sebagai fondasi utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, keterampilan untuk menunjang kemampuan. Ketiga, kejujuran agar mendapat kepercayaan. Keempat, kesungguhan dalam berusaha.

“Kalau ingin berhasil, harus sungguh-sungguh. Keseriusan akan menentukan hasil,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan tiga hal agar kesuksesan bernilai ibadah, yakni gemar berbagi, berbuat baik kepada sesama, serta menjaga niat karena Allah SWT.

Kegiatan tersebut disambut antusias para siswa. Muhidi berharap para pelajar terus berprestasi, menjaga akhlak, serta menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri, baik secara akademik maupun spiritual.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Bantuan Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat dinilai sangat tepat dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi serta mendorong kemandirian warga. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri kegiatan penyerahan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang pada Kamis (12/2).

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyalurkan bantuan dengan total nilai sebesar Rp30,3 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk program pemberdayaan serta bantuan langsung. Salah satu bentuk bantuan utama adalah pembangunan lima unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).

Selain pembangunan BLKK, bantuan juga mencakup sejumlah program strategis lainnya, yaitu:

1. Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang di Sumatera Barat.

2. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 orang.

3. Program Padat Karya sebanyak 20 paket kegiatan.

4. Bantuan dua unit sumur bor dan mesin air.

5. Bantuan langsung bagi 125 korban terdampak bencana.

Muhidi menyampaikan apresiasi atas berbagai pelatihan dan sarana yang diberikan. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga mereka dapat kembali mandiri. Terkait pembangunan lima BLKK, ia mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan pendataan kebutuhan di masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Muhidi juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, program pelatihan dapat berkembang secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap bencana yang terjadi tidak meruntuhkan semangat masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan.

Menurut Yassierli, keberhasilan program pemulihan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dalam mempercepat pemulihan serta pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani dampak bencana, khususnya untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan, penghidupan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan yang disalurkan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih berdaya secara ekonomi.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turut menyampaikan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap infrastruktur, tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemulihan yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga harus mencakup pemulihan ekonomi masyarakat.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas bantuan yang diberikan. Ia menilai bantuan tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak.

Mahyeldi juga menilai bahwa Program Padat Karya dan Program Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Hal ini mengingat Sumatera Barat memiliki lebih dari 700 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemko Padang menyerahkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap I bagi korban banjir, Jumat (13/2/2026). Penyerahan bantuan ini dilakukan di Balai Kota Padang, Jumat (13/2/2026). 

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana. Ia mengungkapkan, dana sebesar lebih kurang Rp4,5 miliar telah masuk ke rekening penerima dan telah dikoordinasikan bersama bank setempat. 

“Kepada pemerintah pusat yang sudah menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, tadi sudah kita hitung lebih kurang 4,5 miliar rupiah sudah masuk ke rekening. Ini sudah kita urus dengan bank setempat,” ujarnya. 

Ia merinci, pada tahap I ini terdapat 248 unit rumah rusak ringan dan 27 unit rusak sedang. Pemko Padang juga mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), mengingat pemerintah kota telah menyiapkan tiga lokasi untuk relokasi warga terdampak. 

“Kami memang meminta supaya ada percepatan. Kota Padang sudah menyediakan tiga lokasi, mudah-mudahan baik melalui skema CSR maupun langsung dari Kementerian Perumahan, ini bisa segera terealisasi,” tegasnya. 

Selain itu, Pemko Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah membahas penetapan zona sempadan sungai untuk memastikan relokasi berjalan cepat dan tepat sasaran. Fadly berharap, menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat terdampak dapat menjalani ibadah dengan lebih nyaman dan tenang.(Viqi / Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

PESSEL - Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, melaksanakan kegiatan reses perorangan masa sidang II tahun 2025/2026. Kegiatan reses merupakan agenda resmi anggota legislatif untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.

Reses bukanlah masa istirahat bagi anggota dewan, melainkan masa jeda persidangan yang dimanfaatkan untuk bekerja di lapangan. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD bertemu langsung dengan masyarakat guna mendengar berbagai kebutuhan, keluhan, serta usulan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Anggota dewan mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat, baik terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pelayanan publik lainnya.

Reses menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituennya Pertanggungjawaban Moral dan Politik.

Hasil reses menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta program pemerintah daerah.

Pelaksanaan reses dilakukan di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan, diisi dengan pertemuan terbuka, dialog langsung, serta kunjungan lapangan. Setiap anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis hasil reses yang selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Untuk menunjang kegiatan tersebut, anggota dewan juga menerima dana reses sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu anggota DPRD Pesisir Selatan yang melaksanakan reses adalah Asril Datuak Putiah, anggota DPRD dari Fraksi NasDem daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.

Asril Datuak Putiah melaksanakan reses masa sidang II tahun 2025/2026 di Nagari Ampiang Parak Timur, Kecamatan Sutera. Kegiatan tersebut berlangsung selama enam hari, mulai 2 hingga 7 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif.

“Reses bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan saya bawa dan perjuangkan di DPRD, khususnya dalam pembahasan program pembangunan daerah,” ujar Asril Datuak Putiah pada Sabtu malam (7/2/2026).

Dialog yang berlangsung di Masjid Baitul Mukminin tersebut dihadiri sekitar 120 orang, terdiri dari wali nagari, kepala kampung, unsur niniak mamak, bundo kanduang, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi disampaikan warga. Salah satunya terkait peningkatan fasilitas olahraga dan pembinaan generasi muda.

Ketua Pemuda Sikabu Munto, Uwis, berharap agar Asril Datuak Putiah dapat mengusulkan peningkatan fasilitas serta program pembinaan bagi pemuda-pemudi di wilayah tersebut guna mendukung kegiatan positif generasi muda.

Selain itu, tokoh masyarakat juga mengusulkan adanya program-program keagamaan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asril Datuak Putiah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diterima. Ia menegaskan bahwa suara rakyat merupakan prioritas utama dalam perjuangannya di DPRD.

“Jika memungkinkan, aspirasi ini akan kita realisasikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Jika belum bisa, akan kita dorong melalui dinas terkait di pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami efisiensi, seluruh aspirasi masyarakat tetap akan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain Asril Datuak Putiah, anggota DPRD Pesisir Selatan lainnya dari Fraksi PAN, Ardiul, yang juga berasal dari daerah pemilihan III (Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang), turut melaksanakan reses masa sidang II tahun 2025/2026.

Dalam kegiatan tersebut, Ardiul menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Sutera sebagai bagian dari komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan konstituen di DPRD Pesisir Selatan.

Secara keseluruhan, kegiatan reses ini menegaskan bahwa masa reses merupakan waktu kerja aktif anggota legislatif di tengah masyarakat. Melalui reses, diharapkan kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan rakyat. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Muhibbudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tampil sebagai figur sentral dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA se-Sumatera Barat bertema “Penguatan Sinergi Lintas Sektor Pendidikan”. Kegiatan yang digelar pada Kamis (12/7/2026) di Aula MAN Tangga tersebut diikuti kepala SMA negeri dan swasta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Dalam forum tersebut, Muhibbudin tidak hanya hadir sebagai pejabat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia pendidikan. Di hadapan para kepala sekolah, ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola sekolah yang baik.

“Bapak dan Ibu kepala sekolah adalah aset bangsa. Peran Anda sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda,” ujarnya.

Muhibbudin mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah memiliki kewenangan yang besar dan berdampak luas, mulai dari pengelolaan anggaran, kebijakan kurikulum, hingga administrasi sekolah. Karena itu, ia mendorong seluruh peserta untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.

Diskusi dalam Bimtek berlangsung dinamis. Para kepala sekolah menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, beban administrasi, hingga perubahan kebijakan yang cepat.

Menanggapi hal tersebut, Muhibbudin menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus bersinergi dengan dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam upaya pencegahan dan pendampingan hukum.

“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Jika ada persoalan hukum, jangan ragu untuk berkonsultasi. Pendampingan hukum preventif adalah bagian dari upaya pencegahan,” tegasnya.

Pesan tersebut disambut positif para peserta. Mereka menilai kehadiran Kejaksaan dalam forum pendidikan sebagai langkah konkret membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama antar-lembaga.

Kegiatan ini menandai arah baru hubungan antara dunia pendidikan dan aparat hukum di Sumatera Barat. Bukan lagi hubungan yang diliputi kekhawatiran, melainkan kemitraan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan tata kelola sekolah semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menerima tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Selasa (10/2).

Tiga laporan tersebut meliputi pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2025, pengelolaan operasional BUMD PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) periode 2023 hingga Semester I 2025, serta evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung program ketahanan pangan periode 2023–2025.

Muhidi menyebutkan, belanja modal, operasional BUMD, dan ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang rawan penyimpangan sehingga membutuhkan pengawasan ketat. Ia menilai audit BPK berperan penting sebagai instrumen pencegahan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

“Audit BPK menjadi langkah preventif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi,” ujar Muhidi.

Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti kepatuhan pelaksanaan belanja barang, jasa, dan belanja modal Pemprov Sumbar tahun anggaran 2025. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup aspek kepatuhan dalam pengelolaan operasional PT Jamkrida Sumbar sebagai salah satu BUMD strategis daerah.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian melalui penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan yang mendukung stabilitas pangan. Pemeriksaan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta agenda prioritas nasional.

Muhidi menegaskan, DPRD akan mempelajari secara menyeluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan. Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti seluruh temuan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak terjadi pengulangan permasalahan di masa mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimi, menyatakan LHP BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar penilaian kepatuhan, tetapi juga pijakan untuk melakukan perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Pemprov Sumbar, kata dia, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengendalian internal, serta membenahi administrasi pelaksanaan program.

Penyerahan dokumen LHP turut dihadiri jajaran direksi PT Jamkrida Sumbar serta pimpinan daerah dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman Barat. DPRD berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

AGAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat terus menggencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan.

Setelah sebelumnya kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, pada Rabu, (11/2) kegiatan serupa dilanjutkan di Kabupaten Agam. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan perusahaan.

Dalam sambutannya, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak dalam keadaan baik. Situasi tersebut semakin berat dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, terutama untuk menjalankan program pembangunan serta kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Pemprov Sumbar terus mengkaji dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah guna meningkatkan PAD. Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, disepakati bahwa salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah Pajak Air Permukaan (PAP).

Evi Yandri menjelaskan bahwa sesuai regulasi yang berlaku, setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan kewajiban membayar PAP. Selama ini, potensi pajak tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Ia menegaskan bahwa potensi PAP tidak hanya berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari sektor perkebunan yang beroperasi di Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut juga memanfaatkan air permukaan dalam kegiatan operasionalnya, sehingga sesuai aturan, termasuk dalam kategori wajib pajak.

Menurutnya, potensi dari sektor perkebunan inilah yang selama ini belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, melalui sosialisasi yang dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, pemerintah berharap seluruh pihak yang berkaitan dapat memahami kewajiban serta mekanisme pemungutan PAP.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, Pemprov dan DPRD Sumbar juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi lain di Indonesia guna mendalami penerapan pemungutan PAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hasil studi tersebut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan di Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, optimalisasi pemungutan PAP mulai diberlakukan sejak awal tahun ini. Guna mendukung implementasi kebijakan tersebut, kegiatan sosialisasi terus digencarkan agar para pelaku usaha memahami secara jelas mengenai regulasi, status wajib pajak, dasar penghitungan pajak, serta mekanisme pembayarannya.

Evi Yandri juga mengimbau perusahaan-perusahaan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi agar mempelajari secara mendalam ketentuan terkait PAP. Ia menegaskan bahwa pajak bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, melainkan merupakan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan perhitungan nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan kepentingan investor. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara profesional.

“Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Agam turut dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar Nofrizon, Kepala Sumber Daya Air (SDA) BK Provinsi Sumbar, Asisten III Pemerintah Kabupaten Agam Syatria, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam, unsur Forkopimda, serta perwakilan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Agam.

Melalui langkah ini, DPRD dan Pemprov Sumbar berharap optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan penanganan dampak bencana demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers memasuki tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi awal tahun bertajuk “Mensucikan Hati Menjemput Ramadan” yang digelar di Esa Cafe, Padang, Kamis (12/2/2026).

Susmelawati menyebut media merupakan mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan, hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas kelembagaan, tetapi juga bersifat kekeluargaan dan harus terus dipelihara.

“Media adalah mitra strategis kami. Jika ada kebutuhan atau musibah, kabari kami. Awak media adalah saudara saya, dan kami siap mendukung setiap langkah kalian,” ujar Susmelawati.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2025 dan berharap sinergi semakin kuat di tahun 2026. Menurutnya, profesionalisme, akurasi, dan tanggung jawab sosial harus menjadi prinsip utama dalam pemberitaan.

Dalam kesempatan itu, Susmelawati turut menyinggung peran Polda Sumbar dalam mengawal isu strategis, termasuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.

“Saat ini Kapolda turut mengawal IPR dan WPR hingga ke pusat karena hal tersebut menyangkut kehidupan masyarakat. Media diharapkan terus meng-update informasi secara objektif dan bertanggung jawab,” katanya.

Kegiatan silaturahmi tersebut juga diisi tausiyah oleh penceramah Endi MN yang mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia jurnalistik.

Ketua IKW RI, Dafit Efendi, serta Ketua KJI, Peter Prayuda, turut mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap hubungan Polri dan media semakin solid. Sementara itu, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumbar, Kompol Omri Yan Sahureka, mengimbau rekan media yang ingin bergabung atau memperbarui data agar menyerahkan foto dan surat tugas ke Bid Humas Polda Sumbar.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas menegaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers akan dilakukan secara terbuka dan bergiliran agar seluruh media mendapatkan kesempatan yang sama.

“Press conference akan digilir secara terbuka agar semua media mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya. (RF)

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Polemik terkait belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terus bergulir. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok sebelumnya secara terbuka meminta Bupati agar segera melaksanakan mutasi dan pelantikan tersebut.

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejabat eselon III yang saat ini menjabat. Ia menilai, suasana harap-harap cemas atas ketidakpastian posisi berpotensi mengganggu stabilitas psikologis dan kinerja birokrasi.

“Jika terlalu lama tanpa kepastian, tentu ini menjadi beban. Para pejabat bertanya-tanya apakah mereka akan tetap bertahan atau tidak. Situasi seperti ini kurang kondusif bagi jalannya pemerintahan,” sorotnya.

Ia menegaskan, meskipun secara normatif setiap ASN wajib bekerja maksimal tanpa terpengaruh isu mutasi yang saat ini beredar, namun secara faktual dinamika tersebut sulit dihindari dari sisi psikologis. Isu yang berseliweran di internal birokrasi dinilai bisa memengaruhi suasana kerja.

Kondisi tersebut disebut sebagai beban psikologis bagi pejabat yang saat ini menduduki jabatan eselon III. Karena itu, Bupati dipandang perlu segera mengambil langkah tegas untuk memberikan kepastian melalui pelaksanaan mutasi dan pelantikan.

Menanggapi perihal tersebut, Bupati Solok meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalitas dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa mutasi dan evaluasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

“Kepada seluruh ASN, khususnya yang saat ini mengemban jabatan, saya minta bekerja maksimal. Laksanakan tugas sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab. Soal mutasi atau evaluasi jabatan tidak perlu menjadi beban yang menghambat kinerja,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Solok, menurutnya, membutuhkan pejabat yang bekerja dengan tulus, loyal terhadap tugas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati memastikan bahwa penataan birokrasi akan dilakukan dengan pertimbangan objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sembari tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelayanan publik.

“Yang terpenting adalah masyarakat tetap terlayani dengan baik. Itu prioritas utama kita,” tutupnya.