PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Padang Harmony Festival 2026 yang berlangsung meriah di kawasan Kota Tua Batang Arau, tepatnya di bawah Jembatan Siti Nurbaya, Senin (10/8/2026) malam.

Festival budaya yang digelar untuk pertama kalinya tersebut menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Mengusung tema "Urang Padang Jalan Barampek", kegiatan ini menampilkan keberagaman budaya yang hidup dan berkembang di Kota Padang, yakni etnis Minangkabau, Nias, Tionghoa, dan India yang selama ini hidup berdampingan dalam suasana harmonis.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan bahwa Padang Harmony Festival bukan sekadar pertunjukan seni budaya, tetapi juga menjadi simbol kuat persatuan dan toleransi masyarakat Kota Padang yang majemuk.

"Festival ini membuktikan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang harus terus dijaga dan dirawat bersama. Kota Padang telah lama menjadi rumah bagi berbagai etnis yang hidup berdampingan dengan damai, dan hal itu harus terus diwariskan kepada generasi mendatang," ujar Maigus Nasir.

Selama pelaksanaan festival, masyarakat disuguhkan berbagai pertunjukan seni tradisional, musik etnik, tarian budaya, hingga atraksi khas dari berbagai komunitas yang ada di Kota Padang. Ribuan warga dan wisatawan tampak memadati kawasan Kota Tua Batang Arau untuk menyaksikan kemeriahan acara yang berlangsung selama beberapa hari tersebut.

Maigus menambahkan, penyelenggaraan Padang Harmony Festival sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat identitas daerah sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, keberagaman budaya, dan kerukunan sosial.

Selain menjadi ruang ekspresi budaya, festival ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung turut menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kuliner, serta sektor jasa yang berada di kawasan wisata Kota Tua.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya merawat warisan budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Kawasan Kota Tua semakin hidup dan menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," katanya.

Padang Harmony Festival merupakan salah satu dari rangkaian agenda besar HJK Padang ke-357 yang tahun ini mengusung konsep promosi budaya, pariwisata, dan gastronomi bertaraf internasional. Pemerintah Kota Padang berharap festival tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat citra Kota Padang sebagai kota multikultural yang aman, nyaman, dan terbuka bagi seluruh kalangan.

Dengan berakhirnya Padang Harmony Festival 2026, rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 resmi ditutup. Pemerintah Kota Padang optimistis semangat kebersamaan yang tercermin dalam festival tersebut akan terus menjadi fondasi dalam membangun kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat (Sumbar) XVI. Selain bertindak sebagai salah satu daerah peserta, Kota Padang juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk 20 cabang olahraga (cabor) pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Persiapan itu dibahas secara intensif melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dan para pengurus cabang olahraga, Senin (10/8/2026).

Rakornis menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan maupun kesiapan kontingen Kota Padang dapat berjalan secara terarah. Mulai dari kesiapan venue pertandingan, sarana dan prasarana olahraga, teknis pelaksanaan pertandingan, hingga koordinasi antarorganisasi yang terlibat terus dimatangkan.

Pemerintah Kota Padang juga menunjukkan komitmen serius dalam mendukung pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet. Untuk kebutuhan pelaksanaan serta dukungan terhadap kontingen, Pemko Padang menyiapkan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp23 miliar dialokasikan untuk bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali. Kebijakan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan dan prestasi para atlet yang membawa nama Kota Padang di ajang Porprov Sumbar XVI.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penghargaan atas prestasi yang telah diraih, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi atlet untuk menjalani proses latihan secara maksimal. Pemerintah daerah menilai keberhasilan olahraga tidak terlepas dari pembinaan yang berkelanjutan, dukungan fasilitas, serta penghargaan yang layak terhadap atlet dan pelatih.

Dalam persiapan Porprov Sumbar XVI, Pemko Padang bersama KONI dan pengurus cabor juga menekankan pentingnya koordinasi. Setiap cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara optimal sekaligus memastikan kebutuhan teknis pertandingan dapat dipenuhi dengan baik.

Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam dunia olahraga, Kota Padang memasang target tinggi pada Porprov Sumbar XVI. Pemko Padang menargetkan kontingen Kota Padang mampu mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya telah diraih.

Target tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya atlet, tetapi juga pelatih, pengurus KONI, pengurus cabor, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan memberikan dukungan terhadap perjuangan kontingen Kota Padang.

Semangat mempertahankan prestasi tersebut kemudian dikemas dalam semangat “Padang Juara”. Tagline ini menjadi dorongan bersama agar seluruh persiapan dilakukan secara maksimal, terukur, dan penuh komitmen.

Pemko Padang berharap penyelenggaraan 20 cabor Porprov Sumbar XVI di Kota Padang nantinya tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan olahraga daerah.

Dengan persiapan yang semakin dimatangkan sejak sekarang, Kota Padang optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses sekaligus mempertahankan prestasi sebagai juara umum Porprov Sumbar XVI.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para atlet Kota Padang. Dukungan publik dinilai penting untuk membangun semangat dan mental juara para atlet saat bertanding menghadapi kontingen dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Melalui sinergi pemerintah, KONI, pengurus cabor, atlet, pelatih, dan masyarakat, semangat Padang Juara diharapkan dapat diwujudkan melalui prestasi terbaik pada Porprov Sumbar XVI.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan, orang yang terjerumus sebagai pengguna atau pecandu narkoba tidak semestinya langsung dicap sebagai sampah masyarakat, melainkan korban yang membutuhkan pertolongan, pendampingan, dan rehabilitasi.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Kompleks GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Minggu sore, 9 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Evi menekankan bahwa persoalan narkoba tidak cukup hanya ditangani melalui pendekatan hukum. Pencegahan dari lingkungan keluarga dan masyarakat serta upaya rehabilitasi bagi pengguna harus menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika.

Menurutnya, pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan membutuhkan proses pemulihan secara medis dan sosial. Karena itu, masyarakat diminta tidak menjauhi ataupun memberikan stigma negatif yang justru dapat membuat korban semakin sulit keluar dari ketergantungan.

“Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali kalau mereka ikut mengedarkan narkoba, itu persoalan yang berbeda dan harus ditindak secara hukum,” tegas Evi.

Ia menjelaskan, dalam perspektif gerakan antinarkoba, pengguna atau pecandu lebih tepat diposisikan sebagai pasien yang membutuhkan penanganan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan kembali kehidupan yang lebih baik.

Evi pun mengajak keluarga maupun masyarakat yang mengetahui adanya anggota keluarga atau lingkungan sekitar yang mengalami ketergantungan narkoba agar segera mengambil langkah rehabilitasi.

“Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi dan disembuhkan. Daripada menunggu mereka terciduk aparat hukum, lebih baik sejak awal dibawa untuk mendapatkan rehabilitasi,” ujarnya.

Evi menilai persoalan narkoba di Sumatera Barat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak akan mampu bekerja sendiri apabila keluarga dan lingkungan sosial tidak ikut melakukan pencegahan.

Menurut dia, masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendeteksi sejak dini potensi penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas.

Ia juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah yang dilalui jaringan peredaran narkoba. Peredaran narkotika, menurutnya, telah menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius karena menyasar berbagai lapisan masyarakat.

“Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, tetapi sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba ini karena ancamannya sudah sangat masif,” katanya.

Evi berharap pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2018 semakin meningkat. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan kasus penyalahgunaan narkoba sekaligus memahami bahwa rehabilitasi merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan korban dari ketergantungan.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Fradila, turut menjelaskan mengenai sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi.

Untuk wilayah Kota Padang, layanan rehabilitasi dapat diakses melalui sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya.

Selain fasilitas puskesmas, masyarakat juga dapat memperoleh layanan di RSUP Dr. M. Djamil Padang serta RS Jiwa Prof. HB. Saanin.

Fradila mengingatkan masyarakat agar tidak takut membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pertolongan. Menurutnya, terdapat mekanisme penanganan yang memungkinkan pasien memperoleh layanan rehabilitasi tanpa harus terbebani persoalan biaya.

“Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi bagi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka,” jelasnya.

Ketersediaan layanan tersebut diharapkan dapat mendorong keluarga mengambil langkah lebih cepat ketika menemukan anggota keluarga yang mulai mengalami masalah ketergantungan narkoba.

Komitmen terhadap rehabilitasi juga diperkuat melalui keberadaan Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI), lembaga yang didirikan Evi Yandri sejak 2014 untuk ikut berkontribusi dalam upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.

Kepala YPJI, Syafrizal, mengatakan proses rehabilitasi tidak semestinya dipandang sebagai akhir dari masa depan seseorang. Sebaliknya, rehabilitasi dapat menjadi pintu bagi mantan pengguna untuk kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Ia menyebutkan sejumlah mantan pasien YPJI telah mampu membangun kehidupan baru setelah menyelesaikan proses pemulihan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil menempuh karier di berbagai bidang.

“Ada pasien kami yang sudah sembuh kemudian lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi,” ungkap Syafrizal.

Dalam kegiatan tersebut, YPJI juga menghadirkan empat pasien yang sedang menjalani rehabilitasi. Mereka diberikan kesempatan berbagi pengalaman sebagai bagian dari edukasi dan pembelajaran bagi peserta sosialisasi.

Kehadiran para pasien tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa seseorang yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba masih memiliki peluang untuk memperbaiki kehidupannya.

Perangi Narkoba Dimulai dari Lingkungan Terdekat

Evi Yandri kembali menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak hanya menjadi tugas kepolisian, pemerintah, ataupun lembaga rehabilitasi. Keluarga dan masyarakat merupakan benteng pertama dalam mencegah seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Ia mendorong masyarakat untuk membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, semakin cepat seorang pengguna mendapatkan bantuan, semakin besar pula peluang untuk dipulihkan dan dikembalikan ke tengah masyarakat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk mengedepankan kepedulian dan keberanian mengambil tindakan penyelamatan.

“Jangan biarkan mereka sendiri. Rangkul, bawa untuk mendapatkan rehabilitasi dan beri kesempatan untuk sembuh. Mereka bukan sampah masyarakat, mereka adalah korban yang masih bisa diselamatkan,” pungkas Evi.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor kuliner daerah dengan menghadiri kegiatan Padang Bajamba – Road to Gastronomy City Charity yang digelar di Gedung Youth Center Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Padang Bajamba tidak sekadar menghadirkan kegiatan makan bersama, tetapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Minangkabau yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi bajamba dikenal sebagai salah satu bentuk kebersamaan masyarakat Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, masyarakat duduk dan makan bersama dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kesetaraan, saling menghormati, serta semangat gotong royong.

Melalui kegiatan Road to Gastronomy City Charity, tradisi tersebut dikemas dalam kegiatan yang lebih luas dengan menggabungkan unsur budaya, kuliner, pariwisata dan aksi sosial. Konsep tersebut dinilai relevan dengan upaya Kota Padang dalam mengembangkan kuliner sebagai salah satu kekuatan daerah.

Kehadiran pimpinan DPRD Sumbar sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberadaan kuliner tradisional Minangkabau agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai kegiatan berbasis budaya seperti Padang Bajamba perlu terus dikembangkan karena memiliki manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga dapat memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Menurutnya, kekayaan kuliner Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari identitas daerah. Kuliner khas Minangkabau tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga memiliki nilai sejarah, filosofi dan budaya yang melekat dalam proses penyajian maupun tradisi makan bersama.

“Budaya dan kuliner merupakan kekuatan yang kita miliki. Karena itu, harus terus dijaga, dikembangkan dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya,” demikian semangat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Muhidi juga menilai pengembangan sektor kuliner dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Ketika kuliner lokal dikemas dengan baik, produk dan tradisi daerah berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, penguatan kuliner daerah harus tetap mempertahankan karakter dan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, pengembangan gastronomi tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menilai Padang Bajamba merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kuliner Sumatera Barat kepada masyarakat yang lebih luas.

Menurutnya, tradisi lokal akan semakin kuat apabila terus dihadirkan dalam berbagai kegiatan publik dan dikemas sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

Ia juga mengapresiasi konsep kegiatan yang menggabungkan pelestarian budaya dengan aksi kemanusiaan. Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi sarana untuk membangun kepedulian dan solidaritas sosial.

Kegiatan Padang Bajamba kali ini mengusung tema “Padang Bajamba, dari tradisi untuk kebersamaan, dari kuliner untuk kemanusiaan.” Tema tersebut menggambarkan semangat untuk menjadikan budaya dan kuliner bukan hanya sebagai identitas daerah, tetapi juga sebagai media memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Unsur kemanusiaan menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Semangat berbagi yang dihadirkan melalui kegiatan charity memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Minangkabau masih relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

Bagi Kota Padang, kegiatan ini juga memiliki arti penting dalam memperkuat citra daerah sebagai salah satu pusat kuliner dan budaya di Sumatera Barat. Beragam makanan tradisional seperti rendang, sate Padang, lamang, dendeng balado, gulai dan berbagai kuliner khas lainnya memiliki peluang untuk terus dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik wisata.

Pengembangan gastronomi juga dapat melibatkan banyak sektor, mulai dari pelaku UMKM kuliner, petani, nelayan, pengusaha restoran, pelaku ekonomi kreatif hingga sektor pariwisata.

Karena itu, dukungan pemerintah dan legislatif dinilai penting agar pengembangan gastronomi berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Padang Bajamba menjadi semakin strategis karena digelar dalam rangkaian HJK Padang ke-357. Momentum tersebut tidak hanya menjadi perayaan hari jadi kota, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi budaya, kuliner dan pariwisata Padang kepada masyarakat.

Kehadiran pimpinan DPRD Sumbar memperlihatkan adanya dukungan lintas unsur terhadap agenda penguatan identitas budaya dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Melalui kegiatan seperti ini, tradisi Minangkabau diharapkan tidak berhenti sebagai warisan masa lalu, tetapi terus hidup, berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.

Padang Bajamba pun menjadi gambaran bahwa budaya, kuliner dan kemanusiaan dapat berjalan beriringan. Dari tradisi makan bersama, tumbuh semangat kebersamaan; dari kekayaan kuliner, terbuka peluang ekonomi; dan dari kepedulian sosial, lahir aksi nyata untuk membantu sesama.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Kota Padang kembali memperkuat penanganan pascabencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah pada 3 Agustus 2026. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat terdampak, Wali Kota Padang Fadly Amran menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026).

Bantuan tersebut ditujukan bagi warga yang rumahnya terdampak bencana di empat kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 270 rumah yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Padang.

Adapun rincian penerima bantuan meliputi 191 rumah di Kecamatan Kuranji, 45 rumah di Kecamatan Nanggalo, 24 rumah di Kecamatan Koto Tangah, dan 10 rumah di Kecamatan Padang Utara.

Setiap rumah terdampak memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta. Dengan jumlah penerima sebanyak 270 rumah, total anggaran yang disalurkan mencapai Rp540 juta. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Padang.

Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pascabencana, terutama bagi warga yang mengalami kerusakan maupun dampak langsung akibat banjir dan cuaca ekstrem.

Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu proses pemulihan kondisi rumah tangga setelah bencana.

Kecamatan Kuranji menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak. Dari total 270 rumah yang memperoleh bantuan, sebanyak 191 rumah berada di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan besarnya dampak bencana yang dirasakan masyarakat Kuranji dibandingkan wilayah lainnya.

Selain bantuan langsung, penanganan pascabencana juga membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan terdampak kembali pulih. Pemerintah Kota Padang terus mengerahkan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembersihan, pendataan, penanganan infrastruktur, serta pemantauan kondisi masyarakat di wilayah yang terdampak.

Bencana banjir dan cuaca ekstrem pada 3 Agustus 2026 sebelumnya menyebabkan sejumlah kawasan di Kota Padang terdampak genangan dan membutuhkan penanganan cepat. Pemerintah bersama unsur terkait melakukan evakuasi, pembersihan material, hingga pelayanan kebutuhan dasar bagi warga.

Penyaluran bantuan senilai Rp540 juta tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam tahap pemulihan pascabencana. Pemko Padang memastikan proses pendataan dan penanganan masyarakat terdampak dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan agar bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan.

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat terdampak diharapkan dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah Kota Padang juga mengajak masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Penanganan pascabencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Semangat gotong royong dan kepedulian antarwarga menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan Kota Padang setelah dilanda bencana.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut hangat kedatangan Wakil Bupati Nias, Arota Lase, bersama warga Nias yang berdomisili di Kota Padang, Minggu (9/8/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kehadiran rombongan dari Nias menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat yang hidup berdampingan di Kota Padang.

Maigus Nasir menilai keberagaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan bagian penting dari kekuatan Kota Padang. Menurutnya, perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan menjadi modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam kesempatan itu, Maigus menyampaikan apresiasi atas keberadaan masyarakat Nias di Kota Padang yang selama ini turut menjadi bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia berharap hubungan baik antara masyarakat Nias dengan masyarakat Minangkabau serta kelompok masyarakat lainnya terus terpelihara.

“Keberagaman budaya adalah kekuatan. Karena itu, mari kita terus menjaga kerukunan, saling menghormati, dan membangun kebersamaan demi kemajuan Kota Padang,” demikian pesan yang disampaikan dalam suasana pertemuan tersebut.

Menurutnya, semangat persatuan dan toleransi sangat diperlukan dalam menjaga kondusivitas daerah. Kota Padang sebagai kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang yang beragam membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pertemuan dengan Wakil Bupati Nias Arota Lase juga dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan jejaring antara Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat asal Nias yang menetap di daerah tersebut.

Maigus berharap silaturahmi semacam ini tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi dapat terus berkembang menjadi kerja sama dan interaksi positif di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, semangat kebersamaan harus terus dirawat dengan mengedepankan sikap saling menghargai, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama.

“Bersama dalam keberagaman, kita kuat dalam persaudaraan. Perbedaan budaya dan latar belakang justru menjadi kekayaan yang mempererat kita sebagai satu masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran warga Nias dalam berbagai aktivitas sosial di Kota Padang sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang majemuk dapat berjalan harmonis apabila dibangun dengan semangat saling menghormati.

Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat persaudaraan antara masyarakat Nias dan masyarakat Kota Padang, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menciptakan kota yang aman, nyaman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

TANAH DATAR – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zuldafri Darma, mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga dan kepedulian lingkungan sebagai langkah utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pesan tersebut disampaikan Zuldafri saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (9/8/2026).

Sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba sekaligus memperkuat pemahaman bahwa upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Zuldafri menegaskan, perang terhadap narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, orang tua, serta generasi muda harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Menurutnya, keluarga merupakan lapisan pertahanan pertama dalam mencegah anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka, memberikan perhatian yang cukup, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak.

“Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan membangun komunikasi yang baik agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba,” kata Zuldafri.

Ia menilai pendekatan keluarga sangat penting karena perubahan perilaku pada anak sering kali lebih mudah diketahui oleh orang-orang terdekat. Dengan komunikasi yang sehat, persoalan yang dihadapi anak dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Di sisi lain, Zuldafri meminta masyarakat tidak menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Menurutnya, kepedulian warga merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan generasi muda.

“Jangan sampai persoalan narkoba baru kita perhatikan ketika sudah menimbulkan korban. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Zuldafri menjelaskan, Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Melalui regulasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahaya narkoba, tetapi juga memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan.

Ia mengatakan sosialisasi perda perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar pesan pencegahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama kelompok yang bersentuhan langsung dengan generasi muda.

“Perda ini harus dipahami dan diimplementasikan bersama. Jangan hanya menjadi aturan tertulis, tetapi harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Menurut Zuldafri, edukasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dan remaja perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai risiko narkoba sehingga memiliki kemampuan untuk menolak ajakan maupun tekanan dari lingkungan pergaulan.

“Generasi muda adalah aset daerah dan bangsa. Karena itu, kita harus menjaga mereka dari ancaman narkoba melalui pendidikan, pengawasan, dan kepedulian bersama,” tegasnya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Eka Lusiana, SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan AKP Harmen selaku Kasat Resnarkoba Polres Tanah Datar.

Dari aspek kesehatan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi fisik dan mental. Penyalahgunaan zat terlarang juga dapat berdampak terhadap kehidupan sosial, hubungan keluarga, pendidikan, hingga masa depan seseorang.

Sementara itu, AKP Harmen memberikan pemahaman mengenai aspek pencegahan dan penanganan narkoba dari sisi kepolisian. Masyarakat didorong untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan serta tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba.

Kolaborasi antara sektor kesehatan dan penegakan hukum tersebut dinilai penting karena persoalan narkoba memiliki dimensi yang kompleks. Penanganannya tidak cukup hanya melalui tindakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif dan edukatif.

Zuldafri berharap sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 dapat mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Ia menginginkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam program pencegahan, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Menurutnya, pencegahan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti memperkuat komunikasi dalam keluarga, mengetahui lingkungan pergaulan anak, meningkatkan kegiatan positif bagi generasi muda, serta membangun kepedulian antarwarga.

“Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama. Kalau semua pihak mengambil peran, maka upaya melindungi generasi muda akan jauh lebih kuat,” ujarnya.

Zuldafri berharap Nagari Parambahan dapat menjadi salah satu contoh lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya narkoba.

Ia menegaskan bahwa masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Karena itu, investasi terbesar yang dapat dilakukan masyarakat adalah memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Bersama kita cegah narkoba. Kita kuatkan keluarga, kita peduli terhadap lingkungan, dan kita lindungi generasi muda. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang sehat serta generasi Sumatera Barat yang berkualitas,” pungkas Zuldafri.

Editor : Deviana 

AGAM — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Catri, terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi, khususnya asupan iodium dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) yang digelar di Ladang Hutan, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Minggu (9/8/2026).

Sosialisasi perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dampak kekurangan iodium sekaligus mendorong kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan mulai dari lingkungan keluarga.

Dalam kegiatan itu, Indra Catri menegaskan bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pencegahan berbagai gangguan kesehatan, termasuk GAKI, menurutnya harus dimulai dari kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

"Iodium merupakan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk mendukung fungsi kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon yang berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia," ujar Indra Catri.

Ia menjelaskan, kekurangan iodium tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan kecerdasan, terutama apabila terjadi pada masa pertumbuhan.

Karena itu, masyarakat diminta memberikan perhatian terhadap kecukupan iodium dalam pola konsumsi sehari-hari. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga adalah memastikan penggunaan garam konsumsi yang mengandung iodium sesuai standar.

Indra Catri mengatakan, Perda Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium.

Regulasi tersebut tidak hanya menekankan aspek penanganan, tetapi juga pentingnya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan terhadap garam konsumsi, serta pemenuhan standar kandungan iodium pada produk yang beredar.

Menurut dia, keberadaan regulasi tersebut harus diketahui masyarakat agar tujuan pembentukan perda benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Melalui perda ini, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap garam konsumsi yang beredar di masyarakat. Garam yang dikonsumsi harus memenuhi standar kandungan iodium agar manfaat kesehatannya dapat dirasakan secara optimal," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sekadar membeli garam berdasarkan harga maupun kemasan. Konsumen perlu memperhatikan informasi pada kemasan dan memastikan produk yang digunakan merupakan garam konsumsi beriodium sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Indra Catri mengajak warga Ladang Hutan untuk menjadikan pemenuhan iodium sebagai bagian dari kebiasaan keluarga.

Menurutnya, langkah pencegahan GAKI sebenarnya dapat dilakukan melalui tindakan sederhana dan konsisten. Pemilihan garam beriodium sebagai bahan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat.

"Kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencegahan GAKI. Mari kita biasakan menggunakan garam beriodium di rumah tangga demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas," tuturnya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat memiliki hubungan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Oleh sebab itu, edukasi mengenai gizi dan kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui kegiatan sosialisasi perda yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat nagari dan lingkungan tempat tinggal.

Sosialisasi tidak hanya diisi dengan penyampaian materi. Kegiatan juga berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan narasumber.

Sejumlah warga menyampaikan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, pemilihan garam konsumsi, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan akibat kekurangan iodium.

Antusiasme warga menunjukkan bahwa isu kesehatan dan pemenuhan gizi masih menjadi perhatian penting di tengah masyarakat.

Indra Catri menilai dialog langsung dengan masyarakat diperlukan agar pemahaman mengenai substansi perda tidak berhenti pada pengetahuan mengenai aturan, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi dapat meneruskan informasi tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitar sehingga kesadaran mengenai pentingnya konsumsi garam beriodium semakin luas.

"Perda ini harus menjadi pedoman bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan, sementara masyarakat memiliki peran penting dengan memastikan produk yang dikonsumsi memenuhi ketentuan," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Agam, khususnya warga Kecamatan Baso, untuk bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat dan memperhatikan kecukupan gizi keluarga.

Menurutnya, pencegahan GAKI merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Sumatera Barat yang sehat, produktif, cerdas, dan berkualitas.

Sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2018 tersebut kemudian ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarga, serta membiasakan penggunaan garam beriodium sesuai standar dalam konsumsi sehari-hari.

Langkah sederhana di tingkat rumah tangga tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III di Kota Padang, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap persiapan konstruksi. Proyek yang mendapat dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih perpipaan.

Proyek ini ditargetkan mampu menambah kapasitas pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang hingga sekitar 20 ribu sambungan pelanggan baru. Kehadiran SPAM Taban III diharapkan sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Koto Tangah dan kawasan koridor Jalan Bypass.

Anggota DPR RI Zigo Rolanda meninjau langsung lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taban III di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (5/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek setelah kontrak pekerjaan ditandatangani sekitar satu bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan saat ini masih berada pada tahap awal berupa pembersihan lahan dan persiapan lokasi sebelum memasuki pekerjaan konstruksi utama.

"Hari ini kami meninjau lokasi pembangunan IPA Taban III. Proses kontrak telah dilakukan sekitar sebulan lalu dan saat ini masih dalam tahap persiapan di lapangan," kata Zigo.

Proyek SPAM Taban III memiliki masa pelaksanaan selama 450 hari kalender. Dengan jadwal tersebut, pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2027.

Setelah seluruh konstruksi rampung dan instalasi mulai beroperasi, SPAM Taban III diharapkan mampu memperkuat sistem penyediaan air minum Kota Padang sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air kepada masyarakat.

Pembangunan tidak hanya mencakup instalasi pengolahan air. Paket pekerjaan juga meliputi pembangunan jaringan pendukung yang menjadi satu kesatuan dalam sistem pelayanan air minum.

Adapun pekerjaan yang disiapkan mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), pipa transmisi, reservoir, serta pengembangan jaringan distribusi.

Dari keseluruhan pekerjaan tersebut, terdapat empat paket yang disiapkan. Tiga paket merupakan pekerjaan konstruksi, sedangkan satu paket lainnya berupa manajemen konstruksi.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal mengatakan pembangunan IPA Taban III memiliki arti penting bagi upaya perusahaan memperluas cakupan pelayanan.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap sambungan air minum perpipaan terus meningkat. Bahkan, daftar tunggu calon pelanggan Perumda Air Minum Padang saat ini telah mencapai sekitar 18 ribu sambungan.

Sebagian besar permintaan tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Koto Tangah dan kawasan Bypass yang mengalami perkembangan permukiman cukup pesat.

"Saat ini daftar tunggu calon pelanggan sudah mencapai sekitar 18 ribu sambungan, terutama di Kecamatan Koto Tangah dan kawasan Bypass. Kehadiran IPA Taban III diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Hendra.

Dengan kapasitas pelayanan yang diproyeksikan mencapai sekitar 20 ribu sambungan, SPAM Taban III diharapkan dapat memberikan ruang bagi Perumda Air Minum Padang untuk melakukan ekspansi pelayanan sekaligus mengurangi antrean calon pelanggan.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyebut pembangunan SPAM Taban III merupakan salah satu proyek strategis dalam memperkuat sistem penyediaan air bersih di Kota Padang.

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk menambah jumlah pelanggan, tetapi juga memperkuat sistem penyediaan air minum secara keseluruhan.

SPAM Taban III juga diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi sistem pelayanan yang selama ini ditopang oleh Instalasi Pengolahan Air Gunung Pangilun.

Pemerintah Kota Padang meminta pembangunan proyek tersebut dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan aspek kualitas, ketepatan waktu, keamanan konstruksi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Maigus mengingatkan seluruh penyedia jasa agar menjalankan pekerjaan sesuai standar mutu, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

"Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di lapangan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar," ujarnya.

Pembangunan SPAM Taban III menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar perkotaan di Kota Padang. Ketersediaan air minum yang memadai merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat sekaligus bagian penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk serta berkembangnya kawasan permukiman di Koto Tangah dan sepanjang koridor Bypass membuat kebutuhan terhadap jaringan air minum perpipaan semakin besar.

Karena itu, keberadaan infrastruktur baru di Balai Gadang diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan tersebut.

Selain meningkatkan jumlah sambungan pelanggan, optimalisasi sistem SPAM juga diharapkan dapat memperkuat keandalan distribusi air, memperluas cakupan pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum kepada masyarakat.

Dengan masa pengerjaan 450 hari kalender dan target penyelesaian pada Oktober 2027, pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum Padang perlu memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana.

Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan lingkungan menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target, SPAM Taban III diharapkan menjadi salah satu penopang utama peningkatan akses air bersih perpipaan di Kota Padang sekaligus menjawab kebutuhan ribuan calon pelanggan yang saat ini masih berada dalam daftar tunggu.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang, Sumatera Barat, menghentikan sementara operasional seluruh intake atau titik pengambilan air baku menyusul meningkatnya debit sejumlah sungai dan tingginya tingkat kekeruhan air akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Penghentian sementara tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan untuk menjaga kualitas air baku sekaligus memastikan proses pengolahan air bersih tetap memenuhi standar sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan debit air sungai meningkat secara signifikan. Material lumpur, sedimen, dan berbagai material bawaan aliran permukaan turut terbawa ke badan sungai sehingga membuat tingkat kekeruhan air baku melonjak.

Situasi itu berdampak langsung terhadap proses produksi air bersih pada sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Air Minum Kota Padang. Dengan dihentikannya pengambilan air baku, proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan berpotensi mengalami gangguan di sejumlah wilayah.

Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Noviardi Zein, menjelaskan bahwa penghentian operasional seluruh intake merupakan tindakan sementara sampai kondisi air sungai kembali memungkinkan untuk diolah.

"Saat ini seluruh intake Perumda Air Minum Kota Padang di-stop sementara. Debit air sungai sangat besar dan tingkat kekeruhannya juga sangat tinggi, sehingga produksi air bersih belum bisa dilakukan," ujar Noviardi Zein.

Menurut Noviardi, keputusan tersebut tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Kondisi air baku harus terus dipantau karena air dengan tingkat kekeruhan yang terlalu tinggi membutuhkan penanganan khusus dan dapat memengaruhi efektivitas proses pengolahan.

Petugas Perumda Air Minum Kota Padang saat ini melakukan pemantauan secara berkala terhadap debit sungai dan kualitas air baku di masing-masing lokasi intake. Operasional akan kembali dilakukan apabila kondisi air dinilai telah memungkinkan untuk diproses pada instalasi pengolahan.

Penghentian produksi air bersih secara otomatis berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan pada jaringan distribusi. Pelanggan di sejumlah kawasan Kota Padang berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara aliran apabila cadangan pada reservoir mulai berkurang.

Perumda Air Minum Kota Padang meminta masyarakat tidak panik dan menggunakan persediaan air yang tersedia secara bijak selama proses produksi belum dapat berjalan normal.

Pelanggan yang memiliki tempat penyimpanan atau cadangan air juga diimbau mengatur penggunaannya untuk kebutuhan prioritas, terutama konsumsi rumah tangga, kebersihan, dan kebutuhan penting lainnya.

Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan berkaitan dengan kondisi air baku akibat tingginya debit sungai serta kekeruhan setelah hujan lebat.

Ketika kondisi sungai telah kembali normal, pengoperasian intake tidak serta-merta membuat distribusi air langsung kembali seperti biasa. Perusahaan terlebih dahulu harus memastikan air baku dapat diolah, kemudian menjalankan kembali instalasi pengolahan air secara bertahap.

Setelah proses produksi dimulai, air hasil pengolahan perlu dialirkan untuk mengisi reservoir sebelum diteruskan ke jaringan distribusi pelanggan.

Karena itu, terdapat kemungkinan jeda waktu antara kembali normalnya kondisi sungai dengan pulihnya aliran air di rumah-rumah pelanggan.

Perumda Air Minum Kota Padang menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi air baku dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status operasional intake, produksi, serta distribusi air bersih.

Gangguan layanan akibat kondisi cuaca tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sistem penyediaan air minum menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan cuaca ekstrem, khususnya ketika hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan perubahan drastis pada kualitas sumber air baku.

Masyarakat pelanggan diimbau mengikuti informasi resmi dari Perumda Air Minum Kota Padang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait kondisi distribusi air.

Perusahaan juga meminta pelanggan bersabar selama proses pemulihan berlangsung dan menggunakan air secara hemat hingga seluruh sistem produksi serta distribusi kembali beroperasi secara normal.(Ayu)

PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, terus memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman masyarakat melalui rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Salah satu agenda yang digelar adalah Padang Harmoni Festival 2026, yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Agustus 2026.

Festival yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut dipusatkan di kawasan Panggung Batu, Pantai Cimpago, Kota Padang. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, persatuan, serta apresiasi terhadap keberagaman budaya yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Padang.

Pembukaan Padang Harmoni Festival 2026 berlangsung pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang tabuh oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.

Turut hadir dalam prosesi tersebut Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran dan Wakil Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir.

Nuansa kebersamaan dan keberagaman menjadi bagian penting dalam pelaksanaan festival. Berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan tidak sekadar menyuguhkan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial.

Salah satu pertunjukan yang menjadi perhatian dalam festival tersebut mengangkat tema “Urang Padang Jalan Barampek”. Pertunjukan ini menggambarkan Kota Padang sebagai rumah bersama yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya.

Tema tersebut merepresentasikan perjalanan kehidupan masyarakat Kota Padang yang sejak dahulu berkembang sebagai kawasan perdagangan dan pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Keberagaman itu kemudian membentuk karakter sosial dan budaya Kota Padang yang dinamis serta terbuka terhadap berbagai pengaruh.

Dalam pertunjukan tersebut, empat kelompok etnis yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan kehidupan masyarakat Kota Padang ditampilkan secara khusus, yakni Minangkabau, Melayu, Tionghoa, dan India.

Keempat kelompok tersebut digambarkan sebagai bagian dari mozaik masyarakat Kota Padang yang hidup berdampingan dan saling melengkapi. Perbedaan identitas budaya tidak ditempatkan sebagai sekat, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat karakter kota.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat Padang Harmoni Festival yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen untuk mempererat hubungan antarmasyarakat. Melalui seni dan pertunjukan budaya, masyarakat diajak melihat bahwa keberagaman merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjalanan Kota Padang.

Pemilihan kawasan Pantai Cimpago sebagai lokasi kegiatan juga memberikan suasana tersendiri. Ruang terbuka di kawasan pesisir tersebut menjadi tempat masyarakat menikmati rangkaian pertunjukan sekaligus menyaksikan ekspresi budaya dari berbagai komunitas.

Padang Harmoni Festival 2026 sekaligus memperlihatkan upaya Pemerintah Kota Padang dalam menjadikan momentum Hari Jadi Kota tidak hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat identitas daerah dan nilai-nilai kebangsaan.

Di tengah masyarakat yang semakin beragam, semangat hidup berdampingan secara harmonis menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial. Karena itu, kegiatan yang mempertemukan berbagai komunitas melalui seni dan budaya dinilai memiliki arti strategis dalam membangun rasa memiliki terhadap Kota Padang.

Peringatan HJK Padang ke-357 tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi budaya, kreativitas masyarakat, dan karakter Kota Padang kepada masyarakat luas. Rangkaian kegiatan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat citra Padang sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya dan masyarakat yang hidup dalam keberagaman.

Melalui Padang Harmoni Festival 2026, Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kota secara bersama-sama.

Semangat “Urang Padang Jalan Barampek” pun menjadi simbol bahwa masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dapat berjalan bersama dalam satu tujuan: menjaga keharmonisan, merawat kebudayaan, dan membangun Kota Padang yang semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perumda Air Minum Kota Padang bersama PT Hutama Karya (Persero) melakukan rehabilitasi terhadap dua unit accelator di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penanganan darurat dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) setelah infrastruktur pengolahan air terdampak banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada November 2025.

Perbaikan dijadwalkan mulai 21 Juli 2026 dan dilakukan secara bertahap terhadap dua unit accelator. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan kemampuan produksi air bersih IPA Gunung Pangilun yang mengalami penurunan kapasitas setelah diterjang banjir.

Sebelum bencana, IPA Gunung Pangilun mampu memproduksi air bersih hingga sekitar 500 liter per detik. Namun, kerusakan pada sejumlah fasilitas pengolahan air menyebabkan kapasitas produksinya menurun sekitar 25 persen.

Salah satu fasilitas vital yang mengalami kerusakan adalah accelator atau water clarifier. Fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam rangkaian pengolahan air baku karena berfungsi membantu proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi sebelum air masuk ke tahapan pengolahan berikutnya hingga siap didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut, masing-masing accelator akan menjalani sejumlah tahapan konstruksi. Pekerjaan antara lain meliputi pembongkaran rangka tube settler, pembongkaran rangka bagian bawah, pemasangan rangka kolom dan balok, pemasangan rangka dudukan, hingga pemasangan sebanyak 444 unit tube settler pada setiap accelator.

Pengerjaan satu unit accelator diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat minggu. Karena perbaikan dilakukan secara bergantian, selama satu unit menjalani rehabilitasi, proses produksi air bersih hanya mengandalkan satu unit accelator lainnya.

Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produksi air bersih sementara menurun. Dampaknya, tekanan dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang di sejumlah wilayah ikut terganggu.

Sejumlah Wilayah Mengalami Gangguan Distribusi

Perumda Air Minum Kota Padang telah menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai potensi gangguan pelayanan selama pekerjaan rehabilitasi berlangsung.

Untuk pelanggan di kawasan GOR, Jalan S. Parman, Sawahan, Aur Duri, Lubuk Lintah, Kalumbuk, Batang Arau dan wilayah sekitarnya, aliran air masih tersedia pada siang hari. Namun, tekanan air diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, pelanggan yang berada di kawasan Jati Adabiah, Ampang, Belanti, Nipah, Parak Gadang, Sisingamangaraja dan sekitarnya diperkirakan hanya mendapatkan aliran air pada malam hari.

Adapun pelanggan di kawasan Purus, Pancasila, Rohana Kudus, Pasopati dan wilayah sekitarnya berpotensi mengalami penghentian sementara aliran air selama pekerjaan rehabilitasi berlangsung.

Gangguan tersebut merupakan konsekuensi dari pengurangan kapasitas produksi selama proses perbaikan. Perumda Air Minum Padang berupaya melakukan pengaturan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung di tengah keterbatasan kapasitas produksi.

Pelanggan Diminta Menampung Air

Mengantisipasi terganggunya pasokan, Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan di wilayah terdampak, untuk menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan selama masa rehabilitasi berlangsung.

Imbauan tersebut dinilai penting karena gangguan distribusi dapat terjadi akibat proses pekerjaan maupun penyesuaian sistem pengolahan dan distribusi air. Dengan melakukan penampungan air lebih awal, kebutuhan dasar rumah tangga diharapkan tetap dapat terpenuhi ketika aliran air mengalami penurunan tekanan atau berhenti sementara.

Rehabilitasi IPA Gunung Pangilun menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan infrastruktur layanan air bersih Kota Padang pascabencana. Pemulihan kapasitas instalasi diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem penyediaan air minum sekaligus meningkatkan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

Perbaikan dua unit accelator tersebut juga menjadi langkah strategis untuk mengembalikan fungsi fasilitas pengolahan air yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Setelah seluruh pekerjaan selesai, kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun diharapkan dapat kembali meningkat sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan secara bertahap dapat kembali mendekati kondisi normal.

Perumda Air Minum Kota Padang mengajak masyarakat untuk memahami proses rehabilitasi tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperbaiki kualitas dan keandalan pelayanan air bersih. Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di wilayah terdampak diharapkan mengikuti informasi resmi terkait jadwal dan kondisi distribusi air dari Perumda Air Minum Kota Padang.( Ayu )