REALITANUSANTARA.COM

PADANG  – Wali Kota Padang, Fadly Amran meninjau langsung kesiapan objek wisata Pantai Air Manis menjelang libur lebaran, Senin (16/3/2026). 

Kehadiran orang nomor satu di Kota Padang ini bertepatan dengan kegiatan gotong royong (goro) bersama masyarakat dan pengelola untuk memastikan kebersihan kawasan wisata unggulan tersebut.

Dalam tinjauannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya kenyamanan pengunjung melalui fasilitas yang mumpuni. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan perbaikan fisik di lapangan, mulai dari pengecatan ulang hingga penataan taman yang rusak.

"Kita ingin meyakinkan bahwasanya pantai ini bersih. Bagi pengunjung yang datang, kita harap puas dengan fasilitas dan pelayanan pasca-lebaran nanti," ujar Fadly Amran setelah mengikuti aksi bersih-bersih di kawasan yang dikelola masyarakat maupun PSM.

Mengingat lonjakan wisatawan yang diprediksi akan sangat ramai, Wako Fadly Amran meminta petugas garda terdepan untuk mengatur jadwal libur secara bergantian agar pelayanan tetap siaga 24 jam. 

Selain kesiapan fisik, masalah klasik seperti pungutan liar (pungli) dan harga kuliner yang tidak wajar menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Fadly Amran mengingatkan para pelaku UMKM dan masyarakat pariwisata untuk tidak menaikkan harga secara tidak realistis yang dapat merusak citra Kota Padang.

"Jangan sampai karena tingkah laku satu-dua orang oknum, ini mencoreng nama pariwisata Kota Padang. Masyarakat ingin menikmati 'Pulang Kampuang' dengan pelayanan terbaik," tegasnya.

Meskipun beberapa fasilitas telah dibenahi, Fadly Amran mengakui masih ditemukan beberapa pelanggaran di lapangan yang memerlukan evaluasi. Ke depannya, Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata akan terus melakukan pembinaan dan investasi berkelanjutan untuk memprimakan seluruh objek wisata di bawah program "Jelajah Padang". (Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pokok di Pasar Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Senin (16/03/2026).

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan ketersediaan serta kestabilan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang lebaran. Dalam sidak tersebut, tim meninjau langsung kondisi pasar sekaligus memantau harga sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang serta bahan pokok lainnya.

Kegiatan pengawasan ini lansung dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Solok Medie, S.H., M.H.. , Forkopinda, Asisten Pemerintah dan Kesra,  Kadis DKUKMPP, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo, Kadis Pertanian, Kabag Perekonomian, Camat Bukit Sundi dan Forkopincam serta anggota TPID lainya.

Dalam kesempatan tersebut, tim berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi harga dan pasokan bahan pokok di pasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, secara umum ketersediaan bahan pokok masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Solok tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (16/3/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025.

Dalam forum resmi tersebut, berbagai fraksi di DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Sorotan utama diarahkan pada kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta dampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dinilai berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Sepanjang tahun 2025, Sumatera Barat dihadapkan pada serangkaian bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sedikitnya 16 kabupaten dan kota.

Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak sektor produktif, terutama pertanian, perdagangan, dan usaha kecil masyarakat, mengalami gangguan akibat bencana tersebut.

Kondisi ini turut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,37 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,36 persen.

DPRD menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator bahwa strategi pemulihan ekonomi daerah pascabencana belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, DPRD juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas. Kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya alokasi transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor yang mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPRD tetap mengapresiasi beberapa capaian positif yang berhasil diraih pemerintah daerah. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang tercatat berada pada angka 5,31 persen.

Namun demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Masih terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam pandangan yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut, DPRD menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa program pembangunan dinilai belum berjalan secara optimal, sementara tantangan pembangunan ke depan diperkirakan akan semakin kompleks.

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan LKPJ tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Melalui Pansus tersebut, DPRD diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan mendasar yang dihadapi daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta upaya penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi yang dilakukan DPRD ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat ke depan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendiksaintek) berikan dana hibah program mahasiswa berdampak kepada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti sebesar Rp. 89 juta berupa barang yaitu 2 unit Hand tractor, 3 unit mesin potong rumput, spryer Listrik serta paket budidaya maggot dan pupuk organik kata Ketua Tim Program Mahasiswa Berdampak Ir. Gusriati, M.Si didampingi Wawan Sumarno, S.P, M.Si di ruang kerjanya Senin (16/3).    

 Peralatan Program Mahasiswa Berdampak itu diserahkan  kepada para petani  melalui Wali Nagari IV Koto Mudik Zainil Idrus oleh ketua tim, Ir. Gusriati, M.Si  dihadiri para Petani, tokoh masyarakat dan perangkat nagari IV Koto Mudik, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggota Tim Program Mahasiswa Berdampak  Wawan Sumarno, S.P., M.Si dan Dr. Ir. Murnita, M.P., serta 50 orang mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Unes.

Bantuan ini direspon positif oleh para petani, yang merasakan perubahan positif dalam pendekatan pertanian berkelanjutan pasca bencana terhadap pembangunan pertanian secara umum. Inisiatif mahasiswa berdampak ini juga fokus pada penggunaan teknologi yang mudah diterapkan (teknologi tepat guna) agar dapat dioperasikan secara mandiri oleh warga, sekaligus modernisasi pertanian di nagari.

inovasi dan bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal modernisasi pertanian menuju smart village, di mana mahasiswa berperan langsung dalam memberikan solusi teknis, bukan hanya teori, kepada para petani,

Ketua kelompok mahasiswa berdampak Yolan Argumantara mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari dukungan mahasiswa dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan kerja petani. "Dengan alat ini, petani tidak perlu lagi bekerja dengan posisi membungkuk terlalu lama," ujarnya

Wawan Sumarno, S.P, M.Si menegaskan “Pembangunan pertanian tidak dapat lagi mengandalkan cara-cara tradisional. Kita membutuhkan percepatan, efisiensi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dukungan alsintan merupakan langkah strategis untuk mendorong mekanisme pertanian pasca bencana, mengurangi biaya produksi, mempercepat pengolahan lahan, serta mendukung peningkatan produksi pertanian di Nagri IV Koto Mudik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Ir. Murnita, M.P, meminta para petani dan masyarakat bersama seluruh perangkat nagari untuk memastikan bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, khususnya bagi wilayah yang selama ini terdampak bencana. (Rel/Syaf).

REALITANUSANTARA.COM

PASAMAN BARAT – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Nagari Batahan Ilham Deta, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Yuldhy Dharma Putra, Analis Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumbar Syafrizal sebagai narasumber, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan warga yang berasal dari berbagai jorong di Nagari Batahan.

Dalam sambutannya, Ali Muda menjelaskan bahwa sosialisasi Perda merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai regulasi daerah yang telah disahkan agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

Menurut Ali Muda, di tengah pesatnya perkembangan perdagangan saat ini, masyarakat sebagai konsumen harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi. Tanpa pemahaman yang baik, konsumen berpotensi menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan mengetahui hak tersebut, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membeli barang maupun menggunakan jasa,” kata Ali Muda.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan dalam membeli produk yang beredar di pasaran. Konsumen diminta untuk lebih teliti dalam memperhatikan berbagai informasi yang tertera pada produk, seperti label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, hingga izin edar dari instansi yang berwenang.

Selain itu, Ali Muda menekankan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menggunakan produk secara bijak serta mengikuti petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan oleh produsen.

Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Muda dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Ia menjelaskan bahwa konsumen yang cerdas akan mampu mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memproduksi serta memasarkan produk yang berkualitas dan aman untuk digunakan.

“Jika masyarakat sudah menjadi konsumen yang cerdas, maka pelaku usaha juga akan terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Syafrizal juga memaparkan beberapa bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam Perda tersebut, termasuk hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka gunakan.

Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan penuh antusiasme dari masyarakat. Para peserta terlihat aktif mengikuti setiap pemaparan yang disampaikan serta turut mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber terkait permasalahan yang sering mereka temui dalam aktivitas jual beli di masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan semakin memahami pentingnya perlindungan konsumen serta mampu menjadi konsumen yang lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam memilih serta menggunakan berbagai produk dan jasa yang beredar di pasaran.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat di Kampung Gurun Panjang, Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (14/3).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di halaman rumah salah seorang warga setempat, Pilun, dan dihadiri berbagai unsur masyarakat. Turut hadir perwakilan Pemerintah Nagari Lakitan yang diwakili Kapalo Kampuang Gurun Panjang Rozita Antoni, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Wardoyo, A.Md.T., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK), tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang, serta warga sekitar yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Doni Harsiva Yandra menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Perda merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota legislatif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait regulasi yang telah disahkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan penting dalam upaya penanganan persoalan sampah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Barat.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini telah menjadi isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

“Perda ini mengatur sistem pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari proses pengurangan sampah, pemilahan di tingkat rumah tangga, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan sampah. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali,” ujar Doni.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sampah. Menurutnya, langkah sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah, serta tidak membuang sampah sembarangan, dapat memberikan dampak besar terhadap kebersihan lingkungan.

Selain itu, Doni mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan prinsip pengurangan sampah dengan memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan serta mengolah sampah organik menjadi kompos.

“Kesadaran masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah. Jika masyarakat sudah terbiasa memilah dan mengelola sampah dari sumbernya, maka volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir akan jauh berkurang,” katanya.

Sementara itu, Kapalo Kampuang Gurun Panjang, Rozita Antoni, menyampaikan apresiasi kepada Doni Harsiva Yandra atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda di wilayahnya. Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Rozita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini masyarakat dapat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan narasumber. Dalam sesi tersebut, warga menyampaikan berbagai pertanyaan serta keluhan terkait persoalan sampah yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat Nagari Lakitan semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar), Nanda Satria, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Taman Melati Joya, Kota Padang, Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nanda Satria menjelaskan bahwa peraturan daerah merupakan turunan dari undang-undang yang dibentuk dan disahkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah melalui mekanisme rapat paripurna. Oleh karena itu, keberadaan perda sangat penting sebagai landasan hukum dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Nanda, sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 ini bertujuan agar masyarakat memahami secara jelas berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekaligus mengetahui prosedur serta persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial yang tersedia.

Ia menekankan bahwa masyarakat juga perlu memahami pembagian kewenangan antara pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam menjalankan program-program sosial.

“Kita harus mengetahui mana yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah kota dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan begitu masyarakat bisa memahami ke mana harus menyampaikan aspirasi atau permohonan bantuan,” ujar Nanda.

Dalam kegiatan tersebut, Nanda juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

“Saya berharap masyarakat dapat memberikan masukan terkait program kesejahteraan sosial ini. Jika ada usulan atau persoalan di lapangan, tentu akan kita bawa dan bahas di DPRD untuk dicarikan solusi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nanda menjelaskan bahwa Perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga perlu pengaturan yang jelas agar pelaksanaannya terarah dan didukung dengan alokasi anggaran yang tepat.

Ia juga mengimbau kepada peserta sosialisasi agar dapat menyampaikan kembali informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak warga yang memahami manfaat serta mekanisme program bantuan sosial dari pemerintah.

“Saya berharap bapak dan ibu dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat tentang fungsi dari Perda Kesejahteraan Sosial ini, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan serta apa saja syarat yang harus dipenuhi,” katanya.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Nanda Satria turut menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yakni Putri Ivoni. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai berbagai program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Dalam pemaparannya, Putri Ivoni menjelaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat secara langsung, melainkan harus melalui proses verifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.

“Bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial memang ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun tentu ada mekanisme, proses pendataan, serta persyaratan yang harus dipenuhi,” jelas Putri.

Ia menambahkan bahwa terdapat berbagai jenis program bantuan sosial yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan dari setiap program bantuan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pengajuan bantuan.

Putri juga berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai program kesejahteraan sosial yang ada, termasuk bagaimana prosedur serta tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Saya berharap masyarakat dapat memahami prosesnya, sehingga jika membutuhkan bantuan dari pemerintah sudah mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi,” tutupnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) kembali menggelar kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas melalui agenda Tabligh Akbar Polda Sumbar. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026, bertempat di Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Kota Padang.

Dalam kegiatan ini, Polda Sumbar menghadirkan ulama dan dai nasional ternama, Abdul Somad, yang akan menyampaikan tausiah kepada ribuan jamaah yang diperkirakan akan memadati kawasan masjid terbesar di Sumatera Barat tersebut. Acara direncanakan dimulai sekitar pukul 12.30 WIB dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Tabligh akbar ini merupakan inisiatif Kapolda Sumbar Gatot Tri Suryanta bersama Wakapolda Sumbar Solihin sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan spiritual serta mempererat hubungan antara institusi kepolisian dengan masyarakat, khususnya dalam suasana bulan suci Ramadan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar Susmelawati Rosya menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai persiapan guna menyukseskan kegiatan tersebut. Persiapan meliputi koordinasi dengan pengurus masjid, penataan lokasi acara, hingga pengamanan yang melibatkan personel kepolisian di sekitar area kegiatan.

Menurutnya, kehadiran Ustadz Abdul Somad diharapkan mampu memberikan pencerahan keagamaan sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk dapat menghadiri kegiatan tabligh akbar tersebut sebagai sarana memperdalam ilmu agama serta mempererat silaturahmi.

Selain itu, Polda Sumbar juga akan menyiapkan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan masjid untuk mengantisipasi tingginya jumlah jamaah yang hadir. Petugas akan ditempatkan di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjaga keamanan selama acara berlangsung.

Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini diimbau untuk datang lebih awal serta tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, tabligh akbar yang digelar Polda Sumbar ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, khidmat, dan memberikan manfaat spiritual bagi seluruh jamaah yang hadir, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.

Editor : Rafi

REALITANUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional kepada masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Posko Kelompok Tani Batu Tapak, Kampung Koto Merapak, Nagari Padang XI Punggasan, dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat serta perangkat nagari setempat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam sambutannya, Doni Harsiva Yandra menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Menurutnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan sampah regional yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Perda tersebut mengatur berbagai tahapan dalam pengelolaan sampah, mulai dari upaya pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah rumah tangga, pengangkutan, hingga proses pengolahan sampah secara ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini kita berharap masyarakat semakin memahami bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Jika dikelola secara benar, sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Doni.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan diri melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, memanfaatkan kembali sampah yang masih dapat digunakan, serta mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menambah volume sampah.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK), Wardoyo, A.Md.T., M.Si, turut memberikan pemaparan mengenai kebijakan dan teknis pengelolaan sampah yang diterapkan di daerah.

Dalam paparannya, Wardoyo menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pola pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat serta unsur pemerintahan nagari, di antaranya Wali Nagari Punggasan Timur, Wali Nagari Padang XI Punggasan, Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan, dan Wali Nagari Muara Gadang Punggasan. Turut hadir pula anggota Badan Musyawarah (Bamus) dari beberapa nagari, tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, kelompok kader senam, pemuda-pemudi, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti jalannya kegiatan.

Dalam sesi dialog, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait kondisi pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan yang disampaikan kepada narasumber.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mampu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan nagari.

Doni Harsiva Yandra berharap, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional dapat berjalan lebih optimal di berbagai daerah di Sumatera Barat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis menghadiri sekaligus menutup kegiatan Pesantren Ramadhan Tahun 1447 H / 2026 M tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman yang digelar di Masjid Baiturahmah Lubuk Alung, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan penutupan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh peserta pesantren, dilanjutkan dengan penampilan tahfiz Al-Qur’an sambung ayat. Dalam sesi tersebut, para peserta menunjukkan kemampuan hafalan mereka dengan melanjutkan potongan ayat yang dilantunkan langsung oleh Bupati John Kenedy Azis.

Empat peserta yang berhasil melanjutkan bacaan Al-Qur’an dengan baik mendapatkan apresiasi dari Bupati berupa seragam sekolah gratis, buku, serta perlengkapan sekolah untuk satu tahun penuh.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kultum oleh salah satu peserta pesantren, Muhammad Zikri Ilham, yang menyampaikan ceramah singkat dengan penuh semangat dan makna. Atas keberaniannya tampil di hadapan para peserta dan undangan, ia juga mendapatkan hadiah berupa seragam, buku, dan perlengkapan sekolah selama satu tahun. Apresiasi yang sama juga diberikan kepada Alwi yang membacakan hafalan Al-Qur’annya serta peserta lain yang turut tampil dalam kegiatan tersebut.

Bupati John Kenedy Azis menegaskan pentingnya penanaman nilai adab dan etika kepada generasi muda sejak dini. Ia mengingatkan para siswa untuk membiasakan sikap menghargai orang lain, terutama ketika seseorang sedang berbicara atau membaca Al-Qur’an di depan umum.

“Yang pertama saya sampaikan kepada ananda semua, kita harus mengutamakan adab dan etika. Ketika orang sedang berbicara di depan atau membaca Al-Qur’an, kita harus diam dan menghargainya. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan oleh bapak ibu guru kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa sikap saling menghargai dan memahami satu sama lain akan membentuk karakter generasi muda yang lebih baik.

Menurutnya, jika nilai tersebut diterapkan dengan baik, maka berbagai perilaku negatif seperti perundungan (bullying), kekerasan, maupun kenakalan remaja dapat diminimalisir. “Masa depan negeri ini ada di tangan ananda semua. Karena itu saya berharap sikap-sikap yang belum baik dapat diperbaiki sejak sekarang,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengimbau para guru agar memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum berani tampil atau masih belum lancar membaca Al-Qur’an agar proses pembelajaran dapat merata.

“Saya berharap bapak ibu guru dapat memperhatikan anak-anak yang belum bisa tampil atau belum lancar membaca Al-Qur’an, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan membanggakan orang tua, guru, serta bangsa,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Bupati John Kenedy Azis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh guru, panitia, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan Pesantren Ramadhan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, camat dan wali nagari, kepala sekolah SD dan SMP, niniak mamak, cadiak pandai, tokoh masyarakat, serta para guru dan peserta Pesantren Ramadhan. (Diskominfo)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon F Pandu, S. Si, M. Si menyerahkan bantuan sembako serta bantuan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Solok kepada keluarga Rice di Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, pada Kamis (12/03/26).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama Baznas Kabupaten Solok dalam membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok menyampaikan bahwa program bantuan sembako dan bedah rumah dari Baznas merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian bersama melalui Baznas Kabupaten Solok kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan sembako ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan program bedah rumah dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarga penerima,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi Baznas Kabupaten Solok yang terus aktif menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai nagari di Kabupaten Solok.

Sementara itu, perwakilan Baznas Kabupaten Solok menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari pengumpulan zakat para muzakki di Kabupaten Solok yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta memberikan semangat baru bagi keluarga penerima untuk menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung dengan penuh rasa kebersamaan dan dihadiri oleh perangkat nagari, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat yang turut menyaksikan penyerahan bantuan tersebut.

Dengan adanya program bantuan sembako dan bedah rumah dari Baznas Kabupaten Solok ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat gotong royong dalam membantu sesama di tengah masyarakat.

Turut Hadir, Sekda Kabupaten Solok Medison, Asisten, Kepala OPD, Camat Singkarak, Walinagari Saniang Baka beserta Jajaran.