REALITANUSANTARA.COM

Padang - Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang resmi menandatangani nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Fadly Amran bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye dan Osman Ayub, di Ruang Sidang DPRD Kota Padang, Sabtu (27/6/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah, sekaligus menandai tercapainya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terkait arah kebijakan fiskal Kota Padang pada tahun berjalan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan, telah dijalankan secara sistematis dan melibatkan koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurut Fadly Amran, proses tersebut diawali dengan penyampaian dokumen Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 oleh Pemerintah Kota Padang kepada DPRD pada 15 Juni 2026. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkaji kebutuhan, prioritas program, serta penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.

Selanjutnya, pembahasan lebih mendalam dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam forum tersebut, berbagai usulan, masukan, dan penyesuaian terhadap program prioritas daerah dibahas secara komprehensif guna memastikan anggaran yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Fadly Amran menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan Kota Padang. Ia berharap, kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kesepakatan ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah secara optimal, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong percepatan program-program prioritas Pemerintah Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026, Pemerintah Kota Padang dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk kemudian dibahas dan disahkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap seluruh proses dapat berjalan lancar demi mendukung pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan Komunitas Ojek Online (Ojol) Binaan Ditlantas Polda Sumatera Barat untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Polri, khususnya Kapolda Sumbar dan jajaran Ditlantas Polda Sumbar, atas sinergi yang selama ini terjalin dengan para pengemudi ojek online.

Kegiatan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan antara Ditlantas Polda Sumbar dengan komunitas ojol yang selama ini aktif dilibatkan dalam berbagai program pembinaan, edukasi keselamatan berlalu lintas, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ucapan yang disampaikan juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Sumatera Barat.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar menyampaikan bahwa kemitraan antara Polri dan komunitas ojek online merupakan bagian penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas ojek online binaan Ditlantas Polda Sumbar atas dukungan dan kebersamaan yang telah terjalin. Semoga sinergi ini terus diperkuat untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik."

Ia juga mengajak seluruh pengemudi ojek online untuk terus menjadi pelopor keselamatan di jalan raya dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, serta mengutamakan keselamatan di atas kecepatan.

Sementara itu, perwakilan komunitas ojol menyampaikan harapan agar Polri semakin sukses, semakin profesional, dan terus menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin sukses, semakin Presisi, semakin dicintai masyarakat, dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan bangsa. Untuk Komunitas Ojol Sumbar, tetap solid, kompak, dan Rancak Bana. Bersama Ditlantas Polda Sumbar, mari kita wujudkan budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan untuk kemanusiaan

Padang, 28 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar Pekan Olahraga Polri yang dipusatkan di Mapolda Sumbar pada Minggu, 28 Juni 2026, mulai pukul 06.00 WIB.

Kegiatan ini terbuka untuk seluruh masyarakat sebagai wujud kedekatan Polri dengan warga melalui berbagai aktivitas yang sehat, edukatif, dan penuh kebersamaan. Berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan, di antaranya Car Free Day, senam bersama, bakti sosial, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai doorprize menarik bagi peserta, seperti sepeda motor listrik, televisi 4K, lemari es, dispenser, rice cooker, blender, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumbar berharap dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta membangun semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Masyarakat diimbau untuk hadir bersama keluarga dan kerabat guna memeriahkan kegiatan yang telah dipersiapkan tersebut.

"Polri untuk Masyarakat" menjadi semangat yang diusung pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini, sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, memperkuat sinergi, dan terus hadir di tengah masyarakat.

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman -  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, memaparkan secara rinci kondisi keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan APBD tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif, ditandai dengan berhasil dibukukannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp102,12 miliar.

Menurut Rahmat Hidayat, capaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan secara terukur, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

“SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp102,12 miliar. Ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta akuntabilitas,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 didukung oleh beberapa komponen utama. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Padang Pariaman berhasil merealisasikan sebesar Rp173,96 miliar.

Sementara itu, komponen pendapatan terbesar masih berasal dari pendapatan transfer, yang mencapai Rp1,215 triliun. Selain itu, terdapat pula kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4 miliar.

Menurutnya, struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat dan provinsi masih menjadi faktor penting dalam menopang pembangunan daerah, di samping terus diupayakannya peningkatan kapasitas PAD dari berbagai sektor.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengarahkan penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan strategis, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah.

Belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Selain menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah juga memaparkan berbagai laporan keuangan lainnya sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen tersebut meliputi:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca Daerah

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

Seluruh dokumen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Rahmat Hidayat berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan berbagai masukan yang bermanfaat.

Ia menegaskan bahwa evaluasi dan pembahasan dari DPRD sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.

“Kami mengharapkan dukungan, masukan, serta pembahasan yang komprehensif dari pimpinan dan anggota DPRD. Sehingga laporan pertanggungjawaban ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Rahmat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Firman, S.Si, didampingi Wakil Ketua DPRD Wira Satria, S.Sos.

Turut hadir dalam rapat itu unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Sekretaris DPRD Armen Rangkuti, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Suasana rapat berlangsung khidmat dan penuh perhatian. Para tamu undangan terlihat antusias mengikuti jalannya sidang hingga akhir, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan Ranperda tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembahasan hingga pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Rahmat Hidayat juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Menurutnya, seluruh program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah harus berorientasi pada efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

“Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kinerja dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas, kita berharap Kabupaten Padang Pariaman dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun-tahun mendatang,” ujar Rahmat Hidayat.

Selain itu, ia mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD, untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara seluruh unsur pemerintahan menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.

Sebelumnya, delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menyampaikan pendapat akhir masing-masing terhadap Ranperda tersebut. Dalam pandangan fraksi-fraksi, berbagai masukan, kritik, saran, serta catatan strategis disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas program pembangunan, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Meski demikian, secara umum seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan disetujuinya Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sumatera Barat menggelar kegiatan Konsolidasi Internal Partai yang dirangkai dengan pembekalan kader serta penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD, DPC, hingga PAC. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis partai dalam memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus menyusun langkah menghadapi dinamika politik yang semakin berkembang.

Acara yang berlangsung di Kota Padang ini dihadiri ratusan kader dan pengurus partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mulai dari jajaran pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan hadir dalam kegiatan tersebut dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat untuk memperkuat barisan partai.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alek Indra Lukman, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan, disiplin, dan loyalitas seluruh kader sebagai fondasi utama kekuatan partai. Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur yang kuat, tetapi juga oleh soliditas kader dalam menjalankan garis perjuangan partai secara konsisten.

Alek menyampaikan bahwa konsolidasi internal bukan sekadar agenda rutin atau seremonial semata. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk membangun organisasi partai yang semakin kokoh, terstruktur, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan harus mampu bergerak dalam satu komando, menjaga disiplin organisasi, memperkuat komunikasi antarstruktur, serta membangun sinergi yang solid dari tingkat DPD hingga PAC. Dengan demikian, seluruh program partai dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Seluruh kader harus bergerak dalam satu komando, menjaga soliditas, dan membuktikan bahwa PDI Perjuangan selalu hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kekuatan partai lahir dari kedisiplinan, loyalitas, dan kerja bersama,” ujar Alek dalam sambutannya.

Selain pembekalan politik dan penguatan organisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada jajaran DPD, DPC, dan PAC. Penyerahan SK tersebut merupakan bentuk penguatan struktur organisasi partai hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus memastikan roda organisasi berjalan secara efektif di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Melalui penyerahan SK ini, partai berharap seluruh jajaran pengurus yang telah menerima amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan maksimal. Pengurus di semua tingkatan diharapkan mampu menjadi ujung tombak partai dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata.

Suasana konsolidasi berlangsung penuh semangat dan antusiasme tinggi. Ratusan kader yang hadir tampak aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi pembekalan, diskusi internal, hingga pengarahan strategis partai. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi warna utama dalam kegiatan tersebut.

DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat menilai, penguatan internal partai menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Dengan organisasi yang solid, kader yang disiplin, serta struktur yang kuat hingga ke tingkat bawah, partai optimistis dapat terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Melalui konsolidasi ini, seluruh kader diharapkan semakin solid, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, menjaga semangat gotong royong, serta terus menghadirkan kerja nyata demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Polri dengan merotasi dan memutasi delapan Kapolres di jajaran Polda Sumatera Barat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1336/VI/KEP/2026, ST/1339/VI/KEP/2026, dan ST/1341/VI/KEP/2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Rotasi kali ini mencakup jabatan Kapolres Agam, Pesisir Selatan, Payakumbuh, Pasaman, Solok, Solok Selatan, Pariaman Kota, dan Tanah Datar. Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, sejumlah perwira juga memperoleh promosi ke jabatan yang lebih strategis.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya membenarkan adanya mutasi tersebut. Menurutnya, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme institusi.

"Mutasi merupakan hal yang biasa dalam tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi. Rotasi dilakukan secara berkala untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian," ujarnya.

Dalam mutasi tersebut, Kapolres Pesisir Selatan AKBP Derry Indra dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wadirpamobvit Polda Sumbar. Posisinya digantikan AKBP Ricky Ricardo yang sebelumnya menjabat Kapolres Payakumbuh

Sementara itu, tongkat komando Polres Payakumbuh kini dipegang AKBP Irwan Andeta yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Di Kabupaten Agam, jabatan Kapolres beralih kepada AKBP Masnoni, menggantikan AKBP Muari yang mendapat penugasan baru di Korbrimob Polri

Perubahan juga terjadi di Polres Pasaman. AKBP Adirawa Permana Anggawistara dipercaya menjadi Kapolres Pasaman menggantikan AKBP M. Agus Hidayat yang mendapat promosi sebagai Wadirsamapta Polda Riau.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menjadi kandidat terkuat sekaligus calon tunggal Ketua Pengurus Provinsi Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi) Sumatera Barat periode 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Ferkushi Sumbar yang berlangsung di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Jumat (19/6/2026).

Musprov Ferkushi Sumbar yang digelar selama dua hari hingga Sabtu (20/6/2026) menjadi momentum penting dalam menentukan arah baru pembinaan olahraga Kurash di Sumatera Barat. Agenda ini dihadiri jajaran Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia, pengurus KONI Sumbar, akademisi, hingga perwakilan pengurus kabupaten dan kota se-Sumbar.

Kegiatan resmi dibuka oleh Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, yang menekankan pentingnya Musprov sebagai titik awal memperkuat struktur organisasi dan pembinaan atlet Kurash di daerah.

Sekretaris Umum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia, Lukman Husein, menegaskan bahwa organisasi Kurash Sumbar membutuhkan pembenahan serius agar mampu berkembang lebih kompetitif.

Menurut Lukman, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan organisasi Kurash di Sumatera Barat belum optimal, baik dari sisi manajemen organisasi maupun pembinaan atlet.

Ia menilai, pengurus baru nantinya harus mampu melakukan konsolidasi internal, membangun sistem pembinaan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat untuk atlet.

“Pengprov Kurash Sumbar perlu melakukan perbaikan organisasi. Organisasi olahraga dan prestasi harus berjalan beriringan. Jika organisasi kuat, pembinaan atlet juga akan berjalan maksimal,” ujar Lukman.

Ia optimistis Sumatera Barat memiliki modal besar untuk berkembang sebagai salah satu daerah penghasil atlet Kurash unggulan di Indonesia.

Menurutnya, potensi sumber daya manusia dan budaya olahraga bela diri yang kuat di Sumbar dapat menjadi fondasi untuk melahirkan atlet nasional berprestasi.

Sementara itu, Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, menaruh harapan besar agar cabang olahraga Kurash dapat berkontribusi signifikan dalam mendongkrak prestasi Sumatera Barat pada ajang nasional mendatang.

Khusus untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, KONI Sumbar menargetkan raihan 20 medali emas.

Hamdanus menilai target tersebut realistis jika seluruh cabang olahraga mampu mempersiapkan atlet sejak dini, termasuk Kurash.

“Target Sumbar menuju 20 medali emas pada PON 2028 cukup realistis. Kurash kami harapkan menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang medali emas,” kata Hamdanus.

Ia juga menambahkan bahwa Musprov Ferkushi kali ini memiliki arti strategis untuk membangun fondasi organisasi yang solid.

Dalam kesempatan yang sama, Hamdanus juga menyoroti pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar yang dijadwalkan berlangsung pada 2–14 Oktober 2026.

Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut akan digelar di 12 kabupaten dan kota, menjadikannya sebagai penyelenggaraan Porprov terbesar sepanjang sejarah olahraga Sumatera Barat.

Salah satu catatan menarik adalah untuk pertama kalinya Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut menjadi tuan rumah.

Selain itu, cabang olahraga selancar ombak juga akan dipertandingkan untuk pertama kalinya.

“Ini menjadi Porprov dengan jumlah daerah penyelenggara terbanyak sepanjang sejarah. Mentawai juga akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya,” ujarnya.

Sebagai calon tunggal Ketua Ferkushi Sumbar, Aprinaldi menegaskan komitmennya untuk membawa Kurash Sumatera Barat menuju level yang lebih tinggi.

Ia menargetkan Kurash dapat tampil sebagai cabang olahraga ekshibisi di Porprov dan menjadi salah satu cabang unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Tak hanya itu, ia juga memasang target ambisius agar Kurash Sumbar mampu menyumbangkan medali emas pada PON Bela Diri maupun PON 2028.

“Saya ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai gudang atlet Kurash nasional. Ukuran keberhasilan pengurus bukan banyaknya kegiatan seremonial, tetapi kemampuan melahirkan atlet-atlet berprestasi,” tegas Aprinaldi.

Menurut Aprinaldi, fokus utama kepengurusan ke depan adalah penguatan organisasi, peningkatan kualitas pelatih, pembinaan atlet usia dini, dan pembentukan pusat latihan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk keseriusannya, Aprinaldi juga berkomitmen menghadirkan sekretariat permanen Kurash Sumbar yang akan dipusatkan di kawasan Stadion Utama Sumatera Barat.

Sekretariat tersebut dirancang menjadi pusat aktivitas organisasi sekaligus sentra pembinaan atlet.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pembinaan yang terstruktur dan profesional.

“Saya siap menghibahkan diri untuk kemajuan Kurash Sumbar. Mari kita kibarkan bendera Kurash sebagai cabang olahraga pencetak atlet berprestasi bagi Sumatera Barat,” katanya.

Sekretaris Panitia Musprov Ferkushi Sumbar 2026, Hendri GD, menjelaskan pelaksanaan Musprov ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia Nomor 15/SK/PB.FERKUSHI/V/2026.

Ia berharap Musprov dapat melahirkan kepengurusan yang solid, profesional, dan mampu menghadirkan program kerja yang konkret untuk kemajuan olahraga Kurash di Sumatera Barat.

Pembukaan Musprov juga dihadiri Dekan FIK UNP Prof. Nurul Ikhsan, Wakil Ketua Umum II KONI Sumbar Dr. Septri, Wakil Sekretaris Umum II KONI Sumbar Dr. Risky Syahputra, Kabid Humas KONI Sumbar Hendri Parjiga, serta sejumlah pengurus olahraga lainnya.

Dengan munculnya Aprinaldi sebagai calon tunggal, Musprov Ferkushi Sumbar 2026 diperkirakan akan menjadi titik awal kebangkitan olahraga Kurash di Sumatera Barat menuju prestasi yang lebih kompetitif di level nasional hingga internasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dengan menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Youth Center Padang tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.

Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pengobatan, hingga kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan banyaknya warga yang hadir untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh tim kesehatan Polda Sumbar dan para tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan.

"Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan," ujar Kapolda Sumbar.

Irjen pol. Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Bahkan, kegiatan serupa direncanakan akan kembali digelar pada pelaksanaan Car Free Day mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.

"Kami akan terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Pelayanan kesehatan gratis ini akan kembali kami laksanakan pada kegiatan Car Free Day berikutnya sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat," tambahnya.

Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Melalui pendekatan humanis dan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga, Polri berupaya membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini menjadi momentum bagi Polda Sumbar untuk terus menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan bakti kesehatan dan aksi sosial kemanusiaan, Polri berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Sumatera Barat.

Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir, melayani, mengayomi, dan mengabdi demi terciptanya masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Upaya peningkatan layanan air bersih di Padang kembali diperkuat melalui penandatanganan kontrak Paket Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 200 liter per detik (l/dtk) beserta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang kurang lebih 19 kilometer. Selasa 23 Juni 2026, Proyek strategis ini memiliki pagu anggaran sekitar Rp284 miliar dan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat infrastruktur air bersih di Kota Padang.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jangkauan pendistribusian air bersih kepada masyarakat, khususnya di tiga kecamatan yang memiliki kebutuhan air bersih cukup tinggi, yakni Koto Tangah, Nanggalo, dan Kuranji.

Dengan pembangunan SPAM baru ini, diharapkan suplai air bersih kepada pelanggan dapat semakin optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Penambahan kapasitas produksi 200 l/dtk akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan atau tekanan air yang belum maksimal.

Selain mendukung peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, proyek ini juga memiliki nilai strategis dalam aspek mitigasi bencana. Sebagaimana diketahui, Kota Padang merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Kehadiran infrastruktur SPAM yang lebih modern dan andal diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem penyediaan air minum ketika terjadi bencana, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi dalam situasi darurat.

Pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 19 kilometer juga menjadi bagian penting dari proyek ini. Jaringan tersebut akan berfungsi untuk mendistribusikan air hasil produksi secara lebih efisien dan merata ke kawasan pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, diharapkan distribusi air bersih dapat berjalan lebih stabil serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Keberhasilan pelaksanaan proyek ini tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat yang terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Dengan dimulainya tahapan kontrak ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek SPAM ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan air minum yang berkualitas, berkelanjutan, serta tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.(Ayu)