REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, kembali memperkuat gerakan kebersihan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Padang Rancak Award (PRA) 2026 Sesi II.

Program yang digelar melalui kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ekasakti (UNES) tersebut memasuki tahap persiapan verifikasi lapangan. Kegiatan Coaching Verifikasi Lapangan PRA Sesi II resmi dibuka di Ruang Sidang Rektorat Lantai I Universitas Ekasakti, Sabtu (5/9/2026).

Pelaksanaan sesi kedua ini tidak hanya diarahkan untuk menilai kondisi kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari tingkat rumah tangga.

Pada PRA Sesi II 2026, Pemko Padang memberikan perhatian khusus terhadap pemilahan sampah organik, terutama sisa makanan yang berasal dari aktivitas rumah tangga.

DLH Kota Padang menilai kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Sampah organik yang dipisahkan sejak awal akan lebih mudah dikelola sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Kabid Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Syukri, mengatakan pelaksanaan sesi kedua diberikan waktu lebih panjang agar setiap RT dan bank sampah memiliki kesempatan mempersiapkan kondisi lingkungan secara konsisten.

Fokus terhadap sampah sisa makanan juga berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah organik yang tidak tepat, termasuk potensi emisi gas metana.

“Memilah sampah bertujuan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik dan benar. Diharapkan budaya bersih ini terus melekat, tidak hanya saat perlombaan berlangsung,” ujar Fuad.

PRA Sesi II dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli hingga 1 Oktober 2026. Durasi tersebut disesuaikan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura.

Untuk memastikan proses verifikasi berjalan secara menyeluruh, sebanyak 312 mahasiswa Universitas Ekasakti dilibatkan sebagai tim penilai lapangan.

Mereka akan melakukan verifikasi terhadap 3.456 RT yang tersebar di Kota Padang. Keterlibatan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu diharapkan memberikan perspektif akademis sekaligus memperkuat objektivitas proses penilaian.

Para mahasiswa tidak hanya bertugas mencatat kondisi lingkungan. Mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan etika ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Mahasiswa diminta mengedepankan integritas, objektivitas, kejujuran, serta kesantunan selama menjalankan proses verifikasi. Hasil penilaian nantinya menjadi bahan bagi tim juri dalam menentukan capaian masing-masing wilayah.

Sebanyak 312 mahasiswa tersebut berasal dari delapan fakultas di lingkungan UNES, yakni FISIPOL, Ekonomi, Akuntansi, Hukum, Teknik, FKIP, Pertanian, dan Sastra. Sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka mengikuti coaching intensif selama dua hari, 5–6 September 2026, yang diberikan oleh tim teknis DLH dan Tim Juri PRA.

Keterlibatan UNES dalam PRA 2026 juga memperlihatkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam menjalankan program pembangunan berbasis masyarakat.

Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Padang, Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide, menilai PRA bukan sekadar kompetisi kebersihan antarkawasan.

Menurutnya, substansi utama kegiatan tersebut adalah membangun karakter dan mengubah perilaku masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor UNES Prof. Dr. Sufyarma Marsidin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kota Padang kepada UNES. Ia meminta mahasiswa yang terlibat menjalankan proses verifikasi secara profesional, jujur, dan objektif.

Keterlibatan mahasiswa juga diharapkan menjadi pengalaman akademik sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan warga, mahasiswa dapat turut menyampaikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah.

Pemko Padang menempatkan Padang Rancak Award sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya RT yang memperoleh penghargaan, tetapi juga dari seberapa jauh kebiasaan menjaga kebersihan dan memilah sampah dapat bertahan setelah rangkaian penilaian selesai.

Pemerintah berharap gerakan tersebut berkembang menjadi budaya bersama di tingkat keluarga, lingkungan RT, RW, hingga kelurahan.

Langkah ini juga sejalan dengan kebutuhan kota-kota besar untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Rumah tangga menjadi salah satu titik penting karena sebagian besar aktivitas menghasilkan sampah setiap hari.

Jika pemilahan dilakukan sejak dari rumah, sampah organik dan anorganik dapat ditangani sesuai karakteristiknya. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi beban pengelolaan sampah yang harus ditangani pemerintah.

Pelaksanaan PRA Sesi II menjadi bagian dari agenda Pemko Padang untuk membangun lingkungan kota yang bersih sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan.

Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada momentum kompetisi. Edukasi dan kebiasaan memilah sampah diharapkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, pengurus RT, bank sampah, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, Padang Rancak Award tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menjadi pemenang, tetapi juga bagaimana seluruh masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga kebersihan kota.

Dari rumah, perubahan itu dimulai. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, menjaga lingkungan sekitar, serta membangun kebiasaan hidup bersih, masyarakat dapat ikut mewujudkan Kota Padang yang lebih bersih, sehat, tertib, dan berkelanjutan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 yang berlangsung di Pelataran Masjid Agung Nurul Iman, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah strategis bagi para santri madrasah diniyah untuk mengembangkan potensi, baik di bidang olahraga maupun seni, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda.

Porsadin VII Sumbar tahun ini diikuti sebanyak 333 santri yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Para peserta akan berkompetisi dalam 13 cabang olahraga dan seni, yang dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan dan prestasi, tetapi juga membangun sportivitas, kreativitas, kedisiplinan, serta rasa percaya diri para santri.

Kehadiran Maigus Nasir dalam pembukaan kegiatan tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap berbagai program yang mendorong penguatan pendidikan keagamaan di kalangan generasi muda.

Menurutnya, pembinaan anak dan remaja tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Pendidikan agama, pembentukan karakter, serta pengembangan bakat dan minat juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan sekaligus landasan moral yang kuat.

Porsadin, lanjutnya, menjadi ruang bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan mereka secara positif. Kompetisi olahraga dan seni juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai kerja keras, kebersamaan, tanggung jawab dan sikap saling menghargai.

Di sisi lain, kegiatan tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia di Kota Padang, khususnya melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Program Smart Surau diarahkan untuk memperkuat fungsi surau sebagai pusat pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, serta aktivitas positif bagi generasi muda. Melalui pendekatan tersebut, lingkungan keagamaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang tumbuh dan berkembang bagi anak-anak dan remaja.

Pemerintah Kota Padang menilai penguatan pendidikan berbasis keagamaan menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Karena itu, kegiatan seperti Porsadin dinilai memiliki arti lebih luas daripada sekadar ajang perlombaan. Para santri mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta dari daerah lain, membangun persahabatan, bertukar pengalaman, serta belajar menerima kemenangan maupun kekalahan secara sportif.

Dengan melibatkan ratusan santri dari berbagai daerah di Sumbar, Porsadin VII diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki keseimbangan antara kemampuan akademik, keterampilan, kesehatan jasmani, kreativitas, dan nilai-nilai religius.

Pemerintah Kota Padang pun berharap semangat yang dibangun melalui Porsadin dapat terus berlanjut di lingkungan keluarga, sekolah, masjid, surau, maupun komunitas masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan, orang tua, tokoh masyarakat, dan para pembina, pengembangan potensi generasi muda diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Porsadin VII Sumbar 2026 akhirnya tidak hanya menjadi panggung kompetisi bagi para santri, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun generasi Sumatera Barat yang religius, berkarakter, sehat, kreatif, dan berprestasi.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Truntum, Padang, Jumat (4/9/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu forum penting bagi jajaran PGRI se-Sumatera Barat untuk mengevaluasi program organisasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam memperkuat peran guru menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Konkerprov I PGRI Sumbar 2026 diikuti pengurus PGRI dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Forum ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa guru memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah bersama dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, serta daya saing.

Guru, kata dia, merupakan salah satu unsur utama dalam proses tersebut karena berada langsung di tengah peserta didik dan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, karakter, serta kemampuan generasi muda.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru dinilai perlu terus menjadi perhatian. Perubahan teknologi, perkembangan informasi, serta tuntutan kompetensi di era digital membuat dunia pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang mampu beradaptasi sekaligus tetap menjaga nilai-nilai pendidikan dan karakter.

Fadly juga mengaitkan penguatan peran guru dengan berbagai program pendidikan yang dikembangkan Pemerintah Kota Padang. Salah satunya melalui Program Padang Juara yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prestasi generasi muda.

Selain itu, keberadaan program Smart Surau juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi turut memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Menurut Fadly, sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap Konkerprov I PGRI Sumbar 2026 dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini sekaligus mempersiapkan guru menghadapi tantangan pendidikan di masa mendatang.

Di sisi lain, forum tersebut juga diharapkan dapat memperkuat soliditas organisasi PGRI di Sumatera Barat. Dengan organisasi profesi yang semakin kuat, guru diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi, bertukar gagasan, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, berkomitmen membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar peningkatan kualitas pendidikan tidak berhenti pada kebijakan pemerintah, tetapi diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat.

Konkerprov I PGRI Sumbar 2026 pun menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa investasi terbesar dalam pembangunan daerah adalah pembangunan manusia. Guru sebagai garda terdepan pendidikan memiliki peran sentral dalam memastikan generasi muda Sumatera Barat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru, kualitas pendidikan di Sumatera Barat diharapkan terus mengalami peningkatan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden kandasnya Kapal Mentawai Fast 1 di sekitar alur masuk Muara Padang, Sumatera Barat.

Kapal tersebut kandas pada 14 Agustus 2026 setelah kondisi cuaca di perairan Padang berubah secara mendadak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Kepala KSOP Padang Chaerul Awaluddin mengatakan, pemeriksaan langsung dilakukan setelah insiden untuk mengetahui penyebab kapal mengalami kendala ketika mendekati pintu masuk alur pelayaran Muara Padang.

Menurut Chaerul, hasil pemeriksaan awal menunjukkan Mentawai Fast 1 dalam kondisi laik laut sebelum berangkat. Dokumen dan sertifikat kapal juga masih dinyatakan berlaku.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kapal dalam kondisi laik laut sebelum berangkat. Seluruh dokumen dan sertifikat kapal masih berlaku, sehingga tidak ditemukan pelanggaran administrasi maupun aspek teknis yang berkaitan dengan kelayakan pelayaran,” kata Chaerul saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).

Chairul menjelaskan, berdasarkan keterangan operator, kondisi cuaca ketika kapal meninggalkan pelabuhan masih relatif normal dan dinilai aman untuk pelayaran.

Namun, kondisi tersebut berubah ketika kapal telah berada beberapa mil sebelum memasuki kawasan Muara Padang. Angin kencang tiba-tiba menerpa sehingga kapal mengalami kesulitan untuk dikendalikan.

Kapal kemudian kandas sekitar dua mil dari pintu masuk alur pelayaran.

Perubahan cuaca secara cepat tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam evaluasi KSOP. Fenomena angin kencang pada waktu yang sama juga dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan Kota Padang.

Bahkan, hembusan angin kencang menyebabkan sejumlah tenda di kawasan Masjid Al Hakim yang berada di pesisir pantai mengalami kerusakan.

Setelah kapal mengalami kandas, proses penanganan langsung dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur. KSOP berkoordinasi dengan unsur teknis pelabuhan, kepolisian, serta masyarakat sekitar untuk mengevakuasi kapal dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal.

Upaya evakuasi berlangsung sekitar dua jam. Kapal akhirnya berhasil dikeluarkan dari titik kandas sekitar pukul 23.30 WIB.

Tidak terdapat laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan aman.

Pihak operator Mentawai Fast 1 juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelamatan, termasuk masyarakat yang ikut membantu penanganan di lapangan.

Pasca-insiden, KSOP Padang mengambil langkah pengamanan dengan menghentikan sementara operasional Mentawai Fast 1.

Kapal tersebut saat ini menjalani proses perbaikan sekaligus pemeriksaan menyeluruh. KSOP memastikan kapal tidak akan kembali beroperasi sebelum seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi.

“Kapal saat ini sedang diperbaiki. Kami tidak akan mengizinkan kapal beroperasi sebelum seluruh proses perbaikan selesai, dilakukan inspeksi ulang, dan dinyatakan aman untuk berlayar,” tegas Chairul.

Tim inspeksi juga memeriksa bagian bawah kapal untuk memastikan tidak terdapat kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan apabila kapal kembali dioperasikan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kerusakan yang dialami kapal tergolong ringan dan diduga terjadi akibat gesekan ketika kapal berada di titik kandas.

KSOP Padang menegaskan bahwa keselamatan pelayaran menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Pemberian izin tidak hanya didasarkan pada kelengkapan dokumen kapal. Otoritas juga mempertimbangkan kondisi teknis kapal, kompetensi awak kapal, kapasitas penumpang, ketersediaan alat keselamatan, serta kondisi cuaca sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

Chairul mengatakan, apabila kondisi cuaca dinilai tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran, keberangkatan kapal harus ditunda demi mencegah risiko terhadap penumpang maupun awak kapal.

“Jika cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal tentu harus ditunda. Keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Selain faktor cuaca, jumlah penumpang juga wajib sesuai dengan kapasitas yang tercantum dalam dokumen kapal. Kapal tidak diperbolehkan mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas karena dapat meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan.

Insiden kandasnya Mentawai Fast 1 juga menjadi pengingat mengenai pentingnya kemampuan nakhoda dan awak kapal dalam menghadapi perubahan kondisi perairan.

Kondisi cuaca di wilayah perairan Indonesia dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Karena itu, kemampuan awak kapal membaca kondisi cuaca, mengambil keputusan, serta menjalankan prosedur keselamatan menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.

Chairul menegaskan bahwa seorang nakhoda harus memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seorang nakhoda harus memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan. Kemampuan tersebut menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat maupun perubahan cuaca yang tidak terduga,” katanya.

Di luar evaluasi terhadap insiden, pemerintah juga terus mendorong pembenahan infrastruktur pelabuhan dan alur pelayaran di Muara Padang.

Salah satu agenda yang tengah dibahas adalah pengerukan alur pelayaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperlancar pergerakan kapal yang keluar dan masuk Pelabuhan Muara Padang.

KSOP Padang bersama Pelindo, pemerintah daerah, serta instansi terkait terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong realisasi program tersebut.

Selain pengerukan alur, pengembangan kawasan Maritime Center di sekitar Pelabuhan Muara Padang juga menjadi bagian dari rencana penataan kawasan maritim.

Penguatan infrastruktur dinilai memiliki arti strategis bagi Sumatera Barat, terutama dalam mendukung konektivitas transportasi laut menuju Kepulauan Mentawai.

Wilayah kepulauan tersebut memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap transportasi laut, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan logistik.

Karena itu, keberadaan layanan kapal penumpang yang aman dan andal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konektivitas antara Kota Padang dan Kepulauan Mentawai.

KSOP Padang memastikan Mentawai Fast 1 belum akan kembali melayani penumpang sebelum seluruh proses perbaikan dan pemeriksaan selesai.

Kapal harus menjalani inspeksi ulang dan dinyatakan memenuhi seluruh standar keselamatan pelayaran sebelum memperoleh izin untuk kembali beroperasi.

Evaluasi terhadap insiden ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah untuk memastikan kondisi Mentawai Fast 1, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap aspek keselamatan pelayaran secara lebih luas.

Pembenahan alur pelayaran, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca, pengawasan terhadap kapasitas penumpang, serta peningkatan kompetensi awak kapal menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting untuk memperkuat keselamatan transportasi laut.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut, khususnya masyarakat Kepulauan Mentawai yang menjadikan jalur laut sebagai salah satu sarana utama konektivitas dengan Kota Padang.

Mentawai Fast 1 baru akan kembali beroperasi setelah seluruh tahapan perbaikan, inspeksi, dan verifikasi keselamatan dinyatakan selesai serta kapal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 membantu kepolisian bergerak cepat mengamankan seorang pria yang diduga membuat keresahan dengan membawa senjata tajam jenis parang di kawasan Gunung Panggilun, Kota Padang, Sumatera Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (4/9/2026) sore. Warga sebelumnya melaporkan keberadaan seorang pria yang diduga mengamuk sambil membawa parang. Pria tersebut juga disebut-sebut mengacungkan senjata tajam kepada masyarakat di sekitar lokasi.

Informasi yang disampaikan warga tidak hanya berupa laporan lisan. Petugas juga menerima gambar dan video yang memperlihatkan situasi terkait keberadaan pria tersebut.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti jajaran Polresta Padang dengan mengerahkan Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang ke lokasi. Tim yang berada di bawah komando Katim Klewang Aiptu David WW bergerak untuk memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan terhadap warga.

Setibanya di lokasi, petugas berhasil menemukan dan mengamankan pria yang diketahui bernama Andi tersebut. Pengamanan berlangsung tanpa adanya perlawanan berarti.

Polisi turut mengamankan satu bilah parang yang diduga dibawa oleh pria tersebut. Senjata tajam itu kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut.

Situasi berbeda terjadi ketika petugas hendak membawa Andi ke Mapolresta Padang. Pria tersebut terlihat menangis dan meminta agar dirinya tidak dibawa oleh polisi.

Meski demikian, petugas tetap membawa yang bersangkutan ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian, termasuk memastikan motif dan tindakan yang dilakukan sebelum pengamanan.

Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai seorang pria yang diduga mengamuk sambil membawa senjata tajam di kawasan Gunung Panggilun.

"Memang tadi Jumat sore ada laporan dari masyarakat Gunung Panggilun ke Call Center 110, lengkap dengan gambar dan video," ujar Apri Wibowo.

Menurut Apri, berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, pria tersebut diduga membuat keresahan dengan membawa parang dan mengacungkan senjata tajam itu kepada masyarakat.

"Jadi, ada diduga preman kampung ngamuk sambil bawa parang dan mengacungkan parang itu ke masyarakat," katanya.

Setelah laporan diterima, kepolisian langsung mengambil langkah dengan menerjunkan Tim Klewang ke lokasi. Tim kemudian berhasil mengamankan pria yang dilaporkan masyarakat tersebut beserta satu bilah parang.

Apri mengatakan, kejadian tersebut menjadi contoh pentingnya peran masyarakat dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi yang disampaikan secara cepat dapat membantu petugas melakukan tindakan sebelum situasi berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Kapolresta Padang juga mengapresiasi langkah masyarakat yang memilih menggunakan saluran resmi kepolisian untuk menyampaikan laporan.

Ia mengimbau warga agar tidak ragu menghubungi Call Center 110 apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau kejadian yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, kalau ada yang mencurigakan, sudah benar langsung telepon Call Center kami di 110. Kami siap memberikan pelayanan selama 24 jam," tegas Apri.

Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Polisi membutuhkan informasi dari masyarakat agar setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.

Saat ini, Andi bersama satu bilah parang telah diamankan di Mapolresta Padang. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap secara lebih lengkap kronologi kejadian serta menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.

Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri apabila menemukan orang yang diduga membawa senjata tajam atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan. Warga diharapkan segera melaporkan kejadian tersebut melalui saluran resmi kepolisian agar dapat ditangani petugas secara profesional dan terukur.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Upaya membangkitkan kembali prestasi sepak bola Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan kompetisi dan target kemenangan di lapangan. Pembinaan usia dini, peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, penguatan Sekolah Sepak Bola (SSB), hingga dukungan terhadap atlet dan pelatih dinilai menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi pesepak bola yang mampu membawa nama Kota Padang ke tingkat yang lebih tinggi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026/2027 Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH, yang secara khusus mempertemukan wakil rakyat dengan insan sepak bola se-Kota Padang.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Palanta Wali Kota Padang, Jalan A Yani, Sabtu (5/9/2026), itu dihadiri pengelola SSB, atlet, pelatih hingga official. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menggali secara langsung berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pelaku sepak bola, sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama.

Mastilizal Aye mengatakan, reses pada dasarnya merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, menurut dia, forum tersebut harus mampu menghasilkan gagasan dan langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah dan DPRD.

“Sepak bola bukan hanya persoalan menang dan kalah. Di dalamnya ada pembinaan karakter, kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab dan semangat pantang menyerah. Karena itu, olahraga ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengarahkan mereka kepada kegiatan yang positif,” ujar Aye.

Ia menilai Kota Padang memiliki potensi besar dalam melahirkan pesepak bola berbakat. Potensi tersebut terlihat dari banyaknya SSB serta tingginya minat anak-anak dan remaja terhadap sepak bola.

Namun, potensi itu tidak akan berkembang secara maksimal tanpa sistem pembinaan yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut Aye, pembinaan sepak bola harus dimulai sejak usia dini. Lapangan tempat anak-anak berlatih hari ini harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan olahraga daerah.

Karena itu, keberadaan SSB perlu mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya sebagai tempat latihan, tetapi sebagai bagian dari sistem pembinaan atlet yang terintegrasi.

“Prestasi tidak bisa dibangun secara instan. Semuanya harus dimulai dari bawah. Anak-anak harus mendapatkan pembinaan yang benar, pelatih yang berkualitas dan lingkungan latihan yang mendukung. Dari sanalah nantinya kita berharap lahir pemain-pemain yang mampu mengharumkan nama Kota Padang,” katanya.

Aye menegaskan, kebangkitan sepak bola Kota Padang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, DPRD, klub, SSB, pelatih, atlet, official, orang tua dan masyarakat harus memiliki visi yang sama dalam membangun sepak bola daerah.

Ia mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan insan sepak bola tidak berhenti dalam kegiatan seremonial maupun agenda kompetisi. Sebaliknya, perlu dibangun ruang komunikasi yang berkelanjutan untuk mengetahui kebutuhan di lapangan sekaligus mengevaluasi perkembangan pembinaan.

“Kita ingin sepak bola Padang kembali berjaya. Untuk itu semua harus duduk bersama. SSB, atlet, pelatih, official dan pemerintah harus memiliki tekad yang sama. Kalau kita bersatu dan bekerja secara konsisten, insyaallah prestasi akan mengikuti,” ujar Aye.

Menurutnya, dukungan terhadap pembinaan juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pelatih. Pelatih merupakan salah satu unsur penting karena berada di garis depan dalam membentuk kemampuan teknis, mental dan karakter pemain muda.

Selain itu, keberadaan kompetisi usia dini yang berkesinambungan juga diperlukan agar pemain memiliki pengalaman bertanding dan dapat dipantau perkembangannya secara objektif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Eka Putra Buhari, turut menyampaikan pandangannya mengenai pengembangan olahraga, termasuk sepak bola.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan olahraga melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sinergi tersebut diperlukan karena pengembangan olahraga tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Klub, SSB, pelatih, atlet, komunitas olahraga dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Pertemuan dengan para insan sepak bola tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mendengarkan persoalan yang muncul dari tingkat akar rumput. Berbagai masukan dari pengelola SSB, pelatih dan atlet menjadi bahan penting dalam melihat kebutuhan pembinaan secara lebih konkret.

Bagi Kota Padang, pembinaan sepak bola memiliki dimensi yang lebih luas. Selain mengejar prestasi olahraga, aktivitas sepak bola dapat menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda, memperkuat kebersamaan serta memberikan alternatif kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja.

Reses tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum menyerap aspirasi. Lebih jauh, pertemuan itu menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem sepak bola Kota Padang.

Fondasi tersebut harus dibangun secara bertahap melalui pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penguatan SSB, kompetisi yang berkelanjutan, perhatian terhadap kesejahteraan dan perkembangan atlet serta dukungan pemerintah daerah.

Dengan pola pembinaan yang konsisten, potensi pemain muda di Kota Padang diharapkan tidak berhenti sebagai talenta lokal. Mereka dapat berkembang menjadi atlet berprestasi yang mampu memperkuat klub maupun tim pada level regional, nasional hingga internasional.

Pada akhirnya, kebangkitan sepak bola Kota Padang bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara dalam sebuah pertandingan. Lebih dari itu, keberhasilan dapat diukur dari kemampuan daerah menciptakan sistem pembinaan yang mampu melahirkan pemain berkualitas secara berkelanjutan.

Dari lapangan-lapangan kecil tempat anak-anak Kota Padang berlatih dan menendang bola hari ini, bukan tidak mungkin akan lahir pemain besar yang kelak mengibarkan nama Kota Padang di panggung sepak bola yang lebih tinggi. ( Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang, Sumatera Barat, menghadirkan konsep baru dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun perusahaan dengan menggelar Waterun 2026, ajang lari yang tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi sarana kampanye pentingnya menjaga sumber air dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan lari dengan jarak tempuh 5,2 kilometer tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Pantai Padang pada 27 Desember 2026. Waterun menjadi salah satu agenda dalam rangka memperingati HUT ke-52 Perumda Air Minum Kota Padang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengatakan Waterun dirancang sebagai kegiatan yang mampu menggabungkan olahraga, edukasi lingkungan, sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sumber daya air.

Menurut Hendra, pemilihan olahraga lari sebagai medium kampanye diharapkan dapat membuat pesan mengenai pentingnya air dan lingkungan lebih mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

“Target utama kita adalah menyosialisasikan bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting bagi kehidupan. Karena itu, masyarakat perlu ikut menjaga dan melestarikan lingkungan,” ujar Hendra dalam jumpa pers di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Rabu (26/8/2026).

Hendra menjelaskan, keberlangsungan pelayanan air bersih memiliki hubungan erat dengan kondisi lingkungan, khususnya kawasan yang menjadi sumber air baku.

Menurut dia, kelestarian lingkungan di sekitar sumber air tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan pengelola air, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas, termasuk memengaruhi ketersediaan dan kualitas air yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Kalau terjadi bencana di daerah sumber air, dampaknya bukan saja bagi Perumda, tetapi juga bagi masyarakat,” katanya.

Karena itu, Waterun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan pada dasarnya juga merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih.

Waterun 2026 akan mengambil titik start di kawasan Pantai Purus, Kota Padang. Para peserta kemudian menempuh rute hingga kawasan Hotel Ocean Beach sebelum kembali menuju kawasan utama kegiatan.

Panitia menargetkan sedikitnya 2.000 peserta ambil bagian dalam pelaksanaan perdana Waterun. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, karyawan Perumda Air Minum Kota Padang, institusi, hingga komunitas olahraga lari yang ada di Kota Padang.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200 ribu. Setiap peserta akan memperoleh sejumlah perlengkapan dan kenang-kenangan berupa jersey, medali, serta suvenir.

Selain menghadirkan pengalaman olahraga bersama, panitia juga menyediakan hadiah dengan total sekitar Rp15 juta untuk kategori putra dan putri.

Tidak hanya hadiah bagi peserta yang meraih prestasi, panitia juga menyiapkan berbagai door prize yang akan diundi pada akhir kegiatan.

Hendra mengatakan Waterun merupakan kegiatan baru yang untuk pertama kalinya digelar Perumda Air Minum Kota Padang. Sebelumnya, rangkaian peringatan hari ulang tahun perusahaan lebih banyak diisi dengan kegiatan gebyar pelanggan.

Dalam kegiatan tersebut, Perumda Air Minum memberikan berbagai hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang disiplin membayar rekening air tepat waktu.

Namun, pada peringatan HUT ke-52 tahun ini, perusahaan mencoba menghadirkan konsep berbeda dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas melalui kegiatan olahraga sekaligus kampanye lingkungan.

Hendra berharap Waterun tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Pemerintah Kota Padang disebut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan mendorong agar Waterun dapat dikembangkan menjadi agenda rutin.

“Wali Kota menginginkan Waterun menjadi agenda tahunan dan juga bisa digelar dalam rangkaian HUT Kota Padang setiap 7 Agustus,” ujar Hendra.

Ketua Pelaksana Waterun 2026, Hendri Darmawi, mengatakan persiapan pelaksanaan kegiatan terus dilakukan. Salah satu fokus panitia saat ini adalah menyiapkan mekanisme pendaftaran peserta secara daring.

Informasi mengenai pembukaan pendaftaran akan diumumkan melalui akun Instagram resmi Waterun 2026 setelah sistem pendaftaran siap digunakan.

Hendri mengatakan, pelaksanaan Waterun diharapkan tidak sekadar menjadi ajang berkumpulnya komunitas dan masyarakat untuk berolahraga. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi ruang edukasi publik mengenai pentingnya menjaga alam dan lingkungan.

“Kami ingin menjadikan ini sebagai momen untuk mengajak masyarakat berolahraga sekaligus menyampaikan pentingnya menjaga alam dan lingkungan,” kata Hendri.

Menurut dia, tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perdana akan menjadi salah satu modal penting untuk mengembangkan Waterun pada tahun-tahun berikutnya.

Jika mendapat respons positif, Waterun diharapkan dapat tumbuh menjadi agenda olahraga tahunan di Kota Padang yang memiliki karakter berbeda karena membawa pesan mengenai konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber air.

Dengan konsep tersebut, Perumda Air Minum Kota Padang berupaya menjadikan peringatan HUT ke-52 bukan sekadar seremoni perusahaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kesadaran publik bahwa keberadaan air bersih sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menjaga lingkungan dan sumber air secara berkelanjutan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tahapan tersebut ditandai dengan rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Muhammad Iqra Chissa Putra. Dari pihak eksekutif, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi hadir secara langsung bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Penyampaian nota pengantar tersebut menjadi tahap awal pembahasan antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk menyesuaikan struktur anggaran dengan perkembangan kondisi ekonomi, kebutuhan pembangunan, serta dinamika fiskal yang terjadi sepanjang 2026.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen pemerintah daerah untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam perubahan APBD, antara lain kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran antarkegiatan, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta perubahan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD Sumbar 2026 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, rancangan perubahan anggaran juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada 14 Agustus 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun struktur perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci bersama DPRD.

Dalam proses pembahasan tersebut, DPRD akan melihat kembali relevansi program dan kegiatan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Berdasarkan rancangan perubahan APBD yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Sumatera Barat pada 2026 diusulkan meningkat sebesar Rp315,84 miliar.

Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sekitar Rp6,294 triliun dalam APBD awal, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi sekitar Rp6,610 triliun.

Secara persentase, peningkatan tersebut mencapai sekitar 5,02 persen.

Angka tersebut menunjukkan adanya perubahan proyeksi kapasitas pendapatan daerah di tengah kondisi ekonomi dan fiskal yang terus bergerak.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keseimbangan fiskal daerah.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengungkapkan, berdasarkan struktur perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati sebelumnya, terdapat defisit anggaran sekitar Rp176,56 miliar. Defisit tersebut terutama berkaitan dengan penurunan target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan defisit tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu materi penting dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD bersama DPRD.

Pada sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan yang cukup signifikan.

Total belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6,979 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal yang berada di kisaran Rp6,409 triliun.

Kenaikan belanja tersebut menunjukkan adanya kebutuhan tambahan pembiayaan untuk menjalankan berbagai program pemerintahan dan pembangunan hingga penghujung tahun.

Pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan fisik dan infrastruktur sebagai salah satu bagian penting dari perubahan alokasi belanja.

Hal itu terlihat dari lonjakan belanja modal yang hampir mencapai dua kali lipat.

Belanja Modal Naik 99,94 Persen

Salah satu poin paling menonjol dalam rancangan Perubahan APBD Sumbar 2026 adalah peningkatan belanja modal.

Pada APBD awal 2026, belanja modal dialokasikan sebesar Rp471,12 miliar. Dalam rancangan perubahan, nilainya meningkat menjadi Rp941,94 miliar.

Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar Rp470,82 miliar atau 99,94 persen.

Peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan aset dan infrastruktur daerah.

Belanja modal juga diharapkan mampu mendukung percepatan pemulihan pascabencana, memperbaiki fasilitas publik, meningkatkan kualitas infrastruktur serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Selain belanja modal, rancangan perubahan APBD juga mengalokasikan belanja operasi sekitar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sekitar Rp1,13 triliun.

Komposisi tersebut masih akan dikaji dalam pembahasan DPRD untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa kondisi perekonomian daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah Sumbar menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumatera Barat tercatat tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan capaian triwulan IV 2025 yang berada pada angka 1,89 persen.

Pemulihan tersebut antara lain ditopang kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen pada 2026.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah menilai kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat realisasi program dan proyek strategis.

Mahyeldi menegaskan APBD harus mampu berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya membiayai pemerintahan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sekitar Rp192,66 miliar.

Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sekitar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.

Struktur pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup kebutuhan pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD.

Namun, pemerintah dan DPRD masih harus melakukan penyesuaian agar keseluruhan struktur APBD dapat berada dalam posisi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Persoalan defisit menjadi salah satu pekerjaan utama dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dengan peningkatan belanja yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan, pemerintah daerah dan DPRD perlu mencari formula pembiayaan yang tepat agar APBD tetap sehat dan berimbang.

Muhidi menegaskan pembahasan perubahan APBD akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan solusi terbaik terhadap struktur anggaran yang masih membutuhkan penyesuaian.

“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD Sumbar dan pemerintah provinsi untuk menguji kembali efektivitas setiap pos anggaran.

Perhatian tidak hanya diarahkan pada kemampuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga pada kualitas belanja agar tambahan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan penanganan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp6,61 triliun, belanja hampir Rp6,98 triliun, serta belanja modal yang melonjak 99,94 persen, Perubahan APBD Sumbar 2026 menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan.

Namun, penyelesaian defisit sekitar Rp176,56 miliar tetap menjadi pekerjaan penting sebelum perubahan APBD tersebut dapat disepakati dan ditetapkan menjadi regulasi daerah.( ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria terus mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) serta peningkatan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Sumatera Barat.

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan dunia usaha, termasuk perusahaan milik negara maupun perusahaan besar yang memiliki aktivitas operasional di Sumbar.

Terbaru, Nanda Satria bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menemui jajaran manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), selaku perusahaan induk PT Semen Padang, pada Rabu (2/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi untuk memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah berjalan secara optimal, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Kedatangan rombongan DPRD dan Pemprov Sumbar diterima langsung Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, serta Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis. Pertemuan turut dihadiri jajaran manajemen SIG dan PT Semen Padang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal strategis dibahas, terutama mengenai kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Semen Padang serta kewajiban perusahaan terhadap Pajak Air Permukaan.

Nanda menyampaikan apresiasi kepada SIG dan PT Semen Padang yang selama ini dinilai telah memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Sumatera Barat.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada SIG dan PT Semen Padang karena selama ini selalu mendukung pembangunan di Sumatera Barat," kata Nanda.

Menurut dia, kontribusi perusahaan terhadap daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Nanda mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir PT Semen Padang telah memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sekitar Rp10 miliar setiap tahun.

DPRD Sumbar berharap kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun ini, sehingga memberikan dampak lebih besar terhadap kapasitas fiskal daerah.

"Beberapa tahun belakangan Semen Padang telah memberikan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar. Kami berharap ada peningkatan jumlahnya pada tahun ini," ujarnya.

Selain kontribusi perusahaan, Nanda juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan. Menurutnya, sektor tersebut masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Sumatera Barat.

Optimalisasi PAP tidak hanya diarahkan kepada PT Semen Padang, tetapi juga perusahaan perkebunan berskala besar yang memanfaatkan sumber daya air permukaan untuk menunjang kegiatan usaha.

DPRD Sumbar bersama Pemprov, kata Nanda, tengah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban PAP. Hal tersebut dinilai penting karena masih terdapat nilai kewajiban pajak yang cukup besar yang belum tertagih.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat, terdapat 41 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan dari sektor perkebunan.

Total kewajiban PAP dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp114,28 miliar. Namun, hingga data tersebut dihimpun, pembayaran yang telah diterima Bapenda baru sekitar Rp179,70 juta.

Dengan demikian, masih terdapat potensi pajak terutang sekitar Rp114,10 miliar yang perlu dioptimalkan penagihannya.

Tunggakan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan wilayah di Sumatera Barat. Nilai terbesar tercatat di Kabupaten Pasaman Barat yang mencapai sekitar Rp77,77 miliar.

Selanjutnya, tunggakan tercatat di Dharmasraya sekitar Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, serta Sijunjung sekitar Rp496,18 juta.

Besarnya nilai tersebut menjadi perhatian DPRD Sumbar karena optimalisasi PAP dinilai dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah tanpa harus semata-mata bergantung pada sumber pendapatan lainnya.

Nanda mengatakan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam optimalisasi PAP.

Hal itu tidak terlepas dari besarnya kontribusi komoditas sawit dan produk turunannya terhadap perekonomian Sumatera Barat, termasuk dalam kegiatan ekspor.

Pada semester I 2026, produk sawit dan turunannya tercatat memberikan kontribusi sebesar 85,39 persen dari total ekspor Sumatera Barat yang mencapai sekitar US$1,568 miliar.

Menurut Nanda, tingginya kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian daerah semestinya berjalan seiring dengan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

"Dengan kontribusi komoditas sawit mencapai 85,39 persen dari total ekspor Sumbar, hendaknya tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar yang ada di Sumbar ini untuk tidak membayar kewajiban PAP mereka," tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemprov Sumbar sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan dan kewajiban PAP kepada para pelaku usaha.

Karena itu, perusahaan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski mendorong optimalisasi penerimaan, DPRD Sumbar menegaskan proses tersebut tetap dilakukan dengan membuka ruang komunikasi bersama dunia usaha.

Nanda menjelaskan, kebijakan PAP yang diterapkan telah melalui pembahasan dan kajian antara DPRD dan Pemprov Sumbar dengan melibatkan tenaga ahli serta mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan kewajiban pajak masing-masing perusahaan juga telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, apabila terdapat perusahaan yang memiliki perhitungan berbeda dengan nilai kewajiban yang ditetapkan pemerintah daerah, DPRD bersama Pemprov Sumbar membuka ruang dialog untuk membahas persoalan tersebut.

"Kalau dengan perhitungan yang telah ditetapkan, perusahaan menilai tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak mereka, Pemprov dan DPRD membuka ruang diskusi untuk mencari solusinya," ujar Nanda.

Menurutnya, pendekatan dialog diperlukan agar persoalan kewajiban pajak dapat diselesaikan secara konstruktif, sekaligus memastikan penerimaan daerah tetap berjalan sesuai aturan.

Upaya optimalisasi penerimaan PAP juga akan diperluas ke perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nanda mengatakan DPRD Sumbar dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk membahas persoalan tersebut.

Langkah ini dinilai penting karena terdapat perusahaan perkebunan berskala besar yang memiliki kegiatan usaha dan memanfaatkan air permukaan di wilayah Sumatera Barat.

DPRD berharap koordinasi dengan lembaga yang membidangi pengaturan BUMN tersebut dapat mempercepat penyelesaian kewajiban perusahaan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan negara.

"Selanjutnya kami juga akan berkomunikasi dengan BP BUMN. Kita berharap optimalisasi penerimaan PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga ini dapat menambah PAD sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Pemprov Sumbar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra menyambut baik pertemuan bersama DPRD dan Pemprov Sumatera Barat tersebut.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara manajemen SIG, PT Semen Padang, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurutnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi dan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan.

"Kami siap bersinergi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Barat. Pembahasan hari ini menjadi masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti," kata Indriefffouny.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

DPRD Sumbar menilai peningkatan PAD harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui optimalisasi pajak daerah maupun penguatan kontribusi sektor usaha.

Dengan pengelolaan penerimaan yang lebih optimal, pemerintah provinsi diharapkan memiliki ruang fiskal yang semakin kuat untuk membiayai pembangunan, pemulihan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung progres pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai target sekaligus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dua proyek yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut yakni pembangunan jalan menuju kawasan Pasir Jambak di Kelurahan Pasie Nan Tigo serta pembangunan saluran drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.

Dalam kunjungan itu, Fadly Amran didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri.

Pembangunan jalan menuju Pasir Jambak menjadi salah satu proyek yang dinilai memiliki arti penting bagi pengembangan kawasan. Jalan sepanjang 2,5 kilometer tersebut tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi akses menuju kawasan pendidikan dan destinasi wisata Pantai Pasir Jambak.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan jalan telah mencapai 95,6 persen, sehingga hanya menyisakan sekitar 4,4 persen pekerjaan. Tahapan yang masih berlangsung antara lain pengecoran bahu jalan dan pengerjaan marka jalan.

Pemerintah Kota Padang menargetkan pekerjaan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat, sehingga jalan tersebut segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan, proyek jalan tersebut memiliki lebar badan jalan 5,5 meter dengan bahu jalan masing-masing satu meter. Pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan pagu anggaran Rp9,6 miliar dan nilai kontrak sekitar Rp9,4 miliar.

Fadly Amran menilai peningkatan akses menuju Pasir Jambak berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perkembangan ekonomi kawasan. Menurutnya, keberadaan akses jalan yang semakin baik dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata.

Pemko Padang juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun, termasuk mencegah munculnya bangunan liar yang dapat mengganggu fungsi jalan maupun rencana pengembangan kawasan.

Selain meninjau pembangunan jalan, Wali Kota Padang juga mengecek pembangunan saluran drainase baru di kawasan Pasar Tunggul Hitam.

Pembangunan drainase tersebut merupakan bagian dari implementasi Master Plan Drainase Kota Padang, yang diarahkan untuk memperbaiki sistem aliran air sekaligus memperkuat upaya pengendalian banjir dan genangan di kawasan perkotaan.

Proyek drainase itu terdiri atas tiga ruas dengan panjang masing-masing 410 meter, 139 meter, dan 45 meter. Total pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada 9 Desember 2026.

Pembangunan saluran drainase menggunakan anggaran sekitar Rp1,9 miliar yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana.

Fadly berharap pembangunan drainase tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan di sekitar Pasar Tunggul Hitam.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian fisik proyek, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di daerah. Pemerintah daerah memastikan setiap proyek yang dikerjakan tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga memperhatikan kualitas dan manfaat jangka panjang.

Dengan progres jalan Pasir Jambak yang telah mencapai 95,6 persen, pemerintah optimistis akses menuju kawasan tersebut segera dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara pembangunan drainase Pasar Tunggul Hitam diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir Kota Padang.

Pemko Padang menegaskan pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperkuat aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Informasi mengenai peninjauan dan rincian proyek tersebut juga disampaikan Pemerintah Kota Padang melalui kanal resminya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial memperpanjang masa pendaftaran dan pemutakhiran data Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga 31 Desember 2026. Perpanjangan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang belum terdata maupun warga yang perlu memperbarui informasi keluarganya.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan kualitas data sosial masyarakat. Data yang terkumpul melalui Portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah dalam mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2027 agar lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya mengatakan, perpanjangan waktu diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memastikan dirinya dan anggota keluarganya tercatat dalam sistem. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat sekitar 123.571 kepala keluarga (KK) atau 40,69 persen dari sasaran telah melakukan pendaftaran melalui Portal Perlinsos.

Menurut Eri, kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor penting dalam proses penyusunan basis data perlindungan sosial. Pemerintah membutuhkan informasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan agar program bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang memang memenuhi kriteria.

Karena itu, masyarakat yang belum melakukan pendaftaran maupun yang mengalami perubahan kondisi keluarga diimbau segera melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu berakhir pada 31 Desember 2026.

Perpanjangan ini juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki kesempatan mengakses layanan pendataan secara digital. Dinas Sosial Kota Padang menyatakan akan terus mendorong sosialisasi dan pelayanan agar proses pendaftaran dapat diikuti oleh masyarakat secara lebih luas.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang Syaiful Andri mengatakan, perluasan cakupan pendataan penting untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan data yang semakin lengkap, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih akurat dalam merancang dan menyalurkan program perlindungan sosial.

Portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat digitalisasi pendataan bansos. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan pembaruan data secara mandiri melalui portal yang telah disediakan pemerintah, sementara pemerintah daerah turut mendorong pelayanan dan pendampingan di tingkat kelurahan bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam proses pendataan.

Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa pendataan tersebut bukan sekadar proses administratif. Akurasi data diperlukan untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran serta memastikan masyarakat yang membutuhkan memiliki peluang untuk masuk dalam basis data perlindungan sosial.

Dengan batas waktu yang kini diperpanjang hingga akhir tahun, masyarakat Kota Padang diharapkan tidak menunda pendaftaran. Warga yang belum terdata maupun yang perlu memperbarui informasi keluarga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar data sosial yang digunakan untuk perencanaan bansos 2027 semakin lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif memastikan data keluarga telah tercatat dengan benar. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.( Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Kota Padang terus memastikan proses rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi berjalan sesuai kebutuhan dan dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro ke sejumlah sekolah terdampak bencana di Kota Padang, Jumat (4/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau secara langsung proses rehabilitasi SDN 04 Baringin dan SDN 32 Kuranji. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan penanganan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak bencana berjalan secara optimal.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah. Sekolah yang terdampak bencana tidak hanya membutuhkan perbaikan secara fisik, tetapi juga harus dipastikan kembali menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Menurutnya, keberlanjutan proses rehabilitasi perlu mendapat dukungan dan pengawasan bersama agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah.

Kunjungan bersama Ketua Komisi X DPR RI tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana terhadap sektor pendidikan.

Dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

Pemko Padang menilai pemulihan fasilitas sekolah memiliki arti penting karena proses pendidikan harus tetap berjalan meskipun daerah menghadapi dampak bencana. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan memadai menjadi faktor utama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.

Pemerintah daerah juga berharap proses rehabilitasi sekolah dapat segera rampung sehingga para siswa dapat kembali mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kondisi yang lebih aman dan nyaman.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, serta kementerian terkait diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur sekolah menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Dengan percepatan rehabilitasi tersebut, Pemko Padang menargetkan fasilitas pendidikan yang terdampak dapat kembali berfungsi secara optimal dan mendukung keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda di daerah tersebut.( Ayu )