REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan pentingnya peran masjid sebagai pusat peradaban umat sekaligus sarana pendidikan karakter generasi muda. Hal itu disampaikannya saat meresmikan perubahan status Musala Baitul Jalal menjadi masjid, yang berlokasi di Komplek Jala Utama RW 03, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sabtu (4/4/2026).

Dalam sambutannya, Maigus menyoroti peran historis masjid dan surau dalam membentuk peradaban bangsa Indonesia, khususnya dalam mencetak generasi unggul. Ia menyebut, meskipun pada masa lalu sarana dan teknologi sangat terbatas, lembaga keagamaan seperti surau mampu melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa.

Beberapa tokoh yang lahir dari tradisi pendidikan surau antara lain Agus Salim, Mohammad Hatta, Buya Hamka, hingga Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

“Ini menjadi motivasi bagi kita. Dahulu, tanpa listrik dan teknologi, surau mampu melahirkan generasi yang cerdas. Maka hari ini, untuk mencetak generasi unggul, kita siapkan masjid yang juga ‘smart’ melalui konsep Smart Surau,” ujar Maigus.

Ia menjelaskan, konsep Smart Surau tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan, pembinaan moral, dan aktivitas sosial masyarakat.

Lebih lanjut, Maigus mengapresiasi program Subuh Mubarakah yang dinilai berhasil meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan. Berdasarkan data yang disampaikan, program tersebut telah melibatkan sekitar 67 ribu anak-anak untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid dan musala, termasuk mendorong keterlibatan orang tua mereka.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga.

Ia pun berharap Masjid Baitul Jalal dapat menjadi percontohan dalam implementasi program Smart Surau di Kota Padang. “Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Padang yang maju, agamis, dan sejahtera,” ujarnya.

Selain itu, Maigus juga berpesan kepada pengurus masjid untuk terus mengoptimalkan fungsi masjid secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang baik (idarah), pemakmuran kegiatan (imarah), serta pemeliharaan sarana (riayah) agar masjid dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Baitul Jalal, Syafrial Nadir, menjelaskan bahwa bangunan tersebut awalnya didirikan sebagai musala pada tahun 2008. Seiring meningkatnya jumlah jamaah dari waktu ke waktu, kapasitas musala tidak lagi mencukupi.

“Alhamdulillah, dengan dukungan masyarakat, musala ini kini berkembang menjadi masjid yang lebih besar dan representatif untuk menampung jamaah,” ungkapnya.

Peresmian Masjid Baitul Jalal ini diharapkan menjadi momentum penguatan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan karakter masyarakat di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat sebagai fondasi pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam kegiatan Halal bi Halal yang digelar bersama unsur adat dan masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung, Sabtu (4/4/2026).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menghadiri langsung kegiatan yang berlangsung di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX tersebut. Acara ini melibatkan berbagai elemen penting dalam struktur sosial Minangkabau, mulai dari niniak mamak, alim ulama, hingga cadiak pandai, serta organisasi adat seperti LKAAM dan Bundo Kanduang.

Mengangkat tema “Ringan Sajinjiang Barek Sapikua, Nan Kusuik Salasai, Nan Karuah Janiah”, kegiatan ini merefleksikan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Filosofi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat harmoni sosial sekaligus mendorong pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Dalam sambutannya, Raju Minropa menegaskan bahwa Halal bi Halal tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat Program Sinergi Nagari di Kota Padang. Program ini bertujuan mengintegrasikan peran pemerintah dengan lembaga adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi ruang mempererat silaturahim sekaligus memperkuat peran ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Raju, mewakili Wali Kota Padang.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan konsep Tungku Tigo Sajarangan, yaitu sinergi antara tiga unsur utama dalam masyarakat Minangkabau—niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai—sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya.

Selain itu, Raju turut mengapresiasi dukungan dari pihak swasta, termasuk PT Semen Padang, yang berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan tersebut, Zaitul Ikhlas Sa'ad, menyoroti pentingnya penguatan lembaga adat dalam menjawab tantangan zaman. Ia menegaskan bahwa semangat bernagari akan berjalan optimal jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia para pemangku adat.

“Penguatan lembaga adat serta implementasi nilai-nilai dalam Perda Nagari menjadi kunci dalam menjaga kearifan lokal sekaligus mendorong pembangunan yang berkarakter,” ungkap Zaitul Ikhlas.

Menurutnya, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang beradat, religius, dan harmonis.

Kegiatan Halal bi Halal ini juga dihadiri oleh Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) seperti Kapolsek dan Danramil, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), para lurah, serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat, termasuk Ketua KAN Nan XX, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, niniak mamak tapian, kapalo mudo, dan dubalang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padang berharap terbangun sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah dan lembaga adat, guna mewujudkan masyarakat yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai adat dan agama.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW FKDT) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Halal Bihalal 1447 Hijriah dan berlangsung dalam suasana khidmat serta penuh kehangatan. Mengusung tema “Organisasi Kuat Prestasi Hebat, FKDT Solid MDT Bangkit,” acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pengurus dan pemangku kepentingan dalam memajukan pendidikan keagamaan, khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menegaskan pentingnya peran strategis MDT sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi FKDT dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia berbasis keagamaan di daerah.

“MDT memiliki posisi yang sangat vital dalam menanamkan nilai moral dan spiritual kepada generasi muda. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar FKDT terus memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan kurikulum, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi keislaman yang telah mengakar di masyarakat.

Rakorwil ini juga menjadi ajang evaluasi program kerja sekaligus perumusan langkah strategis ke depan bagi FKDT Sumatera Barat. Selain itu, melalui kegiatan Halal Bihalal, para peserta diharapkan dapat mempererat silaturahmi serta memperkuat soliditas organisasi dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus FKDT dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, tokoh pendidikan, serta perwakilan pemerintah daerah. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan FKDT semakin solid dan mampu mendorong kebangkitan MDT sebagai pilar penting pendidikan keagamaan di Indonesia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Proses seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kota Padang tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Fadly Amran di Gedung Youth Center, Padang, pada Sabtu (4/4/2026), dan akan berlangsung hingga 14 April mendatang.

Dalam sambutannya, Fadly Amran memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berhasil melewati tahap awal seleksi administrasi. Ia menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar ajang keterampilan baris-berbaris, melainkan wadah pembentukan generasi muda berkarakter unggul yang siap menjadi pemimpin masa depan.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Paskibraka merupakan simbol lahirnya generasi juara dari Ranah Minang yang berpotensi mewakili daerah hingga ke tingkat nasional.

“Paskibraka adalah simbol champion—generasi terbaik yang kelak bisa merepresentasikan anak muda Indonesia dalam mengibarkan Sang Saka Merah Putih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai fondasi utama kepemimpinan. Ia mengingatkan peserta untuk menjaga sikap (attitude), disiplin, serta kemampuan mendengar, yang dinilai sebagai kunci dalam membangun kepemimpinan yang efektif.

“Memimpin bukan hanya soal memberi arahan, tetapi juga tentang patuh pada proses dan memiliki kemampuan untuk mendengar,” tambahnya. Pesan ini, lanjutnya, sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Padang, yakni “Padang Juara” yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi jumlah peserta, seleksi tahun ini diikuti oleh 475 pelajar tingkat SLTA se-Kota Padang yang mendaftar secara daring. Setelah melalui tahap seleksi administrasi, sebanyak 423 peserta dinyatakan lolos, terdiri dari 198 putra dan 225 putri.

Proses seleksi dilaksanakan secara transparan dengan memanfaatkan aplikasi khusus berbasis digital, yakni sistem Transparansi Paskibraka. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, penilaian, hingga pengumuman hasil akhir, dilakukan secara terbuka di bawah koordinasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pelaksanaan seleksi juga melibatkan berbagai unsur profesional, termasuk tim dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Padang, TNI, Polri, tenaga medis, serta tim pendukung lainnya guna memastikan proses berjalan objektif dan berkualitas.

Pemerintah Kota Padang berharap melalui seleksi ini akan lahir putra-putri terbaik daerah yang mampu mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat provinsi hingga nasional, sekaligus menjadi generasi muda yang berintegritas dan berjiwa kepemimpinan.

Kegiatan pembukaan seleksi turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama tim pelaksana.(@)

“Ini sebagai bentuk toleransi dan memberi kesempatan masyarakat menjalankan ibadah dengan khusyuk,” ujarnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Upaya peningkatan konektivitas antarwilayah di Kota Padang kembali mendapat dorongan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, menginisiasi rencana pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Batu Gadang, Padang Besi, dan Kelurahan Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Rencana tersebut dinilai strategis karena akan membuka akses baru yang selama ini terbatas, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pinggiran kota.

Verry Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan jalan penghubung ini akan diperjuangkan melalui skema Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumbar agar dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, kebutuhan akan akses jalan tersebut sudah lama disuarakan masyarakat. Selama ini, warga harus menempuh jalur memutar dengan waktu perjalanan yang lebih lama untuk mencapai wilayah sekitar maupun fasilitas umum.

“Pembangunan jalan ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas antar kelurahan dan memperlancar aktivitas masyarakat,” ujarnya saat melakukan peninjauan lapangan, Jumat (3/4).

Salah satu dampak nyata yang diharapkan adalah kemudahan akses bagi pelajar menuju SMP Negeri 38 Padang. Dengan adanya jalan baru, jarak tempuh siswa diperkirakan lebih pendek dan waktu perjalanan menjadi lebih efisien.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih cepat menjangkau kawasan Batuang Taba By Pass yang merupakan jalur utama transportasi di Kota Padang. Hal ini dinilai akan mengurangi beban perjalanan harian warga.

Tidak hanya berdampak pada mobilitas, pembangunan jalan tersebut juga diyakini akan membuka peluang ekonomi baru. Akses transportasi yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, memperlancar aktivitas perdagangan, serta mendorong munculnya usaha-usaha kecil di sepanjang jalur penghubung.

Dengan terbukanya akses antarwilayah, kawasan Batu Gadang, Padang Besi, dan Baringin berpotensi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Peninjauan lokasi turut dihadiri perwakilan Dinas PUPR Kota Padang serta para lurah dari wilayah terkait, termasuk Batu Gadang, Baringin, Tarantang, dan Padang Besi. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut.

Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, menyebut peninjauan lapangan penting untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pembangunan dimulai.

“Data dan kondisi di lapangan akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan yang matang,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Salah seorang warga, Yuliambri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret yang dilakukan oleh Verry Mulyadi.

Menurutnya, akses jalan penghubung ini telah lama dinantikan karena keterbatasan jalur yang ada selama ini menghambat aktivitas warga.

Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan jalan Batu Gadang–Baringin–Padang Besi diharapkan dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Verry Mulyadi merupakan anggota DPRD Sumbar periode 2024–2029 dari Partai Gerindra dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV yang membidangi pembangunan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Editor: Ayu

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.

REALITANUSANTARA.COM

LUBUK ALUNG – PSP Padang memastikan diri sebagai juara Liga 4 Sumatera Barat musim 2025/2026 setelah menaklukkan PSPP Padang Panjang dalam laga final dramatis yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat, Lubuk Alung, Kamis (2/4/2026).

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil ngotot dan saling berbalas gol, bahkan PSP Padang sempat dua kali tertinggal. Namun, tim berjuluk “Pandeka Minang” menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalikkan keadaan hingga memastikan kemenangan melalui babak tambahan waktu.

Atmosfer pertandingan semakin semarak dengan kehadiran Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang datang langsung memberikan dukungan. Ia hadir bersama unsur Forkopimda, OPD, serta jajaran terkait lainnya.

Di sela pertandingan, Fadly Amran bahkan menyempatkan diri masuk ke ruang ganti saat jeda turun minum untuk memberikan motivasi langsung kepada para pemain dan official. Kehadirannya dinilai menjadi suntikan semangat bagi skuad PSP Padang.

Setiap gol yang dicetak disambut penuh antusias dan rasa bangga dari tribun. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui pemberian bonus sebesar Rp30 juta kepada pemain dan official sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka.

“Ini adalah hasil kerja tim. Semangat mereka sudah terlihat sejak awal. Tim ini luar biasa, dan kami optimistis PSP bisa melangkah hingga tingkat nasional,” ujar Fadly.

Keberhasilan menjuarai Liga 4 Sumbar menjadi langkah awal bagi PSP Padang untuk bersaing di level nasional. Pemerintah Kota Padang pun memastikan komitmen dukungan penuh, termasuk menyiapkan bonus tambahan jika tim mampu meraih prestasi lebih tinggi.

“Kita akan tingkatkan dukungan. Insya Allah, target juara nasional bisa kita raih bersama,” tegas Fadly Amran.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Upaya mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik di daerah terus diperkuat. Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, pada Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Sumbar tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan akses informasi publik, sekaligus mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) di tingkat Kota Padang.

Rombongan PJKIP dipimpin oleh Sekretaris Arif Budiman Effendi, didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Ayu, Nurfandri, Silvi, serta Insan Kamil Dakoga. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Evi Yandri dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif.

Dalam paparannya, Arif Budiman menegaskan bahwa PJKIP hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

“Kami mengajak anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan Kota Padang, untuk lebih aktif menyampaikan program dan capaian kerja kepada masyarakat. Salah satu langkah yang kami tawarkan adalah melalui podcast PJKIP sebagai media komunikasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses,” ujarnya.

Selain mendorong publikasi kinerja legislatif, PJKIP juga mengangkat isu strategis terkait kebutuhan pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang. Arif menjelaskan, keberadaan KI di tingkat kota dinilai penting untuk menangani sengketa informasi secara lebih cepat dan spesifik.

Ia mencontohkan keberhasilan Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Komisi Informasi tingkat kota. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi rujukan bagi Padang dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

“Kami berharap Kota Padang dapat mengikuti langkah tersebut, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang lebih efektif di tingkat lokal,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif PJKIP. Ia menilai kolaborasi antara jurnalis, masyarakat sipil, dan legislatif merupakan kunci dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Kami di DPRD tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang menjadi hak publik dapat tersampaikan secara baik, akurat, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga membuka peluang untuk menindaklanjuti wacana pembentukan Komisi Informasi Kota Padang melalui pembahasan bersama lintas pihak, termasuk pemerintah daerah.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara PJKIP dan DPRD Sumbar, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Padang. 

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG –  Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi (PJ KIP) Kota Padang melaksanakan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri, pada Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi, sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di daerah.

Audiensi ini diterima langsung oleh Evi Yandri di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap setiap kunjungan dari berbagai elemen, termasuk dari PJ KIP Kota Padang. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dan pengelola informasi publik sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Setiap kunjungan kita terima dengan terbuka. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk membangun komunikasi yang konstruktif,” ujar Evi Yandri.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran PJ KIP Kota Padang dalam mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan PPID atau pengelola informasi memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan publik terhadap akses informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Audiensi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terkait berbagai tantangan dan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum. Kedua pihak sepakat bahwa sinergi lintas lembaga perlu terus diperkuat guna mendukung prinsip good governance.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara DPRD Sumbar dan PJ KIP Kota Padang dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi yang lebih baik bagi masyarakat.(Ayu)

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Mengawali suasana pasca perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, keluarga besar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Padang menggelar kegiatan halal bihalal pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, serta diikuti oleh jajaran direksi, manajemen, hingga seluruh pegawai sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi pasca-Ramadan.

Halal bihalal tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam membangun kembali komunikasi yang harmonis antarpegawai. Setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai ajang saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam lingkungan kerja.

Direktur Perumda Kota Padang, Hendra Pebrizal, dalam sambutannya menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam halal bihalal memiliki relevansi kuat terhadap peningkatan kinerja organisasi. Ia menyampaikan bahwa hubungan kerja yang solid dan dilandasi rasa saling menghargai akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum Idulfitri ini harus kita jadikan sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen bersama, meningkatkan integritas, serta membangun semangat kerja yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi yang kuat di antara seluruh elemen organisasi. Dengan adanya kegiatan seperti halal bihalal, diharapkan setiap pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat baru, pikiran yang jernih, serta komitmen yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi refleksi bersama bagi seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Nilai keikhlasan, kebersamaan, dan saling menghargai yang ditanamkan melalui kegiatan tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif.

Secara lebih luas, kegiatan halal bihalal ini mencerminkan komitmen Perumda Kota Padang dalam membangun tata kelola organisasi yang tidak hanya berorientasi pada capaian kinerja, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial dan budaya kerja. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Perumda Kota Padang diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat perannya sebagai institusi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Editor : Ayu