REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Masyarakat Korong Durian Jantuang, Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, menyambut baik rencana pembangunan Jalan Kiyau Durian Sariak yang akan direalisasikan melalui program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sutan Dewiwarman.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses transportasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan. Selama ini, kondisi jalan menjadi salah satu kebutuhan prioritas warga karena merupakan jalur penghubung yang dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas penduduk, akses pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian.

Program pembangunan melalui Pokir DPRD menjadi salah satu bentuk nyata perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai forum musyawarah maupun kegiatan reses. Dengan terealisasinya pembangunan Jalan Kiyau Durian Sariak, diharapkan konektivitas antarwilayah di Nagari III Koto Aur Malintang Timur semakin baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sutan Dewiwarman, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat nagari.

Warga pun berharap proses pembangunan dapat segera dimulai sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Korong Durian Jantuang dan sekitarnya. Pembangunan jalan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman, Emri Nurman, menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.

Dalam kegiatan tersebut, Kalaksa BPBD didampingi jajaran pejabat dan staf BPBD sebagai bagian dari tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja DPRD. Rapat berlangsung sebagai forum pembahasan program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027.

Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD, karena menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran setiap perangkat daerah. Pada kesempatan itu, BPBD Padang Pariaman memaparkan berbagai program prioritas yang difokuskan pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, penanganan kondisi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan sarana dan prasarana kebencanaan.

Kalaksa BPBD Emri Nurman menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Melalui rapat bersama Komisi DPRD dan mitra kerja OPD tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang dilaksanakan pada Kamis (23/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh persyaratan administrasi, legalitas lahan, serta dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pembangunan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan tanpa kendala administratif.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemerintah Kota Padang membahas berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan lokasi, status kepemilikan lahan, kelengkapan dokumen pertanahan, hingga mekanisme pelaksanaan program yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Koordinasi dengan Kemensos RI difokuskan pada sinkronisasi persyaratan program, kesiapan daerah, serta tahapan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dimulai. Sementara itu, konsultasi dengan ATR/BPN bertujuan memastikan aspek legalitas lahan dan administrasi pertanahan telah sesuai dengan regulasi sehingga tidak menimbulkan hambatan pada proses pembangunan.

Pemerintah Kota Padang optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat serta sinergi lintas kementerian, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera direalisasikan. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang setara.

Melalui percepatan ini, Pemko Padang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Komisi II DPRD Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 guna memastikan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II melakukan pencermatan terhadap program, kegiatan, serta usulan anggaran dari masing-masing perangkat daerah. Sejumlah sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, hingga ketahanan pangan menjadi fokus evaluasi agar memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada tahun 2027.

Para anggota Komisi II memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kepada mitra kerja agar penyusunan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.

Rapat berlangsung secara konstruktif melalui dialog antara legislatif dan perangkat daerah. Setiap usulan program dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2027.

Melalui pembahasan KUA-PPAS ini, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan APBD 2027 agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan Komisi II selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi kesepakatan bersama.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya untuk meraih pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) pada kategori Gastronomi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat finalisasi penyusunan dossier atau dokumen nominasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang bersama Tim Dossier Pusat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur Academics, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM).

Finalisasi dossier menjadi tahapan krusial sebelum dokumen resmi dikirim kepada UNESCO sebagai syarat penilaian. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kota Padang memastikan seluruh potensi kuliner, budaya, sejarah, hingga ekosistem ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Padang terdokumentasi secara komprehensif sesuai standar yang ditetapkan UNESCO.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pencalonan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi UNESCO bukan hanya mengejar pengakuan internasional, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat identitas daerah melalui kekayaan kuliner yang telah dikenal luas hingga mancanegara.

Menurutnya, kuliner khas Padang merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, tradisi, dan filosofi yang kuat. Keberagaman makanan khas Minangkabau, mulai dari rendang, sate Padang, gulai, dendeng, hingga berbagai hidangan tradisional lainnya, menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Padang sebagai destinasi wisata gastronomi dunia.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan menjadi bagian dari jaringan Kota Kreatif UNESCO akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, khususnya pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengakuan tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing Kota Padang di tingkat internasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan kota-kota kreatif dunia.

Dalam penyusunan dossier, Tim Dossier Pusat memberikan berbagai masukan agar dokumen yang diajukan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menggambarkan komitmen Kota Padang dalam menjaga keberlanjutan budaya kuliner, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan inovasi pangan lokal, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi unsur ABCGM dinilai menjadi kekuatan utama dalam proses pencalonan tersebut. Kalangan akademisi berperan melalui riset dan kajian ilmiah, pelaku usaha mendukung pengembangan industri kuliner, komunitas ikut melestarikan tradisi kuliner lokal, pemerintah memfasilitasi kebijakan dan infrastruktur, sedangkan media berperan mempromosikan kekayaan gastronomi Kota Padang kepada masyarakat luas.

Langkah menuju Kota Gastronomi UNESCO juga sejalan dengan tema Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, yakni "Taste of Padang Experience: Padang Road to Gastronomy City". Tema tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan pengalaman menikmati kuliner sebagai identitas utama dalam pengembangan pariwisata kota.

Melalui berbagai program promosi, festival kuliner, penguatan UMKM, pelestarian resep tradisional, hingga peningkatan kualitas destinasi wisata, Pemerintah Kota Padang optimistis mampu memenuhi indikator yang dipersyaratkan UNESCO.

Dengan semakin matangnya penyusunan dossier dan kuatnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kota Padang optimistis dapat melangkah lebih dekat menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network kategori Gastronomi, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi kuliner unggulan Indonesia yang diakui di tingkat dunia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang diikuti oleh 101 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Padang dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gempita Sumbar sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Kehadiran program tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti sekaligus memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal.

Pemerintah Kota Padang menilai bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang tetap harus dipenuhi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendidikan kesetaraan ini, warga binaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik, memperluas wawasan, serta memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Selain memberikan pembelajaran akademik, program ini juga diarahkan untuk membentuk karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Dengan bekal pendidikan yang memadai, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha setelah menyelesaikan masa pidana.

Pemko Padang juga menegaskan bahwa pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan formal. Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pelatihan vokasi tersebut dirancang agar para warga binaan memiliki kompetensi praktis di berbagai bidang sehingga mampu mandiri secara ekonomi setelah kembali ke lingkungan sosial. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran dan mengurangi potensi residivisme melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pendidikan nonformal diharapkan dapat menjadi model pembinaan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses rehabilitasi sosial berjalan optimal, sehingga warga binaan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan tersebut, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Padang Juara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dalam semangat Padang Melayani.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi jajaran Pengurus Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumatera Barat periode 2026–2031.

Dalam audiensi itu, pengurus menyampaikan susunan kepengurusan yang akan dikukuhkan sekaligus memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalankan selama masa bakti lima tahun ke depan. Program tersebut difokuskan pada penguatan peran perempuan Minangkabau dalam keluarga, pelestarian adat dan budaya, pemberdayaan generasi muda, serta peningkatan kontribusi organisasi terhadap pembangunan sosial di Sumatera Barat.

Fadly Amran yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IKTD Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Bundo Kanduang IKTD. Menurutnya, organisasi perempuan berbasis adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai luhur Minangkabau agar tetap hidup dan berkembang di tengah dinamika masyarakat modern.

Ia menegaskan bahwa Bundo Kanduang bukan hanya simbol adat, tetapi juga memiliki peran penting sebagai penjaga moral, pendidikan karakter, serta pembina generasi penerus di lingkungan keluarga. Karena itu, keberadaan Bundo Kanduang IKTD diharapkan mampu menjadi motor penggerak berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Peran perempuan dalam budaya Minangkabau sangatlah penting. Melalui Bundo Kanduang IKTD, kita berharap nilai-nilai adat, kebersamaan, dan pendidikan karakter dapat terus diwariskan kepada generasi muda, sehingga identitas budaya tetap terjaga di tengah perkembangan zaman," ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus yang akan dikukuhkan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan program-program organisasi. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Fadly juga berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan inovasi melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pelestarian seni dan budaya Minangkabau. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berperan menjaga tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, jajaran Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumatera Barat menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya. Selain memperkuat silaturahmi antaranggota IKTD, mereka juga bertekad meningkatkan kontribusi perempuan dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menghasilkan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan keluarga besar IKTD Sumatera Barat. Diharapkan, pengukuhan pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumatera Barat periode 2026–2031 menjadi momentum memperkuat eksistensi perempuan Minangkabau sebagai penjaga adat, pelestari budaya, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Toko Albyan Cosmetik yang dikenal sebagai tempat penjualan Cosmetik, pakaian dalam, dan berbagai aksesori resmi menempati Toko baru di Jalan Raya Lubeg  Padang. Perpindahan lokasi ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan dalam berbelanja.

Elizawati Zein Pemilik usaha menjelaskan bahwa sebelumnya toko Abyan berada di depan Kampus UPI dan kini berpindah tempat sekitar 100 meter dari lokasi lama. Meski jaraknya tidak jauh, lokasi baru dinilai lebih representatif dan nyaman bagi pengunjung.

"Kami memiliki dua toko. Toko Abyan yang berada di depan kampus tetap beroperasi dan fokus menjual alat tulis, perlengkapan sekolah, serta berbagai aksesori. Sementara toko yang baru ini khusus menyediakan Cosmetik pakaian dalam, dan aneka aksesori lengkap," ujarnya saat di wawancarai media realita-nusantara.com  kamis 23 Juli 2026.

Lebih lanjut Eliza mengatakan, Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, pihak toko menghadirkan sejumlah promo menarik selama masa pembukaan toko baru. Untuk produk Cosmetik merek Inez, pelanggan mendapatkan potongan harga hingga 10 persen untuk produk tertentu. Selain itu, tersedia promo khusus produk Implora, yakni pembelian satu produk seharga Rp20 ribu, sedangkan pembelian dua produk di hanya di bayar Rp35 ribu.

Tidak hanya itu, pelanggan yang berbelanja dengan nominal tertentu juga berkesempatan mendapatkan doorprize atau cenderamata yang telah disiapkan oleh pihak toko.

"Promo ini kami berikan selama satu minggu ke depan. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih hemat," katanya.

Peresmian toko Abyan Cosmetik baru tersebut juga bertepatan dengan satu bulan operasional toko di tempat yang baru. Sebagai ungkapan rasa syukur, pemilik usaha bersama keluarga menggelar acara syukuran yang diisi dengan pembacaan doa, kajian keagamaan, serta salawat bersama sahabat dan kerabat dekat.

Menurutnya, respon pelanggan terhadap lokasi baru sangat positif. Banyak pelanggan mengaku lebih nyaman berbelanja karena suasana toko yang lebih luas, tertata, dan mudah diakses.

"Setiap saya bertanya kepada pelanggan mengenai toko yang baru, mereka selalu memberikan tanggapan positif. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih enak berbelanja di tempat yang sekarang," ungkapnya.

Toko tersebut melayani pelanggan hingga larut malam. Jam operasional bersifat fleksibel, bahkan pada hari-hari tertentu dapat buka pukul 9: WIB hingga pukul 23.00 WIB atau lebih, menyesuaikan dengan kondisi dan jumlah pengunjung.

Mengenai harga produk, pemilik usaha memastikan seluruh barang dijual dengan harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat.

"Kami selalu berusaha memberikan harga yang kompetitif dan sesuai standar pasar. Alhamdulillah, harga yang kami tawarkan dapat dijangkau oleh masyarakat dari kalangan atas, menengah, maupun bawah," jelasnya.

Dengan hadirnya toko baru yang lebih nyaman dan berbagai program promo yang ditawarkan, pihak toko berharap jumlah pelanggan terus meningkat dan usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih baik ke depannya.

"Kami berharap semakin banyak masyarakat yang berbelanja di sini. Semoga dengan tempat baru ini pengunjung bertambah ramai dengan pelayanan kepada pelanggan juga semakin maksimal," tutupnya. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memimpin rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu (22/7/2026) tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebelum memasuki proses pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam sidang paripurna, Aprinaldi menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD, karena akan menjadi dasar penetapan arah kebijakan pembangunan, program prioritas, serta alokasi anggaran pemerintah daerah pada tahun 2027.

Penyampaian jawaban eksekutif merupakan tindak lanjut atas berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD pada rapat sebelumnya. Melalui jawaban tersebut, pemerintah daerah memberikan penjelasan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian legislatif, sekaligus menyamakan persepsi dalam penyusunan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diundang, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Suasana rapat berlangsung tertib dan konstruktif dengan fokus pembahasan pada substansi kebijakan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan APBD yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui tahapan pembahasan KUA-PPAS tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan terhadap arah kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan visi pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta aspirasi masyarakat. Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri pelantikan Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang masa bakti 2026–2031 yang berlangsung di The Axana Hotel Padang, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi kemanusiaan dalam meningkatkan pelayanan sosial dan kebencanaan bagi masyarakat Kota Padang.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar. Dalam kesempatan itu, Zulhardi Z. Latif kembali dipercaya memimpin PMI Kota Padang sebagai Ketua untuk periode kedua setelah memperoleh amanah dari forum organisasi.

Selain Ketua PMI Kota Padang, turut dilantik jajaran Dewan Kehormatan, para Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta para Kepala Bidang yang akan menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan, serta memperluas jangkauan program PMI di berbagai sektor.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kota Padang yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta terus menghadirkan program-program kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Fadly Amran, PMI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari pelayanan donor darah, penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, hingga edukasi kesehatan dan pembinaan relawan. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan PMI harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan. Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh relawan dan pengurus PMI yang selama ini telah bekerja tanpa mengenal lelah membantu masyarakat," ujarnya.

Fadly juga menegaskan bahwa Kota Padang sebagai daerah yang memiliki potensi bencana membutuhkan organisasi kemanusiaan yang tangguh, profesional, dan responsif. Oleh sebab itu, keberadaan PMI menjadi bagian penting dalam mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan kondisi darurat.

Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, rumah sakit, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, sehingga setiap aksi kemanusiaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Sementara itu, Ketua PMI Sumatera Barat Aristo Munandar mengingatkan agar seluruh pengurus yang baru dilantik menjaga integritas organisasi dan terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Menurutnya, PMI harus mampu menjadi organisasi yang adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk menghadapi potensi bencana dan kebutuhan pelayanan sosial yang terus berkembang.

Dengan dilantiknya kepengurusan PMI Kota Padang periode 2026–2031, diharapkan organisasi tersebut semakin solid dalam menjalankan misi kemanusiaan, memperkuat jaringan relawan, meningkatkan pelayanan donor darah, serta menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sinergi yang kuat antara PMI dan Pemerintah Kota Padang juga diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang lebih cepat, profesional, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat komitmen dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).

Audiensi tersebut membahas hasil kajian Indeks Kota Toleran (IKT) yang disusun SETARA Institute sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang inklusif, rukun, dan saling menghormati di Kota Padang.

Dalam pertemuan itu, Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Selain didominasi masyarakat Minangkabau, kota ini juga dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Tionghoa, India, Nias, Batak, Jawa, Sunda, serta masyarakat dari berbagai daerah lainnya di Indonesia yang hidup berdampingan dan berkontribusi terhadap pembangunan kota.

Menurut Fadly, keberagaman tersebut merupakan aset penting yang harus dijaga bersama. Ia menilai nilai-nilai toleransi tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga harus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi yang baik, dialog antarumat beragama, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.

"Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang dialog, memperkuat mediasi sosial, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat agar keberagaman menjadi kekuatan dalam mewujudkan persatuan," ujarnya.

Fadly juga menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Padang selalu mengedepankan prinsip inklusivitas, sehingga seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun budaya.

Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemerintah Kota Padang akan menyelenggarakan Padang Harmony Festival atau Padang Multi-etnis Festival yang akan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus 2026.

Festival ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan antaretnis sekaligus menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki Kota Padang. Berbagai pertunjukan seni, budaya, kuliner, hingga tradisi dari beragam komunitas etnis dijadwalkan akan ditampilkan sebagai simbol persatuan dalam keberagaman.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga toleransi, memperkuat rasa saling menghormati, serta membangun kebersamaan sebagai modal utama dalam mewujudkan kota yang aman, damai, dan inklusif.

Sementara itu, Tim Peneliti SETARA Institute mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Padang dalam menerima masukan terkait hasil studi Indeks Kota Toleran. Dialog yang berlangsung juga membahas berbagai indikator penilaian serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat sipil untuk memperkuat praktik-praktik toleransi di tingkat lokal.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan SETARA Institute dalam mendorong penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap keberagaman, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – SMP Negeri 39 Padang menjadi salah satu satuan pendidikan di Kota Padang yang memperoleh alokasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif.

Kepala SMP Negeri 39 Padang, Mardial Yusri, S.Pd., menjelaskan bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima anggaran sebesar Rp860 juta untuk pelaksanaan rehabilitasi sejumlah fasilitas pendidikan. Pekerjaan revitalisasi dijadwalkan berlangsung selama empat bulan," jelasnya saat di temui di ruang kerjanya pada 9 / 7/ 2026.

"Kegiatan revitalisasi ini meliputi rehabilitasi tujuh ruang kelas, satu ruang perpustakaan, satu ruang tata usaha, serta satu unit toilet sekolah. Program ini bukan hanya memperbaiki bangunan yang sudah mengalami penurunan kualitas, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik," ujar Mardial Yusri saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menuturkan, pelaksanaan revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Menurutnya, lingkungan sekolah yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, pihak sekolah melakukan penyesuaian terhadap kegiatan belajar mengajar agar aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengganggu target penyelesaian pembangunan. Untuk itu, sekolah menerapkan sistem pembelajaran dua shift, yakni pagi dan siang.

"Kami membagi kegiatan belajar mengajar menjadi dua shift agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal meskipun sebagian ruang kelas sedang direnovasi," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMPN 39 Padang didampingi jajaran Komite Sekolah serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Padang. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan program revitalisasi agar berjalan sesuai rencana.

Pihak sekolah juga berharap proses pembangunan dapat berlangsung aman, tertib, dan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan pelaksana pekerjaan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga tanpa mengganggu aktivitas belajar siswa.

Mardial Yusri turut mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua dan wali murid, untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan revitalisasi tersebut.

"Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat serta wali murid agar proses revitalisasi ini berjalan lancar, tanpa kendala, sehingga nantinya siswa dapat menikmati fasilitas belajar yang lebih baik, aman, dan nyaman," tuturnya.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Kemendikdasmen RI merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan infrastruktur sekolah. Dengan adanya pembaruan sarana dan prasarana, diharapkan proses belajar mengajar di SMP Negeri 39 Padang semakin berkualitas dan mampu mendukung lahirnya sumber daya manusia yang unggul di masa mendatang.

Editor : Ayu