REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi memulai proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031. Seleksi yang berlangsung secara terbuka ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan kepemimpinan BAZNAS yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat tata kelola zakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan seleksi dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Melalui proses tersebut, Pemprov Sumbar akan menjaring lima orang pimpinan BAZNAS yang akan mengemban amanah memimpin lembaga pengelola zakat resmi di tingkat provinsi selama lima tahun ke depan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, menjelaskan bahwa proses seleksi diawali dengan pengumuman sekaligus pendaftaran calon peserta yang dibuka pada 15 hingga 29 Juli 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut Edi Dharma, seluruh posisi pimpinan BAZNAS Sumbar periode 2026–2031 akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berkompetisi.

"Jumlah kebutuhan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumbar untuk periode 2026–2031 sebanyak lima orang. Seluruh posisi tersebut akan diisi melalui mekanisme seleksi yang terbuka," ujar Edi Dharma di Padang, Senin (20/7/2026).

Setelah masa pendaftaran ditutup, Tim Seleksi akan melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap seluruh berkas pelamar pada 30 Juli 2026. Hasil pemeriksaan administrasi tersebut dijadwalkan diumumkan kepada publik pada 1 Agustus 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas tes pengetahuan dasar mengenai pengelolaan zakat, tata kelola kelembagaan, regulasi BAZNAS, serta penulisan makalah sebagai bagian dari penilaian kemampuan konseptual dan kepemimpinan. Tahapan ini akan berlangsung pada 3–4 Agustus 2026, sementara hasilnya diumumkan pada 6 Agustus 2026.

Tahapan berikutnya berupa wawancara mendalam yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026. Dalam proses ini, tim seleksi akan menggali kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, komitmen, serta visi para peserta dalam mengembangkan BAZNAS Sumbar sebagai lembaga pengelola zakat yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Seluruh rangkaian seleksi tersebut akan menghasilkan 10 besar calon pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan diumumkan pada 11 Agustus 2026. Nama-nama tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku hingga penetapan lima pimpinan definitif.

Pelaksanaan seleksi mengacu pada Surat Tim Seleksi Nomor 400/293/Kesra-2026 tentang Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat Periode 2026–2031, tertanggal 14 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi, Arry Yuswandi.

Pemprov Sumbar menegaskan bahwa proses seleksi diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah berharap proses tersebut mampu melahirkan pimpinan BAZNAS yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mampu membangun inovasi dalam meningkatkan penghimpunan serta pendayagunaan dana umat secara lebih efektif.

Edi Dharma menambahkan, keberadaan pimpinan BAZNAS yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat peran lembaga dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan mustahik, serta memperluas manfaat zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di Sumatera Barat. Dengan kepemimpinan baru yang akan terbentuk melalui seleksi ini, BAZNAS Sumbar diharapkan semakin dipercaya masyarakat dan mampu berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan berkelanjutan.

Corse: Langgam

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, memperbaiki infrastruktur dasar, memulihkan pelayanan publik, menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (21/7/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mahyeldi mengatakan, tambahan dana TKD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah mempercepat pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang lebih cepat.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari kualitas pembangunan yang dihasilkan, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tambahan TKD harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat," ujar Mahyeldi.

Selain percepatan pelaksanaan program, gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan pembangunan, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bagian dari evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan secara berkala. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana negara.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando Siagian, yang mewakili Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri, menyampaikan bahwa seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.

Fernando meminta seluruh pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran karena dana tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mendukung rehabilitasi infrastruktur, rekonstruksi fasilitas umum, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino melalui perencanaan yang lebih matang sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Capaian tersebut dinilai menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program rehabilitasi.

Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga pertengahan 2026, proses pemulihan lahan telah mencapai sekitar 98 persen sehingga sebagian besar area pertanian telah kembali memasuki musim tanam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak bencana.

Dari total anggaran tersebut, Provinsi Sumatera Barat menerima alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026.

Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar anggaran dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas publik, penguatan pengendalian bencana, dan pemulihan sektor strategis.

Pemerintah berharap percepatan realisasi dana tersebut mampu mempercepat penyelesaian berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga infrastruktur dasar dapat kembali berfungsi secara optimal, pelayanan publik semakin membaik, aktivitas ekonomi masyarakat pulih, serta ketahanan daerah terhadap risiko bencana semakin kuat.

Optimalisasi dana TKD ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodaeral II Padang, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor guna mendukung kelancaran berbagai agenda strategis daerah, khususnya penyelenggaraan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Kedatangan Wali Kota Padang bersama jajaran Pemerintah Kota disambut langsung oleh Komandan Kodaeral II Padang, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, didampingi para pejabat utama Kodaeral II. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur TNI AL. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama ini perlu terus ditingkatkan agar berbagai program pembangunan maupun agenda besar Kota Padang dapat berjalan dengan baik.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah persiapan Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Pemerintah Kota Padang berharap dukungan dari TNI AL, khususnya Kodaeral II Padang, dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menyukseskan rangkaian kegiatan yang diperkirakan akan dihadiri ribuan masyarakat dan tamu dari berbagai daerah.

Fadly Amran menegaskan bahwa peringatan HJK tahun ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi Kota Padang di tingkat nasional maupun internasional.

"Tahun ini Hari Jadi Kota Padang mengusung tema 'Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City'. Tema tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Padang dalam memperkenalkan kekayaan kuliner, budaya, dan tradisi lokal sebagai identitas daerah sekaligus memperkuat posisi Padang menuju pengakuan sebagai Kota Gastronomi Dunia oleh UNESCO," ujarnya.

Melalui tema tersebut, Pemerintah Kota Padang akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan kuliner khas Minangkabau, seni budaya, ekonomi kreatif, hingga promosi destinasi wisata unggulan. Seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan pengalaman autentik kepada masyarakat dan wisatawan mengenai cita rasa, budaya, serta kearifan lokal Kota Padang.

Selain membahas kesiapan HJK, pertemuan juga menjadi ajang bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama di berbagai bidang, termasuk penguatan sektor kemaritiman, pengembangan pariwisata pesisir, penanggulangan bencana, hingga pembinaan masyarakat. Pemerintah Kota Padang menilai keterlibatan TNI AL sangat strategis mengingat posisi Kota Padang sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata bahari.

Dengan semakin eratnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang dan Kodaeral II Padang, diharapkan seluruh rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357 dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses, sekaligus menjadi ajang memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata dan gastronomi berkelas dunia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (20/7/2026). Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menandai selesainya pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa seluruh catatan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mahyeldi, proses pembahasan Ranperda berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai dinamika yang terjadi selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

"Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah," ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, berbagai rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda hingga tercapai kesepakatan bersama. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia optimistis persetujuan Ranperda tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ranperda yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjelaskan rapat paripurna telah memenuhi persyaratan kuorum sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan sah menurut ketentuan yang berlaku. Dari total 65 anggota DPRD Sumbar, sebanyak 43 anggota hadir secara langsung, sementara lima anggota menyampaikan izin tidak dapat mengikuti rapat.

Muhidi mengatakan pembahasan Ranperda dilakukan secara komprehensif melalui rapat-rapat komisi, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada angka-angka realisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, hingga capaian kinerja pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

Menurut DPRD, secara umum pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir tahun 2025.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 99,03 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 94,59 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pengelolaan fiskal di tengah berbagai tekanan.

Selain itu, Pemprov Sumbar kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Meskipun memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian tersebut, DPRD tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, efisiensi penggunaan anggaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilannya mempercepat proses pemulihan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) dan rehabilitasi infrastruktur secara terintegrasi. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dan pembangunan Huntap di Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, Kota Padang dinilai sebagai salah satu daerah yang mampu menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terstruktur serta tepat sasaran. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian bagi warga terdampak, tetapi juga mencakup percepatan penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur dasar, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Tim Satgas menilai sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Padang, pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang mendorong percepatan proses pemulihan di daerah tersebut. Kolaborasi yang terjalin dinilai mampu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Kota Padang mengemban target pembangunan lebih dari 500 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung pemerintah pusat.

Salah satu lokasi pembangunan terbesar berada di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, yang menjadi pusat pembangunan sebanyak 340 unit Huntap. Hingga saat ini, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan positif, dengan 39 unit telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan segera siap diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pembangunan Huntap dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta kelayakan hunian agar masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di lingkungan yang lebih aman dan tertata.

Selain pembangunan rumah, program pemulihan juga mencakup rehabilitasi berbagai infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, jaringan utilitas, dan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Keberhasilan Kota Padang dalam mengelola program pemulihan pascabencana menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghasilkan penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan progres pembangunan yang terus meningkat, Kota Padang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

MENTAWAI – Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebanyak 87 mahasiswa resmi diterjunkan untuk melaksanakan program pengabdian di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pengabdian perguruan tinggi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Prosesi penyerahan mahasiswa KKN berlangsung di Kantor Camat Sikakap, Sabtu (19/7/2026), dipimpin Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Dr. Ani Faridah, M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat KKN UNP Dr. Yasdinul Huda, M.T., Camat Sikakap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), jajaran TNI dan Polri, serta kepala desa dari Desa Sikakap dan Desa Matobe.

Sebanyak 87 mahasiswa tersebut akan melaksanakan pengabdian selama satu bulan dengan penempatan di dua desa. Sebanyak 29 mahasiswa ditempatkan di Desa Sikakap, sedangkan 58 mahasiswa lainnya menjalankan program di Desa Matobe. Seluruh peserta didampingi oleh tiga dosen pembimbing lapangan (DPL) guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Rektor UNP Prof. Ani Faridah menegaskan bahwa pelaksanaan KKN di Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari komitmen universitas dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa.

Pelaksanaan KKN di Kecamatan Sikakap juga menjadi tonggak baru bagi UNP. Program ini merupakan pelaksanaan KKN ketiga UNP di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelumnya, dua kali kegiatan serupa telah dilaksanakan di Pulau Sipora. Tahun 2026 menjadi kali pertama mahasiswa UNP melaksanakan pengabdian di Kecamatan Sikakap sebagai bentuk perluasan wilayah pengabdian yang menjangkau daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.

UNP menilai perluasan lokasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan melalui kontribusi perguruan tinggi. Selain memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam bagi mahasiswa, program tersebut juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berbeda dengan KKN reguler UNP yang berlangsung pada 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Mentawai dijadwalkan mulai 16 Juli hingga 16 Agustus 2026. Penyesuaian jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, akses transportasi laut, serta kebutuhan masyarakat sehingga seluruh program dapat dijalankan secara optimal.

Selama berada di lokasi pengabdian, mahasiswa akan mengimplementasikan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal desa. Seluruh kegiatan mengacu pada empat pilar utama KKN UNP, yakni digitalisasi desa, pemetaan potensi wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai program juga dirancang untuk mendorong penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan KKN ini juga merupakan bentuk dukungan UNP terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini mendukung sejumlah target global, di antaranya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan, SDG 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan dari desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan wilayah 3T, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dari sisi pengembangan institusi, KKN di Kepulauan Mentawai turut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Program ini memberikan pengalaman belajar di luar kampus bagi mahasiswa, meningkatkan keterlibatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui pelaksanaan KKN di Kecamatan Sikakap, UNP kembali menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan hingga ke wilayah kepulauan Indonesia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di stadion tempat laga berlangsung, tetapi juga menggema di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Ribuan pencinta sepak bola larut dalam semangat kebersamaan saat menyaksikan pertandingan puncak ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026) dini hari.

Kegiatan nobar tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran Pemerintah Kota Padang, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Suasana penuh keakraban dan antusiasme terlihat sepanjang pertandingan, dengan para penonton bersama-sama memberikan dukungan kepada tim favorit mereka.

Momentum final Piala Dunia dimanfaatkan Pemerintah Kota Padang sebagai sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi yang memperlihatkan tingginya kecintaan masyarakat Kota Padang terhadap olahraga sepak bola.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan final Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang.

Menurutnya, semangat yang ditunjukkan masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, melalui program pembinaan atlet sejak usia dini.

"Antusiasme masyarakat malam ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Sepak bola memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama Kota Padang di tingkat regional, nasional, hingga internasional," ujarnya.

Fadly menambahkan, Pemerintah Kota Padang akan terus mendorong pengembangan kompetisi usia muda, pembinaan di sekolah sepak bola, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam mencetak generasi atlet yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai olahraga tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi media membangun karakter generasi muda, seperti disiplin, kerja sama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.

Ia berharap semangat yang lahir dari perhelatan Piala Dunia dapat menginspirasi anak-anak dan remaja di Kota Padang untuk semakin mencintai olahraga serta termotivasi mengejar prestasi melalui jalur sepak bola.

Kegiatan nobar berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan hingga pertandingan berakhir. Sorak sorai para penonton mewarnai jalannya laga, menciptakan suasana meriah yang memperlihatkan kuatnya semangat persatuan melalui olahraga.

Melalui momentum final Piala Dunia 2026 ini, Pemerintah Kota Padang kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan olahraga sebagai salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berprestasi, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Semangat perjuangan Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan dinilai tetap relevan sebagai inspirasi dalam membangun Kota Padang, meski telah 79 tahun berlalu sejak gugurnya tokoh yang dikenal sebagai pejuang mempertahankan kemerdekaan sekaligus mantan Wali Kota Padang tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin Upacara Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan ke-79 yang berlangsung di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Minggu (19/7/2026) pagi. Upacara diikuti unsur Forkopimda, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Peringatan tahun ini mengangkat tema "Satu Tujuan Menghidupkan Kembali Nilai Perjuangan Bagindo Aziz Chan untuk Menuju Padang sebagai Kota Gastronomi." Tema tersebut menjadi refleksi bahwa nilai-nilai perjuangan, keberanian, integritas, dan kecintaan terhadap daerah harus terus diwariskan sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam amanatnya, Maigus Nasir menegaskan bahwa perjuangan Bagindo Aziz Chan bukan sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan teladan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan saat ini.

Menurutnya, Bagindo Aziz Chan telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kehormatan bangsa serta Kota Padang di tengah situasi perjuangan kemerdekaan. Semangat pengabdian tersebut, katanya, harus menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk terus bekerja keras membangun daerah.

"Perjuangan Bagindo Aziz Chan mengajarkan kita tentang keberanian, pengabdian, kejujuran, dan kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai itu harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan Kota Padang," ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Namun, semangat pantang menyerah, persatuan, serta gotong royong tetap menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan.

Maigus juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum peringatan gugurnya Bagindo Aziz Chan sebagai penguat komitmen untuk terus bersinergi membangun Kota Padang yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Ia menilai cita-cita menjadikan Padang sebagai Kota Gastronomi tidak hanya berbicara mengenai kekayaan kuliner, tetapi juga bagaimana seluruh potensi budaya, sejarah, tradisi, serta kreativitas masyarakat dapat diintegrasikan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

"Keberhasilan pembangunan tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dengan semangat perjuangan yang diwariskan Bagindo Aziz Chan," katanya.

Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan ke-79 berlangsung dengan khidmat. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada jasa pahlawan, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa semangat nasionalisme, persatuan, serta pengabdian kepada bangsa harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kota Padang berharap nilai-nilai perjuangan Bagindo Aziz Chan terus menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Padang yang semakin maju, berbudaya, dan mampu dikenal dunia sebagai kota dengan kekayaan gastronomi yang berbasis pada sejarah, budaya, dan kearifan lokal.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjadi narasumber utama dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Ekasakti (UNES) Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Universitas Ekasakti, Padang, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan pembekalan tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang akan diterjunkan ke berbagai wilayah untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Pembekalan ini menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa menjalankan KKN, dengan tujuan membekali mereka mengenai peran, tanggung jawab, serta strategi pelaksanaan program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu menghadirkan inovasi, gagasan, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat.

"Pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga kesempatan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat sekaligus menggali dan mengembangkan potensi lokal di setiap daerah," ujar Maigus Nasir di hadapan peserta pembekalan.

Ia menekankan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di lokasi KKN, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Maigus juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, aparat nagari atau kelurahan, tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda selama pelaksanaan KKN. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan berbagai program pengabdian yang dirancang mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta mengedepankan sikap santun, kolaboratif, dan solutif dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya selesai selama masa KKN, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia juga berharap mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, mulai dari peningkatan literasi, penguatan ekonomi masyarakat, edukasi kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi usaha mikro dan sektor pariwisata lokal.

Pembekalan KKN-PPM UNES 2026 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Sidang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam tahapan penyusunan kebijakan keuangan daerah. Seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum akhirnya menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dapat diproses ke tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Padang atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan perubahan anggaran. Menurutnya, persetujuan yang diberikan merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Maigus menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dalam penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya kepada seluruh fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini menjadi langkah penting agar proses selanjutnya dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Maigus Nasir.

Selain agenda persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi landasan awal dalam penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD.

Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara bagi setiap perangkat daerah. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, mendukung program prioritas daerah, serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dokumen tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sementara itu, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 akan terus berlanjut sebagai dasar penyusunan anggaran pembangunan Kota Padang pada tahun mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

BANDUNG – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman, H. Asmar (Lambau), melakukan kunjungan kerja bersama rombongan DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke DPRD Kota Bandung dalam rangka memperkuat sinergi dan menggali berbagai strategi pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan Padang Pariaman.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya legislatif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperluas wawasan terkait kebijakan-kebijakan yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.

H. Asmar yang juga merupakan salah satu anggota legislatif terpilih Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa kunjungan kerja bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi sarana untuk memperoleh referensi dan inovasi yang dapat diterapkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan pembelajaran dan pertukaran informasi dengan daerah lain yang memiliki pengalaman serta capaian pembangunan yang baik," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, hingga langkah-langkah percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, H. Asmar dikenal aktif turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, termasuk melakukan kunjungan kerja guna mencari solusi dan gagasan terbaik bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Kehadiran H. Asmar dalam berbagai agenda pembangunan menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Baginya, jabatan yang diemban merupakan bentuk tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada daerah.

Sikap rendah hati, kedekatan dengan masyarakat, serta kepeduliannya terhadap berbagai persoalan daerah menjadikan H. Asmar sosok yang dikenal luas sebagai pemimpin yang mengedepankan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan berbagai hasil pembahasan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Padang Pariaman di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027. Sidang paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD 2027. Melalui dokumen KUA-PPAS, pemerintah daerah memaparkan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta prioritas program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan sidang, Aprinaldi membuka rapat secara resmi dan memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD. Ia memimpin jalannya agenda mulai dari pembukaan sidang, penyampaian nota penjelasan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hingga penyerahan dokumen KUA-PPAS kepada DPRD untuk memasuki tahapan pembahasan.

Aprinaldi menegaskan bahwa pembahasan dokumen KUA-PPAS merupakan momentum penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran. Menurutnya, setiap fraksi dan anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.

Ia mengingatkan seluruh anggota DPRD agar melakukan pembahasan secara objektif, mendalam, dan penuh tanggung jawab. Selain memperhatikan kondisi keuangan daerah, pembahasan juga harus mengedepankan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai kegiatan kedewanan, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

"Dokumen KUA-PPAS merupakan fondasi utama dalam penyusunan APBD. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga setiap program yang disepakati memiliki dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah," tegas Aprinaldi dalam arahannya kepada peserta rapat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pimpinan instansi vertikal, serta para anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Sejumlah insan pers juga turut mengikuti jalannya sidang untuk meliput proses pembahasan awal penyusunan APBD 2027.

Setelah penyampaian nota penjelasan selesai, DPRD dijadwalkan melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan komisi, rapat Badan Anggaran (Banggar), serta rapat kerja bersama perangkat daerah terkait. Dalam tahapan tersebut, setiap program dan plafon anggaran akan dibahas secara rinci guna memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 sebelum diajukan untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui proses pembahasan yang komprehensif dan kolaboratif antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu