REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (7/11/2025).

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi terhadap peran Ombudsman yang senantiasa aktif mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Ia menegaskan bahwa catatan dalam LHA dan LHP ini akan menjadi acuan perbaikan dalam peningkatan kinerja dan layanan publik Pemko Padang ke depan.

“Kita berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman demi menghadirkan pelayanan publik yang baik, terukur dan transparan. Hal ini selaras dengan Program Unggulan ‘Padang Amanah’ yang menekankan tata kelola pemerintahan bersih, anti pungli, dan berintegritas,” tegas Maigus.

Lebih lanjut, Wawako meminta agar 3 (tiga) OPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman sesuai LHA dan LHP yang diterima. 

"Kita akan mengawal ketat seluruh saran perbaikan dari Ombudsman agar masyarakat memperoleh layanan prima dan berkeadilan," sambungnya.

Sementara itu, Adel Wahidi menyampaikan bahwa LHA dan LHP tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap layanan publik bagi Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan melalui RSUD dr. Rasidin.

Ia pun mengapresiasi berbagai inovasi dan upaya perbaikan layanan yang telah berjalan selama ini. Namun, percepatan tindak lanjut masih diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Kita mengapresiasi komitmen dan progres yang telah dilakukan Pemko Padang. Namun perlu percepatan peningkatan layanan terutama di sektor perdagangan, sosial, dan kesehatan. Rekomendasi ini diharapkan ditindaklanjuti dalam 30 hari ke depan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan semakin melayani,” ujar Adel.

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna terbuka yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok, Kamis (6/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Muklis, serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, Forkopimda, dan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembahasan APBD Berjalan Cermat dan Transparan. Proses penyusunan hingga pengesahan APBD 2026 telah melalui rangkaian panjang dan terukur.

Dimulai dari penyampaian nota penjelasan Bupati Solok pada 12 Oktober 2025, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, kunjungan kerja komisi ke lapangan, hingga pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2025.

Hasil pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang dituangkan dalam laporan akhir Banggar dan menjadi dasar penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kondisi Keuangan dan Fokus Pembangunan Daerah.

Dalam laporan akhir Banggar, Pendapatan Daerah Kabupaten Solok disepakati sebesar Rp 1,143 triliun, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 140,98 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,002 triliun. Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,143 triliun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos belanja yang dinilai kurang efisien.

Banggar DPRD menyoroti pentingnya efisiensi dan optimalisasi sumber pendapatan lokal, mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

*Wabup Candra: APBD Harus Hadir untuk Rakyat*

Dalam penyampaian pendapat akhir Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan APBD bukan hanya diukur dari angka-angka, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Solok atas kerja sama dan semangat kebersamaan selama proses pembahasan RAPBD ini. Mari kita jadikan APBD 2026 sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujar Candra dalam sambutannya.

Wakil Bupati menambahkan, Pemerintah Daerah akan berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara efektif dan transparan untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi nagari. “Kita harus bekerja dengan semangat kolaboratif agar anggaran yang telah disepakati ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Solok,” tambahnya.

*Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah Diharapkan Terus Berlanjut*

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S. Farm. Apt dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan APBD. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pembahasan APBD 2026. Semoga dokumen anggaran ini menjadi landasan kokoh untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Ivoni.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD, camat, serta tamu undangan lainnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Padang yang baru, Koswara, Kamis (6/11/2025), di Balai Kota Padang, Aie Pacah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kunjungan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang dalam mendukung penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan daerah.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap kepada Kajari Padang untuk mendukung visi Kejayaan Kota Padang yang tertuang ke dalam 8 misi dan 9 program unggulan.

“Pemerintah Kota Padang sangat terbuka untuk terus menjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Padang, terutama dalam pengawasan dan pendampingan hukum agar setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan,” ujar Fadly Amran.

Sementara itu, Kajari Padang Koswara menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang sudah terjalin baik selama ini, dan akan terus meningkatkan kolaborasi dalam rangka menyukseskan program Pemerintah Kota Padang 

“Kami siap mendukung Pemerintah Kota Padang melalui fungsi-fungsi kejaksaan, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, agar pelaksanaan pemerintahan berjalan bersih dan transparan,” ungkap Koswara.

Kunjungan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cinderamata sebagai simbol kerja sama dan silaturahmi yang erat.

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Ratusan ribu warga Kota Padang mengikuti Padang Tsunami Drill 2025 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Rabu (5/11/2025) pagi. Simulasi yang berlangsung pukul 10.00–11.00 WIB ini menskenariokan gempa bumi berpotensi tsunami akibat aktivitas megathrust Mentawai.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti masyarakat dari 8 kecamatan dan 55 kelurahan yang tergolong rawan bencana. Latihan juga melibatkan unsur pemerintahan, BUMN/BUMD, pelajar, dan ribuan warga.

“Berdasarkan pantauan kami, kegiatan ini sangat ramai. Di seluruh Kota Padang, mulai dari Bungus Teluk Kabung hingga Pasar Raya, Sawahan, dan Koto Tangah, pelaksanaannya berjalan baik dan sukses, meski diguyur hujan. Kita menargetkan Padang Tsunami Drill 2025 ini menjadi yang terbesar di Indonesia,” ujar Fadly Amran saat diwawancarai di pelataran parkir Hotel Santika, salah satu titik evakuasi sementara. 

Fadly Amran menegaskan pentingnya latihan ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi tsunami. Masyarakat harus tahu ke mana menuju saat terjadi gempa. 

"Seluruh titik kumpul telah tersosialisasikan dengan baik. Kami telah membagikan 55 denah lokasi evakuasi di kelurahan rawan tsunami. Selain shelter pemerintah, masjid, sekolah, dan kantor pemerintahan tahan gempa juga bisa dijadikan tempat evakuasi sementara,” jelasnya.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa jika sumber tsunami berasal dari zona megathrust, maka wilayah pesisir Sumatera Barat memiliki golden time 20–30 menit, sedangkan masyarakat di Kepulauan Mentawai hanya sekitar 10 menit.

“Latihan ini penting untuk melatih kesiapsiagaan dan kecepatan respon masyarakat, baik dalam mengenali gejala alam, memahami sistem peringatan dini, maupun melakukan evakuasi mandiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam simulasi ini digunakan pemodelan gempa Nias Selatan. Berdasarkan skenario tersebut, ketinggian tsunami yang mencapai pesisir Kota Padang diperkirakan maksimal 5 meter, dengan gelombang sisa yang menjalar ke wilayah tengah kota sekitar 20 sentimeter.

“Dipilihnya Hotel Santika ini karena dalam skenario gempa Nias Selatan, tinggi tsunami di Kota Padang hanya sekitar 5 meter, sehingga lokasi ini masih aman. Namun jika kejadian sebenarnya terjadi, BMKG akan membuat skenario sesuai kondisi aktual,” tambah Suaidi.

Turut hadir memantau Padang Tsunami Drill 2025 ini Kapolda Sumbar Irjen Pol.  Gatot Tri Suryanta, Wakil Komandan Daerah TNI Angkatan Laut (Wadankodaeral) II Laksamana Pertama TNI Mulyadi, perwakilan BNPB, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang serta unsur organisasi dan komunitas kebencanaan lainnya.

REALITANUSANTARA.COM

Pariaman – Empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan  Dua orang Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman hari ini dilantik oleh Wali Kota Pariaman Yota Balad bertempat di Aula Balaikota Pariaman pada Senin (4/11/2025).

Pelantikan tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 800.1.3.3/2555/BKPSDM/2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Manajerial Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 800.1.3.3/2556/BKPSDM/2025 Tentang Pengangkatan Pejabat Manajerial Dalam Jabatan Administrator.

Dalam arahannya Yota Balad sampaikan bahwa mutasi dan rotasi ini adalah sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi, jadi apapun jabatan yang diamanahkan kepada kita itu harus kita terima dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Jabatan tidak hanya sekedar gaya-gayaan, jabatan adalah amanah yang diberikan untuk melanjutkan visi misi kami Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman,  kemudian menjadi pelayan kepada masyarakat baik pelayan internal maupun pelayanan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Yota Balad.

“Tidak ada yang namanya jabatan basah dan jabatan kering, karena tanggung jawab yang kami berikan adalah untuk menjalankan visi misi dan roda pemerintahan Kota Pariaman supaya lebih maju lagi kedepannya,” ulas Yota Balad.

Yota Balad menjelaskan bahwa kepemimpinan Balad-Mulyadi tidak main-main dengan apa yang mereka lakukan untuk mebangun Kota Pariaman, sehingga Kota Pariaman bisa menjadi kota yang hebat,  walaupun kotanya kecil tapi kita harus punya semangat dan cita-cita yang besar untuk mensejahterakan masyarakat.

“Selamat untuk pejabat yang sudah dilantik dan terimakasih sudah menjalankan tugas dengan baik. Kedepannya mari sama-sama kita bangun lagi kolaborasi yang baik karena masih banyak tantangan yang mesti diselesaikan,” pungkas Yota Balad.

Empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik adalah dengan jabatan baru mereka adalah Noviardi sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Pariaman, Yalviendri sebagai Kepala Diskominfo Kota Pariaman, Ferialdi sebagai Kepala Disparbud Kota Pariaman, Hertati Taher sebagai Kepala Disdikpora Kota Pariaman.

Sementara itu Dua orang Pejabat Administrator yang dilantik dengan jabatan baru mereka adalah Ahadi Nugraha sebagai Sekretaris Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman, Dedi Masmudi sebagai Camat Pariaman Utara. (rel/RN)

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka – Inspektorat Daerah Kabupaten Solok melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Pengawasan Internal Tahun 2025, di aula gedung C Sekretariat Daerah, Selasa 04 November 2025. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Satgas Korsupgah KPK Wilayah I yang diketuai oleh Kasatgas Korsup Wilayah I Harun Hidayat beserta jajaran, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu Erric Fadhli, Noviandi Andilolo Lebang dan Hanifah Ainaini, kemudian dari Pemerintah Daerah Bupati Solok diwakili oleh Sekda Medison, Para staf ahli Bupati, Para Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Inspektorat, Auditor dan PPUPD Inspektorat, Camat serta Wali Nagari se-Kabupaten Solok.

Inspektur Daerah Dery Akmal menyampaikan selain untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang transparan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah guna mendorong pencapaian indikator MCSP serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

“Rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sekaligus meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ucap Dery Akmal.

Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dibutuhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan untuk secara bersama-sama menumbuhkan semangat antikorupsi hingga sampai ke tingkat nagari dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Sementara itu dalam sambutan Kasatgas Korsup Wilayah I Harun Hidayat dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat integritas birokrasi dengan mengoptimalkan peran APIP dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 

“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, sejalan dengan arahan nasional yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan setiap kebijakan maupun kegiatan khususnya di Kabupaten Solok,” jelasnya.

Sekda Medison dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi yang merupakan tindaklanjut dari Rakor seluruh Kepala Daerah di Gedung KPK RI di Jakarta pada bulan Maret-April 2025. 

“Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Melalui pengawasan internal yang kuat, kita memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Medison.

Ia juga memaparkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mencegah terjadinya korupsi, diantaranya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran melalui publikasi anggaran pada website resmi Pemerintah Daerah, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing dan e-catalog serta peningkatan pengawasan internal, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi (MCSP) bersama KPK, dan juga peningkatan peran APIP dan penguatan budaya integritas melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Melalui Rakor ini Sekda Medison menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan KPK RI dan Itjen Kemendagri agar sistem pengawasan dan Pencegahan korupsi dapat berjalan semakin efektif.

Di akhir acara dilakukan penandatanganan Internal Audit Charter (IAC) antara Bupati Solok dengan Inspektur Daerah, dimana IAC merupakan dokumen resmi yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP. Diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama anti korupsi oleh seluruh unsur pemerintahan mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah hingga Wali Nagari.

Rakor Pencegahan korupsi dan pengawasan internal ini juga diikuti rangkaian kegiatan lainnya yaitu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), FGD pengawasan dan pembinaan pemerintah nagari bagi Inspektorat, DPMN dan Camat yang difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta Bimtek Pengelolaan Keuangan Nagari bagi Sekretaris Nagari dan Kasi/Kaur Pemerintah Nagari se-Kabupaten Solok.

“Semangat antikorupsi harus tumbuh menjadi budaya kerja di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat nagari,” pungkas Sekda.

REALITANUSANTARA.COM

Cupak - Ratusan siswa SMP Negeri 2 Gunung Talang tampak antusias menerima distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diserahkan langsung oleh Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison, Senin (03/11/2025) di aula pertemuan SMP Negeri 2 Gunung Talang. Hari ini menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan kesehatan anak bangsa, terutama di Kabupaten Solok. Sebuah ikhtiar nyata untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap menatap masa depan.

Penyerahan MBG di SMP Negeri 2 Gunung Talang merupakan penyerahan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Huller Mama Raya Gunung Talang-Cupak. Kegiatan ini menjadi bukti nyata reaalisasi program prioritas pemerintah, yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Dandim 0309 Solok, Camat Gunung Talang Riswandi Bahauddin, Kepala Disdikpora Elafki, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, Sekretaris DPPKBP3A Khairul,  Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gunung Talang, Yenny beserta jajaran,  Perwakilan OPD terkait, serta para undangan lainnya.

SPPG Huller Mama Raya sendiri merupakan dapur ke 6 yang telah beroperasi di Kabupaten Solok. Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri mengatakan bahwa MPPG Huller Mama telah memperoleh sertifikat layak higien sanitasi. “Saat ini di Kabupaten Solok sudah ada 6 dapur SPPG yang aktif termasuk MPPG Huller Mama Raya. Kita sudah berikan sertifikat layak higien sanitasi. Kebersihan dapur dan lingkungan sekitar menjadi suatu kewajiban bagi SPPG agar anak-anak kita terhindar dari potensi penularan penyakit,” ujar Zulhendri. 

Sementara itu, Sekda Medison menyampaikan bahwa program MBG ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan bagian dari gerakan besar untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat jasmani dan rohani. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor baik itu pendidikan, kesehatan, maupun  masyarakat, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Penyerahan makanan bergizi gratis ini menjadi langkah awal pelaksanaan program nasional di Kabupaten Solok. Setiap siswa menerima paket makanan dengan gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan lokal, simbol dari semangat kemandirian pangan daerah dan perhatian negara terhadap tumbuh kembang anak-anak bangsa,” ujar Medison.

Lebih lanjut Medison menyampaikan bahwa program MBG ini merepresentasikan semangat kesetaraan. Negara hadir bukan hanya di ruang kebijakan, tetapi di ruang makan anak-anak sekolah. Setiap suapan adalah wujud kasih negara kepada warganya, terutama generasi muda yang akan menjadi penentu arah masa depan.

Dengan dimulainya penyerahan perdana tingkat SMP di SMP Negeri 2 Gunung Talang, Kabupaten Solok menandai langkah awal yang penuh harapan : membangun Indonesia yang tidak hanya pintar, tetapi juga sehat dan berdaya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menemui Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Selasa (4/11/25). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Fery Erviyan Rinaldy. 

Fadly Amran membawa beberapa usulan kebutuhan Pemko Padang terkait peluang lapangan kerja di Kota Padang. Salah satunya adalah peluang pelatihan bahasa Jerman bagi calon tenaga kerja kesehatan yang berpotensi mendapatkan pekerjaan di Jerman. 

“Kota Padang memiliki Hildesheim di Jerman sebagai Sister City. Saat ini Jerman memiliki kebutuhan Nakes yang profesional. Kota Padang memiliki potensi ini, cuma memang harus dilengkapi dengan kemampuan vokasi seperti Bahasa Jerman,” urai Fadly Amran di hadapan Menaker RI. 

Menanggapi penyampaian Wali Kota Padang, Yassierli menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja memiliki Naker Fest. Yaitu semacam expo yang terkait dengan pelatihan-pelatihan vokasi dan sertifikasi. 

“Selain Naker Fest, kita juga meyakini bahwa program prioritas yang diusung oleh Bapak Presiden juga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Program Magang Kemenaker, dan lainnya,” jelas Yassierli. 

Di akhir pertemuan Yassierli juga berpesan agar Pemerintah Daerah mensosialisasikan peluang kerja yang saat ini sudah diinformasikan secara online. 

“Dulu kita punya job fair. Tapi kekinian peluang kerja sudah via online. Jadi lebih mudah untuk disosialisasikan, termasuk oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir secara resmi membuka Expo Pendidikan SD Negeri 13 Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Selasa (4/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah tersebut digelar hingga 8 November 2025.

Maigus Nasir menyebutkan, bahwa kegiatan yang digagas oleh kepala sekolah, jajaran guru, serta tenaga kependidikan SDN 13 Batu Gadang ini sejalan dengan visi serta Program Unggulan (Progul) Wali Kota Padang.

“Ini kegiatan luar biasa. Ada berbagai agenda seperti turnamen silek antar SD se-Kecamatan Lubuk Kilangan, pemberian hadiah bagi hafidz Al-Qur’an, serta pelantikan Tamu Penggalang dan Pesta Siaga,” ujarnya.

Buya Maigus Nasir juga menekankan pentingnya pelestarian silek sebagai bagian dari budaya Minangkabau yang sarat akan nilai karakter generasi muda. Menurutnya, hal ini sejalan juga dengan cita-cita pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

“Silek bisa dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, di samping Pramuka. Kita ingin membentuk anak-anak yang cerdas, berakhlak, kuat fisiknya, dan menjadi calon pemimpin di masa mendatang,” tuturnya Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kepala SDN 13 Batu Gadang Iswardi menyampaikan bahwa sekolah yang ia pimpin memiliki beberapa program unggulan. Diantaranya Sekolah Para Pujangga, dimana guru wajib menerbitkan buku ber-ISBN dan siswa menulis buku antologi per kelas, serta Program Sehati (Setor Hafalan Tiap Pagi) yang berisi hafalan Al-Qur’an dan hafalan umum.

“Dalam Expo ini diadakan turnamen silek yang diikuti 20 SD se-Kecamatan Lubuk Kilangan dengan 67 pesilat. Turnamen ini akan digelar dalam dua hari ke depan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Padang menyerahkan satu unit sepeda kepada seorang murid penghafal Al-Qur’an SDN 13 Batu Gadang. Turut hadir Anggota DPRD Kota Padang Surya Jufri serta Camat Lubuk Kilangan, Nurul Widsya Siska Usman.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Imam Bonjol, Selasa (4/11/2025). 

Apel yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) ini melibatkan personel lintas unsur, mulai dari TNI-Polri, Basarnas, BPBD, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, hingga ASN Pemerintah Kota Padang. 

Hadir langsung Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, selaku inspektur upacara, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang, serta berbagai pemangku kepentingan kebencanaan lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah dengan potensi bencana yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan seluruh unsur mutlak diperlukan.

Ia menekankan berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, hingga kebakaran harus diantisipasi sejak dini melalui edukasi, simulasi, dan pembangunan infrastruktur mitigasi.

“Kita tak pernah tahu kapan bencana terjadi. Karena itu kesiapan personel, sarana prasarana, dan logistik harus optimal. Penanganan bencana tidak bergantung kekuatan individu, tetapi sinergi semua pihak sesuai tugas dan fungsinya,” jelas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.

Kepala BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, menyampaikan bahwa Sumbar dikenal sebagai “etalase bencana”, terutama karena posisinya di pertemuan lempeng tektonik dunia.

"Kita mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Padang yang terus menguatkan langkah mitigasi seperti edukasi kebencanaan, pemasangan rambu evakuasi, pembangunan shelter tsunami, dan latihan simulasi berkala," ucapnya.

Sementara itu usai apel, Wawako Maigus Nasir mengungkapkan langkah konkret Pemko Padang dalam meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana terutama gempa dan tsunami.

“Besok, 5 November, kita akan melaksanakan Tsunami Drill terbesar di Indonesia. Simulasi ini akan melibatkan sekitar 200 ribu warga di 55 kelurahan dan 8 kecamatan yang berada di wilayah pesisir pantai Kota Padang,” ujar Maigus.

Ia menyebutkan, simulasi digelar pukul 10.00-11.00 WIB. Saat sirene berbunyi, warga yang berada di zona merah tsunami akan bergerak menuju titik Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang telah ditetapkan.

"Pada saat kegiatan warga diminta melakukan evakuasi diri dengan berjalan cepat, tidak perlu berlarian atau menggunakan kendaraan. Kita tentu selalu berdoa semoga Padang selalu terhindar dari segala bentuk bencana. Namun simulasi ini penting untuk memastikan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi,” tuturnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon, menerima kunjungan Tim Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di ruang kerjanya, Senin, 3 November 2025.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian visitasi faktual yang dilakukan KI Sumbar terhadap sejumlah badan publik yang masuk dalam nominasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Maifrizon menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran tim KI Sumbar. Menurutnya, visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen DPRD Sumbar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

"Kita sengaja menerima kunjungan KI Sumbar dalam rangka pelaksanaan visitasi faktual. Alhamdulillah, Sekretariat DPRD Sumbar berhasil meraih penilaian sangat baik dari KI Sumbar. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Maifrizon, yang juga dikenal memiliki hobi berolahraga sepeda.

Lebih lanjut, Maifrizon menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar termasuk dalam tiga besar badan publik terbaik di tingkat provinsi yang diverifikasi secara faktual oleh Komisi Informasi. Proses visitasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diinput dan dipresentasikan sebelumnya dengan kondisi nyata di lapangan.

"Visitasi faktual ini menjadi langkah yang sangat penting dan luar biasa (amazing) untuk memastikan bahwa seluruh data, dokumen, dan praktik keterbukaan informasi di DPRD Sumbar benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan,” tambahnya sambil menampilkan senyum khasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar, Mona Sisca, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Sekwan DPRD Sumbar beserta jajaran stafnya. Ia menilai, meskipun baru mengalami pergantian pimpinan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD Sumbar tetap berjalan dengan baik dan profesional.

"Kami sangat mengapresiasi Sekwan DPRD Sumbar, Bapak Maifrizon, bersama PPID DPRD Provinsi Sumbar. Berdasarkan hasil visitasi faktual yang kami lakukan, kami menemukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sangat luar biasa, bahkan bisa dikatakan amazing,” ujar Mona Sisca dengan penuh semangat.

Menurut Mona, keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas kompetisi atau peringkat dalam ajang penghargaan, melainkan merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat terhadap informasi.

"Kita berharap, penilaian atau penghargaan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, murah, dan efisien. Karena hak memperoleh informasi adalah hak dasar warga negara,” jelas Mona Sisca yang dikenal bijaksana dalam pandangannya.

Acara visitasi faktual tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Zardi Syahrir, Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi DPRD Sumbar Darul Idris, serta para staf PPID DPRD Provinsi Sumbar, yakni Deni dan Anfar.

Dari pihak Komisi Informasi Sumbar, hadir pula sejumlah anggota tim yang terlibat langsung dalam proses verifikasi dan evaluasi lapangan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD Sumatera Barat semakin kuat dan mampu menjadi teladan bagi badan publik lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kita berkomitmen untuk terus memperkuat sistem informasi yang transparan dan partisipatif, agar masyarakat semakin percaya pada kinerja lembaga legislatif daerah,” tutup Maifrizon optimistis. (RN)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bertema “Peran Bundo Kanduang dalam Mewariskan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Agama bagi Generasi Muda untuk Mendukung Smart Surau”, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 110 orang Bundo Kanduang sako se-Kota Padang. Turut hadir Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, serta para tokoh perempuan dan penggerak komunitas.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan bahwa peran Bundo Kanduang sangat strategis dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai adat, budaya, serta agama kepada generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

"Bundo Kanduang adalah benteng utama dalam menjaga marwah Minangkabau. Di rumah, Bundo adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tanggung jawab besar ada pada Bundo untuk menanamkan nilai adat, budi pekerti, sopan santun, serta pendidikan agama sejak dini," ujar Maigus.

Ia menambahkan, program Smart Surau tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi aktivitas keagamaan, tetapi juga penguatan fungsi surau sebagai pusat pendidikan karakter dan keagamaan. 

"Smart Surau adalah upaya memakmurkan masjid sekaligus membentuk generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan berbudaya melalui pendekatan adat dan agama," jelasnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir berharap para Bundo Kanduang mampu menjadi teladan dan agen perubahan dalam keluarga serta lingkungan sosial. Menurutnya, keberadaan perempuan Minangkabau sangat menentukan arah generasi bangsa, terutama dalam membentengi anak-anak dari pengaruh negatif era digital.

"Peran Bundo bukan hanya di rumah, tetapi juga dalam membangun peradaban. Kota Padang membutuhkan kontribusi Bundo Kanduang dalam menciptakan generasi yang berkarakter, cinta budaya, dan taat agama," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Wawako mengajak seluruh Bundo Kanduang untuk terus memperkuat pendidikan keluarga dan mempererat peran surau sebagai pusat pembentukan akhlak generasi. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah pemberdayaan perempuan dan pelestarian adat budaya Minang.

Maigus Nasir berharap kegiatan ini melahirkan para penggerak perempuan yang semakin berdaya, sehingga nilai adat dan agama tetap menjadi fondasi kuat bagi generasi muda Kota Padang dalam menghadapi tantangan zaman serta mewujudkan Kota Padang yang religius, berbudaya, dan maju.