REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, mengapresiasi langkah Polda Sumatera Barat dalam menangani maraknya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta aksi balap liar yang belakangan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Ia menilai upaya tersebut penting sebagai bagian dari perlindungan terhadap generasi muda dan keselamatan publik.

Menurut Aprinaldi, penanganan persoalan remaja tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, institusi pendidikan, keluarga, hingga tokoh masyarakat, agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan seimbang.

“Permasalahan ini harus kita hadapi bersama. Apa yang dilakukan Polda Sumbar merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda, dan sudah seharusnya mendapat dukungan dari semua elemen,” kata Aprinaldi, Minggu (31/1/2026).

Ia mengungkapkan, penyalahgunaan narkoba dan balap liar bukan hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, selain penegakan hukum, langkah preventif melalui pembinaan dan edukasi dinilai sangat penting untuk ditegakkan secara berkelanjutan.

Aprinaldi menegaskan bahwa DPRD Padang Pariaman siap mendukung upaya tersebut melalui penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada program pembinaan karakter serta peningkatan kualitas generasi muda.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Jika generasi muda terjerumus dalam perilaku menyimpang, maka dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh daerah.

“Kita ingin generasi muda Padang Pariaman tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan produktif. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Aprinaldi mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Menurutnya, keluarga memiliki peran sentral dalam mencegah anak terjerumus ke dalam pergaulan negatif.

Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, Aprinaldi optimistis upaya pemberantasan kenakalan remaja dan narkoba di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman, dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Kegiatan gotong royong (goro) di Pustu Korong Balai Kamih, Nagari Kuranji Hulu, mendapat dukungan langsung dari Anggota DPRD Padang Pariaman, Rudi Hartono Caniago. Kegiatan ini melibatkan Puskesmas Koto Bangko, perangkat nagari, serta masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap fasilitas layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Sejak pagi, warga bersama tenaga kesehatan bahu-membahu membersihkan lingkungan pustu, merapikan fasilitas, serta memperbaiki sejumlah bagian yang membutuhkan perhatian. Kegiatan goro ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman dan layak bagi masyarakat.

Rudi Hartono Caniago yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan warga. Ia menekankan pentingnya kegiatan gotong royong sebagai upaya menjaga fasilitas kesehatan.

“Gotong royong seperti ini harus terus dijaga. Pustu adalah fasilitas penting bagi masyarakat. Kalau lingkungannya bersih dan terawat, pelayanan kesehatan juga akan lebih maksimal,” ujarnya, Minggu (31/1/2025).

Rudi menilai kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah nagari, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat nagari. Menurutnya, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar, tetapi bisa dimulai dari kepedulian bersama terhadap fasilitas yang ada.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat. Ini bukti bahwa budaya gotong royong masih hidup dan menjadi kekuatan utama kita,” tambah Rudi.

Pihak Puskesmas Koto Bangko berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. Selain menjaga kebersihan fasilitas kesehatan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara petugas kesehatan dan masyarakat.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Nagari Kuranji Hulu menjadi contoh nyata bagaimana kebersamaan masyarakat mampu memperkuat layanan kesehatan di tingkat akar rumput.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Hasan Basri, dimanfaatkan sebagai momentum untuk meninjau langsung kondisi pascabencana alam di Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung dampak kerusakan infrastruktur serta kondisi masyarakat setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Reses Hasan Basri diawali dengan perjalanan dari Kota Padang menuju wilayah terdampak melalui jalur alternatif, mengingat sebagian akses utama mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir. Rombongan memilih melewati Korong Simpang Apa, Nagari Sungai Buluah Utara, yang hingga kini menjadi satu-satunya jalur jembatan yang masih dapat menghubungkan wilayah Lubuk Alung Timur dengan Batang Anai Timur.

Setelah menyeberangi jembatan beton tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan melalui jalan hotmix dengan lebar sekitar empat meter. Namun, setelah menempuh jarak kurang lebih lima kilometer dan berbelok ke arah selatan menuju Nagari Sungai Buluah Timur, kondisi jalan berubah drastis. Lapisan aspal rusak dan terkelupas, menyisakan jalan berbatu dan berkerikil akibat terjangan banjir bandang.

Setibanya di lokasi, Hasan Basri terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pemerintah nagari serta perwakilan masyarakat setempat untuk mendengarkan langsung aspirasi dan laporan kondisi terkini pascabencana. Setelah itu, kegiatan reses dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah objek vital yang terdampak, di antaranya ruas jalan, jembatan, kawasan permukiman warga di bantaran sungai, serta Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Batang Anai.

Di SDN 05 Batang Anai, aktivitas belajar mengajar masih berlangsung meskipun waktu telah mendekati pukul 14.00 WIB. Rombongan diterima oleh Lisa Rifendi, Pelaksana Tugas Kepala Sekolah yang juga merupakan satu-satunya guru berstatus PNS di sekolah tersebut. Saat ini, SDN 05 Batang Anai menampung sebanyak 94 siswa dari kelas I hingga kelas VI.

Lisa Rifendi menjelaskan bahwa gedung sekolah mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor dari perbukitan di sekitar lokasi sekolah. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 27 November 2025, sekitar pukul 09.00 WIB. “Seluruh ruang kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah ambruk dan tertimbun lumpur. Beruntung saat kejadian sekolah sedang diliburkan karena cuaca ekstrem, sehingga tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Akibat kerusakan tersebut, hanya satu bangunan yang masih dapat difungsikan, yakni ruang perpustakaan. Untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah bersama masyarakat setempat menggalang bantuan untuk pembersihan lokasi serta pembangunan ruang kelas darurat. Pada tahap awal, dua ruang kelas darurat berhasil dibangun dengan bantuan TNI. 

Selanjutnya, pembangunan lima ruang kelas tambahan dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Syafrinaldi, menggelar kegiatan reses bersama kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Urang Tuo atau tokoh adat Nagari Koto Panjang Barat. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut berlangsung di mushala milik Syafrinaldi.

Dalam kegiatan tersebut, kader PKK menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak. Beberapa persoalan yang disampaikan di antaranya kebutuhan akses pelatihan ekonomi bagi ibu rumah tangga serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah tersebut.

Selain itu, kader PKK juga mengusulkan penguatan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan serta peningkatan dukungan terhadap program penanganan stunting. Menurut mereka, program tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan lebih serius dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Urang Tuo selaku tokoh adat menyoroti pentingnya pelestarian budaya dan adat istiadat di tengah pembangunan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan di nagari harus tetap berlandaskan nilai-nilai lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Para tokoh adat juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan nagari dan irigasi pertanian yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syafrinaldi mengapresiasi partisipasi aktif kader PKK dan tokoh adat dalam kegiatan reses. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Reses merupakan momentum untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di lapangan,” kata Syafrinaldi, Minggu (31/1/2026).

Ia menambahkan, aspirasi yang diterima akan didokumentasikan dan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD serta dikoordinasikan dengan dinas terkait dan pemerintah kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan guna menjaga kesinambungan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Padang Pariaman, Tekad Aprinaldi, menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah jabatan yang diembannya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Hal tersebut ia sampaikan sebagai bentuk refleksi atas nikmat dan keberkahan yang dirasakannya selama dipercaya memimpin lembaga legislatif daerah.

Pernyataan itu disampaikan Aprinaldi dalam rapat paripurna DPRD Padang Pariaman yang digelar di Gedung DPRD Padang Pariaman, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap agar kemajuan daerah dapat terus terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, anggota DPRD, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut Aprinaldi, berbagai capaian pembangunan yang telah dirasakan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur dan kesejahteraan sosial, merupakan wujud nyata dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ia menegaskan bahwa seluruh keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari kehendak dan izin-Nya.

“Saya bersyukur atas segala berkah yang diberikan selama ini. Insyaallah, saya akan melaksanakan amanah ini semata-mata sesuai dengan kehendak Allah,” ujarnya, Minggu (31/1/2026).

Lebih lanjut, Aprinaldi menekankan bahwa rasa syukur tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata, salah satunya dengan berbagi kepada sesama. Ia meyakini bahwa manfaat yang diberikan kepada orang lain justru akan kembali dalam bentuk kebaikan yang lebih besar.

“Segala sesuatu yang kita berikan kepada sesama, sejatinya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi diri kita sendiri. Apa yang kita konsumsi setiap hari tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi akan menjadi berkah yang lebih luas jika dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

Aprinaldi juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merencanakan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Padang Pariaman. Namun, ia meyakini bahwa semua proses yang dilaluinya merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. Saat ini, ia memilih untuk fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

“Semuanya berjalan sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Saya hanya berusaha menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Insyaallah, tujuan baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman dapat tercapai,” tegasnya.

Dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat, Aprinaldi tercatat aktif turun langsung membantu warga. Sepanjang tahun 2025, ia terlibat dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan, mulai dari logistik, perlengkapan darurat, hingga bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di sejumlah wilayah Padang Pariaman.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD, Aprinaldi pernah mengemban amanah sebagai anggota DPRD Padang Pariaman selama satu periode. Ia juga dipercaya memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang Pariaman, di mana di bawah kepemimpinannya, atlet-atlet daerah berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai kader aktif Partai Amanat Nasional (PAN), Aprinaldi dikenal konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam setiap kesempatan, ia tampil penuh semangat dan percaya diri saat menyampaikan pandangan serta gagasannya di hadapan anggota dewan.

Dengan latar belakang pengalaman dan komitmen yang kuat, Aprinaldi diharapkan mampu terus mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN : Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, melaksanakan kegiatan reses di Korong Padang Manih, Nagari Campago, Kecamatan V Koto, baru-baru ini. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Camat V Koto tersebut dihadiri puluhan warga dari berbagai latar belakang, dengan mayoritas peserta merupakan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif mengembangkan usaha lokal.

Kehadiran Aprinaldi yang juga merupakan putra daerah setempat disambut antusias oleh masyarakat Korong Padang Manih. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi dan harapan, khususnya terkait penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama.

Dalam sambutannya, Aprinaldi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota DPRD Padang Pariaman untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak dapat disusun secara optimal tanpa memahami kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang baik jika tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung,” ujar Aprinaldi, Minggu (31/1/2026).

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada kepentingan dan kebutuhan warga. Aprinaldi juga menilai UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nagari, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada sesi penyampaian aspirasi, masyarakat Korong Padang Manih mengungkap sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan akses permodalan, minimnya pelatihan manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi, serta kendala dalam pemasaran produk.

Salah seorang pelaku usaha kerajinan menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan desain produk dan pemasaran digital. Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar produk lokal mampu bersaing hingga tingkat provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Aprinaldi menyatakan sejumlah masukan yang disampaikan warga dapat segera ditindaklanjuti. Sementara aspirasi lainnya akan dicatat untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPRD Padang Pariaman.

Terkait persoalan permodalan, Aprinaldi mengungkapkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat serta lembaga keuangan lainnya. Ia menyebut DPRD akan mendorong lahirnya skema kredit yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, termasuk kemungkinan penyediaan bantuan modal tanpa bunga bagi kelompok usaha yang dinilai potensial.

“Kami akan mendorong skema kredit yang lebih mudah dijangkau, termasuk kemungkinan bantuan modal tanpa bunga bagi kelompok usaha potensial,” katanya.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, DPRD Padang Pariaman juga berencana bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta perguruan tinggi lokal. Program pelatihan yang direncanakan mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga pengembangan produk.

Sementara itu, di bidang pemasaran, Aprinaldi mengungkapkan rencana pembentukan pusat pembelian bersama produk UMKM Padang Pariaman. Selain itu, produk-produk UMKM juga akan dipromosikan melalui platform digital serta pameran-pameran lokal guna memperluas jangkauan pasar.

Menutup kegiatan reses tersebut, Aprinaldi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat Korong Padang Manih akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program kerja DPRD Padang Pariaman tahun ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah.

Kegiatan reses diakhiri dengan sesi foto bersama antara Aprinaldi dan warga. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Nagari Campago dan Kecamatan V Koto secara berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Risdianto, melaksanakan kegiatan reses di Masjid Soetan Jalan, Nagari Camapago Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, pada Jumat (30/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Reses merupakan agenda rutin anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Risdianto menjelaskan bahwa daerah pemilihannya meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan VII Koto, V Koto, VII Koto Padang Sago, V Koto Timur, dan VII Koto Patamuan. Menurutnya, reses menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Reses ini dilaksanakan khusus di wilayah daerah pemilihan. Melalui pertemuan langsung seperti ini, aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara terbuka dan jelas,” ujar Risdianto.

Ia menilai keberadaan anggota dewan di parlemen memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan wakilnya, sehingga persoalan dan kebutuhan riil masyarakat dapat diketahui secara lebih detail.

“Di sinilah peran wakil rakyat. Masyarakat dapat bertemu langsung dan menyampaikan apa yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Risdianto juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang telah direalisasikan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Salah satunya adalah pembangunan pagar di SD Camapago Barat, yang dinilai mendesak untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

Selain itu, di Kecamatan V Koto juga telah direalisasikan beberapa program lainnya, seperti rehabilitasi Gedung TK Afifah pada tahun 2025, serta pengadaan alat pembelajaran kesenian lokal tambua tasa di lima Sekolah Dasar Negeri sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah.

Risdianto menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat.

“Usulan yang paling dibutuhkan akan menjadi prioritas. Jika tidak dapat direalisasikan melalui Pokir, maka akan diupayakan melalui koordinasi dan lobi dengan dinas terkait. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan dibawa ke pembahasan di DPRD Padang Pariaman,” ujarnya.

Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan utama, di antaranya kelanjutan pembangunan jalan lingkar di Balai Parupuak, kelanjutan pembangunan talud di Camapago Barat, pembangunan rabat beton atau pengaspalan jalan dari Aia Cama menuju SMK Negeri 1, serta pembangunan jembatan penghubung dari Aia Cama ke Kurao, Korong Sungai Jilatang.

Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan di tingkat legislatif dan diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman ke depan.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Topik Hidayat, menjadi momentum penting bagi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) II untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini dirasakan namun belum sepenuhnya tertangani. Reses tersebut digelar pada Jumat malam (30/1/2026) dan dihadiri warga dari Kecamatan Lubuak Aluang, Batang Anai, serta Sintuak Toboh Gadang.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara dialogis itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan krusial, terutama terkait kerusakan permukiman warga, kondisi jalan lingkungan, serta jembatan penghubung antarwilayah yang dinilai sudah tidak layak dan menghambat aktivitas sehari-hari. Infrastruktur yang rusak tersebut berdampak langsung pada mobilitas warga, baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti dampak bencana alam yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Mereka mengungkapkan bahwa pemulihan pascabencana masih berjalan lambat, terutama dalam hal perbaikan akses jalan, jembatan, serta pemulihan ekonomi rumah tangga. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan kecil, masih mengalami kendala.

Masyarakat berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum reses tersebut dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sehingga program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Warga menegaskan agar pembangunan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Topik Hidayat menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap usulan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menekankan bahwa Pokir DPRD merupakan instrumen kelembagaan yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Pokir bukan milik pribadi anggota dewan, melainkan sarana untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Topik di hadapan warga.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan reses memiliki peran strategis sebagai ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui reses, anggota DPRD dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Reses menjadi sarana penting agar kebijakan yang dirumuskan di lembaga legislatif berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi atau laporan di atas kertas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Topik mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan reses tersebut diakhiri dengan pencatatan seluruh usulan masyarakat untuk selanjutnya dibahas dan disinkronkan dengan program prioritas pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan pembangunan ke depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PASAMAN - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Sawal, SH Dt Putiah, melaksanakan pertemuan dengan masyarakat Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 4 Pasaman dalam rangka agenda reses anggota DPRD Provinsi Sumbar.

Reses ini merupakan bagian dari masa reses DPRD Sumbar yang dilaksanakan mulai 2 hingga 9 Februari 2026, dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan untuk kemudian diperjuangkan pada tingkat provinsi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju SMP Negeri 4 Pasaman yang dinilai sangat mendesak.

H. Sawal menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Sumbar memiliki 65 orang anggota, yang masing-masing berasal dari daerah pemilihan berbeda dan memiliki kewenangan dalam mengusulkan program pembangunan sesuai bidang dan tupoksinya.

“Semua aspirasi yang masuk akan kita sampaikan ke tingkat provinsi. Mana yang menjadi kewenangan kita, itulah yang akan kita bantu dan perjuangkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya pada Pemilu Legislatif 2024–2029.

“Alhamdulillah, masyarakat masih memberikan amanah kepada saya. Ini tentu menjadi tanggung jawab besar untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menyoroti bahwa sejak beberapa periode pemilihan, Kecamatan Tigo Nagari selalu memiliki putra daerah yang duduk di DPRD Provinsi Sumbar. Saat ini, H. Sawal dipercaya menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP sekaligus Ketua Komisi I DPRD Sumbar.

Dalam dialog bersama masyarakat, banyak masukan penting yang disampaikan, terutama terkait krisis keuangan dan efisiensi anggaran, yang berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk nagari.

“Nagari saat ini mulai kewalahan akibat pengurangan anggaran. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi sangat penting,” jelasnya.

Ia memaparkan bahwa di tingkat provinsi terdapat sejumlah dinas mitra DPRD, khususnya di bidang pekerjaan umum, yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta PSDA. Melalui Dinas PUPR, pemerintah provinsi dapat membangun jalan dengan spesifikasi lebih lebar, seperti rencana pembangunan jalan jalur dua di wilayah Tigo Nagari.

Selain itu, pelebaran badan jalan di depan SMP Negeri 1 Tigo Nagari juga menjadi perhatian, guna mengantisipasi risiko kecelakaan lalu lintas bagi para siswa saat pulang sekolah.

“Saya juga mengimbau agar badan jalan tidak digunakan untuk berjualan dan kendaraan roda empat tidak parkir di atas jembatan, demi kelancaran dan keselamatan lalu lintas,” tegasnya.

Untuk sektor permukiman, Dinas Perkim dapat membantu pembangunan fasilitas MCK, sementara PSDA berperan dalam normalisasi dan irigasi, termasuk normalisasi Batang Timah yang dianggarkan setiap tahun.

Di bidang pendidikan, H. Sawal menyebutkan bahwa pembangunan sarana SMA, seperti pagar sekolah, juga dapat diusulkan. Bahkan, ia berharap ke depan dapat dibangun SMK di Kecamatan Tigo Nagari.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kampus Universitas Negeri Padang di wilayah tersebut masih terkendala, meskipun persoalan pembebasan lahan telah dinyatakan aman.

“Untuk sektor pertanian, bantuan bibit dan alat pertanian bisa dimasukkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumbar,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Sumbar memiliki alokasi pokok pikiran sekitar Rp5 miliar, yang pada tahun anggaran 2026 akan direalisasikan untuk berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Tigo Nagari, Drs. Yupisar, menyambut baik kehadiran wakil rakyat tersebut. Ia menilai kehadiran H. Sawal sebagai putra asli Kecamatan Tigo Nagari menjadi harapan besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan di daerah tersebut.

“Beliau sebagai anggota DPRD Sumbar tentu memiliki akses dan kemampuan untuk bernegosiasi di tingkat provinsi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui beliau insyaallah akan lebih cepat terealisasi,” ujarnya.

Yupisar juga menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut membawa manfaat bagi kemajuan sekolah dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi sekolah selama ini adalah akses jalan masuk ke sekolah yang sempit, sekitar tiga meter, yang sangat menyulitkan terutama saat musim hujan.

“Kalau musim panas masih lancar, tapi ketika musim hujan, akses ke sekolah sangat sulit dilalui,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, ia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada H. Sawal, SH Dt Putiah, atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada SMP Negeri 4 Tigo Nagari dan masyarakat sekitar.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan reses bersama warga GUO, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan dialogis itu, Muhidi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintahan.

“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi. Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Semuanya kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing,” ujar Muhidi di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang mencapai sekitar Rp6 triliun diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satu aspirasi yang disampaikan warga GUO adalah pembangunan musala, yang menurutnya dapat diupayakan melalui skema bantuan provinsi sebesar Rp20 juta.

Muhidi memaparkan bahwa pengajuan bantuan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Padang, serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus dari Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, proposal diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra.

Selain itu, Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni membahas dan mengesahkan anggaran serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Terkait penanganan warga terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data korban telah diinput ke dalam sistem R3P sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Wali Kota Padang, menunjukkan respons yang sangat proaktif, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Kami telah menyampaikan hal ini dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat untuk mencari solusi terbaik agar bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak,” katanya.

Muhidi menilai bahwa dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan padat karya, guna menggerakkan kembali roda ekonomi.

“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan oleh masyarakat. Semua usulan sudah kami sampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan lanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai sigap dan cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.

“Ketua DPRD Sumbar langsung datang ke lokasi dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian tersebut,” ucap Suryadi.

Dalam sesi dialog bersama warga, sejumlah aspirasi lain juga mengemuka, antara lain perbaikan saluran irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta permohonan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang menjalankan usaha kue kering.

Aspirasi-aspirasi tersebut, menurut Muhidi, akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta - Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, mendampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S. Si, M. Si dalam mengikuti ajang The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis(05/02/26).

INACRAFT 2026 merupakan pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang diikuti oleh pelaku UMKM dan pengrajin dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Solok bersama Ketua Dekranasda meninjau sejumlah stan pameran, termasuk stan Kabupaten Solok yang menampilkan berbagai produk kerajinan khas daerah seperti kriya anyaman, songket, sulaman, serta produk UMKM berbasis kearifan lokal.

Bupati Solok menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Solok dalam INACRAFT 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperluas akses pasar bagi para pengrajin lokal.

“INACRAFT menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Solok ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah daerah akan terus mendukung pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan berdaya saing,” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Solok menegaskan bahwa Dekranasda berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap pengrajin, baik dari sisi kualitas produk, desain, hingga pemasaran.

Melalui partisipasi dalam INACRAFT 2026, diharapkan produk kerajinan Kabupaten Solok semakin dikenal luas, membuka peluang kerja sama, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para pengrajin dan pelaku UMKM di Kabupaten Solok.

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan yang selama ini berada di angka Rp2 juta per pelaku usaha diusulkan naik menjadi Rp4 juta guna menjaga stabilitas usaha dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan kegiatan reses di kawasan Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Dalam kegiatan tersebut, persoalan bantuan permodalan UMKM menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat.

Nanda menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM, program bantuan permodalan yang berjalan saat ini masih dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional para pelaku UMKM. Dengan besaran bantuan Rp2 juta, banyak pelaku usaha kesulitan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

“Nilai bantuan yang diterima relatif kecil dan belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Kondisi ini membuat sebagian pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman berbunga dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya,” ujar Nanda.

Menurutnya, situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD Sumbar, kata dia, berkomitmen untuk mengawal peningkatan bantuan permodalan UMKM agar dapat memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan agar bantuan ini bisa ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku UMKM. Upaya ini akan kami dorong melalui Dinas Koperasi dan UKM, termasuk mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum kenaikan bantuan tersebut pada tahun ini,” tegasnya.

Selain fokus pada bantuan modal UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai alternatif penguatan ekonomi bersama. Langkah ini sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemaparan dari Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi tergolong besar. Bantuan tersebut bahkan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset penunjang kegiatan produksi atau usaha, tergantung pada jenis koperasi yang dijalankan.

“Kami mendorong masyarakat membentuk koperasi sesuai dengan program pemerintah pusat. Dengan koperasi, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang usaha bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan reses yang digelar di Pasa Lalang tersebut dihadiri oleh lurah setempat, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta unsur pemuda. Selain persoalan permodalan UMKM, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lain yang berkaitan dengan sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda Satria menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Padang.

Editor : Deviana