REALITANUSANTARA.COM

SOLOK — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Haryadi, S.H., M.H., turun langsung meninjau kondisi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (23/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian jajaran Kejaksaan terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dalam peninjauan itu, Kajati Sumbar turut didampingi Wakajati Sumbar, Asisten Intelijen, Asisten Pidana Militer, sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta jajaran Kejaksaan di wilayah Sumatera Barat.

Tidak sekadar melihat kondisi di lapangan, rombongan Kejati Sumbar juga membawa bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa 1,5 ton beras, bahan makanan dan lauk-pauk, yang diperuntukkan bagi warga terdampak, masyarakat yang berada di pengungsian, serta para relawan yang masih bekerja di lapangan.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat. Di tengah kondisi pascabencana, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian warga masih membutuhkan dukungan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain menyalurkan bantuan pangan, Kejati Sumbar juga mengambil langkah konkret dengan menyiapkan Posko Kejaksaan Peduli Bencana Solok serta dapur umum. Kedua fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat berlangsung.

Dedie mengatakan kehadiran jajaran Kejaksaan di lokasi bencana merupakan bagian dari upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Kami datang ke sini untuk membantu meringankan korban-korban yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Solok,” ujar Dedie saat berada di lokasi.

Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga terkait, relawan, aparat, serta masyarakat agar kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bersama-sama.

Karena itu, Kejati Sumbar juga membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, dalam pengoperasian dapur umum dan penyaluran bantuan. Sinergi tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Kami saling bersinergi dengan Dinsos, saling melengkapi. Apabila nanti Dinsos ada kekurangan, kami siap untuk membantu kekurangan tersebut,” kata Dedie.

Dukungan Kejati Sumbar juga tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Para relawan yang masih melakukan penanganan di lapangan turut menjadi perhatian karena mereka membutuhkan dukungan logistik selama menjalankan tugas kemanusiaan.

Dedie menegaskan, jajaran Kejati Sumbar akan tetap memberikan perhatian selama masa tanggap darurat berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Insya Allah sampai tanggap darurat selesai. Kami akan tetap peduli dengan keadaan dan kondisi relawan dan warga masyarakat di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Kejaksaan Hadir di Tengah Masyarakat

Kehadiran Kajati Sumbar bersama jajaran di lokasi bencana sekaligus menunjukkan bahwa institusi Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi musibah.

Melalui Posko Peduli Bencana dan dapur umum, Kejati Sumbar berupaya memberikan dukungan langsung terhadap kebutuhan warga selama kondisi darurat.

“Melalui Posko Peduli Bencana dan dapur umum ini, kami ingin memastikan Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi kami berharap dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Dedie.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok. Kejati Sumbar mengajak seluruh unsur masyarakat dan lembaga terkait untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada warga yang terdampak serta memperkuat koordinasi selama proses tanggap darurat dan pemulihan.

Sebelumnya, akses jalan nasional di kawasan Arosuka yang sempat tertutup material banjir bandang telah mulai dibuka secara bergantian, meski pekerjaan menggunakan alat berat masih berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana masih terus berjalan di sejumlah titik terdampak.

Dengan adanya bantuan pangan, posko peduli bencana dan dapur umum, Kejati Sumbar berharap kebutuhan dasar masyarakat dapat terbantu selama masa darurat. Sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, relawan dan seluruh unsur masyarakat diharapkan terus terjaga hingga proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok selesai.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Bank Sampah Pondok Permai, Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang, kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan. Berbagai terobosan dihadirkan, mulai dari konversi tabungan sampah untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pengolahan sampah organik terpadu.

Kepala Bidang Program dan Pembangunan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fuad Syukri, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian dan konsistensi Bank Sampah Pondok Permai.

"Bank Sampah Pondok Permai menunjukkan praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang cukup baik dan berkelanjutan. Pengelolaan tidak hanya dilakukan terhadap sampah daur ulang, tetapi juga sampah sisa makanan melalui berbagai inovasi seperti taman biopori, komposter, ecoenzym, serta pengolahan lainnya," ujar Fuad Syukri, Rabu (23/9/2026).

Fuad juga menyoroti aspek kemandirian serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Menurutnya, salah satu daya tarik utama dari bank sampah ini adalah kemampuannya memberikan nilai tambah ekonomi bagi para nasabah.

"Yang menarik, seluruh kegiatan ini tumbuh secara mandiri dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah, termasuk melalui konversi tabungan sampah untuk membantu pembayaran PBB," tambahnya.

Sebagai pusat pengelolaan lingkungan di tingkat warga, Bank Sampah Pondok Permai mengembangkan sejumlah program unggulan. Seperti konversi tabungan sampah untuk PBB. Inovasi layanan ini memudahkan nasabah aktif melunasi atau memotong tagihan PBB melalui konversi saldo tabungan sampah menjadi rupiah.

Kemudian taman biopori dan pengolahan organik. Inovasi ini merupakan pengolahan sisa makanan rumah tangga dan pasokan dari Lembaga Pengelola Sampah (LPS) melalui pembuatan taman biopori, komposter, hingga cairan multiguna ecoenzym.

Selanjutnya, produk kreatif dan daur ulang.  Di sini terdapat produksi sabun rumah tangga, kerajinan tangan berupa tas, serta berbagai produk daur ulang bernilai estetika dan ekonomi.

Kemudian di sini terdapat sinergi lintas sektor. Semuanya menjalin kolaborasi aktif bersama LPS dalam hal pengangkutan dan pengolahan sampah, serta menggandeng PT Semen Padang untuk optimalisasi pengelolaan sampah bernilai ekonomi rendha (low value).

Bank sampah tersebut juga melakukan peningkatan fasilitas berkelanjutan. Pemanfaatan apresiasi melalui hadiah Padang Rancak Award 2025, sepenuhnya dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan bank sampah.

Bank sampah ini juga membangun jaringan kemitraan luas. Bank sampah telah bermitra secara profesional dengan para pengepul besar guna memastikan alur daur ulang berjalan optimal.

"Bank Sampah Pondok Permai juga telah membangun kolaborasi dengan LPS dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, serta bekerja sama dengan PT Semen Padang dalam pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi rendah atau low value," pungkas Fuad.

Melalui model pengelolaan yang komprehensif ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menilai bahwa Bank Sampah Pondok Permai layak menjadi role model. Konsep yang diterapkan terbukti mampu menyelesaikan persoalan sampah langsung dari sumbernya sekaligus mendatangkan multiplier effect berupa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.(Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dr (c) Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, melakukan pertemuan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Leonardy Harmainy, S.IP., MH., Datuak Bandaro Basa, di kediamannya di kawasan Ulak Karang, Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Keduanya terlibat dalam diskusi mengenai sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Padang Pariaman serta bagaimana lembaga legislatif dapat memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Sejumlah agenda pembangunan menjadi pembahasan, antara lain kebutuhan pembangunan sporthall representatif, gedung olahraga beladiri, penguatan sinergi DPRD dengan pemerintah daerah, serta pengembangan pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembicaraan juga menyinggung bagaimana fungsi DPRD dapat diterjemahkan lebih konkret melalui gagasan pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan Padang Pariaman terhadap fasilitas olahraga yang representatif.

Leonardy menilai keberadaan sporthall dan gedung olahraga beladiri memiliki arti penting bagi pembinaan olahraga daerah. Infrastruktur olahraga tidak hanya diperlukan untuk menunjang kegiatan pertandingan, tetapi juga dapat menjadi ruang pembinaan atlet, aktivitas komunitas dan pengembangan potensi generasi muda.

Menurutnya, pembangunan fasilitas olahraga harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Dengan fasilitas yang memadai, pembinaan atlet dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain sektor olahraga, pembahasan juga menyentuh sektor perdagangan, khususnya pengembangan pasar di Padang Pariaman.

Penataan pasar dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pasar perlu dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu menggerakkan perdagangan, membuka ruang usaha masyarakat dan memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah.

Pendekatan yang lebih sindikatif juga dinilai diperlukan agar pengembangan pasar dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah penguatan sinergi antara DPRD dan kepala daerah.

Dalam diskusi tersebut, fungsi DPRD dipandang tidak semata-mata berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan, tetapi juga dapat diperkuat melalui gagasan pembangunan yang lahir dari aspirasi masyarakat dan kemudian dikawal dalam proses pemerintahan daerah.

Sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah menjadi penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta program pembangunan yang terukur.

Dalam konteks itu, DPRD memiliki ruang untuk memperkuat fungsi representasi dengan memastikan agenda pembangunan daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Setiap arahan Bang Leo selalu berpijak pada pengalaman panjang beliau di legislatif. Ini menjadi bekal berharga bagi saya dalam merumuskan program kerja DPRD Padang Pariaman ke depan," ujar Aprinaldi.

Hubungan Senior-Junior yang Terjalin Lebih dari Dua Dekade.

Pertemuan Aprinaldi dengan Leonardy juga memiliki latar belakang hubungan yang telah terbangun sejak awal 2000-an.

Leonardy merupakan salah satu tokoh senior Sumatera Barat yang memiliki pengalaman panjang di dunia legislatif. Ia pernah memimpin DPRD Provinsi Sumatera Barat selama dua periode, 2004–2014.

Setelah itu, Leonardy melanjutkan pengabdiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang mewakili Sumatera Barat selama periode 2014–2024.

Pengalaman panjang tersebut menjadikan Leonardy sebagai salah satu figur yang memiliki pengetahuan mengenai dinamika pemerintahan, legislatif dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Sejumlah proyek infrastruktur strategis juga pernah menjadi bagian dari perhatian Leonardy selama berada di lembaga legislatif, termasuk pembangunan infrastruktur menuju Bandara Internasional Minangkabau, normalisasi sungai di sejumlah daerah, pembangunan kompleks Asrama Haji dan Embarkasi Haji, serta pendirian Politeknik Pelayaran di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.

Di luar lembaga legislatif, Leonardy juga pernah memimpin organisasi kepemudaan, termasuk Pemuda Pancasila Sumatera Barat.

Dari lingkungan organisasi inilah hubungan Leonardy dengan Aprinaldi berkembang.

Saat Leonardy menjabat Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Sumbar, Aprinaldi yang ketika itu merupakan Ketua BEM Universitas Negeri Padang dipercaya memimpin Sapma Pemuda Pancasila Sumatera Barat.

Hubungan tersebut kemudian berkembang menjadi relasi senior dan junior yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Bagi Aprinaldi, pengalaman Leonardy menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam memahami organisasi, kepemimpinan dan dinamika politik daerah.

Aprinaldi sendiri memiliki perjalanan organisasi yang telah dibangun sejak usia muda.

Tokoh yang lahir pada 1983 dan berasal dari Kampung Dalam tersebut pernah dipercaya sebagai Ketua OSIS pada jenjang SMP dan SMA, Ketua Dewan Kerja Cabang Pramuka Padang Pariaman hingga Ketua BEM Universitas Negeri Padang.

Pengalaman organisasi itu kemudian berlanjut ke dunia kepemudaan dan politik melalui Partai Amanat Nasional.

Sebelum dipercaya memimpin DPRD Padang Pariaman periode 2024–2029, Aprinaldi terlebih dahulu menjabat Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman periode 2019–2024.

Jejak kepemimpinannya juga tidak hanya dibangun melalui jalur politik.

Di bidang olahraga, Aprinaldi pernah memimpin KONI Kabupaten Padang Pariaman. Dalam periode kepemimpinannya, Padang Pariaman mencatat sejumlah prestasi olahraga, termasuk masuk dalam jajaran tiga besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, meraih medali emas cabang sepak bola serta prestasi tingkat nasional pada cabang panahan dan taekwondo.

Latar belakang tersebut kemudian diperkuat dengan pendidikan dan kompetensi di bidang olahraga. Aprinaldi memiliki gelar Magister Pendidikan dengan disiplin olahraga serta sertifikasi AIFO. Ia juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pimpinan Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI) Sumatera Barat.

Pertemuan di Ulak Karang tersebut memperlihatkan kesinambungan hubungan dua generasi yang memiliki perjalanan berbeda dalam dunia organisasi dan politik Sumatera Barat.

Leonardy telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota DPD RI pada 2024. Sementara Aprinaldi kini berada dalam fase menjalankan mandat sebagai Ketua DPRD Padang Pariaman hingga 2029.

Meski tidak lagi berada dalam lembaga legislatif, pengalaman Leonardy tetap menjadi rujukan bagi sejumlah generasi yang pernah berada dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Bagi Aprinaldi, konsultasi dengan tokoh senior menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan perspektif dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah.

Apalagi, tantangan yang dihadapi Padang Pariaman saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan daerah mampu memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan fasilitas publik yang memadai.

Sporthall dan gedung olahraga berkaitan dengan pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga. Pengembangan pasar menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara penguatan sinergi DPRD dengan pemerintah daerah berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

Ketiga isu tersebut memperlihatkan bahwa fungsi representasi DPRD dapat diterjemahkan melalui agenda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perjalanan organisasinya, Aprinaldi juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial, termasuk memberikan perhatian kepada anak yatim serta membantu pendidikan keluarga yang membutuhkan.

Bagi seorang pimpinan DPRD, rekam jejak organisasi dan sosial menjadi bagian dari modal kepercayaan yang harus terus dijaga melalui pelaksanaan mandat publik secara bertanggung jawab.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh dari tokoh senior seperti Leonardy menjadi bagian dari proses memperkaya perspektif dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Pertemuan lebih dari tiga jam tersebut pada akhirnya bukan sekadar mempertemukan dua tokoh dengan latar belakang organisasi yang sama. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai bagaimana pembangunan daerah dapat dirancang dan dikawal melalui peran lembaga legislatif.

Bagi Leonardy, pengalaman panjang di dunia legislatif menjadi bekal untuk memberikan pandangan kepada generasi yang kini berada di garis depan pengambilan keputusan daerah.

Sementara bagi Aprinaldi, masukan dari senior menjadi bagian dari proses menyusun langkah DPRD Padang Pariaman agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Padang Pariaman, gagasan mengenai fasilitas olahraga, pengembangan pasar dan penguatan sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan, yakni bagaimana kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pertemuan di Ulak Karang itu pun menjadi gambaran bahwa pengalaman lintas generasi dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus sumber gagasan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.(Ayu)

PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat tata kelola komunikasi publik di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar di Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-humas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, pelayanan, serta informasi pembangunan kepada masyarakat.

Rakor Humas Perangkat Daerah 2026 juga membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan komunikasi pemerintahan, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur yang menangani kehumasan, pengelolaan media, hingga strategi penyebarluasan informasi publik agar dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat, edukatif, dan akurat.

Dalam perkembangan komunikasi di era digital, keberadaan humas pemerintah memiliki peran yang semakin strategis. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu penghubung utama antara pemerintah dengan masyarakat.

Karena itu, setiap informasi yang disampaikan kepada publik dituntut memiliki kejelasan sumber, akurasi data, serta disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Melalui rakor tersebut, Diskominfo Kota Padang mendorong agar pengelolaan informasi di masing-masing OPD dilakukan secara lebih terkoordinasi. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang selaras sehingga informasi pemerintahan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari komunikasi publik Pemko Padang secara keseluruhan.

Penguatan koordinasi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan humas OPD dalam memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media massa dan platform digital. Dengan strategi komunikasi yang tepat, informasi mengenai pelayanan publik, pembangunan, program sosial, maupun kebijakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi publik yang efektif juga diharapkan mampu membuka ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, berbagai informasi, aspirasi, maupun kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses komunikasi pemerintahan.

Rakor Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 sekaligus menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antar-OPD dalam menghadapi dinamika penyebaran informasi di tengah masyarakat. Kecepatan arus informasi di era digital menuntut pemerintah memiliki sistem komunikasi yang responsif dan mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sinergi antar-humas OPD menjadi salah satu kunci dalam membangun komunikasi pemerintahan yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan informasi terkait tugas dan pelayanan masing-masing dapat tersampaikan secara konsisten, sekaligus mendukung narasi pembangunan Kota Padang.

Dengan penguatan kapasitas humas, pengelolaan media yang lebih baik, serta koordinasi lintas-OPD yang semakin solid, Pemko Padang diharapkan dapat menghadirkan komunikasi publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Melalui Rakor Humas Perangkat Daerah 2026, Diskominfo Kota Padang menegaskan komitmen untuk terus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, responsif, transparan, edukatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kota Padang. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Musda tersebut menjadi forum strategis bagi LKAAM Kota Padang untuk memilih kepengurusan baru periode 2026–2031 sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran adat di tengah dinamika pembangunan daerah.

Mengusung tema “Memperkuat Peran LKAAM Kota Padang dalam Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Menuju Kota Padang yang Berbudaya, Bermartabat dan Religius”, kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa LKAAM memiliki peran penting sebagai penjaga nilai, norma, dan identitas budaya Minangkabau yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Kota Padang.

Menurutnya, keberadaan LKAAM tidak hanya berfungsi melestarikan adat istiadat, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Musda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus melahirkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu,” ujar Fadly Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, ulama, dan masyarakat guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang berbudaya, bermartabat, dan religius.

Sementara itu, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Sati, menyampaikan bahwa LKAAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga eksistensi adat Minangkabau di tengah perkembangan sosial dan kemajuan teknologi yang terus bergerak cepat.

Menurutnya, penguatan kelembagaan adat menjadi langkah penting agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan mampu diwariskan kepada generasi muda.

“LKAAM harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah adat Minangkabau serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama,” katanya.

Musda IX LKAAM Kota Padang turut dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo beserta jajaran pengurus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengurus LKAAM kecamatan, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

Melalui Musda ini, diharapkan lahir kepengurusan LKAAM Kota Padang yang mampu memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga warisan budaya Minangkabau sekaligus mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai adat dan keagamaan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menghadirkan layanan SIM Keliling di Gedung Rangkayo Basa, Padang, pada Selasa, 22 September 2026.

Layanan ini menjadi bagian dari upaya Polantas Presisi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan layanan terkait Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui layanan SIM Keliling, masyarakat dapat memperoleh pelayanan di lokasi yang telah ditentukan tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan SIM. Kehadiran layanan bergerak ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen Ditlantas Polda Sumbar dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Petugas lalu lintas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan ketertiban dalam proses administrasi serta memberikan informasi yang diperlukan terkait pelayanan SIM.

Momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi kesempatan bagi jajaran Ditlantas Polda Sumbar untuk terus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri”, pelayanan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain memberikan kemudahan dalam pelayanan SIM, keberadaan layanan seperti ini diharapkan turut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen berkendara yang sah dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas.

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Kepolisian terus mendorong masyarakat untuk menjadi pengguna jalan yang tertib, disiplin dan mengutamakan keselamatan.

Melalui pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, Ditlantas Polda Sumbar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan lalu lintas yang humanis, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Edtr/Rptr: (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang terus mempercepat penyelesaian pekerjaan Accelerator 2 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun. Hingga saat ini, Senin 21 September 2026, pekerjaan telah memasuki tahap akhir atau finishing dan ditargetkan dapat segera dioperasikan pada pekan ini.

Percepatan pekerjaan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem pengolahan dan distribusi air bersih bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang.

Dalam proses penyelesaian tersebut, tim teknis masih melakukan sejumlah pekerjaan penyempurnaan, terutama pada bagian pengelasan Accelerator 2. Selain itu, berbagai pemeriksaan terhadap komponen, instalasi, serta bagian pendukung lainnya terus dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berada dalam kondisi siap sebelum masuk tahap pengoperasian.

Tahapan pemeriksaan menjadi bagian penting sebelum fasilitas tersebut difungsikan. Setiap bagian perlu dipastikan telah memenuhi kesiapan teknis sehingga pengoperasian Accelerator 2 dapat berlangsung secara optimal dan mendukung proses pengolahan air di IPA Gunung Pangilun.

Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan bahwa proses pekerjaan yang masih berlangsung dapat menyebabkan kondisi pelayanan dan distribusi air kepada pelanggan mengalami penyesuaian. Situasi tersebut terutama dirasakan pada wilayah pelayanan yang bergantung pada sistem distribusi dari fasilitas pengolahan tersebut.

Manajemen Perumda Air Minum Kota Padang memahami bahwa kondisi pelayanan yang belum sepenuhnya normal dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pelanggan diminta tetap bersabar dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian pekerjaan berlangsung.

Perumda Air Minum Kota Padang juga memastikan pekerjaan terus dikebut dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan kesiapan sistem. Targetnya, Accelerator 2 dapat segera memasuki tahap pengoperasian sehingga dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Penyelesaian pekerjaan Accelerator 2 diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sistem pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang, khususnya dalam menghadapi kebutuhan air bersih masyarakat yang terus berkembang.

"Kami memohon pengertian, kesabaran, serta dukungan dari seluruh pelanggan selama proses pekerjaan berlangsung," demikian pesan Perumda Air Minum Kota Padang kepada pelanggan.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh tahapan penyelesaian pekerjaan berjalan lancar, sehingga Accelerator 2 dapat segera beroperasi dan pelayanan air bersih kepada masyarakat semakin optimal.

Kepercayaan pelanggan menjadi salah satu bagian penting dalam proses peningkatan pelayanan. Karena itu, Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan apresiasi atas kesabaran masyarakat selama pekerjaan dan penyesuaian sistem distribusi berlangsung.

Dengan selesainya pekerjaan dan beroperasinya Accelerator 2, Perumda Air Minum Kota Padang berharap sistem pengolahan air di IPA Gunung Pangilun dapat semakin optimal, sekaligus mendukung peningkatan kontinuitas pelayanan air bersih bagi pelanggan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam. Bencana yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut membawa material berupa lumpur, batu, tanah, kayu, dan material longsoran hingga menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Galodo dilaporkan mulai menerjang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok sekitar pukul 20.00 WIB. Arus air yang datang secara tiba-tiba kemudian meluas ke sejumlah kawasan perkantoran dan permukiman di sekitar lokasi.

Sejumlah fasilitas pemerintahan dilaporkan terdampak. Material banjir juga mengalir hingga ke badan Jalan Raya Solok–Padang sehingga mengganggu bahkan untuk sementara memutus akses kendaraan di ruas tersebut. Petugas lalu lintas mengimbau masyarakat yang hendak bepergian dari Solok menuju Padang maupun sebaliknya untuk menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

Menyikapi bencana tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan rawan bencana, agar meningkatkan kewaspadaan.

Nanda meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan maupun pergerakan material longsoran di kawasan yang terdampak.

“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tetap berhati-hati dan siaga. Jika berada di kawasan yang berpotensi terdampak, segera mencari tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Nanda.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat seperti ini. Warga yang berada di sekitar lokasi terdampak diminta tidak mendekati aliran galodo, material longsoran maupun kawasan yang belum dinyatakan aman oleh petugas.

Nanda juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana segera melakukan koordinasi dan mempercepat proses evakuasi apabila masih terdapat warga yang membutuhkan pertolongan.

Ia mendorong BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran serta relawan untuk bergerak secara terpadu dalam melakukan penyisiran, evakuasi, penanganan korban, serta pendataan kerusakan.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Tim gabungan harus bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan,” tegasnya.

Di sisi lain, proses penanganan di kawasan terdampak terus dilakukan. Tim BPBD dan Damkar Kabupaten Solok telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan membantu proses evakuasi. Sejumlah personel dan armada dari beberapa pos pemadam kebakaran juga bergerak menuju kawasan Arosuka.

Laporan awal di lapangan menyebutkan sejumlah fasilitas pemerintahan dan rumah warga terdampak. Namun, pendataan mengenai tingkat kerusakan secara keseluruhan masih berlangsung.

Informasi mengenai korban juga masih dalam proses pendataan. Pemerintah daerah dan petugas gabungan masih melakukan penelusuran di sejumlah titik untuk memastikan kondisi warga setelah terjadinya galodo.

Nanda mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan mendatangi lokasi bencana untuk melihat kondisi secara langsung. Selain aliran air yang masih berpotensi berubah, material longsoran dan kondisi tanah di sekitar lokasi juga perlu diwaspadai.

Ia meminta masyarakat terus memantau perkembangan melalui informasi resmi pemerintah daerah, BPBD, kepolisian maupun petugas yang berada di lapangan.

“Jangan mendekati lokasi yang terdampak dan jangan memaksakan diri melewati jalan yang masih tertutup material. Utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas,” pesannya.

Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), akses Jalan Solok–Padang di kawasan Arosuka masih dilaporkan tidak dapat dilalui akibat material banjir bandang yang menutupi badan jalan. Kepolisian mengarahkan pengguna jalan untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

Nanda berharap seluruh proses evakuasi, pembersihan material, pendataan dampak, serta pemulihan akses transportasi dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Ia juga mengimbau warga yang mengetahui adanya masyarakat yang masih terjebak atau membutuhkan pertolongan agar segera melaporkannya kepada BPBD Kabupaten Solok atau petugas yang berada di lokasi, sehingga bantuan dapat segera diberikan.

Hingga laporan ini diterbitkan, proses pendataan terhadap korban, kerusakan bangunan, serta dampak keseluruhan bencana masih dilakukan oleh petugas terkait. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan dan mengutamakan keselamatan sampai kondisi dinyatakan aman.(A.1)

REALITANUSANTARA.COM

Padang — Ribuan pelari dari berbagai kalangan memeriahkan kegiatan TNI Fun Run 2026 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (20/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI yang diperingati setiap 5 Oktober.

TNI Fun Run 2026 dilaksanakan secara serentak di 30 kota di seluruh Indonesia dan tercatat sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mempererat kedekatan dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat.

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) Mayjen TNI Arief Gajah Mada, didampingi Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Aji Mimbarno dan unsur Forkopimda provinsi Sumbar dan Kota Padang secara langsung melepas para peserta TNI Fun Run 2026 di Kota Padang.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/TIB menyampaikan bahwa TNI Fun Run bukan sekadar kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Fun run ini bukan hanya tentang olahraga dan hiburan, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan badan dan jiwa, sekaligus mempererat kedekatan serta kebersamaan TNI dengan seluruh masyarakat,” ujar Pangdam.

Menurutnya, antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kecintaan masyarakat terhadap TNI. Kegiatan olahraga bersama juga diharapkan dapat menjadi sarana positif untuk membangun masyarakat yang sehat, bugar dan produktif.

Selain TNI Fun Run, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI di wilayah Sumatera Barat juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya, di antaranya lomba Peraturan Baris-Berbaris (PBB) antar sekolah tingkat SMA, kegiatan Bakti Sosial Kesehatan, pembagian paket Sembako, Bazar Murah, Penanaman Mangrove, serta perlombaan domino.

Beragam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui kegiatan sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan dan kebersamaan.

Melalui rangkaian HUT ke-81 TNI, diharapkan sinergi dan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin kuat, sejalan dengan semangat TNI untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi dan Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2026, bertempat di Hall IKK Padang Pariaman, Parit Malintang. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengurus dan pengelola organisasi olahraga dalam menjalankan administrasi serta pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, kehadiran Aprinaldi tidak hanya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sebagai narasumber yang memberikan penguatan mengenai pentingnya tata kelola organisasi dalam mendukung keberlangsungan pembinaan olahraga daerah.

Administrasi dan keuangan merupakan dua unsur penting dalam pengelolaan organisasi olahraga. Penataan administrasi yang baik dapat mendukung kelancaran program kerja, sementara pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan anggota, atlet, serta para pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan Bimtek ini, para pengurus KONI diharapkan semakin memahami pentingnya penyusunan dokumen administrasi, pencatatan keuangan, pertanggungjawaban anggaran, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi.

Penguatan kapasitas tersebut juga dinilai penting untuk memastikan dukungan terhadap pembinaan atlet, pelaksanaan kegiatan olahraga, serta peningkatan prestasi dapat dilakukan secara terencana, efektif, dan berkelanjutan.

Semangat yang dibangun dalam kegiatan ini adalah mewujudkan tata kelola olahraga yang profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Organisasi olahraga tidak hanya dituntut menghasilkan atlet berprestasi, tetapi juga harus mampu menjalankan manajemen yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tata kelola yang semakin baik, KONI Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pengurus, cabang olahraga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan Bimtek Administrasi dan Keuangan ini menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun organisasi olahraga yang tidak hanya berprestasi di arena pertandingan, tetapi juga kuat dalam administrasi, tertib dalam pengelolaan anggaran, serta konsisten menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.(Ayu)