REALITANUSANTARA.COM

Langkah hukum ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, khususnya pada sektor energi yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menjamin pelayanan publik.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan penyelidikan dilakukan secara serius melalui Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di sektor-sektor strategis, termasuk sektor energi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

"Polri berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat," ujar Susmelawati dalam keterangan pers di Mapolda Sumbar, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan, penyelidikan yang dilakukan Polda Sumbar juga merupakan bagian dari upaya mendukung langkah progresif Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri dalam mengusut dugaan penyimpangan pada sektor pengadaan batubara yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan gangguan pasokan listrik di wilayah Sumatera.

Melalui proses penyelidikan tersebut, kepolisian berharap dapat menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sekaligus memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tidak terganggu akibat praktik-praktik yang melanggar hukum.

Dalam proses penyelidikan, penyidik mendasarkan langkah hukumnya pada dua sumber informasi utama. Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 08 tertanggal 30 April 2024 yang memuat sejumlah temuan terkait pengadaan batubara di PLTU Ombilin. Kedua, laporan resmi masyarakat yang diterima Polda Sumbar pada 31 Maret 2026 dan menjadi dasar awal dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Sejumlah pihak mulai dimintai keterangan dalam proses tersebut. Penyidik saat ini memfokuskan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan yang diketahui menjadi penyedia batubara untuk PLTU Ombilin, yakni CV Putri Surya Pratama Natural, CV Tahiti Coal, serta konsorsium PT Mivageo Coal Indonesia bersama PT Nusa Alam Lestari.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait, penyidik juga tengah mengumpulkan berbagai dokumen pendukung untuk menguji kesesuaian proses pengadaan, mekanisme kontrak, serta aspek administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan pengadaan batubara tersebut.

Polda Sumbar menegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung masih berada pada tahap penyelidikan. Pada fase ini, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti dan fakta-fakta hukum guna menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susmelawati menambahkan, seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang diperiksa.

"Polda Sumbar akan terus melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen pendukung secara komprehensif serta memeriksa saksi-saksi kunci lainnya. Setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui media," katanya.

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batubara di PLTU Ombilin menjadi salah satu perhatian aparat penegak hukum mengingat sektor kelistrikan merupakan objek vital nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, aparat menegaskan akan mengusut perkara tersebut secara tuntas berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan berlangsung.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025. Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi kebutuhan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan kunci Rumah Hunian Tetap (Huntap) Mandiri kepada warga korban bencana.

Penyerahan kunci tersebut berlangsung di Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji, Jumat (10/7/2026), dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat yang sebelumnya tinggal di hunian sementara (Huntara) dapat segera menempati rumah permanen yang lebih nyaman dan aman.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang telah memberikan dukungan melalui program pembangunan Huntap Mandiri bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Berkat dukungan tersebut, masyarakat yang terdampak kini dapat merasakan manfaat dari rumah yang layak huni sebagai tempat memulai kembali kehidupan mereka," ujar Maigus Nasir.

Ia menegaskan bahwa penyediaan hunian tetap merupakan salah satu tahapan penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, keberadaan rumah permanen tidak hanya memberikan rasa aman bagi warga, tetapi juga menjadi fondasi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang terdampak.

Maigus Nasir berharap warga yang hingga kini masih menempati hunian sementara dapat segera berpindah ke rumah baru sehingga aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan secara normal.

"Saya berharap masyarakat yang masih berada di Huntara dapat segera kembali ke hunian tetap. Dengan rumah yang lebih layak dan nyaman, semoga seluruh keluarga dapat menjalani kehidupan, bekerja, belajar, dan beraktivitas seperti sediakala," katanya.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal, termasuk melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Penyerahan Huntap Mandiri ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga agar dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam (KOMMA) Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (9/7/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Menggagas Penyelamatan dan Tata Kelola Berkelanjutan Tahura Bung Hatta Melalui Skema Pendanaan Inovatif”, sebagai upaya mencari solusi konkret dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi tersebut.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir memberikan apresiasi kepada KOMMA Fakultas Pertanian Universitas Andalas atas inisiatif menyelenggarakan forum diskusi yang dinilainya memiliki nilai strategis bagi masa depan lingkungan hidup di Kota Padang dan Sumatera Barat. Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dalam membahas persoalan konservasi merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian sumber daya alam.

"Forum seperti ini sangat penting karena membahas masa depan Taman Hutan Raya Bung Hatta yang memiliki fungsi vital sebagai kawasan konservasi, penyangga ekosistem, sekaligus aset lingkungan yang harus dijaga bersama. Pemerintah Kota Padang menyambut baik setiap gagasan yang dapat memperkuat tata kelola kawasan ini secara berkelanjutan," ujar Maigus.

Ia menegaskan bahwa tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut pembiayaan yang berkesinambungan. Karena itu, diperlukan pendekatan baru melalui skema pendanaan inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas lingkungan, hingga masyarakat.

Menurut Maigus, konsep pendanaan inovatif dapat menjadi alternatif untuk mendukung program konservasi, rehabilitasi kawasan hutan, pengembangan wisata edukasi berbasis lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Tahura Bung Hatta. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, upaya pelestarian kawasan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia berharap hasil diskusi yang berlangsung dalam FGD tersebut tidak berhenti pada tataran akademik, melainkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan lainnya.

"Pemerintah Kota Padang terbuka terhadap berbagai masukan dan inovasi. Kami berharap forum ini melahirkan ide-ide yang dapat menjadi dasar penyusunan strategi pengelolaan Tahura Bung Hatta yang lebih modern, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan," katanya.

Sementara itu, penyelenggaraan FGD oleh KOMMA Fakultas Pertanian Universitas Andalas menjadi bagian dari kontribusi akademisi muda dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan. Melalui forum tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai peluang penerapan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung konservasi Tahura Bung Hatta tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai kawasan pelestarian alam.

Diskusi juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun sistem tata kelola Tahura Bung Hatta yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, tekanan pembangunan, serta kebutuhan pelestarian keanekaragaman hayati.

Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemerintah Kota Padang bersama Universitas Andalas menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi dalam menjaga kelestarian Tahura Bung Hatta sebagai warisan ekologis yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan lingkungan, pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat sekaligus Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, secara resmi melepas keberangkatan wasit karate INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation di Bangladesh pada 15–17 Juli 2026.

Prosesi pelepasan berlangsung di Padang dan turut dihadiri Ketua Harian INKADO Sumbar Sensei Ulya, Sekretaris Umum Sempai Nofrizal, Bendahara Umum Yofialdi, serta jajaran pengurus INKADO Sumatera Barat. Momentum tersebut menjadi wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan karate agar mampu bersaing di tingkat Asia hingga internasional.

Dalam sambutannya, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan apresiasi atas dedikasi Martinel Prihastuti yang terus mengembangkan kapasitasnya sebagai wasit karate. Menurutnya, keikutsertaan dalam ujian sertifikasi AKF merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang bagi lahirnya lebih banyak wasit Indonesia yang memiliki lisensi internasional.

"Keikutsertaan ini bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama baik INKADO Sumatera Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia. Kami memberikan dukungan penuh serta mendoakan agar seluruh tahapan ujian dapat diikuti dengan baik dan memperoleh hasil terbaik," ujar Evi.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas perangkat pertandingan merupakan bagian penting dalam pembangunan prestasi olahraga karate. Menurutnya, kemajuan karate tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet dan pelatih, tetapi juga ditopang oleh wasit dan juri yang profesional serta memiliki sertifikasi sesuai standar internasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat menanggung seluruh kebutuhan keberangkatan Martinel Prihastuti, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, hingga uang saku selama mengikuti rangkaian ujian sertifikasi di Bangladesh. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk investasi organisasi dalam mencetak sumber daya manusia olahraga yang berkualitas.

Martinel Prihastuti dinilai layak mendapatkan kepercayaan tersebut karena memiliki rekam jejak panjang di dunia karate. Selain aktif sebagai wasit, ia juga merupakan Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang dan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di dunia olahraga, Martinel dikenal sebagai mantan karateka nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas dan perak pada ajang SEA Games di masanya.

Bendahara Umum INKADO Sumbar, Yofialdi, menegaskan bahwa organisasi akan terus memberikan dukungan kepada kader-kader terbaik untuk mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan organisasi sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda karate di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kompetensi.

Dukungan moral juga disampaikan Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes. Ia berharap Martinel mampu menjalani seluruh proses ujian dengan penuh percaya diri, menjaga nama baik organisasi, serta membuktikan kualitas wasit Indonesia di hadapan peserta dari berbagai negara Asia.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumatera Barat turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, atas perhatian dan dukungannya terhadap perjuangan Martinel. Sinergi tersebut dinilai menjadi bukti komitmen bersama dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga karate sekaligus memperkuat pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga.

Keberangkatan Martinel Prihastuti menuju Bangladesh menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar INKADO Sumatera Barat. Momentum ini diharapkan mampu menginspirasi para atlet, pelatih, dan wasit karate di daerah untuk terus meningkatkan kualitas diri sehingga mampu berkiprah di tingkat internasional.

INKADO Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia karate secara berkelanjutan. Organisasi meyakini bahwa prestasi karate tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan atlet di arena pertandingan, tetapi juga oleh hadirnya perangkat pertandingan yang kompeten, profesional, dan memiliki sertifikasi internasional sehingga mampu mengangkat citra karate Indonesia di kancah dunia.

Editor : Deviana 

JAKARTA, 9 Juli 2026 – Sebuah operasi penegakan hukum skala besar berhasil mengungkap jaringan korupsi dan pencucian uang korporasi di Indonesia. Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menyita aset dengan nilai fantastis mencapai Rp543,2 miliar dari 12 lokasi penggeledahan berbeda. Bersamaan dengan operasi ini, stabilitas keamanan penegak hukum turut diperkuat melalui penempatan personel TNI di kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Mekanisme Joint Investigation dan Tiga Perkara Besar

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan bahwa penggeledahan ini menggunakan mekanisme joint investigation untuk menangani tiga perkara besar sekaligus. Ketiga kasus tersebut meliputi:

Dugaan korupsi batu bara.

Dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya periode 2020–2025.

Dugaan pencucian uang (TPPU) dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode 2020–2025.

Rincian Aset Fantastis yang Berhasil Disita

Penggeledahan yang berlangsung sejak Rabu (8/7/2026) hingga Kamis (9/7/2026) dini hari menyasar 12 titik strategis, termasuk wilayah Jakarta Selatan, Sentul, Serpong, dan beberapa kantor pusat korporasi. Berikut adalah rincian aset yang berhasil diamankan oleh penyidik:

Klaster Cipete, Jakarta Selatan (Kafe & Money Changer): Di Kafe de’Clan Signature, polisi menyita uang tunai asing dan rupiah senilai total Rp67,2 miliar—terdiri dari 3,13 juta dolar Singapura, 889.965 dolar AS, dan Rp259.159.000—serta menyita dokumen dan perangkat elektronik seperti ponsel. Sementara di Koin Money Changer, penyidik menyita uang asing senilai sekitar Rp7,2 billion.

Klaster Sentul, Jawa Barat (Rumah Mewah): Penyidik menemukan brankas terkunci berisi tujuh koper yang memuat 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta, dengan total nilai mencapai Rp476 miliar. Dokumen, ponsel, dan foto keluarga yang berada di dalam brankas juga turut diamankan.

Klaster Korporasi & Aset Lainnya: Operasi juga menyasar kantor PT CBS di Cengkareng Timur dan Penjaringan, kantor pusat PT KNI di Petojo Selatan, kantor/grup DMG/CP, kantor PT PML di Jakarta Selatan, rumah milik MN di Serpong Utara, rumah TK, rumah DR di Gandaria Selatan, serta apartemen milik MILDK di Pacific Place, Jakarta Selatan.

Penebalan Keamanan Jampidsus oleh Personel TNI

Guna menjamin kelancaran penegakan hukum dari potensi gangguan, kediaman Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kini dijaga ketat oleh puluhan prajurit TNI.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen Muhammad Nas, menegaskan bahwa langkah ini diambil atas permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung. Pengamanan ketat tersebut berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2025 terkait perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sinergi antar-lembaga ini menegaskan komitmen penuh negara dalam mengawal penuntasan kasus megakorupsi secara aman dan objektif.

Reporter/edit : (RF)

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat lanjutan yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama delegasi Foshan Polytechnic guna membahas penguatan kolaborasi akademik antara perguruan tinggi di Kota Padang dan institusi pendidikan tinggi di Republik Rakyat Tiongkok.

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari komunikasi dan penjajakan kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi program dual degree atau gelar ganda melalui skema Beasiswa Padang Juara, yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas bertaraf internasional.

Dalam rapat tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membuka peluang pendidikan luar negeri bagi generasi muda melalui program beasiswa yang terintegrasi dengan kerja sama antarkampus.

"Pemko Padang berkomitmen menyiapkan Beasiswa Luar Negeri melalui Program Padang Juara. Kehadiran delegasi universitas dalam pertemuan ini diharapkan dapat langsung terhubung dengan kampus tujuan melalui program dual degree dan berbagai bentuk kolaborasi akademik lainnya," ujar Fadly Amran.

Melalui skema tersebut, mahasiswa dari Kota Padang nantinya diharapkan memiliki kesempatan menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi sekaligus, yakni di Indonesia dan Tiongkok, sehingga memperoleh pengalaman akademik internasional serta gelar yang diakui dari kedua institusi.

Sebagai bagian dari rencana kerja sama, Pemerintah Kota Padang berupaya menghubungkan Foshan Polytechnic dengan Universitas Negeri Padang dan Politeknik Negeri Padang. Kolaborasi tersebut tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan program dual degree, tetapi juga mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan kurikulum, riset bersama, peningkatan kompetensi vokasi, hingga kerja sama dalam bidang teknologi dan inovasi.

Pemerintah Kota Padang menilai sinergi antara perguruan tinggi lokal dan institusi pendidikan luar negeri akan menjadi langkah strategis dalam mencetak lulusan yang memiliki daya saing global, kompetensi profesional, serta kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional.

Program Beasiswa Padang Juara sendiri diharapkan menjadi jembatan bagi mahasiswa berprestasi untuk memperoleh kesempatan belajar di luar negeri tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai daerah yang aktif mendorong internasionalisasi pendidikan dan pengembangan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian melalui percepatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (8/7/2026).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dipimpin oleh Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat dan menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian di seluruh wilayah provinsi. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Suyus Windayana serta Rahma Julianti yang hadir mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan.

Usai penandatanganan, Maigus Nasir menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap luasan lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah daerah, luas LP2B Kota Padang ditetapkan mencapai 2.123,64 hektare. Luasan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tata ruang sekaligus menjadi dasar perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak mudah beralih fungsi.

Menurut Maigus Nasir, proses verifikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh bidang tanah yang masuk dalam kawasan LP2B telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi juga diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai status dan pemanfaatan setiap lahan sehingga kebijakan perlindungan dapat diterapkan secara efektif.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap lahan pertanian yang harus dipertahankan sebagai kawasan produksi pangan berkelanjutan.

Selain itu, hasil verifikasi akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengidentifikasi kawasan yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, tanpa mengurangi komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan keberlangsungan sektor pertanian.

Pemerintah Kota Padang berharap penetapan dan verifikasi LP2B dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, menjaga produktivitas pertanian, mengendalikan alih fungsi lahan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan tata ruang nasional maupun Provinsi Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta, 9 Juli 2026 – Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi perhatian publik. Hingga Kamis (9/7), penyidik gabungan Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di sedikitnya 12 lokasi di Jakarta dan Bogor sebagai bagian dari pengembangan penyidikan. 

Dalam penggeledahan di Cafe de'CLAN Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menemukan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang asing, yaitu sekitar 3.130.000 Dolar Singapura, 889.965 Dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sekitar Rp259 juta. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. 

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah ke sebuah rumah di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, sejumlah besar mata uang asing, serta uang tunai yang masih dalam proses pendataan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. 

Berdasarkan perhitungan yang beredar di media sosial, jika seluruh mata uang asing, uang rupiah, dan emas tersebut dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs saat ini, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp541,9 miliar. Namun demikian, angka tersebut masih merupakan estimasi, dan penyidik belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan nilai final seluruh barang bukti.

Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan adanya penyitaan emas seberat 74 kilogram dan menyatakan bahwa jumlah pasti uang tunai yang ditemukan masih dalam proses inventarisasi oleh penyidik. Proses penyidikan masih berlangsung sehingga dimungkinkan terdapat perkembangan baru terkait jumlah barang bukti maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.

Penyidikan ini merupakan bagian dari pengembangan beberapa perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk dugaan korupsi di sektor energi, perkara PT Asabri, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku. 

Perkembangan Terbaru

1. Penggeledahan telah diperluas menjadi 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. 
2. Penyidik menyita 74 kg emas, valas dalam jumlah besar, uang tunai, dokumen, serta barang bukti elektronik. 
3. Nilai Rp541,9 miliar yang ramai beredar masih berupa estimasi hasil konversi, belum merupakan angka resmi yang diumumkan penyidik.
4. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Febrie Adriansyah bersalah, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kajian ilmiah. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf Ranperda, di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).

Forum tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, tim penyusun naskah akademik, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, kalangan akademisi, insan media, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Pelaksanaan FGD menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan regulasi daerah. Komisi IV DPRD Sumbar menilai bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek normatif dan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai pandangan, masukan, kritik, serta rekomendasi terkait substansi Ranperda. Beragam isu strategis mengemuka, mulai dari penguatan perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah, pelestarian sumber daya alam, hingga peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Masukan dari berbagai kalangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Naskah Akademik maupun draf Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di DPRD. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan memiliki landasan akademis yang kuat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus relevan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan di Sumatera Barat.

Komisi IV DPRD Sumbar menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperkuat kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya pencemaran, mengendalikan kerusakan lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah.

Selain itu, Ranperda juga diproyeksikan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih kuat, setiap kegiatan pembangunan diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kepentingan sosial masyarakat.

Komisi IV DPRD Sumbar juga memandang bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat luas agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan komprehensif, DPRD Sumatera Barat berharap Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat melahirkan regulasi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi daerah. Pada akhirnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sumatera Barat demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Kehadiran Kopitiam 86 Heritage Pondok menambah pilihan destinasi kuliner di Kota Padang. Melalui acara grand opening yang berlangsung Senin 6 Juli 2026. Usaha kuliner tersebut resmi beroperasi dengan mengusung konsep kopitiam bernuansa klasik yang memadukan cita rasa khas Padang dan Malaysia.

Kopitiam 86 Heritage Pondok didirikan tidak hanya sebagai tempat menikmati aneka sajian makanan dan minuman, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Owner Kopitiam 86 Heritage Pondok, Ilham dan Monica, menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya usaha tersebut adalah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin berkembang di sektor kuliner dan jasa.

"Kami berharap kehadiran Kopitiam 86 Heritage Pondok dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan menikmati hidangan berkualitas, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar keduanya.

Mengusung konsep perpaduan kuliner Padang dan Malaysia, Kopitiam 86 Heritage Pondok menawarkan berbagai menu dengan cita rasa autentik yang dipadukan sentuhan modern. Konsep tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman kuliner yang berbeda bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.

Selain menghadirkan ragam pilihan makanan dan minuman, suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan. Tempat ini dirancang sebagai lokasi yang cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, hingga pertemuan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, operasional Kopitiam 86 Heritage Pondok dibagi dalam dua sistem sif kerja. Kopitiam ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Dengan resmi beroperasinya Kopitiam 86 Heritage Pondok, diharapkan usaha kuliner tersebut dapat menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya tarik kuliner Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (6/7/2026). Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Ir. Muhammad Dien, S.T., M.P., IPU., ASEAN Eng., yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi profesi insinyur dalam mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi dunia keinsinyuran di Sumatera Barat. Selain menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru, kegiatan juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional Keinsinyuran bertema "Kesiapan Insinyur dalam Tantangan Penerapan Build Back Better dan Standardisasi Indonesia."

Seminar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII), jajaran pemerintah daerah, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, praktisi konstruksi, serta ratusan insinyur dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran strategis profesi insinyur dalam menjawab tantangan pembangunan di era modern.

Dalam sambutannya, Ketua PII Sumatera Barat yang baru dilantik, Ir. Muhammad Dien, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase yang sangat menentukan bagi Sumatera Barat, terutama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian proyek secara fisik semata. Pembangunan harus dirancang dengan memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, keberlanjutan lingkungan, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa konsep Build Back Better harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan. Prinsip tersebut mengedepankan pembangunan kembali dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap ancaman bencana sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Muhammad Dien menyampaikan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah para insinyur, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kompetensi, penyusunan rekomendasi teknis, hingga penyedia solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa kepengurusan PII Sumbar periode 2025–2029 telah menetapkan tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Prioritas pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana melalui keterlibatan aktif para insinyur dalam proses perencanaan, desain, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan agar menghasilkan infrastruktur yang aman, tangguh, dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

Prioritas kedua adalah mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pembangunan melalui penerapan Good Engineering Practice serta pemanfaatan teknologi Building Information Modeling (BIM). Teknologi digital tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan proyek, meminimalkan kesalahan konstruksi, mengurangi pemborosan anggaran, serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, fokus ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia keinsinyuran melalui sertifikasi profesi, pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta penguatan kapasitas insinyur lokal agar memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Muhammad Dien juga menegaskan bahwa insinyur asal Sumatera Barat harus mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah sendiri. Menurutnya, kompetensi yang dimiliki para insinyur lokal sudah sangat memadai sehingga perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai proyek strategis pemerintah.

Ia menilai kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi merupakan kunci untuk menghasilkan pembangunan yang inovatif, berkualitas, serta berkelanjutan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, memperkuat riset terapan, dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, Muhammad Dien berharap kepengurusan PII Sumatera Barat yang baru dapat memperluas kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu hadir memberikan solusi melalui pemikiran, keahlian, dan pengabdian demi mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang lebih tangguh menghadapi bencana, maju dalam pembangunan, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian Seminar Nasional Keinsinyuran yang digelar setelah pelantikan menjadi langkah awal implementasi program kerja PII Sumbar periode 2025–2029. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai penguatan standar profesi, peningkatan kompetensi insinyur, pemanfaatan teknologi konstruksi modern, hingga penguatan budaya keselamatan dalam setiap proses pembangunan.

Melalui kepengurusan baru dan berbagai program strategis yang telah disiapkan, PII Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat kontribusi profesi insinyur dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada keselamatan, standar mutu, inovasi teknologi, serta keberlanjutan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Guangzhou, China – Wali Kota Padang Fadly Amran bersama delegasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara melakukan kunjungan balasan ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus), di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China), Senin (6/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses beasiswa bagi generasi muda Kota Padang.

Rombongan Pemerintah Kota Padang disambut langsung oleh Party Secretary Guangdong Construction Vocational Technology Institute, Li Guozhang. Turut hadir dalam agenda tersebut Chief Inspector of the Department of Education of Guangdong Province, Xu Shimin, beserta jajaran pimpinan kampus dan pejabat pendidikan Provinsi Guangdong.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, mulai dari program beasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen, pendidikan vokasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri global.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut sekaligus kunjungan balasan atas hubungan baik yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Padang dengan sejumlah institusi pendidikan di Provinsi Guangdong. Menurutnya, kerja sama internasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan Program Unggulan Padang Juara yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi untuk memperoleh pendidikan berkualitas di luar negeri. Melalui kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di China, diharapkan semakin banyak putra-putri Kota Padang yang memperoleh akses beasiswa dan pengalaman belajar bertaraf internasional.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Kota Padang juga meninjau berbagai fasilitas pendidikan di Guangdong Construction Vocational Technology Institute, termasuk laboratorium, pusat pelatihan teknologi konstruksi, ruang praktik, serta sarana pembelajaran modern yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri.

Kunjungan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antarlembaga pendidikan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang riset, inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sebelumnya, hubungan antara Pemerintah Kota Padang dan institusi pendidikan di Provinsi Guangdong telah dimulai melalui penyelenggaraan Expo Beasiswa Pemerintah Kota Padang ke China yang berlangsung di Kota Padang pada 20 Januari 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perguruan tinggi dari Provinsi Guangdong untuk memperkenalkan berbagai program pendidikan dan beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, serta masyarakat Kota Padang.

Melalui kunjungan balasan ini, diharapkan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin diperkuat dan diwujudkan dalam berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Padang sebagai kota yang unggul, berdaya saing, dan memiliki sumber daya manusia berkualitas di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Deviana