Latest Post

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Tingkatkan hubungan yang harmonis antara instansi Korem 032/Wirabraja, dengan insan pers. Komandan Korem 032/wbr Brigjen Wahyu Eko Purnomo, S.I.P. menggelar acara coffe morning bersama dengan insan pers yang dilaksanakan di kafe kita Korem032wbr  Jumat 12 Juli 2024.

Dalam kesempatan itu, Brigjen Wahyu Eko Purnomo, S.I.P.  mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi. " Media merupakan mitra dari TNI AD, dalam membangun program pemerintahan," ucapnya saat memberikannya pada kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Wahyu menyebutkan, insan pers dapat memberikan berita yang objektif dan transparan. "Kita lebih banyak kepada masyarakat seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)," kata bapak empat anak ini. 

Lebih lanjut lagi Wahyu menyebutkan, dalam waktu dekat ini untuk program TMMD sendiri akan dilaksanakan di dua Kabupaten yakni,  Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.

Pria yang pernah menjadi Dandim di daerah Pekalongan ini juga menuturkan, TNI AD juga memiliki program lainnya seperti rumah tak layak huni dan manunggal air bersih, serta program lainnya.

"Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar pria asal Kota Semarang ini. 

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Widya Navis, mengapresiasi dalam penanganan di Sumbar. 

Kemudian, ia mengatakan bahwa dalam menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan Sumatera Barat, diharapkan peranan media yang berkolaborasi dengan instansi Korem 032/Wirabraja. 

Menurutnya, peranan TNI di lingkungan masyarakat sangat kentara. Mulai dari membantu masyarakat tidak mampu, membantu pemerintah dalam membuka akses jalan dan peran serta dalam pengawasan. (A)

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar - Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH melantik 229 Bintara Polri gelombang I T.A 2024 usai melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara (Diktukba) di SPN Polda Sumbar. 

Upacara pelantikan serta penutupan pendidikan Bintara Polri tersebut dilaksanakan di lapangan SPN Polda Sumbar, Kamis (11/7) pagi.

Sebagaimana diketahui, secara serentak hari ini berlangsungnya pelantikan Bintara dan Tamtama Polri yang dilaksanakan di SPN Polda se Indonesia, Sepolwan, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Suharyono membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si. yang mengucapkan selamat kepada para Bintara dan Tamtama remaja Polri atas capaian yang di raih pada hari ini. 

"Saudara telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Gelombang I TA. 2024, dan menghantarkan saudara secara resmi dilantik menjadi anggota Polri pada hari ini, dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua dan Bhayangkara Dua Polisi," ucap Kapolda Sumbar. 

Dengan demikian lanjut Irjen Pol Suharyono, diri saudara telah melekat berbagai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Bhayangkara Negara. 

"Oleh karena itu, saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri, masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Kapolda mengatakan, keberhasilan ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa saudara syukuri, serta jawaban dari doa yang tulus para orang tua dan keluarga. 

Pelantikan para Bintara Polri pada hari ini merupakan langkah awal serta perjalan panjang tugas dan kariernya sebagai anggota Polri. 

"Oleh karena itu sejatinya tugas yang akan saudara hadapi seiring perkembangan kehidupan masyarakat akan semakin kompleks dan penuh tantangan," sebutnya. 

Para Bintara dan Tamtama Polri ini akan menjadi garda terdepan pelaksanaan tugas Polri di lapangan yang akan berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Saya berharap saudara dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah saudara peroleh selama mengikuti pendidikan. Terus kembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Jangan pernah berhenti untuk belajar, berlatih, mengembangkan ilmu, dengan terus memperbanyak referensi dan literasi," ujarnya.

Kapolda juga menyampaikan pesan dan penekanan dari Kalemdiklat Polri, untuk dipedomani dan saat melaksanakan tugas yakni menaga dan meningkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas yang saudara emban. 

"Jadikan pelaksanaan tugas saudara selaku anggota Polri sebagai sarana ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya. 

Kemudian, pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian insan Bhayangkara sejati. 

"Laksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh semangat, tnggung jawab dan keikhlasan. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan diri, keluarga, dan Institusi," jelasnya. 

Selanjutnya, hindari segala pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maupun pelanggaran pidana.

"Jadilah panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dekati dan berikan pelayanan terbaik serta pemberi solusi dari permasalahan yang berkembang, mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, agar semakin memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat," ungkapnya. 

Tak lupa, agar menjalin persaudaraan dengan rekan-rekan TNI dan seluruh komponen bangsa, serta bangun komunikasi positif dengan seluruh elemen masyarakat guna memelihara stabilitas kamtibmas yang kondusif.

"Jadilah Polisi pembelajar dengan terus mengembangkan diri melalui peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk menghadapi tantangan tugas yang terus berubah," pungkasnya. 

Upacara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Sumbar atau yang mewakili, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar beserta pengurus Bhayangkari, dan keluarga Bintara Polri yang baru dilantik.(*)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang diketuai oleh Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan  Adel Wahidi beserta anggota tim, melakukan visitasi lapangan terkait penilaian penyelenggaraan pelayanan publik ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Solok, Kamis siang (11/07/2024).

Kegiatan  ini merupakan rangkaian dari penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Solok. Sebelumnya telah dilakukan penilaian langsung oleh Ombudsman ke Mall Pelayanan Publik, Dinas Sosial,  Dinas Pendidikan, Puskesmas Tanjung Bingkung dan juga Puskesmas Singkarak.

Selama kegiatan berlangsung Kepala Disdukcapil Ricky Carnova mengatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Tidak hanya itu Disdukcapil Kabupaten Solok juga melahirkan inovasi-inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diantaranya : CEKATAN (Cetak KTP tanpa Antrian), PREDATOR (Perekaman dengan Motor), PAK ALIPUR (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus), STEMPEL CAP POS (Serahterima KIA dan KTP-el kerjasama Disdukcapil dengan PT. Pos Indonesia), MARAWA (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Whatsapp), MARAWA NAGARI (Melayanani Akses Dokumen dari Rumah Melalui Petugas Nagari), ANAK TELADAN (Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan), SEMAKIN SEDAP (Setelah Menikah Semau Dokumen Dapat), KAK TIKA (KK dan Akta Cerai Siap Seketika), SIJARLA TERPADU (Sistem kejar Bola) dan SALING SERU (Satu Link untuk Semua Urusan).

Adapun aspek yang dinilai diantaranya sarana prasarana pelayanan publik seperti ketersediaan sarana untuk masyarakat prioritas, ketersediaan Standar Pelayanan, Media pelayanan elektronik seperti website, dan media sosial, serta kompentensi pelaksana pelayanan, diantaranya Kepala Dinas, Pejabat Pengelola Pengaduan, Petugas Pengaduan, dan Staf Pelayanan Disdukcapil. Penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ini, diharapkan menjadi pemicu semangat bagi staf dan jajaran Disdukcapil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sebelumnya Sekretaris Daerah medison, S.Sos, M.Si menerima langsung kedatangan tim penilai dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di ruang kerjanya pada Selasa (09/07/2024). Medison berharap semoga penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Solok mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi Kabupaten dengan pelayanan Terbaik di Sumatera Barat.

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Diskusi Publik Dan Penelitian Dalam Rangka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian di Kabupaten Solok. Kamis, 11 Juli 2024 di Gedung Solok Nan Indah.

Ketua Pelaksana oleh Kepala DPRKPP Retni Humaira, ST dalam laporannya menyampaikan,  dalam rangka meningkatkan kualitas hunian di Kabupaten Solok, diperlukan peraturan daerah yang mengatur penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan

Diskusi hari ini dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan.

Diskusi publik dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan peraturan daerah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat, Walinagari, Kepala Asosiasi Pengembang Perumahan, Direktur Pengembang Perumahan, tokoh-tokoh masyarakat pemangku kepentingan di Kabupaten Solok.

Sementara itu Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Prov. Sumatera Barat Febriandi, SH, MH menyebutkan, Pada kegiatan ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Kemenkumham karena hal ini juga menyangkut salah satu tugas pokok kita di Kemenkumham sebagai perencana hukum secara nasional.

Dalam menyusun Ranperda ini kami membutuhkan saran, masukan dan permasalahan yang ada di lapangan, karena Ranperda ini akan digunakan sebagai payung hukum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas terkait , developer dan masyarakat.

Bupati Solok diwakili Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT mengatakan, Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, maka kualitas hidup masyarakat kita tidak akan meningkat secara optimal.

Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah yang akan kita bahas pada kesempatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hunian yang layak dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok.

kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Melalui diskusi ini, kita berharap dapat mengumpulkan berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dan praktisi, untuk memastikan bahwa peraturan yang akan disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Kegiatan dilanjutkan diskusi serta pemberian saran dan masukan dari seluruh peserta diskusi dalam proses perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian di Kabupaten Solok.

 REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Pemerintah kabupaten Solok lakukan Pemaparan Proposal DAK Tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu Tahun Anggaran 2025. Selasa 09 Juli 2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab. Solok.

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M. Si dalam sambutannya mengatakan, Pertama kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR atas peluang dan usulan kami untuk mendapatkan DAK Tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu untuk Tahun 2025. 

Sebelumnya kami juga telah menyampaikan usulan dan pembahasan proposal untuk DAK Tematik pada tahun 2024, namun karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga Kabupaten Solok tidak mendapatkan DAK Tematik tersebut. 

Kami mengusulkan kawasan yang berada di Nagari Tanjung Bingkuang Kec. Kubung Kabupaten Solok, karena Nagari Tj Bingkuang ini merupakan nagari yang berbatasan langsung dengan Kota Solok sehingga Nagari Tj. Bingkuang ini bertolak belakang dengan Kota Solok, dan Nagari ini juga masuk ke dalam RTRW dalam rangka Penataan Kota. 

Latar belakang kami mengusulkan kembali Nagari Tanjuang Bingkuang ini karena kondisi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah di nagari ini menjadi permasalah yang utama, dan kawasan yang kita usulkan sebesar 9,8 Hektar termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana.

Kondisi sosial dan ekonomi juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena dari 7 kriteria indikator yang disampaikan untuk mendapatkan DAK ini, hampir seluruh indikator memenuhi syarat untuk mendapatkan DAK.

Sementara itu Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Solok Retni Humaira menyampaikan, Kami Kabupaten Solok mengusulkan kembali Nagari Tanjuang Bingkuang di tahun 2025 ini.

Urgensi kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang ini karena berdasarkan RTRW Nagari Tj Bingkuang ini merupakan nagari yang masuk ke dalam Penataan Kota. 

Kondisi penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah merupakan masalah yang utama, kemudian Nagari Tanjuang Bingkuang merupakan pemukiman yang berada di daerah yang rawan bencana. 

Nagari Tanjuang Bingkuang juga merupakan daerah yang mendukung kegiatan pertanian namun keadaan infrastruktur berbanding terbalik untuk mendukung kegiatan pertanian.

kami menunjuk Nagari Tanjuang Bingkuang karena Berdasarkan SK Bupati ( SK Bupati Solok Nomor : 653-389-2022) tentang Pemukiman Kumuh Kabupaten Solok, Nagari Tj Bingkuang ini masuk ke dalam kategori nagari kawasan kumuh sedang dengan luas wilayah nya kurang lebih 9,8 Ha.

Tujuan kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang ini, untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh yang ditargetkan dan untuk merekonstruksi, serta memperkuat fasilitas publik pemukiman di beberapa wilayah.

Manfaat yang bisa didapatkan adalah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan pada pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria pemukiman kumuh yang ditetapkan, serta menurunnya luas pemukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanannya menjadi lebih baik. Kemudian penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan pada pemukiman kumuh, meningkatnya kesejahteraan masyarakat maupun masyarakat dapat pulih kembali penghidupannya dan memiliki rumah yang layak dan aman.

Adapun profil kawasan kumuh yang kami ajukan yaitu Nagari Tj Bingkuang berada di jorong yaitu Jorong Lakuak dan Jorong Sambuang dengan pola penanganan yang akan kami lakukan adalah "pemugaran". 

Kami mengusulkan Nagari Tanjuang Bingkuang berdasarkan 7 indikator kawasan kumuh yaitu meliputi bangunan gedung,  sekitar 18 hunian yang memiliki kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk jalan lingkung sepanjang 1.986,54 M terdapat jalan dengan kondisi rusak sepanjang 1.131,88 m dan belum memiliki jalan sepanjang 384, 29 m , tidak memiliki drainase di pinggir jalan.

Dari segi pengelolaan sampah, masyarakat pada umumnya membuang sampah tidak pada tempatnya, karena tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.

Untuk pengelolaan air limbah, sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) belum terkelola limbahnya, serta untuk ketersediaan air minum masyarakat membuat sumur bor tetapi tidak dilengkapi dengan cincin beton dan airnya berwarna keruh. 

Tingkat kumuh yang kami nilai berada pada "kumuh sedang" dengan rata - rata kekumuhan sektoral 52,18 % dengan total nilai kondisi awal (baseline) 43. 

Setelah dilakukan penanganan, kami berharap pada kondisi akhir menjadi 5  dengan tingkat kekumuhan menjadi "tidak kumuh" dan rata - rata kekumuhan sektoral menjadi 4,15 %.

Berdasarkan kondisi eksiting dan identifikasi 7 indikator kumuh tersebut, maka penataan kawasan akan dilakukan dengan konsep On-Site Upgrading (perbaikan fisik kawasan)

Selanjutnya dari pihak pembahas yang terdiri dari Bappenas, PUPR dan kementerian ATR/BPN, memberikan masukan dan saran untuk perbaikan terhadap usulan DAK tematik PPKT tahun 2025 yang kemudian harus disiapkan oleh Pemerintah Kab Solok dengan melengkapi dokumen yang sudah diupload di Krisna DAK.

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Sekda Medison Sambut Kedatangan Tim Penilai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar. Selasa 09 Juli 2024 di Ruang Sekretaris Daerah Kab Solok.

Bupati Solok diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab Solok  Medison, S.Sos, M.Si mengucapkan  Selamat datang kembali di Kab Solok kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dalam kegiatan yang seperti kita lalui tahun lalu yakni penilaianpenyelenggaraan pelayanan publik

Melalui kami pimpinan berharap agar penilaian ini bersifat adil dan terbuka sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat.

Sekedar informasi kami sampaikan kepada bapak dan Ibu Tim dari Ombudsman, bahwa inovasi-inovasi dalam pelayanan publik secara terus menerus terus kami kembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kami sangat mendukung seluruh kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman di Kabupaten Solok demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. 

Mudah-mudahan Kabupaten Solok kembali dapat meningkatkan setidaknya mempertahankan nilai penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Tahun lalu 

Dalam kesempatan itu Koordinator penilaian Ombudsman Adel Wahidi menyampaikan, Penilaian ini kembali dilakukan untuk mengukur kembali pencapaian keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada intansi atau dinas terkait di Kab Solok.

Kami selaku koordinator dan rekan² berharap mudah²an penilaian Ombudsman pada tahun ini di Kabupaten Solok berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir.

Dalam capaian yang telah digapai oleh Kab Solok pada tahun lalu kami juga merasa senang dan puas, dan sekarang ini kami juga berharap tidak ada penurunan penilaian,  malahan diharapkan mengalami kenaikan dan semakin baik lagi.

Dilanjutkan dengan kegiatan Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di beberapa Dinas Terkait di Kab Solok. Sebagai informasi ada beberapa OPD yang menjadi sampel penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dikunjungi dan dinilai oleh Tim dari Ombudsman RI perwakilan Sumbar, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Mall Pelayanan Publik di Koto Baru, Disdukcapil, Puskesman Tj. BIngkung, dan Puskesmas Singkarak.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kordinasi dengan pemerintah pusat ternyata RPJP itu sudah seperti GBHN dulu yang sifat perintah.

Dua patokan utama visi misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok.

"5,8,17,45 itu adalah garisan nya, 6 visi, 8 misi, 17 kebijakan dan 45 indikator itu dipatok, 36 dari 45 indikator sumbunya pusat, sembilan indikator kearifan lokal,"ujar Anggota DPRD Sumbar HM Murnas kepada wartawan Sabtu 6/7-2024.

Sembilan itu menunjang kejaran target, dengan sembilan indikator sulit mencapai visi Sumbar ke Indonesia Emas.

Dua indikator utama adalah peningkatan PDRB dan penurunan kemiskinan, apa yang bisa dilakukan kondisi kompleksitas masalah, mencari dana pihak ketiga seperti investor, pusat mengakui sulit karena investor kerap dihadang oleh persolan klasik tanah dan perizinan berbelit timpang tindih antara provinsi dan kabupaten dan kota,"ujar Nurnas.

Diperparah dengan kucuran dana pusat sangat minim, mimpi kalau PDRB bisa mengejar yang digariskan pemerintah pusat.

"Semua indikator itu disepakati oleh provinsi dan kota serta kabupaten, satu tak dipatuhi maka gagallah RPJP ditetapkan pemerintah pusat itu,"ujar Nurnas.

RPJP yang digariskan itu, menasbihkan kolaborasi dan sinergi provinsi, kota dan kabupaten.

"Tidak ada ego kota dan kabupaten, tak ada ego sektoral, selain itu harus ada lecutan keras terhadap inovasi ASN se Sumbar untuk menghadapi RPJP seperti ini ke depan, harus ada perubahan mindset baik gubernur, bupati dan walikota serta wakil rakyat nya masing nya. Karena RPJP itu satu titik tuju yaitu Indonesia Emas, artinya semua elemen di seluruh Indonesia punah satu kesamaan visi yaitu Indonesia emas 2045,"ujar Nurnas yang juga Ketua Pansus RPJPD 2025-2045.

Mengapa Sumbar sulit memenuhi indikator pusat dan kearifan lokal di atas, karena Kat HM.Nurnas Sumbar itu banyak ayah nya.

"Dana pusat diperoleh banyak sekali yang mangggaleh (jualan) jasa atas kucuran itu, akibatnya anak paning lelek,"ujar Nurnas

Prinsip RPJP 25 tahun kedepan itu kepala daerah di Sumbar tidak bisa nafsi-nafsi, karena provinsi dan kota serta kabupaten itu ibarat satu tubuh yang melangkah ke Indonesia Emas.

Nurnas juga memastikan RPJP ini harus selesai sebelum Pilkada digelar. "Kalau tidak dibahas DPRD dipastikan Pilkada tidak ada, kalau ini terjadi maka Sumbar satu-satu nya daerah yang keluar dari bingkai Pilkada serentak,"ujar Nurnas yang heran melihat anggota dewan minim hadir saat bahas RPJP ini. (*)

 REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Syafar, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutannya terhadap hak untuk mengetahui, dan hak mendapatkan informasi  yang membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. 

"Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah, masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah," kata Irsyad Syafar, saat rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda usul Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Jumat, (5/7) siang.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran diinisiasi oleh komisi 1 telah ditetapkan menjadi Usul Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat melaui Surat keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/2024 tanggal 10 Juni 2024.


Irsyad menyampaik, aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumbar yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan segala kewenangannya, harus segera diwujudkan. 

Penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2022 dan juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan, serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Sumbar," ulasnya. 

Secara simbolik sambung Irsyad, kegiatan penyiaran yang berbasis ke daerahan tersebut menjadi pengikat, simbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Sumbar. 

"Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan diajukannya usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran," ungkap Irsyad.(*)

REALITANUSANTARA.COM

JABAR - Hari ini, merupakan hari yang bersejarah bagi Para Peserta didik (Serdik) Sespimti Dikreg ke-33, karena telah diluncur serta dipamerkan buku tentang sosok Kapolri ke-5 Jenderal Hoegeng Iman Santoso dengan tema 'Pitutur Hoegeng Bertutur'.

Buku tersebut berjudul 'Hoegeng: Moral, Etika, dan Jalan Hidup' bertempat di gedung Balai Budaya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/07/2024). 

Kegiatan peluncuran buku tersebut, dihadiri secara langsung oleh  Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, dan perwakilan keluarga Jenderal Hoegeng, yaitu cucunya yang bernama Rama Hoegeng, juga cicitnya Anantasena Ramaputra Hoegeng, serta dihadiri sejumlah Peserta didik Sespimti Dikreg ke-33.

Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, mengatakan. Bahwa Pameran Pitutur Hoegeng Bertutur ini, digagas olehnya bersama dengan para Serdik Sespimti Polri Dikreg-33.

Acara Pameran ini, juga turut menampilkan artefak dan Surat penting milik Pak Hoegeng, ada juga Mock Up ruang kerja Pak Hoegeng yang dibuat sesuai dengan kondisi saat itu.

Di Acara Pameran ini juga diisi dengan karya-karya seni lukis milik Pak Hoegeng, Ibu Mary Hoegeng, Putra dan Putri serta Cucu, juga keluarga lainnya. Selain itu ada Seniman dan Budayawan yang turut ambil bagian memamerkan karya senirupa dengan mengusung tema ' Pitutur Hoegeng Bertutur.

Ditambahkan oleh Kasespim. Kegiatan ini sebagai bentuk literasi kepemimpinan. Pameran pitutur hoegeng bertutur memang didedikasikan untuk sosok almarhum bapak Hoegeng.

Bermacam artefak bersejarah, perjalanan hidup, dan juga filosofi-filosofi hidup bapak Hoegeng yang ditampilkan dalam berbagai media. 

" Tentunya kegiatan ini didukung penuh oleh keluarga bapak Hoegeng, ada pak rama yang juga semangat sampai malam untuk persiapan. dan di moment ini, peserta didik sespimti dikreg 33 juga membuat produk literasi buku Hoegeng hasil karya tulisannya, dan diluncurkan juga pada pameran hari ini", pungkas Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

Dalam kata  sambutannya, Ketua Senat Sespimti Dikreg ke-33 Kombes Kusumo Wahyu Bintoro berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat.

" Semoga dengan adanya  kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan keteladanan serta nilai-nilai luhur dari sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso bagi kita semua. Khususnya bagi seluruh insan Bhayangkara di mana pun berada untuk dapat mewarisi ilmu-ilmu keteladanan yang selama ini telah beliau berikan ," ujarnya.

Dia juga berjanji akan berbuat baik dan meneladan nilai-nilai Jenderal Hoegeng seperti apa yang telah ditanamkan pada seluruh kepolisian.

" Tentunya kami berjanji, terutama untuk Serdik Sespimti 33, kami akan selalu berbuat baik dan benar. Sesuai dengan apa yang selalu beliau tanamkan kepada kami semua," imbuhnya.

Ditempat yang sama, salah seorang penulis buku tentang Kapolri Ke-5 Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang berjudul 'Hoegeng : Moral, Etika dan Jalan Hidup, Serdik Jean Calvijn Simanjuntak, juga mengungkapkan terkait  perjalanan penulisan buku tersebut.

" Sosok Pak Hoegeng Iman Santoso merupakan bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang jujur dan tulus akan selalu dihargai dan diingat oleh sejarah ," ungkap Jean Calvijn Simanjuntak, pada kata sambutannya.

" Kami sedikit flashback beberapa kegiatan terkait munculnya buku karya kita semua. Buku ini juga adalah buah pemikiran lepas oleh Serdik Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Dikreg 33," terang Calvijn.

Tidak itu saja, Serdik Jean Calvijn Simanjuntak juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan Sespimti yang telah membantu mewujudkan karya tersebut.

" Saya ingat, waktu itu di tanggal 9 Februari 2024 di saat pertemuan di Pasar Seni Ancol. Pada saat itu ada Pak Kasespim dan para seniman. Jadi di situ saya baru tahu apa itu Pitutur Hoegeng Bertutur ," ingatnya.

Masih menurut Serdik Calvijn. Bahwa pitutur itu tidak  hanya tentang literasi tertulis saja. Oleh karena itu kita mendapat pesan bahwa Serdik harus melahirkan literasi yang membangun untuk Jenderal Hoegeng.

" Dan Pesan yang disampaikan Bapak Kasespim dengan bimbingan Bapak Kasenat yang tercinta dan Wakasenat, serta perangkat Senat lainnya. Kami menyampaikan kepada seluruh Serdik minggu depannya kita bersama-sama menulis esai terkait dengan satu tokoh Polri yang luar biasa yang bernama Hoegeng Iman Santoso," beber Calvijn.

Oleh karena itu, pada tanggal 28 Februari, dirinya bersama yang lain menerima kunjungan Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit, yang merupakan putra dari  Jenderal Hoegeng.

" Dalam Pertemuan tersebut kita berdiskusi bersama, karena kami ingin mendalami bagaimana sosok  Jenderal Hoegeng Iman Santoso di mata keluarga, dengan diawali podcast dan dari situ kami mendapatkan  sesuatu, dan itulah yang  membuat ketertarikan kami untuk menulis," terangnya.

Jean Calvyn juga  memamerkan salah satu hal eksekutif dari buku tersebut. Dia mengatakan ada dokumentasi yang bersifat privat, yang ada di buku tersebut.

" Isi di dalamnya kami diskusi juga berkenankah ada satu dokumentasi yang sifatnya privat. Puji Tuhan terima kasih Mas Rama sudah diberikan beberapa dokumentasi yang ini kita tidak dapati di sosial media, di tempat lain. Itu juga kita masukkan di sini ," tandas Serdik Jean Calvijn.

Setelah usai penyampaian kata sambutan, Kegiatan dilanjutkan dengan pameran barang-barang yang digunakan oleh Jenderal Hoegeng. Barang-barang tersebut mulai dari seragam yang digunakan, sepeda, dokumentasi rekaman suara, dan barang pribadi lainnya. Para yang hadir  tampak berkeliling melihat barang-barang tersebut.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA- PPAS 2025 dan penyampaian tanggapan gubernur terhadap ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumbar, Rabu, 10 Juli 2024.

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, wakil ketua Indra Datuk Rajo Lelo, Pemprov Sumbar dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Sekwan DPRD Provinsi Sumbar Raflis.

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Barat, karena dimasa akan datang sangat penting dalam pencapaian target PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

"Kita sengaja mendorong anggaran kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan, karena anggaran yang dinamis dan berkelanjutan dapat dirasakan," ujar Suwirpen

Menurut Suwirpen Suib, KUA- PPAS disampaikan dapat mengakomodir semua pihak, karena perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan tepat sasaran.

"Kita juga mendorong anggaran KUA- PPAS 2025 ini dapat saling berkaloborasi dengan Nasional, karena bagaimana pun anggaran yang terbatas tidak membuat kita tertinggal," ujar Suwirpen. 

Lanjut Suwirpen, Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi yang telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah. 

"Aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumatera Barat yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan segala kewenangannya harus segera diwujudkan," ujar Suwirpen Suib politisi asal fraksi partai Demokrat Sumbar ini

Menurut Suwirpen, pihaknya telah mendengar masukan dan keinginan dari pemerintah provinsi dibacakan Wakil Gubernur Sumbar Gubernur terhadap  Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diprakarsai DPRD.

"Kita akan menerima masukan dan keinginan dari tanggapan Gubernur Sumbar," ujar Suwirpen Suib.

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Menjadikan Kota Padang sebagai tempat yang ramah dan menarik bagi para investor, Pemko Padang menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian perizinan berusaha.

Dalam pertemuan bersama Satgas Percepatan Penyelesaian Perizinan Berusaha,  Pj. Wali Kota Padang Andree Algamar  mengatakan dalam menyederhanakan perizinan dan mempercepat proses pengurusan dokumen, butuh langkah konkret sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada investor. Selain itu mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi dan sistem online dalam mempercepat pelayanan.

"Aktif dalam mengadakan pertemuan bersama stakeholder untuk merumuskan langkah-langkah dalam mempercepat kemudahan berusaha, melakukan evaluasi untuk tercapainya percepatan dan menetapkan target waktu yang realistis," kata Andree saat memimpin rapat bersama Satgas percepatan penyelesaian perizinan berusaha di Ruang Klinik Investasi, MPP, Plaza Andalas, Rabu (10/7/2024).

Sambungnya, dengan mendorong penerapan prinsip one-stop service dalam pelayanan perizinan usaha di MPP, sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin dan prosedur secara terintegrasi. Selain itu, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat  dan pelaku usaha mengenai upaya percepatan kemudahan berusaha.

"Pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses izin usaha, agar tidak terjadi pungli. Dengan melibatkan pihak swasta dan organisasi pengusaha sehingga kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan dan  kepentingan pelaku,"ujar Andree.

Andree juga menekankan untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan usaha, kemudian mengoptimalkan pengawasan dan monitoring dalam percepat kemudahan berusaha. Pihaknya juga menekankan  terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberikan pendampingan bagi investor yang berminat berinvestasi di Padang.

"Teruslah berinovasi dalam mendukung pertumbuhan investasi jalin komunikasi yang baik untuk memahami kebutuhan investor. Semoga Kota Padang menjadi tempat yang ramah dan menarik bagi investor," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Swesti Fanloni menjelaskan, bagi calon investor harus memaparkan project di depan Satgas, hal ini bertujuan untuk mempunyai pemahaman yang sama. Pihaknya berharap Satgas ini bekerja lebih efektif dalam rangka memberikan kemudahan kepada pelaku pengusaha maupun investor dalam membangun usaha di Kota Padang.

"Satgas dapat  menyelesaikan permasalahan secara terpadu, selain itu juga memfasilitasi para investor. Terkait prosedur dengan Satgas, calon investor yang membangun usahanya cukup menyampaikan proposal, kemudian bertemu dengan Satgas sehingga one stop service dalam pemberian izin berusaha ini memang dapat diwujudkan secara maksimal," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bagi investor atau pelaku usaha yang akan membangun atau mengembangkan usaha di Kota Padang akan dilayani secara maksimal oleh Tim Kerja Satgas yang terdiri dari OPD teknis di lingkup Pemko Padang.

"Kita tengah membangun branding baru yakni berinvestasi di Kota Padang itu 'clean and clear' (aman dan mudah). Jadi kepada para investor yang mau membangun usaha di Kota Padang, jangan khawatir. Kita siap membantu fasilitasi perizinannya secara cepat, mudah dan sesuai aturan yang berlaku," terangnya.(Mizwa / Charlie / Idris / Caca)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, mengungkapkan komitmennya terhadap perlindungan dan pelestarian warisan budaya, khususnya cagar budaya bersejarah seperti Situs Menhir di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikenal sebagai “Nagari Seribu Menhir” yang tersebar di berbagai jorong di Nagari Maek.
“Mimpi yang tertunda adalah anggaran untuk kegiatan fisik di Situs Menhir, dengan harapan dapat menjadi tempat penelitian bagi para arkeolog,” ujar Supardi dalam konferensi pers di Ruang khusus l Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat  Selasa, 09 Juli 2024.
Supardi menyebutkan bahwa Maek memiliki banyak misteri, dengan kisah dan cerita tentang peradaban yang beralih ke Maek.
“Kami ingin Maek, menjadi andalan objek wisata. Kami mengundang semua arkeolog untuk berkumpul di Maek,” tambahnya.
Lebih lanjut, Supardi menekankan bahwa Pariwisata Sumatera Barat tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya seperti yang terdapat di Yogyakarta dan Bali.
“Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan, kami akan menyelenggarakan Festival Maek dengan berbagai rangkaian acara, puncaknya pada tanggal 17-20 Juli 2024,” jelas Supardi.
Supardi juga menyampaikan keinginannya untuk memfasilitasi para arkeolog dan peneliti dunia untuk mengungkap hal-hal baru yang belum tergali di Maek.
“Kami yakin akan melihat peradaban dari 4000 tahun yang lalu, termasuk penemuan pelabuhan di Maek,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Jefrinal Arifin mengungkapkan, lebih kurang dianggarkan melalui Dana Pokir Ketua DPRD sumbar sebesar Rp3,8 Miliar untuk festival maek. Kami apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas perhatian ketua DPRD untuk Festival Maek ini," ucap jefrinal

Jefrinal juga memaparkan, pra Festival dimulai pada 8-10 Mei dengan menggelar Workshop Nagari Maek, residensi, 11-30 Juni, pameran, 14-16 Juli, Gedung Gambir Kota Payakumbuh dan diskusi, 14-16 Juli, Aula Kantor Walikota dan Agamjua Art and Cafe Culture.

"Sedangkan Festival Maek akan kita gelar pada 17-20 Juli di Nagari Maek Kabupaten 50 Kota berupa pertunjukan dan diskusi. Sedangkan pasca festival pada 24 Agustus kita gelar di Agamjua Art and Cafe Culture," tuturnya

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.