Articles by "POLITIK"

Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan


REALITANUSANTARA. COM

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan kembali mengguncang peta ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin (14/9/2026). Pergantian tersebut menjadi perhatian serius pasar karena terjadi ketika investor tengah mencermati kondisi rupiah, defisit fiskal, arah kebijakan pemerintah serta kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.

Reuters mencatat, pergantian tersebut merupakan pergantian Menteri Keuangan ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun dan berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai disiplin fiskal serta kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

IHSG Sempat Terjun, Kemudian Menahan Tekanan

Reaksi pasar menjadi salah satu perhatian terbesar setelah kabar pergantian Menteri Keuangan mencuat.

Pada perdagangan Senin (14/9), IHSG sempat mengalami tekanan lebih dari 2 persen. Namun, tekanan tersebut kemudian berkurang dan indeks berhasil menahan penurunan.

IHSG ditutup pada level 6.534,69, turun 0,10 persen atau sekitar 6,68 poin.

Data perdagangan juga menunjukkan respons pasar tidak sepenuhnya negatif. Sektor keuangan justru menguat sekitar 0,55 persen, sementara sektor kesehatan menjadi salah satu sektor dengan tekanan terbesar, turun sekitar 2,95 persen.

Artinya, pasar sempat panik terhadap ketidakpastian pergantian pejabat fiskal, tetapi kemudian mulai menilai bahwa sosok pengganti Purbaya dapat memberikan kesinambungan dan stabilitas.

Reuters menyebut sejumlah analis dan investor menyambut penunjukan Suahasil sebagai langkah yang berpotensi meredakan kegelisahan pasar karena latar belakang teknokrat dan pengalaman panjangnya dalam kebijakan fiskal.

Rupiah Masih Tertekan

Di pasar valuta asing, tekanan belum sepenuhnya hilang.

Rupiah pada perdagangan Senin ditutup sekitar Rp17.669 per dolar AS, melemah sekitar 0,33 persen.

Kondisi tersebut membuat tantangan Suahasil menjadi semakin kompleks. Menteri Keuangan baru harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara.

Lalu, Mengapa Purbaya Diganti?

Ini menjadi pertanyaan terbesar yang muncul setelah reshuffle.

Sampai saat ini, pemerintah tidak secara terbuka menyebut satu alasan spesifik yang menjadi dasar pencopotan Purbaya.

Karena itu, berbagai dugaan yang beredar sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta.

Namun, pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian investor: pelemahan rupiah, kebutuhan pembiayaan APBN, tekanan terhadap defisit, serta perdebatan mengenai seberapa agresif kebijakan fiskal harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan.

Reuters melaporkan bahwa gaya kebijakan Purbaya yang relatif tidak konvensional dan sejumlah kebijakan fiskal turut memunculkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kepastian arah kebijakan.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya “mengapa Purbaya diganti?”, tetapi:

“Arah ekonomi seperti apa yang ingin dibangun pemerintah setelah pergantian ini?”

APBN: Sehat, tetapi Ruang Fiskal Tetap Harus Dijaga

APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3 persen.

Namun, menjaga angka tersebut bukan perkara sederhana.

Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas, menghadapi perubahan harga energi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan penerimaan negara tetap kuat.

Menariknya, sebelum pergantian dirinya, Purbaya masih menyampaikan bahwa kondisi APBN relatif aman menghadapi kenaikan harga minyak dan menyebut defisit saat itu masih berada dalam batas yang terkendali.

Kini tugas tersebut berpindah ke Suahasil.

Salah satu isu fiskal yang ikut diperhatikan pasar adalah kontribusi dividen dari Danantara.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa sekitar Rp120 triliun dividen Danantara telah dipastikan menjadi tambahan penerimaan fiskal APBN 2026 dan tinggal menunggu waktu penyetoran kepada pemerintah.

Bagi pemerintah, tambahan penerimaan tersebut dapat membantu ruang fiskal.

Namun bagi investor, yang menjadi perhatian bukan sekadar berapa besar uang yang masuk, melainkan seberapa transparan, konsisten, dan dapat diprediksi kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Suahasil Membawa Pesan Berbeda

Suahasil datang dengan pesan yang relatif jelas.

Setelah dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen PDB sekaligus memastikan APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah.

Pesan tersebut penting bagi pasar.

Investor biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, utang dan defisit.

Di sinilah Suahasil menghadapi ujian pertamanya.

Apakah Pergantian Ini Buruk untuk Ekonomi? Belum tentu!!

Reaksi IHSG justru memberikan gambaran yang lebih kompleks.

Indeks memang sempat jatuh tajam, tetapi kemudian berhasil mengurangi sebagian besar tekanan dan ditutup hanya turun 0,10 persen.

Ini menunjukkan pasar sedang melakukan re-pricing, bukan sekadar melakukan aksi jual panik.

Jika Suahasil mampu memberikan kepastian mengenai arah APBN, menjaga disiplin fiskal dan memperbaiki komunikasi pemerintah dengan pasar, pergantian ini justru berpotensi menjadi titik stabilisasi.

Sebaliknya, jika ketidakpastian mengenai kebijakan fiskal kembali meningkat, tekanan terhadap rupiah, obligasi dan saham dapat berlanjut.

Tantangan Sesungguhnya Baru Dimulai

Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat.

Kursi Menteri Keuangan adalah salah satu pusat kepercayaan ekonomi sebuah negara.

Pasar akan mengawasi bagaimana Suahasil menghadapi tekanan rupiah, kebutuhan pembiayaan negara, program prioritas pemerintah, subsidi, penerimaan pajak, dividen BUMN dan Danantara, serta hubungan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia.

IHSG mungkin hanya turun 0,10 persen pada hari pertama. Tetapi pasar sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih besar: kepastian mengenai arah ekonomi Indonesia.

Karena pada akhirnya, investor tidak hanya membeli saham.

Mereka membeli kepercayaan terhadap masa depan sebuah negara.

Dan setelah Purbaya pergi, kini giliran Suahasil membuktikan apakah kepercayaan tersebut dapat dipertahankan.

Rptr/edtr: (RF)

Catatan redaksi: Angka IHSG dan rupiah dalam artikel merujuk pada perdagangan 14 September 2026. Alasan spesifik pergantian Purbaya belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah; bagian mengenai kekhawatiran fiskal dan investor disajikan sebagai konteks serta analisis berdasarkan laporan pasar, bukan sebagai tuduhan penyebab resmi.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai NasDem, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Barat menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh pengurus DPW serta DPD kabupaten/kota.

Ketua DPW Partai NasDem Sumbar, Maigus Nasir, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat di bidang kesehatan.

"Hari ini seluruh DPW dan DPD Partai NasDem se-Indonesia melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah wujud nyata bahwa NasDem tidak hanya berbicara politik, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maigus Nasir, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kegiatan donor darah ini telah menjadi agenda rutin Partai NasDem selama tiga tahun terakhir. Selain donor darah, masyarakat juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, serta pemeriksaan mata.

"Kami bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis, terutama dokter mata. Sebab penggunaan gawai yang tinggi saat ini sangat berdampak pada kesehatan mata masyarakat. Karena itu, kami berikan pemeriksaan gratis,” jelasnya.

Maigus menambahkan, kegiatan sosial ini juga akan dilanjutkan dengan anjangsana dan santunan ke panti asuhan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim.

"Insya Allah pada 11 November mendatang, akan digelar puncak peringatan HUT Partai NasDem di Sumbar. Kami akan melakukan kunjungan ke panti asuhan, khususnya yang minim mendapatkan bantuan dari para donatur,” ujarnya.

DPW NasDem Sumbar menargetkan kegiatan donor darah kali ini dapat mengumpulkan lebih dari 100 kantong darah, dengan partisipasi aktif masyarakat dari seluruh kecamatan di Kota Padang.

Melalui kegiatan sosial ini, Partai NasDem berharap dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat serta menunjukkan komitmennya sebagai partai yang hadir, melayani, dan memberi manfaat nyata di luar momentum politik seperti pilkada atau pemilu legislatif. ( Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Heboh, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat (Sumbar), mempertanyakan kenapa honornya belum cair.

Padahal, PSU sudah selesai dilaksanakan pada Sabtu (13/07/2024). Pleno tingkat kecamatan juga telah selesai dilaksanakan.

Hebohnya, para petugas berlangsung baik melalui grup whatsapp KPPS maupun dari mulut ke mulut sesama petugas KPPS. Malahan mereka juga membandingkan dengan kondisi daerah lain, yang telah duluan.

Tragisnya, ada beberapa petugas KPPS yang menyentil sampai ke masalah pribadi dan saling menyalahkan sesama KPPS.

“Dana operasional lai banyak balabiah, tapi ketua haniang (Dana operasional banyak berlebih, tapi ketua diam red) ,” ujar salah seorang petugas KPPS dengan emoticon menangis.

Bisa jadi karena merasa tersindir, muncul pula tanggapan. Malahan, dia langsung memberikan pukulan telak terhadap status tersebut.

“Karajo ndak adoh dari awal dihubungi alasan karajo taruih, nolongan ndak adoh respon grup jarang, pas minta honor capek, tentang pitih2 langsung berkoar2. chat pribadi atau chat di grup TPS awak, datang hari H se, talambek lo, susah bana dihubungi, karajoan kewajiban lu, baru mintak hak, tangguang makan pitih sagitu mah!,” balasnya.

“tu kan…klo posting tu hati2 jgn sampai ada yg tersinggung. Kalau sisa uang operasional kebijakan ketua. beliau yg thu kerjaan anggotanya.. yg jelas jgn ribut2 masalh uang ini,” ujar yang lain.

Menariknya, ada pula menghubungkan honor yang belum cair dengan terganggunya kewajiban yang mesti mereka bayar. Seperti token listrik yang telah berbunyi, kewajban mekar dan lain sebagainya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar), Jons Manedi menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran honor disebabkan oleh kendala teknis pencairan dana.

Menurut Jons, dana untuk honor petugas KPPS tersebut sudah dibayarkan. hanya dua daerah yang belum, yakni Kota Padang dan Pasaman Barat.

“Khusus Kota Padang dan Pasaman Barat sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pagi tadi,”  ujar Jons Manedi melalui sambungan seluler, Rabu (17/07/2024).

“Mestinya teman-teman KPPS tidak perlu ribut, karena kerja mereka juga belum selesai. Mereka itu di SK kan selama 1 bulan,” ujarnya.

Adapun jumlah honor yang dibayarkan, kata Jons, masih sama jumlahnya dengan pelaksanaan Pemilu Februari 2024. Untuk Ketua KPPS sebesar Rp1.200.000, anggota KPPS Rp1.100.000, dan petugas Linmas Rp700.000.

Adapun jumlah TPS yang ada di Sumbar yakni 17.569 TPS. Setiap TPS terdapat tujuh orang petugas KPPS ditambah dengan dua orang Linmas.

“Sementara untuk biaya operasional sudah dicairkan Jumat (12/07/2024), di mana masing-masing TPS mendapat Rp3.500.000, yang meliputi biaya pembuatan TPS, operasional dan biaya makan minum,” ungkapnya.

Jons menegaskan, meski ada kendala teknis pencairan dana, seluruh petugas KPPS akan menerima honor mereka.

“Kami pastikan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai jadwal, dan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sukses,” ujar Jons.

Sebelumnya, Jons Manedi juga mengungkapkan bahwa untuk PSU DPD RI Dapil Sumbar membutuhkan anggaran mencapai Rp250 miliar. PSU DPD RI ini bermula dari pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon oleh KPU, sehingga Irman tak dapat ikut dalam Pemilu Februari lalu.

KPU beralasan Irman Gusman tidak memenuhi syarat, terkait dengan masa bebas setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi.

Namun, Irman melawan, dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan Irman Gusman, dengan memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU yang memasukkan nama Irman Gusman sebagai salah satu calon DPD RI. (*)

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Recana ini telah memasuki tahap penyelesaian draf revisi UU Penyiaran. Draf revisi UU Penyiaran yang merupakan inisiasi dari DPR telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun subtansi. 

"Dari proses penyusunan, IJTI menyayangkan draf revisi UU Penyiaran terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers telebih penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam darf revisi UU Penyiaran terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian khusus bagi IJTI," jelas Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan yang juga dirilis dalam siaran pers IJTI Sabtu (11/5/2024).

Lebih jauh menjelaskan,  Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. IJTI memandang pasal tersebut telah menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan, pertanyaan besarnya mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalsitik investigasi?. Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigas disiarkan di televisi.

Langkah ini guna memastikan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab bisa berlangsung independent serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Menyikapi hal tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. ( Rel )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Dalam menyongsong pemilu serenta tahun 2024 mendatang, masyarakat penting pendidikan politik dalam pengembangan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat Dr. Jefrinal mengatakan Sesuai dengan amanah Pasal 434 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut pemerintah wajib memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan politik bagi masyarakat," ucapnya kepada wartawan Realita-nusantara.com pada  Senin 18 Desember 2023 di salah satu hotel di kota Padang 

Dia juga mengatakan, Kegiatan sosialisasi  pendidikan politik ini, adalah salah satu upaya membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat berpikir dalam mengambil keputusan serta menggunakan hak politiknya secara sadar dan rasional," ungkapnya

Lebih lanjut lagi dia menyebutkan, selain itu dalam rangka mengimplementasikan pendidikan politik kepada masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator dituntut untuk memantapkan pemahaman dan aksi nyata sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas," ujarnya

Kita menghibau kepada seluruh masyarakat kita, agar menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum serentak tahun 2024 dan tidak melakukan golput," tutupnya (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Alhamdulillah telah lulus seleksi Cerint Iralloza Tasya untuk menuju DPDRI termuda dari Sumbar, mohon doa dan dukungan pada sanak saudara dan teman-teman sampai menuju Senayan sebagai wakil rakyat ujar Ketua MOI Sumbar, Anul Zufri usai mendampingi Cerint Iralloza Tasya mendaftar ke KPU Sumbar, Kamis (11/5/2023).

Cerint Iralloza Tasya seorang perempuan muda yang berusia 22 tahun dan punya tekad untuk menjadi senator DPD RI dari Sumatera Barat.

Cerint lahir di Kota Padang pada 16 Oktober 2000 silam. Ia besar dan tumbuh di Kota Padang, sementara kampung halamannya ialah di Pesisir Selatan.

"Orang tua dari Pessel, papa asli Pessel, Bunda besar di Pessel, nenek orang Pessel. Masa kecil saya juga di Pessel, biasanya pada Jumat, Sabtu Minggu, selalu di sana," kata

Cerint dulunya bersekolah di SD Pertiwi 3 Padang, dan setelah itu melanjutkannya SMPN 1 Padang.

Kemudian Cerint menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang, hingga kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Cerint Iralloza Tasya, Dokter Muda Asal Padang Bertekad jadi Senator DPD RI dari Sumbar.

Ia mulai menempuh perkuliahan pada tahun 2019, dan sudah menyelesaikan ujian akhir. Februari 2023 nanti, katanya, ia akan diwisuda.

Diketahui, Cerint juga terpilih menjadi Uni Intelegensia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Di usia muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan.

Cerint menjadi Direktur di PT Minangkabau Internasional Agency yang bergerak di bidang transportasi di bidang  angkutan orang. Ia juga Direktur PT Cerint Advertising yang tentunya bergerak di bidang percetakan.

Baca juga: Belum Terlalu Dikenal, DPD Partai Ummat Bukittinggi Fokus Pendekatan ke Masyarakat. Sementara ia juga menjabat sebagai CEO PT Bumi Energi Nusantara yang bergerak di bidang konstruksi.

Diketahui sebelumnya, perempuan muda berusia 22 tahun Cerint Iralloza Tasya bertekad untuk terjun langsung di pesta politik pemilu 2024.

Cerint ialah salah seorang bakal calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat  yang telah menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar akhir tahun lalu.

Perempuan asal Kota Padang ini menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar sebanyak 2.776 suara dari syarat minimal 2.000 dukungan.

Dari keterangan resmi KPU Sumbar, dukungan suara terhadap Cerint berasal dari 16 kabupaten/ kota di Sumbar. Selanjutnya, KPU Sumbar akan melakukan verifikasi terlihat dukungan suara yang diserahkan bakal calon.

Cerint mengatakan, ini adalah kali pertama ia ikut kontestasi politik sebagai bakal calon. Sebelumnya, ia hanya menjadi bagian dari pendukung salah seorang calon.

Perempuan kelahiran Padang 16 Oktober 2000 ini mengaku optimis dapat melenggang sebagai senator dari Sumbar periode 2024-2029.

Meski bakal calon senator pada pemilu 2024 masih di Cerint Iralloza Tasya ialah perempuan muda yang berusia 22 tahun dan punya tekad untuk menjadi senator DPD RI dari Sumatera Barat.

Ia besar dan tumbuh di Kota Padang, sementara kampung halamannya ialah di Pesisir Selatan. "Orang tua dari Pessel, papa asli Pessel, Bunda besar di Pessel, nenek orang Pessel. Masa kecil saya juga di Pessel, biasanya pada Jumat, Sabtu Minggu, selalu di sana," kata Cerint.

Kemudian Cerint menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang, hingga kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Ia mulai menempuh perkuliahan pada tahun 2019, dan sudah menyelesaikan ujian akhir. Februari 2023, katanya, ia akan diwisuda.

Diketahui, Cerint juga terpilih menjadi Uni Intelegensia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Di usia muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan.

Cerint menjadi Direktur di PT Minangkabau Internasional Agency yang bergerak di bidang transportasi di bidang  angkutan orang. Ia juga Direktur PT Cerint Advertising yang tentunya bergerak di bidang percetakan.

Cerint menambahkan, ia percaya diri untuk berkontestasi, karena merupakan seorang perempuan dan juga masih berusia muda.

Ia melihat, di dunia politik, tokoh perempuan harus mengambil peran untuk bertarung pada pesta demokrasi. "Banyak ibu-ibu yang suaranya perlu diwakilkan oleh seorang perempuan," kata dia.

Kebijakan jaminan kesehatan masyarakat, menurutnya harus terus diperbaiki menjadi lebih baik.

Rasanya di DPD tidak sesulit di kontestasi DPR. Stigma masyarakat harus diubah. Cerint ingin jadi alternatif pilihan, karena masyarakat merasa tidak punya banyak pilihan sebelumnya, kata Cerint. ( ** )

REALITANUSANTARA.COM

Puncak HUT ke - 14 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang digelar DPD Gerindra Sumbar, Sabtu 26 Maret 2022 berlangsung di Hotel Truntum Padang.

Dalam acara ini dihadiri oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad, Sandiaga Uno, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Anggota DPRD kabupaten/kota se Sumbar dan ratusan kadernya..

Partai Gerindra Sumatera Barat meminta Prabowo Subianto kembali maju jadi Calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Permintaan itu disampaikan oleh DPD Gerindra Sumbar yang dihadiri oleh  seluruh DPC Gerindra dan kader di Sumatera Barat.

Penyampaian permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Saat Rakerda tersebut.

Kita adalah partai pemenang di Pileg 2019 lalu baik di tingkat provinsi dan hampir semua kabupaten/kota di Sumbar. Tentunya, kita tidak ingin kecolongan dan akan meningkatkan perolehan suara 2024 mendatang. Caranya adalah dengan terus bersama rakyat, dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada,”  kata Andre Rosiade.

Andre juga memastikan, semua unsur pengurus Gerindra di Sumbar, dari Provinsi sampai ke tingkat anak cabang (kecamatan) dan ranting (nagari/kelurahan) siap memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024.

“Kami juga memastikan semua mesin partai, simpatisan dan mayoritas masyarakat Sumbar kembali memenangkan pak Prabowo dalam Pilpres 2024, seperti 2014 dan 2019 di Sumbar,” kata Andre Rosiade

Lebih lanjut Andre mengatakan, seluruh ketua DPC Gerindra Sumbar berkomitmen untuk memenangkan Prabowo. Hari ini di Sumatera Barat, Partai Gerindra berhasil mendapat 34 persen partisipasi di hati masyarakat disumatera barat angka ini berarti  masih mempercayai Gerindra bahwa Prabowo sebagai presiden tetap ada.

Gerindra hadir ditengah tengah masyarakat sebagai pejuang aspirasi  rakyat dan semua kegiatan anggota legislatif harus di sebarkan dimedia sosial dan jangan jadikan medsos sebagai sebar hoax ditengah masyarakat," lanjut Andre

Andre berharap seluruh kader - kader partai Gerindra di sumbar  melakukan kerjanyata dalam berjuang memenangkan pak Prabowo Subianto di pilpres th 2024. 


REALITANUSANTARA.COM

Padang -- Berkaitan dengan adanya wacana berbagai pihak yang ingin memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024, Prof. Ganefri, Ph.D. yang juga Rektor Universitas Negeri Padang menyampaikan pandangan dengan memberikan dukungan agar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau direncanakan di Indonesia. 

Demikian disampaikan oleh Prof. Ganefri, Ph.D. yang Rektor Universitas Negeri Padang kepada wartawan portal beritaminang.com melalui pesawat telepon pada Jumat (25/2) sore ini. 

Pada kesempatan itu, Prof. Ganefri, Ph.D. mengharapkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang sebaiknya harus kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut. 

"Pelaksanaan Pemilu yang sudah diatur dengan  Undang-Undang  tersebut penting dilaksanakan sebagai salah satu negara  demokrasi  terbesar di dunia dan  kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita taat terhadap undang undang yang sudah ditentukan," tambah Prof. Ganefri, Ph.D. 

Lebih lanjut kata Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri, Ph.D., kita harapkan jangan sampai ada  wacana untuk memajukan atau wacana untuk memundurkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang sudah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni pada tanggal 14 Februari tahun 2024. 

"Saya pikir pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yakni setiap 5 tahunan kita laksanakan pesta demokrasi itu," tukuk Prof. Ganefri, Ph.D. ( Humas UNP )

Editor : Deviana

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.