REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Heboh, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat (Sumbar), mempertanyakan kenapa honornya belum cair.

Padahal, PSU sudah selesai dilaksanakan pada Sabtu (13/07/2024). Pleno tingkat kecamatan juga telah selesai dilaksanakan.

Hebohnya, para petugas berlangsung baik melalui grup whatsapp KPPS maupun dari mulut ke mulut sesama petugas KPPS. Malahan mereka juga membandingkan dengan kondisi daerah lain, yang telah duluan.

Tragisnya, ada beberapa petugas KPPS yang menyentil sampai ke masalah pribadi dan saling menyalahkan sesama KPPS.

“Dana operasional lai banyak balabiah, tapi ketua haniang (Dana operasional banyak berlebih, tapi ketua diam red) ,” ujar salah seorang petugas KPPS dengan emoticon menangis.

Bisa jadi karena merasa tersindir, muncul pula tanggapan. Malahan, dia langsung memberikan pukulan telak terhadap status tersebut.

“Karajo ndak adoh dari awal dihubungi alasan karajo taruih, nolongan ndak adoh respon grup jarang, pas minta honor capek, tentang pitih2 langsung berkoar2. chat pribadi atau chat di grup TPS awak, datang hari H se, talambek lo, susah bana dihubungi, karajoan kewajiban lu, baru mintak hak, tangguang makan pitih sagitu mah!,” balasnya.

“tu kan…klo posting tu hati2 jgn sampai ada yg tersinggung. Kalau sisa uang operasional kebijakan ketua. beliau yg thu kerjaan anggotanya.. yg jelas jgn ribut2 masalh uang ini,” ujar yang lain.

Menariknya, ada pula menghubungkan honor yang belum cair dengan terganggunya kewajiban yang mesti mereka bayar. Seperti token listrik yang telah berbunyi, kewajban mekar dan lain sebagainya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar), Jons Manedi menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran honor disebabkan oleh kendala teknis pencairan dana.

Menurut Jons, dana untuk honor petugas KPPS tersebut sudah dibayarkan. hanya dua daerah yang belum, yakni Kota Padang dan Pasaman Barat.

“Khusus Kota Padang dan Pasaman Barat sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pagi tadi,”  ujar Jons Manedi melalui sambungan seluler, Rabu (17/07/2024).

“Mestinya teman-teman KPPS tidak perlu ribut, karena kerja mereka juga belum selesai. Mereka itu di SK kan selama 1 bulan,” ujarnya.

Adapun jumlah honor yang dibayarkan, kata Jons, masih sama jumlahnya dengan pelaksanaan Pemilu Februari 2024. Untuk Ketua KPPS sebesar Rp1.200.000, anggota KPPS Rp1.100.000, dan petugas Linmas Rp700.000.

Adapun jumlah TPS yang ada di Sumbar yakni 17.569 TPS. Setiap TPS terdapat tujuh orang petugas KPPS ditambah dengan dua orang Linmas.

“Sementara untuk biaya operasional sudah dicairkan Jumat (12/07/2024), di mana masing-masing TPS mendapat Rp3.500.000, yang meliputi biaya pembuatan TPS, operasional dan biaya makan minum,” ungkapnya.

Jons menegaskan, meski ada kendala teknis pencairan dana, seluruh petugas KPPS akan menerima honor mereka.

“Kami pastikan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai jadwal, dan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sukses,” ujar Jons.

Sebelumnya, Jons Manedi juga mengungkapkan bahwa untuk PSU DPD RI Dapil Sumbar membutuhkan anggaran mencapai Rp250 miliar. PSU DPD RI ini bermula dari pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon oleh KPU, sehingga Irman tak dapat ikut dalam Pemilu Februari lalu.

KPU beralasan Irman Gusman tidak memenuhi syarat, terkait dengan masa bebas setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi.

Namun, Irman melawan, dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan Irman Gusman, dengan memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU yang memasukkan nama Irman Gusman sebagai salah satu calon DPD RI. (*)

REALITANUSANTARA.COM

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Dalam menyongsong pemilu serenta tahun 2024 mendatang, masyarakat penting pendidikan politik dalam pengembangan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat Dr. Jefrinal mengatakan Sesuai dengan amanah Pasal 434 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut pemerintah wajib memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan politik bagi masyarakat," ucapnya kepada wartawan Realita-nusantara.com pada  Senin 18 Desember 2023 di salah satu hotel di kota Padang 

Dia juga mengatakan, Kegiatan sosialisasi  pendidikan politik ini, adalah salah satu upaya membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat berpikir dalam mengambil keputusan serta menggunakan hak politiknya secara sadar dan rasional," ungkapnya

Lebih lanjut lagi dia menyebutkan, selain itu dalam rangka mengimplementasikan pendidikan politik kepada masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator dituntut untuk memantapkan pemahaman dan aksi nyata sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas," ujarnya

Kita menghibau kepada seluruh masyarakat kita, agar menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum serentak tahun 2024 dan tidak melakukan golput," tutupnya (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Alhamdulillah telah lulus seleksi Cerint Iralloza Tasya untuk menuju DPDRI termuda dari Sumbar, mohon doa dan dukungan pada sanak saudara dan teman-teman sampai menuju Senayan sebagai wakil rakyat ujar Ketua MOI Sumbar, Anul Zufri usai mendampingi Cerint Iralloza Tasya mendaftar ke KPU Sumbar, Kamis (11/5/2023).

Cerint Iralloza Tasya seorang perempuan muda yang berusia 22 tahun dan punya tekad untuk menjadi senator DPD RI dari Sumatera Barat.

Cerint lahir di Kota Padang pada 16 Oktober 2000 silam. Ia besar dan tumbuh di Kota Padang, sementara kampung halamannya ialah di Pesisir Selatan.

"Orang tua dari Pessel, papa asli Pessel, Bunda besar di Pessel, nenek orang Pessel. Masa kecil saya juga di Pessel, biasanya pada Jumat, Sabtu Minggu, selalu di sana," kata

Cerint dulunya bersekolah di SD Pertiwi 3 Padang, dan setelah itu melanjutkannya SMPN 1 Padang.

Kemudian Cerint menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang, hingga kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Cerint Iralloza Tasya, Dokter Muda Asal Padang Bertekad jadi Senator DPD RI dari Sumbar.

Ia mulai menempuh perkuliahan pada tahun 2019, dan sudah menyelesaikan ujian akhir. Februari 2023 nanti, katanya, ia akan diwisuda.

Diketahui, Cerint juga terpilih menjadi Uni Intelegensia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Di usia muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan.

Cerint menjadi Direktur di PT Minangkabau Internasional Agency yang bergerak di bidang transportasi di bidang  angkutan orang. Ia juga Direktur PT Cerint Advertising yang tentunya bergerak di bidang percetakan.

Baca juga: Belum Terlalu Dikenal, DPD Partai Ummat Bukittinggi Fokus Pendekatan ke Masyarakat. Sementara ia juga menjabat sebagai CEO PT Bumi Energi Nusantara yang bergerak di bidang konstruksi.

Diketahui sebelumnya, perempuan muda berusia 22 tahun Cerint Iralloza Tasya bertekad untuk terjun langsung di pesta politik pemilu 2024.

Cerint ialah salah seorang bakal calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat  yang telah menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar akhir tahun lalu.

Perempuan asal Kota Padang ini menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar sebanyak 2.776 suara dari syarat minimal 2.000 dukungan.

Dari keterangan resmi KPU Sumbar, dukungan suara terhadap Cerint berasal dari 16 kabupaten/ kota di Sumbar. Selanjutnya, KPU Sumbar akan melakukan verifikasi terlihat dukungan suara yang diserahkan bakal calon.

Cerint mengatakan, ini adalah kali pertama ia ikut kontestasi politik sebagai bakal calon. Sebelumnya, ia hanya menjadi bagian dari pendukung salah seorang calon.

Perempuan kelahiran Padang 16 Oktober 2000 ini mengaku optimis dapat melenggang sebagai senator dari Sumbar periode 2024-2029.

Meski bakal calon senator pada pemilu 2024 masih di Cerint Iralloza Tasya ialah perempuan muda yang berusia 22 tahun dan punya tekad untuk menjadi senator DPD RI dari Sumatera Barat.

Ia besar dan tumbuh di Kota Padang, sementara kampung halamannya ialah di Pesisir Selatan. "Orang tua dari Pessel, papa asli Pessel, Bunda besar di Pessel, nenek orang Pessel. Masa kecil saya juga di Pessel, biasanya pada Jumat, Sabtu Minggu, selalu di sana," kata Cerint.

Kemudian Cerint menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang, hingga kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Ia mulai menempuh perkuliahan pada tahun 2019, dan sudah menyelesaikan ujian akhir. Februari 2023, katanya, ia akan diwisuda.

Diketahui, Cerint juga terpilih menjadi Uni Intelegensia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022. Di usia muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan.

Cerint menjadi Direktur di PT Minangkabau Internasional Agency yang bergerak di bidang transportasi di bidang  angkutan orang. Ia juga Direktur PT Cerint Advertising yang tentunya bergerak di bidang percetakan.

Cerint menambahkan, ia percaya diri untuk berkontestasi, karena merupakan seorang perempuan dan juga masih berusia muda.

Ia melihat, di dunia politik, tokoh perempuan harus mengambil peran untuk bertarung pada pesta demokrasi. "Banyak ibu-ibu yang suaranya perlu diwakilkan oleh seorang perempuan," kata dia.

Kebijakan jaminan kesehatan masyarakat, menurutnya harus terus diperbaiki menjadi lebih baik.

Rasanya di DPD tidak sesulit di kontestasi DPR. Stigma masyarakat harus diubah. Cerint ingin jadi alternatif pilihan, karena masyarakat merasa tidak punya banyak pilihan sebelumnya, kata Cerint. ( ** )

REALITANUSANTARA.COM

REALITANUSANTARA.COM

Padang -- Berkaitan dengan adanya wacana berbagai pihak yang ingin memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024, Prof. Ganefri, Ph.D. yang juga Rektor Universitas Negeri Padang menyampaikan pandangan dengan memberikan dukungan agar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau direncanakan di Indonesia. 

Demikian disampaikan oleh Prof. Ganefri, Ph.D. yang Rektor Universitas Negeri Padang kepada wartawan portal beritaminang.com melalui pesawat telepon pada Jumat (25/2) sore ini. 

Pada kesempatan itu, Prof. Ganefri, Ph.D. mengharapkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang sebaiknya harus kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut. 

"Pelaksanaan Pemilu yang sudah diatur dengan  Undang-Undang  tersebut penting dilaksanakan sebagai salah satu negara  demokrasi  terbesar di dunia dan  kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita taat terhadap undang undang yang sudah ditentukan," tambah Prof. Ganefri, Ph.D. 

Lebih lanjut kata Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri, Ph.D., kita harapkan jangan sampai ada  wacana untuk memajukan atau wacana untuk memundurkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang sudah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni pada tanggal 14 Februari tahun 2024. 

"Saya pikir pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yakni setiap 5 tahunan kita laksanakan pesta demokrasi itu," tukuk Prof. Ganefri, Ph.D. ( Humas UNP )

Editor : Deviana