REALITANUSANTARA.COM

Padang -- Ketua DPRD Provinsi Sumbar diwakili Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Raflis, S.H., MM menerima Komisi I DPRD Kabupaten Agam, dalam rangka menambah referensi dan sharing terkait Pengawasan DPRD Agam terhadap penerbitan izin usaha pertambangan.

Rombongan komisi 1 DPRD Kabupaten Agam, yang di pimpin Ketua komisi diterima Raflis di Ruang Kerja Sekwan,di dampingi beberapa staf lainnya, Rabu (29/03/2023).

Pada kesempatan tersebut Raflis menerangkan semua pertanyaan komisi 1 DPRD Kabupaten Agam, sesuai dengan aturan berlaku di provinsi Sumatera Barat dan mengacu pada aturan lainnya, termasuk peraturan pusat. 

"Salah satu fungsi dewan adalah pengawasan, termasuk juga pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan, maka amat perlu membuat aturan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentunya mengacu pada aturan lebih tinggi, termasuk aturan dan edaran dari pemerintah pusat," terang Raflis. 

Raflis juga menerangkan bagaimana masyarakat bisa mengupload dengan mudah semua aturan, sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman dalam melaksanakannya. 

"Kita di DPRD Sumbar memiliki berbagai program yang gunanya untuk masyarakat mudah mengakses semua produk hukum termasuk perda, sehingga kita mudah melakukan pengawasan terhadap stakeholder terkait," papar Raflis yang baru saja pulang memberikan keterangan pada KI Pusat karena masuk nominasi keterbukaab informasi nasional. 

Ketika ditanya rombongan mengenai dasar hukum pengawasan perizinan tambang, Raflis dengan tegas mengatakan, semua mengacu pada peraturan daerah pusat, karena masalah tambang bukan masalah sepele, maka perlu barometer ketat. 

"Pengawasan terhadap izin tambang bukan masalah ringan, apa lagi menyangkut pada lingkungan dan efek pada orang banyak, maka perlu barometer dan pegangan hukum yang kuat," tegas Raflis lagi. 

Ia juga memberikan beberapa dokumen sekaitan dengan maksud kunjungan komisi 1 DPRD Agam, termasuk peraturan daerah provinsi Sumatera Barat. 

Sekaitan dengan kunjungan tersebut, ketua komisi 1 DPRD Agam mengatakan amat puas dan bangga bisa diterima dengan baik di DPRD Sumbar. 

"Kami merasa senang dan bangga atas pelayanan yang diberikan pak Sekwan pada rombongan, dan semua maksud kami tercapai, karena bisa membawa beberapa berkas untuk dijadikan acuan nantinya di kabupaten Agam," terangnya sambil tersenyum.(**)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- DPRD Sumbar gelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian laporan reses dan penutupan masa persidangan pertama tahun 2022 - 2023 serta pembukaan masa persidangan ke ll tahun 2022/2023. Selasa 27 Desember 2022 di ruang utama sidang paripurna DPRD sumbar.

Rapat paripurna ini di pimpin langsung oleh ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi oleh wakil ketua Irsyad Syafar, dan di hadiri oleh Sekda Hansastri mewakili Gubernur.

Dalam rapat paripurna Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, sesuai kedudukan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan juga sebagai wakil masyarakat di Lembaga DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka DPRD berkewajiban untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sebagai salah satu bentuk perwujudan representasi setiap Anggota DPRD yang telah dipilih oleh masyarakat.

Reses sebagai salah satu wadah yang secara resmi disediakan bagi setiap Anggota DPRD untuk menampung dan menghimpun aspirasi dari masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap masa persidangan.

Berdasarkan Keputusan  Rapat Badan Musyawarah, reses  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dilaksanakan secara perorangan dari tanggal 23 sd 30 Oktober 2022. Sesuai dengan jadwal kegiatan reses tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah turun ke daerah pemilihannya untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya dan sekaligus mensosialisasikan program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. .

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota Dewan pada waktu pelaksanaan reses, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini. 

Oleh sebab itu, hasil pelaksanaan reses tersebut akan kami sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera  Barat untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dan dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Terkait Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut telah berlangsung dengan sangat dinamis dan demokratis dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah walaupun belum seluruhnya memperoleh target akhir seperti yang diharapkan.

Lebih lanjut lagi dia mengatakan, terkait dengan Ranperda APBD Tahun 2023, DPRD Sumbar mengingatkan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sampai hari ini, kita belum lagi menerima hasil evaluasi dari Kemendagri.

Supardi menyebutkan, pada masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang akan dimulai dari tanggal 28 Desember sampai 27 April 2023 nanti terdapat beberapa agenda utama, diantaranya penyelesaian 3 Ranperda yaitu Ranperda tentang Tanah Ulayat, Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta mempercepat kegiatan lainnya baik penyelesaian target Propemperda Tahun 2023 serta melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Angota Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2027.

Untuk itu kita harapkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan semua dokumen terkait  hal tersebut dan menyampaikannya tepat waktu kepada DPRD, sehingga pembahasan dan penetapannya sesuai dengan skedul yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bukittinggi -- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ismet Amzi, SH.gelar reses masa sidang  l tahun 2022/2023, Senin 24 Oktober 2022 di Aula Kantor Camat Guguk Panjang Kota Bukittingg.

Lebih lanjut dia mengatakan, menyikapi pasca pandemi mempengaruhi kondisi perekonomian daerah kita (khusus Bukittinggi) Ini tentu kita cari solusi penyelesaiannya sehubungan sekarang lagi gencarnya program UMKM,' ucap Ismet

Lanjut dikatakannya, di kecamatan ini kita mempunyai banyak potensi misalnya (Pasar),  disini masih banyak pengrajin. Nah..! Ini mesti harus kita tingkatkan pembinaannya, kapasitasnya dan sebagainya secara signifikan,' ucapnya lagi

Sementara itu Camat Guguk Panjang kota Bukittinggi Yeltrizon, M. Si. Sebagai moderator pada acara Reses pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumatera Barat, Masa sidang pertama tahun 2022/2023. Terkait pembangunan kantor Camat dan kantor Lurah Tarok Dipo dialihkan karena urgent. 

Hal itu Selaku moderator kegiatan tersebut camat GGP Yeltrizon mengatakan, sesuai arahan walikota Bukittinggi Erman Safar, dari perencanaan awal APBD kota Bukittinggi yang sudah dianggarkan, pembangunan satu kantor camat dan kantor lurah ATTS dan Tarok Dipo dialihkan karena urgen," ungkapnya

Dengan lokasi yang sama kantor camat GGP, kantor lurah ATTS dan Tarok Dipo rencananya dibangun tahun 2023. Seiring waktu berjalan musibah kebakaran yang melanda kantor lurah bukit apit beberapa waktu lalu, anggarannya pun terpaksa di alihkan ke pembangunan kantor tersebut, " ujar Camat GP Yeltrizon.

Namun juga kata dia. Bantuan ekonomi juga perlu kita tingkatkan, bantuan sosial kemasyarakatan perlu kita genjot, mungkin ini hal yang perlu juga kita tingkatkan," tuturnya ( ** )

REALITANUSANTARA.COM

Hal tersebut disampaikan Wako Hendri Septa dalam sambutannya saat menghadiri acara perayaan HUT Perumda Air Minum Padang di halaman kantor salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Padang  Kamis 30 Desember 2021.

Selanjutnya, tiga unit sepeda dan beberapa peralatan elektronik disajikan Perumda Air Minum Kota Padang pada momen gebyar pelanggan tahun ini.

Selain itu, juga digelar aksi donor darahyang merupakan kerjasama Perumda AirMinum Kota Padang dengan PMI Kota Padang. Jugadilakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Central Asia (BCA) serta PT PO KCU Padang.

Agenda lain berupa penyerahan donasi karyawan kepada ACT yang akan disalurkan kepada korban Gunung Semeru. Penyerahan penghargaan kepada lima pelanggan dengan rekening terbesar.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Padang Hendra Pebrizal mengatakan, ada beberapa hal yang sangat penting dan selalu dipertahankan pihaknya sejauh ini, terutama tidak menaikkan harga bagi pelanggan.