REALITANUSANTARA.COM

Sumbar - Dalam rangka usaha pengentasan, pengurangan dan pencegahan kawasan kumuh di perkotaan dengan melaksanakan pembangunan prasarana dasar di permukiman, merupakan program strategis yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Pariaman Kawasan Tengah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan di Batang Pampan ini mampu menyulap kawasan yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih indah karena dengan keberadaan ruang terbuka publik, jalan lingkungan/jogging track, kegiatan ini sendiri juga secara tidak langsung mendukung program Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Waterfront City (Kota yang berhadapan dengan perairan).

Konsep Waterfront City adalah menjadikan tepian air sebagai halaman atau muka rumah, kalau sebelumnya pinggiran sungai menjadi belakang rumah, tapi sekarang menjadi halaman rumah.

Saat ini kawasan Batang Pampan (Pariaman Tengah) menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat sekitar, banyak yang datang untuk berfoto, olahraga atau hanya sekedar jalan sore bersama keluarga, setelah penat ber olahraga atau ingin bersantai, disini juga tersedia kursi taman, melihat antusias masyarakat datang kesini menandakan bahwa kawasan ini telah menjadi kawasan yang ramah, indah dan representatif.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan disana, terdapat tujuh kriteria pada kawasan kumuh, yaitu akses air bersih, sanitasi, persampahan, ruang terbuka publik, jalan lingkung, keteraturan bangunan, drainase dan sistem proteksi kebakaran. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan kumuh menimbulkan dampak negatif, baik dari segi sosial maupun kesehatan lingkungan, ketiadaan akses dasar yang seperti air bersih, sanitasi yang layak dan persampahan akan menimbulkan berbagai penyakit, ruang terbuka bagi publik yang layak akan mempengaruhi tingkat interaksi sosial masyarakat, dengan terpenuhinya semua indikator tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan bahwa program ini juga bertujuan mendukung program Nasional Gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak, Gerakan ini sendiri merupakan cita-cita bersama untuk permukiman layak demi kehidupan yang berkelanjutan. ( Rel )

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Padat Karya Tunai (Cash For Work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam masa pandemi Covid-19 berupaya untuk memulihkan keadaan perekonomian masyarakat yang terdampak, melalui program Padat Karya Tunai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar yang  terdiri dari beberapa program, yakni Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Perdesaan dan Pembangunan MCK di Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar (BPPW Sumbar), Koesworo Darpito mengungkapkan bahwa total anggaran program PKT di Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 114,27 Miliar, sedangkan untuk progres pelaksanaan fisik telah mencapai pada angka 90%. Sementara itu program PKT ini sendiri berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 150.000 orang, “ dari program PKT ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 150.000 orang, dan tentu saja tenaga kerja itu sendiri masyarakat sekitar yang memiliki kesulitan dalam bekerja atau berusaha” tutur Koesworo (11/10/2021).

- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), merupakan program yang bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, pengolahan air minum, pengolahan sanitasi, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan akses persampahan, penataan bangunan dan sistem proteksi kebakaran. Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur, melalui program KOTAKU Livelihood (kehidupan yang berkelanjutan) untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.

- Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), adalah program yang bertujuan untuk yang bertujuan menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial dan ekonomi wilayah, infrastruktur yang dibangun seperti, jalan akses menuju area pertanian, irigasi, jembatan dan lain-lain, pada tahun ini PISEW dilaksanakan di 77 Jorong di 7 Kabupaten.

- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah program yang berbasis masyarakat dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di perdesaan, pada tahun 2021 PAMSIMAS telah menyasar pada 200 lokasi di 15 Kabupaten/Kota. Sampai saat ini PAMSIMAS telah menyumbang sekitar 30% untuk pelayanan akses air minum di Provinsi Sumatera Barat.

- Sanitasi Perdesaan (SANDES), Program Sanitasi Perdesaan merupakan kegiatan dalam penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (stunting), buang air besar sembarangan (BABS) tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta desa yang tertinggal dan berkembang. Pada tahun ini telah dibangun sebanyak 1.393 unit bilik jamban beserta tangki septik individu di Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, kegiatan ini merupakan salah satu program Padat Karya karena dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Pondok Pesantren, sebanyak 64 unit tempat Mandi, cuci dan Kakus (MCK) di 43 Pesantren di Provinsi Sumatera Barat telah selesai dan sedang dilaksanakan pengerjaannya.(rel)

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Dalam rangka mendukung sektor pendidikan, terutama di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) khususnya Pesantren, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana sanitasi yang layak. Dengan terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi yang layak di LPK maka diharapkan mampu menunjang  lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini khususnya di Provinsi Sumatera Barat pada tahap I dilaksanakan di 23 Pondok Pesantren, dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 36 Unit, sedangkan untuk tahap II dilaksanakan di 19 Pesantren dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 26 Unit dan pada tahap III dilaksanakan di 1 Pesantren dengan jumlah MCK yang dibangun sebanyak 2 unit.

Lebih lanjut Kusworo Darpito mengungkapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini di lakukan secara swakelola melalui pembentukan Tim Pelaksana dari pihak Pondok Pesantren, sedangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, para pekerja diberdayakan dari masyarakat sekitar, kegiatan ini termasuk dalam Padat Karya yang bertujuan untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga para pekerja di kegiatan ini merupakan masyarakat setempat," tutur Kusworo Darpito.

Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di LPK ini sendiri juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pengelola Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar bagaimana mengelola air limbah domestik yang baik sehingga tidak berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya badan air. ( Rel )

Editor : Deviana