REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi memulai proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031. Seleksi yang berlangsung secara terbuka ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan kepemimpinan BAZNAS yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat tata kelola zakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan seleksi dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Melalui proses tersebut, Pemprov Sumbar akan menjaring lima orang pimpinan BAZNAS yang akan mengemban amanah memimpin lembaga pengelola zakat resmi di tingkat provinsi selama lima tahun ke depan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, menjelaskan bahwa proses seleksi diawali dengan pengumuman sekaligus pendaftaran calon peserta yang dibuka pada 15 hingga 29 Juli 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut Edi Dharma, seluruh posisi pimpinan BAZNAS Sumbar periode 2026–2031 akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berkompetisi.

"Jumlah kebutuhan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumbar untuk periode 2026–2031 sebanyak lima orang. Seluruh posisi tersebut akan diisi melalui mekanisme seleksi yang terbuka," ujar Edi Dharma di Padang, Senin (20/7/2026).

Setelah masa pendaftaran ditutup, Tim Seleksi akan melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap seluruh berkas pelamar pada 30 Juli 2026. Hasil pemeriksaan administrasi tersebut dijadwalkan diumumkan kepada publik pada 1 Agustus 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas tes pengetahuan dasar mengenai pengelolaan zakat, tata kelola kelembagaan, regulasi BAZNAS, serta penulisan makalah sebagai bagian dari penilaian kemampuan konseptual dan kepemimpinan. Tahapan ini akan berlangsung pada 3–4 Agustus 2026, sementara hasilnya diumumkan pada 6 Agustus 2026.

Tahapan berikutnya berupa wawancara mendalam yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus 2026. Dalam proses ini, tim seleksi akan menggali kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman, komitmen, serta visi para peserta dalam mengembangkan BAZNAS Sumbar sebagai lembaga pengelola zakat yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Seluruh rangkaian seleksi tersebut akan menghasilkan 10 besar calon pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan diumumkan pada 11 Agustus 2026. Nama-nama tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku hingga penetapan lima pimpinan definitif.

Pelaksanaan seleksi mengacu pada Surat Tim Seleksi Nomor 400/293/Kesra-2026 tentang Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat Periode 2026–2031, tertanggal 14 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi, Arry Yuswandi.

Pemprov Sumbar menegaskan bahwa proses seleksi diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah berharap proses tersebut mampu melahirkan pimpinan BAZNAS yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga mampu membangun inovasi dalam meningkatkan penghimpunan serta pendayagunaan dana umat secara lebih efektif.

Edi Dharma menambahkan, keberadaan pimpinan BAZNAS yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat peran lembaga dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan mustahik, serta memperluas manfaat zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di Sumatera Barat. Dengan kepemimpinan baru yang akan terbentuk melalui seleksi ini, BAZNAS Sumbar diharapkan semakin dipercaya masyarakat dan mampu berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan berkelanjutan.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, memperbaiki infrastruktur dasar, memulihkan pelayanan publik, menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (21/7/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mahyeldi mengatakan, tambahan dana TKD merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah mempercepat pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang lebih cepat.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari kualitas pembangunan yang dihasilkan, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tambahan TKD harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat," ujar Mahyeldi.

Selain percepatan pelaksanaan program, gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan pembangunan, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bagian dari evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan secara berkala. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana negara.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando Siagian, yang mewakili Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri, menyampaikan bahwa seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.

Fernando meminta seluruh pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran karena dana tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mendukung rehabilitasi infrastruktur, rekonstruksi fasilitas umum, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino melalui perencanaan yang lebih matang sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Capaian tersebut dinilai menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program rehabilitasi.

Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga pertengahan 2026, proses pemulihan lahan telah mencapai sekitar 98 persen sehingga sebagian besar area pertanian telah kembali memasuki musim tanam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak bencana.

Dari total anggaran tersebut, Provinsi Sumatera Barat menerima alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026.

Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian besar anggaran dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas publik, penguatan pengendalian bencana, dan pemulihan sektor strategis.

Pemerintah berharap percepatan realisasi dana tersebut mampu mempercepat penyelesaian berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga infrastruktur dasar dapat kembali berfungsi secara optimal, pelayanan publik semakin membaik, aktivitas ekonomi masyarakat pulih, serta ketahanan daerah terhadap risiko bencana semakin kuat.

Optimalisasi dana TKD ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2025–2029 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (6/7/2026). Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Ir. Muhammad Dien, S.T., M.P., IPU., ASEAN Eng., yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi profesi insinyur dalam mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi dunia keinsinyuran di Sumatera Barat. Selain menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru, kegiatan juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional Keinsinyuran bertema "Kesiapan Insinyur dalam Tantangan Penerapan Build Back Better dan Standardisasi Indonesia."

Seminar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII), jajaran pemerintah daerah, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, praktisi konstruksi, serta ratusan insinyur dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap peran strategis profesi insinyur dalam menjawab tantangan pembangunan di era modern.

Dalam sambutannya, Ketua PII Sumatera Barat yang baru dilantik, Ir. Muhammad Dien, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase yang sangat menentukan bagi Sumatera Barat, terutama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian proyek secara fisik semata. Pembangunan harus dirancang dengan memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, keberlanjutan lingkungan, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa konsep Build Back Better harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan. Prinsip tersebut mengedepankan pembangunan kembali dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap ancaman bencana sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Muhammad Dien menyampaikan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah para insinyur, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kompetensi, penyusunan rekomendasi teknis, hingga penyedia solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa kepengurusan PII Sumbar periode 2025–2029 telah menetapkan tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Prioritas pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana melalui keterlibatan aktif para insinyur dalam proses perencanaan, desain, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan agar menghasilkan infrastruktur yang aman, tangguh, dan memenuhi standar nasional maupun internasional.

Prioritas kedua adalah mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pembangunan melalui penerapan Good Engineering Practice serta pemanfaatan teknologi Building Information Modeling (BIM). Teknologi digital tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan proyek, meminimalkan kesalahan konstruksi, mengurangi pemborosan anggaran, serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, fokus ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia keinsinyuran melalui sertifikasi profesi, pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta penguatan kapasitas insinyur lokal agar memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Muhammad Dien juga menegaskan bahwa insinyur asal Sumatera Barat harus mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah sendiri. Menurutnya, kompetensi yang dimiliki para insinyur lokal sudah sangat memadai sehingga perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai proyek strategis pemerintah.

Ia menilai kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi merupakan kunci untuk menghasilkan pembangunan yang inovatif, berkualitas, serta berkelanjutan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, memperkuat riset terapan, dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, Muhammad Dien berharap kepengurusan PII Sumatera Barat yang baru dapat memperluas kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, organisasi profesi harus mampu hadir memberikan solusi melalui pemikiran, keahlian, dan pengabdian demi mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang lebih tangguh menghadapi bencana, maju dalam pembangunan, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian Seminar Nasional Keinsinyuran yang digelar setelah pelantikan menjadi langkah awal implementasi program kerja PII Sumbar periode 2025–2029. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai penguatan standar profesi, peningkatan kompetensi insinyur, pemanfaatan teknologi konstruksi modern, hingga penguatan budaya keselamatan dalam setiap proses pembangunan.

Melalui kepengurusan baru dan berbagai program strategis yang telah disiapkan, PII Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat kontribusi profesi insinyur dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada keselamatan, standar mutu, inovasi teknologi, serta keberlanjutan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sumatera Barat menggelar kegiatan Konsolidasi Internal Partai yang dirangkai dengan pembekalan kader serta penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD, DPC, hingga PAC. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis partai dalam memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus menyusun langkah menghadapi dinamika politik yang semakin berkembang.

Acara yang berlangsung di Kota Padang ini dihadiri ratusan kader dan pengurus partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mulai dari jajaran pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan hadir dalam kegiatan tersebut dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat untuk memperkuat barisan partai.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alek Indra Lukman, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan, disiplin, dan loyalitas seluruh kader sebagai fondasi utama kekuatan partai. Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur yang kuat, tetapi juga oleh soliditas kader dalam menjalankan garis perjuangan partai secara konsisten.

Alek menyampaikan bahwa konsolidasi internal bukan sekadar agenda rutin atau seremonial semata. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk membangun organisasi partai yang semakin kokoh, terstruktur, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan harus mampu bergerak dalam satu komando, menjaga disiplin organisasi, memperkuat komunikasi antarstruktur, serta membangun sinergi yang solid dari tingkat DPD hingga PAC. Dengan demikian, seluruh program partai dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Seluruh kader harus bergerak dalam satu komando, menjaga soliditas, dan membuktikan bahwa PDI Perjuangan selalu hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kekuatan partai lahir dari kedisiplinan, loyalitas, dan kerja bersama,” ujar Alek dalam sambutannya.

Selain pembekalan politik dan penguatan organisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada jajaran DPD, DPC, dan PAC. Penyerahan SK tersebut merupakan bentuk penguatan struktur organisasi partai hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus memastikan roda organisasi berjalan secara efektif di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Melalui penyerahan SK ini, partai berharap seluruh jajaran pengurus yang telah menerima amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan maksimal. Pengurus di semua tingkatan diharapkan mampu menjadi ujung tombak partai dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata.

Suasana konsolidasi berlangsung penuh semangat dan antusiasme tinggi. Ratusan kader yang hadir tampak aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi pembekalan, diskusi internal, hingga pengarahan strategis partai. Semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi warna utama dalam kegiatan tersebut.

DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat menilai, penguatan internal partai menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Dengan organisasi yang solid, kader yang disiplin, serta struktur yang kuat hingga ke tingkat bawah, partai optimistis dapat terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Melalui konsolidasi ini, seluruh kader diharapkan semakin solid, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, menjaga semangat gotong royong, serta terus menghadirkan kerja nyata demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama sejumlah Dinas Perikanan Kabupaten/Kota wilayah pesisir di Sumatera Barat, 25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon, S.Sos., MM,  sebagai tindak lanjut atas hasil verifikasi usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diajukan pemerintah daerah di Sumbar.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi, sinkronisasi data, hingga penyusunan langkah strategis guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program nasional tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, serta Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala DKP Sumbar Syefdinon mengatakan, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan nelayan terpadu dan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh daerah diminta memastikan kesiapan data pendukung, kelengkapan usulan program, serta potensi kawasan nelayan yang akan diusulkan agar dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Sinkronisasi ini penting agar seluruh usulan dari daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki kesiapan yang matang, sehingga peluang memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat semakin besar,” ujar Syefdinon.

Selain membahas aspek administrasi dan teknis usulan program, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan tangkap, infrastruktur kawasan nelayan, hingga pengembangan ekonomi berbasis kelautan.

DKP Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi dan sinergi lintas daerah agar Program Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan serta pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2026.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

“Disamping menindaklanjuti arahan Mendagri, kebijakan transformasi ini juga diharapkan dapat membuat birokrasi berjalan lebih efektif, efesien, dan berfokus pada dampak nyata untuk masyarakat," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar melaksanakan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilaksanakan secara WFO. Mahyeldi menekankan fleksibilitas ini, harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi oleh setiap ASN.

“Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja berbasis output,” tegasnya.

Gubernur juga menggarisbawahi, dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN selama penerapan skema ini, pihaknya akan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian integral dari transformasi ini.

“Digitalisasi adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus kita dorong,” tambah Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjamin pelayanan tetap berjalan optimal tanpa penurunan kualitas.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan pola kerja ini. Justru malah harus semakin baik, semakin responsif,” ujarnya.

Ada 12 kategori ASN Pemprov Sumbar yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini dan tetap melaksanakan WFO, di antaranya :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

5. UPTD Laboratorium Lingkungan

6. UPTD Persampahan dan UPTD Pengelolaan Limbah B 3 Medis pada Dinas Lingkungan Hidup

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9. Unit layanan kesehatan, yaitu: RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; RSUD Prof.H.M.Yamin, S.H; RSJ Prof. HB. Saanin; RSUD M.Natsir; Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

10. SMA/ SMK/ SLB

11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

12. UPTD Panti Sosial pada Dinas Sosial;

13. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.

“Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk lebih hemat dan bijak dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.

Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk menyusun rencana kerja harian ASN yang menjalankan WFH dengan target output yang jelas dan terukur. Sistem pengawasan dan pelaporan juga diperkuat melalui presensi digital dan pelaporan kinerja berbasis hasil.

Menutup keterangannya, Mahyeldi mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai langkah bersama dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan berdaya saing.

“Kita ingin ASN Sumatera Barat menjadi teladan dalam perubahan, bekerja dengan niat ibadah, penuh tanggung jawab, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkannya,” tutupnya. (adpsb/bud)

REALITA NUSANTARA.COM

SUMBAR -  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan koordinasi bersama komunitas pecinta ikan koi Pondok Koi Sumatra (PKS) dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan 5th Sumatera Barat Young Koi Show 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mematangkan berbagai aspek teknis dan konseptual agar kegiatan kontes ikan koi tahunan ini dapat terselenggara dengan baik, profesional, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor perikanan hias di Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal penting dibahas secara mendalam, mulai dari konsep penyelenggaraan acara, penentuan waktu dan lokasi kegiatan, kategori perlombaan, sistem penilaian, hingga strategi promosi agar kegiatan ini dapat menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan terkait peran masing-masing pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, komunitas pecinta koi, maupun pihak-pihak pendukung lainnya.

Rencananya, 5th Sumatera Barat Young Koi Show 2026 akan diselenggarakan di Kota Padang Panjang. Kota ini dipilih karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai serta lokasi yang strategis untuk menyelenggarakan event berskala regional hingga nasional. Dalam ajang tersebut, para peserta akan memperebutkan sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya Piala Gubernur Sumatera Barat, Piala Wali Kota Padang Panjang, serta Piala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Kontes ikan koi ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan yang telah menjadi perhatian para penghobi dan pelaku usaha ikan hias di Sumatera Barat maupun di berbagai daerah lainnya. Ajang ini memberikan kesempatan bagi para pembudidaya, kolektor, serta komunitas pecinta koi untuk menampilkan ikan koi terbaik mereka yang memiliki kualitas unggul dari segi warna, bentuk tubuh, pola, serta kesehatan ikan.

Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah silaturahmi dan pertukaran pengetahuan antar penghobi dan pembudidaya ikan koi. Para peserta dapat saling berbagi pengalaman mengenai teknik pemeliharaan, pembudidayaan, perawatan kesehatan ikan, hingga perkembangan tren ikan koi di dunia perikanan hias.

Penyelenggaraan Sumatera Barat Young Koi Show juga memiliki tujuan edukatif, yaitu memperkenalkan ikan hias, khususnya ikan koi, kepada masyarakat luas. Ikan koi dikenal sebagai salah satu jenis ikan hias yang memiliki nilai estetika tinggi serta menjadi simbol keindahan dan keberuntungan dalam berbagai budaya. Dengan semakin dikenalnya ikan koi oleh masyarakat, diharapkan minat terhadap budidaya dan perdagangan ikan hias dapat terus meningkat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menilai bahwa pengembangan sektor perikanan hias memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Tidak hanya memberikan peluang usaha bagi para pembudidaya ikan, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya, seperti penyedia pakan ikan, pembuat kolam, penjual perlengkapan akuarium, hingga jasa perawatan ikan hias.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama komunitas koi berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis perikanan hias di Sumatera Barat. Event ini juga diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran ikan koi lokal sehingga dapat bersaing dengan daerah lain yang telah lebih dahulu dikenal sebagai sentra ikan koi di Indonesia.

Selain itu, 5th Sumatera Barat Young Koi Show 2026 diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghobi ikan koi dari berbagai provinsi untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan sektor perikanan, tetapi juga dapat mendukung promosi pariwisata daerah serta memperkenalkan potensi ekonomi lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas penghobi, serta pelaku usaha perikanan hias, penyelenggaraan kontes ikan koi ini diharapkan dapat berjalan sukses serta menjadi salah satu event unggulan yang mampu mengangkat nama Sumatera Barat di tingkat nasional dalam bidang perikanan hias.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (21/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan program nyata di tengah masyarakat selama bulan suci.

Rombongan Tim Safari Ramadan Pemprov Sumbar disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama jajaran pemerintah daerah. Penyambutan berlangsung penuh keakraban dan mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wagub Vasko mengawali agenda dengan kegiatan bedah rumah di Nagari Manggopoh Ujung, Kecamatan Ulakan Tapakis. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati hunian yang lebih layak dan aman.

Selanjutnya, rombongan menyerahkan bantuan untuk Masjid Raya Tapakis guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan selama Ramadan. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat.

Tak hanya berfokus pada aspek sosial dan keagamaan, kunjungan juga menyasar sektor ekonomi masyarakat. Wagub bersama rombongan meninjau Pasar Pabukoan di Nagari Kampuang Gapalapuang Ulakan, Kecamatan Tapakis. Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan para pedagang takjil serta memantau geliat perputaran ekonomi yang meningkat signifikan selama Ramadan. Pemerintah menilai pasar pabukoan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Rangkaian Safari Ramadan ditutup dengan kunjungan dan silaturahmi di Masjid Raya Sunur, Nagari Sunua Tengah, Kecamatan Nan Sabaris. Dalam sambutannya, Vasko Ruseimy menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Safari Ramadan ini menjadi sarana bagi kami untuk bersilaturahmi, berdialog, serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kami ingin memastikan pemerintah hadir dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki kualitas ibadah dan memperkuat nilai kebersamaan, terutama di kalangan generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan hibah Safari Ramadan Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp50 juta kepada Masjid Raya Sunur. Selain itu, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Nagari menyalurkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masjid atau mushalla.

Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat turut menyalurkan bantuan kemanusiaan masing-masing Rp3 juta kepada dua orang petugas masjid sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Bupati John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat Padang Pariaman. Ia berharap kegiatan Safari Ramadan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga.

Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah secara langsung di tengah masyarakat menjadi wujud komitmen dalam membangun daerah secara kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Safari Ramadan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (3/2). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen jajaran Rutan Padang dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Padang, Mai Yudiansyah, bersama seluruh pejabat struktural dan seluruh petugas. Momentum ini menandai langkah awal penguatan integritas internal sekaligus penegasan komitmen bersama dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh petugas menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan profesionalisme, serta menolak segala bentuk pelanggaran, penyimpangan, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.

Kepala Rutan Kelas IIB Padang, Mai Yudiansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh pegawai.

“Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan wujud kesungguhan kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Warga Binaan. Zona Integritas harus diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Mai Yudiansyah.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Padang, Arif Rahman, menyampaikan bahwa komitmen bersama ini menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut seluruh pegawai untuk bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.

“Zona Integritas menuntut seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Komitmen ini menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” ungkap Arif Rahman.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini, Rutan Kelas IIB Padang berharap dapat membangun budaya kerja yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Komitmen yang telah ditandatangani diharapkan mampu mendorong seluruh petugas menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan hunian tersebut dapat rampung dan mulai ditempati sebelum memasuki bulan Ramadan.

Kepala Bidang ( Kabid ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Joko Siswoyo, mengatakan saat ini progres pembangunan huntara dan huntap di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar menunjukkan perkembangan signifikan. Bahkan, sebagian unit sudah selesai dibangun dan telah dihuni oleh warga terdampak.

“Sebagian huntara dan huntap sudah ditempati. Beberapa lokasi bahkan telah menyelesaikan pembangunan unit secara signifikan,” ujar Joko Siswoyo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/2/2026).

Di Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan huntara dan huntap tersebar di dua lokasi, yakni Asam Pulau dan Batang Anai, dengan total 74 unit yang telah selesai dibangun. Pembangunan tersebut menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Danantara. Saat ini, Danantara masih menyiapkan proses serah terima kepada pemerintah daerah.

“Setelah diserahkan dari pusat, pemerintah daerah yang akan menyerahkan kepada masyarakat sesuai dengan data penerima yang telah diinput,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih menyiapkan proses penempatan warga ke unit-unit hunian tersebut. Penentuan penerima akan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan data korban terdampak bencana.

Sementara itu, di Kota Padang, pembangunan 100 unit hunian tetap di Kecamatan Pauh telah selesai dan sebagian sudah ditempati oleh warga. Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan 10 unit huntap di Batu Busuk, Kelurahan Limau Manis. Selanjutnya, pembangunan huntap dari Bunda Suci sebanyak sekitar 200 unit akan menyusul, yang berlokasi di Bumi Perkemahan Lubuk Minturun.

Di Kabupaten Agam, pembangunan huntap di SD Negeri 05 Kayu Pasak telah rampung 100 persen dengan total sekitar 117 unit. Namun, penempatan warga masih menunggu keputusan pemerintah daerah berdasarkan data penerima manfaat. Selain lokasi tersebut, pembangunan huntara dan huntap di Kabupaten Agam masih bervariasi, dengan progres mulai dari di bawah 50 persen hingga di atas 50 persen.

“Target kita, insyaallah pada bulan puasa masyarakat terdampak sudah bisa menempati hunian sementara. Namun memang di lapangan ada kendala yang terkadang menyebabkan keterlambatan,” ungkap Joko.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pembangunan huntara di Gunung Omeh sebanyak 60 unit telah selesai. Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat dua lokasi pembangunan, yaitu di Jorong Puluik-Puluik sebanyak 22 unit yang sudah siap huni, serta di Desa Taratak Baru sekitar 40 unit yang masih dalam tahap pengerjaan. Seluruh pembangunan di Pesisir Selatan menggunakan dana dari BNPB.

Adapun di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan huntara dan huntap tersebar di tiga lokasi, yaitu Bungo Tanjung sebanyak 23 unit, Sumpur sebanyak 15 unit, dan Guguak Malalo sekitar 28 unit. Di wilayah ini, pembangunan didukung oleh pendanaan dari BNPB dan Danantara.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Danantara juga turut membantu pembangunan huntara dan huntap, di antaranya di kawasan Objek Wisata Lingga sebanyak 20 unit yang masih dalam proses pembangunan, serta di Tanjung Raya sekitar 33 unit.

Joko menjelaskan, saat ini sebagian pengungsi masih tinggal sementara di rumah kerabat, sedangkan sebagian lainnya telah menempati huntara. Namun secara umum, warga terdampak sudah tidak lagi berada di tenda-tenda pengungsian.

Di Kota Padang, pemerintah juga menyiapkan huntara berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang berlokasi di Lubuk Buaya. Pemerintah berharap seluruh warga terdampak dapat segera menempati hunian yang layak.

“Kita sekarang sudah masuk tahap pemulihan. Rekonstruksi sedang kita siapkan, dan harapan kita tidak ada lagi warga terdampak yang tinggal di tenda pengungsian,” tutup Joko Siswoyo.

Reporter : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Padang, Rison, menyampaikan bahwa seluruh program kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pihaknya berjalan sesuai dengan perencanaan. Menurutnya, inti dari sistem pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan hukuman, melainkan membina dan memanusiakan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

"Yang paling utama dalam pemasyarakatan adalah pembinaan. Mulai dari pembinaan mental, pembinaan kerohanian, hingga pembinaan kemandirian. Semua itu kami jalankan secara terstruktur,” ujar Rison.

Ia menjelaskan, program pembinaan kemandirian menjadi salah satu fokus utama karena bertujuan mengisi waktu warga binaan dengan kegiatan produktif sekaligus memberikan keterampilan kerja. Bahkan, hasil kegiatan tersebut sudah memberikan dampak ekonomi nyata.

"Contohnya produksi sandal. Produk ini sudah digunakan oleh sejumlah hotel, dan pemesanan dilakukan langsung kepada kami. Dari situ, warga binaan memperoleh penghasilan selama menjalani masa pidana,” jelasnya kepada media realita-nusantara.com, Selasa 27 Januari 2026 saat ditemui di ruang kerjanya.

Selain itu, kegiatan produktif lainnya juga terus dikembangkan, seperti pembuatan roti dan makanan kering, pembuatan kursi, lemari, hingga pekerjaan pertukangan. Sejumlah fasilitas di lingkungan Lapas, termasuk ruang kerja pimpinan, merupakan hasil karya warga binaan sendiri.

Di bidang pembinaan kerohanian, Rison mengungkapkan bahwa program berjalan sangat baik berkat dukungan berbagai pihak eksternal, seperti yayasan keagamaan, tokoh lintas iman, serta komunitas sosial.

"Alhamdulillah, kegiatan kerohanian aktif dan diikuti oleh warga binaan. Ini sangat penting untuk membentuk kesadaran, menghindarkan mereka dari pikiran negatif, dan menumbuhkan tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana,” tambahnya.

Rison menekankan bahwa keberhasilan pembinaan di Lapas sangat ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu:

1. Petugas pemasyarakatan

2. Warga binaan

3. Dukungan masyarakat

Menurutnya, kolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, yayasan sosial, dan berbagai lembaga eksternal sangat membantu memperkuat kualitas pembinaan.

Jumlah Warga Binaan Menurun Signifikan, dari sisi data, Rison menyebutkan bahwa jumlah warga binaan di Lapas Padang juga mengalami penurunan signifikan. Saat ia mulai bertugas pada Agustus 2024, jumlah penghuni mencapai sekitar 900 orang. Kini, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 740 orang.

Ia memprediksi tren penurunan ini akan terus berlanjut seiring dengan diberlakukannya pendekatan hukum baru, seperti restorative justice dan penyelesaian perkara ringan di luar pengadilan, terutama untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

Selain itu, dalam KUHAP baru juga ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan tidak lagi dipenjara, melainkan diarahkan ke pembinaan sosial. Hal ini dinilai akan semakin mengurangi tingkat hunian lapas.

"Kalau jumlah warga binaan menurun, dan tingkat residivisme juga berkurang, itu artinya program pembinaan mulai berhasil,” tegasnya.

Program Pendidikan hingga Perguruan Tinggi Disiapkan, Untuk tahun 2026, pihak Lapas juga menyiapkan program besar di bidang pendidikan. Saat ini, kerja sama dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sudah berjalan, dan ke depan akan dikembangkan hingga jenjang pendidikan tinggi.

"Kami sedang menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi agar bisa membuka kelas kuliah di dalam lapas. Ini bukan hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas yang ingin melanjutkan pendidikan,” jelas Rison.

Namun, ia mengakui bahwa program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait jumlah minimal peserta dalam satu kelas yang disyaratkan pihak perguruan tinggi.

Dari sisi kinerja keuangan, Rison mengungkapkan bahwa Lapas Kelas II Padang berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target yang ditetapkan pusat sebesar Rp32 juta per tahun, namun realisasi sudah mencapai lebih dari Rp35 juta atau melampaui 100 persen.

PNBP tersebut bersumber dari kegiatan pembinaan kemandirian seperti produksi sandal, roti, furnitur, dan berbagai hasil karya lainnya.

Rison juga menyoroti komposisi kasus warga binaan, di mana tindak pidana narkotika masih mendominasi, mencapai hampir 60 persen. Disusul kasus asusila, pencurian, dan kekerasan.

Menurutnya, fenomena narkoba sangat kompleks. Berdasarkan pengalaman pembinaan, pecandu narkoba memiliki risiko besar menjadi pengedar karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi ketergantungan.

"Pengguna bisa berubah menjadi pengedar karena butuh biaya untuk konsumsi. Ini realitas yang kami temui di dalam lapas,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Rison berharap dukungan masyarakat terhadap program pemasyarakatan terus meningkat, termasuk melalui pemberitaan positif dan kolaborasi konkret.

"Kalau masyarakat mendukung, pembinaan akan semakin kuat. Tujuan akhirnya jelas: warga binaan benar-benar berubah, kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, dan tidak mengulangi kesalahan,” pungkasnya.

Reporter : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera barat Enrizal melalui Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Junaidi, memaparkan bahwa Koperasi Merah Putih saat ini sudah mulai menjalankan beberapa unit usaha. Namun, secara umum usaha-usaha tersebut masih dalam tahap awal dan belum berjalan optimal.

Saat ini, fokus utama koperasi adalah pembangunan sarana pendukung, seperti gerai atau tempat berjualan, kantor, gudang, dan fasilitas lainnya. Pembangunan ini difasilitasi oleh pemerintah pusat. Meski demikian, masih terdapat ketidakpastian terkait pendanaan, khususnya apakah dana yang telah digunakan untuk pembangunan tersebut nantinya akan diganti kembali oleh pusat atau tidak," jelasnya  kepada media realita-nusantara.com saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 23 Januari 2026.

Dari sisi progres pembangunan, saat ini lebih dari 100 koperasi telah memulai pembangunan, dengan rincian:

114 koperasi telah mendapatkan persetujuan untuk memulai pembangunan,

95 koperasi di antaranya telah diberikan izin untuk melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya.

Terkait kegiatan usaha, Junaidi menegaskan bahwa koperasi tidak harus menunggu seluruh pembangunan selesai untuk mulai menjalankan usaha. Beberapa koperasi bahkan sudah lebih dulu menjalankan berbagai unit usaha. Secara keseluruhan, terdapat 103 unit usaha yang telah direncanakan atau mulai berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

Gerai sembako sebanyak 4 unit, Apotek sebanyak 4 unit, Gerai klinik sebanyak 2 unit, Unit simpan pinjam sebanyak 5 unit, Unit pengelolaan gudang (pergudangan) sebanyak 4 unit, Serta usaha lainnya sekitar 44.

Namun demikian, Junaidi mengakui bahwa banyak unit usaha yang belum berjalan secara efektif. Kendala utama yang dihadapi adalah:

Tidak memiliki Modal usaha dan juga Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme usaha koperasi,

Minimnya pendampingan dari dinas terkait.

Beberapa model usaha yang meniru konsep seperti layanan daring (misalnya sistem serupa “Grab”), tetapi belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan dengan baik oleh pengelola koperasi,

Pengelolaan gudang yang masih belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan pengalaman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM telah menugaskan pendamping bisnis (asisten pendamping) selama periode Oktober hingga Desember. Program pendampingan ini direncanakan akan diperpanjang hingga tahun 2026. Saat ini, satu orang pendamping rata-rata mendampingi 10 koperasi, sehingga setiap koperasi memiliki pendamping yang membantu penguatan manajemen dan pengembangan usaha.

Selain itu, Junaidi juga menyampaikan bahwa peran lurah dan aparat kelurahan sangat penting, karena di beberapa wilayah sudah terlihat adanya inisiatif penanganan dan dukungan langsung dari pihak kelurahan dalam membantu koperasi agar lebih aktif dan berkembang.

Reporter : Ayu

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Program Klinik UMKM “Minang Bangkit” pada Jumat, 23 Januari 2026, sebagai upaya strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana. Peresmian program tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait. Kegiatan peresmian berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

Peluncuran Klinik UMKM Minang Bangkit mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Lebih dari 300 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, yang terdiri atas pelaku UMKM, warga terdampak bencana, serta perwakilan dari unsur pemerintah, lembaga pendamping, dan mitra pembangunan. Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap kehadiran program tersebut sebagai solusi nyata untuk membantu memulihkan usaha dan kondisi ekonomi pascabencana.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Enrizal, Melalui Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Junaidi menjelaskan bahwa Klinik UMKM Minang Bangkit dirancang secara khusus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak bencana. Klinik ini menjadi ruang terbuka dan inklusif bagi warga untuk menyampaikan keluhan, kendala, serta tantangan yang mereka alami, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha, akses permodalan, dan pemulihan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, dari total 740.347 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, tercatat sebanyak 4.876 UMKM terdampak langsung oleh bencana. Selain itu, terdapat 11.107 pelaku UMKM yang merupakan nasabah perbankan turut terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengalami penurunan kapasitas usaha hingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Junaidi menegaskan bahwa Klinik UMKM Minang Bangkit memprioritaskan pendampingan bagi UMKM yang terdampak bencana. Meski demikian, program ini tetap membuka akses layanan bagi pelaku UMKM lainnya yang membutuhkan pendampingan usaha. Menurutnya, yang terpenting adalah klinik ini dijalankan secara serius, terfokus, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan dan penguatan UMKM di daerah.

“Fokus utama memang pada UMKM terdampak bencana. Namun tidak menutup kemungkinan UMKM lain juga dapat memperoleh layanan pendampingan. Yang terpenting, klinik ini bekerja secara serius, fokus, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengaduan, Klinik UMKM Minang Bangkit juga menyediakan layanan pendampingan yang komprehensif. Para peserta akan memperoleh konsultasi dan bimbingan terkait pengelolaan usaha, perencanaan dan pencatatan keuangan, pengemasan produk, penguatan merek (branding), hingga pendampingan dalam mengakses bantuan permodalan serta berbagai program pemerintah lainnya. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya dibantu secara administratif, tetapi juga diberdayakan agar lebih mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap kehadiran Klinik UMKM Minang Bangkit dapat menjadi langkah konkret dan berkelanjutan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM yang efektif, sehingga pelaku usaha lokal mampu bangkit, tumbuh lebih kuat, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.

Reporter : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, kembali menegaskan komitmen daerahnya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memperkuat diplomasi pemuda di kawasan Asia Tenggara. Penegasan tersebut ia sampaikan saat menyambut para peserta ASEAN Youth Creative Meeting (AYCM) 2025, sebuah forum yang digagas langsung olehnya sebagai ruang kolaborasi kreatif dan perluasan jejaring antar pemuda negara-negara ASEAN.

Dalam sambutannya, Nanda menyatakan bahwa AYCM merupakan momentum penting bagi Sumatera Barat untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pusat pertukaran ide, kreativitas, dan diplomasi regional. Menurutnya, kehadiran pemuda dari 11 negara ASEAN menjadi bukti bahwa Sumbar mampu menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang berskala besar serta kondusif bagi dialog lintas budaya.

"Selamat datang di Ranah Minang. Nikmatilah keindahan budaya, kuliner, dan kehangatan masyarakat Sumbar. Enjoy West Sumatera,” ujar Nanda di hadapan para delegasi dalam acara Gala Dinner AYCM 2025 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Minggu malam (23/11/2025).

Ia menambahkan bahwa AYCM tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi sebagai wadah strategis untuk menyusun gagasan masa depan ASEAN melalui kreativitas dan kerja sama antarpemuda. Nanda berharap forum ini mampu melahirkan ide-ide baru serta solusi yang dapat diteruskan dan dipresentasikan dalam pertemuan resmi di tingkat pemerintahan ASEAN.

Pembukaan resmi AYCM 2025 ditandai dengan Gala Dinner yang menghadirkan berbagai penampilan budaya Minangkabau. Para delegasi disuguhkan Tari Pasambahan dan Tari Piring yang dibawakan siswa-siswi SMKN 7 Padang, menampilkan kekayaan estetika dan tradisi masyarakat Minang. Sebanyak 60 pemuda dari 11 negara hadir dalam kegiatan pembuka tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melalui Sekdaprov Arry Yuswandi, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya AYCM 2025. Arry menilai bahwa forum ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda yang kreatif, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

“Inisiatif ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan mampu menjalankan peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional,” ujar Arry.

Ia juga menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berharap AYCM tidak hanya menjadi kegiatan yang dilaksanakan sekali, tetapi berkembang menjadi model kegiatan kepemudaan yang dapat direplikasi oleh provinsi lain di Indonesia.

Rangkaian AYCM 2025 berlangsung hingga 25 November, dengan agenda di tiga kota: Padang, Padang Panjang, dan Bukittinggi. Selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari seminar internasional, Focus Group Discussion (FGD), pertunjukan budaya, hingga kunjungan ke lokasi bersejarah (heritage visit). Melalui berbagai kegiatan tersebut, Pemprov Sumbar berharap forum ini mampu menghasilkan perspektif baru terkait isu-isu kepemudaan, mendorong proyek kolaboratif lintas negara, serta menciptakan inisiatif sosial yang bermanfaat bagi kawasan ASEAN.

Pada hari kedua, Senin (24/11/2025), agenda AYCM dipusatkan di Convention Hall Universitas Andalas. Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, sebagai keynote speaker, serta Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Derry Aman, Dubes ASEAN untuk Filipina, dan sejumlah narasumber lain yang memperkaya diskusi.

Secara keseluruhan, AYCM 2025 diharapkan menjadi ruang pertemuan yang produktif dalam pertukaran ide kreatif sekaligus memperkuat konektivitas pemuda Asia Tenggara. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya budaya, terbuka bagi dunia, dan siap menjadi bagian penting dalam kerja sama pemuda tingkat internasional.

Sementara itu, Ketua KNPI Kota Padang Rehyano panjaitan menegaskan, pentingnya menjaga hubungan yang berkesinambungan dengan negara-negara ASEAN. “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang harus kita bangun dan wujudkan bersama,” ujarnya.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Dalam upaya memperkuat budaya transparansi publik di Sumatera Barat (Sumbar), Komisi Informasi (KI) Sumbar menyerahkan penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) Tahun 2025 kepada Almudazir, SS.WU, Ketua Perkumpulan Jurnalistik Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar.

Penghargaan ini mengakui kontribusi nyata Almudazir selama beberapa tahun terakhir dalam memassifkan dan mengkampanyekan keterbukaan informasi di kalangan masyarakat, terutama bagi badan publik yang mengelola dana negara untuk operasional sehari-hari.

Acara penyerahan dilakukan secara khidmat oleh Ketua Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar, Mona Sisca, pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Padang, pada Selasa malam (18/11/2025), dihadiri oleh berbagai tokoh pemerintahan, jurnalis, dan aktivis informasi publik.

 "Penghargaan ini merupakan apresiasi atas peran Uda Almudazir dalam memajukan jurnalisme transparan dan membangun kesadaran publik soal urgensi keterbukaan informasi bagi badan publik di Sumbar," ungkap Mona Sisca usai acara, menekankan bagaimana kiprah Almudazir telah memperkaya ekosistem informasi yang akuntabel.

Almudazir, yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi mimbarsumbar.id dan Wartawan Utama Dewan Pers mengatakan, penghargaan ini dengan rendah hati. Ia menegaskan bahwa AMP 2025 bukan sekadar prestasi individu, melainkan buah kolaborasi seluruh anggota PJKIP di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga nagari.

 "Saya dedikasikan ini untuk tim PJKIP dan rekan jurnalis yang gigih menjaga transparansi serta menyampaikan fakta akurat ke publik. Keterbukaan informasi adalah kewajiban moral bagi pers, bukan hanya tanggung jawab lembaga publik," katanya, sambil menambahkan komitmen PJKIP untuk terus bermitra dengan badan publik guna mewujudkan budaya keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, Almudazir menyebutkan, inisiatif ini dengan visi nasional, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana keterbukaan informasi kini meresap dari level kementerian hingga desa adat. "Kami siap kolaborasi lintas pihak agar transparansi di Sumbar tak hanya maju, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. Salam transparansi!" tegasnya, menunjukkan semangat berkelanjutan PJKIP di tengah tantangan informasi digital saat ini.

Dalam kesempatan ini HM Nurnas, inisiator dan pendiri KI Sumbar, yang menyebut Almudazir sebagai figur ideal untuk penghargaan perorangan ini. "Setiap langkahnya selalu mendorong keterbukaan informasi; ia pantas memimpin PJKIP dan menjadi panutan bagi jurnalis," ujar Nurnas, menggarisbawahi peran strategis Almudazir dalam membangun fondasi informasi publik yang kuat.

Sementara itu, Mona Sisca sebelumnya menyoroti peran krusial jurnalis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan warga, dengan kontribusi Almudazir yang signifikan dalam menyebarkan literasi keterbukaan informasi. Selain Almudazir, penerima AMP 2025 mencakup tokoh-tokoh seperti Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Bawaslu Sumbar Alni, serta Direktur Utama Bank Nagari. Acara ini menjadi momentum refleksi bagi Sumbar dalam mempercepat reformasi informasi publik, sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang terus digaungkan. (RN)

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, menjadi salah satu narasumber utama pada Agrinex Expo 2025 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pada forum nasional tersebut, ia memaparkan potensi besar hilirisasi sektor peternakan sebagai strategi penguatan ekonomi daerah sekaligus kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam paparannya, Sukarli menegaskan bahwa sektor peternakan Sumatera Barat memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku industri pangan, tetapi juga mendukung ekspor daerah serta pengembangan wisata halal. Menurutnya, kekuatan Sumbar bukan hanya terletak pada sumber daya alam dan ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada kekayaan budaya kuliner lokal yang telah dikenal luas.

"Hilirisasi peternakan di Sumatera Barat sangat potensial karena didukung budaya kuliner yang kuat dan bahan baku lokal yang melimpah. Kita tidak hanya unggul dalam produksi daging dan hasil ternak, tetapi juga punya peluang besar mengembangkan produk olahan bernilai tambah untuk pasar nasional dan internasional,” ujarnya.

Sukarli menjelaskan bahwa Disnakeswan Sumbar terus memperkuat rantai hulu peternakan melalui peningkatan produksi, efisiensi budidaya, serta pembinaan sektor hilir agar mampu menghasilkan produk turunan yang lebih kompetitif. Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan pelatihan teknologi pengolahan hasil ternak, peningkatan kualitas kemasan, hingga memperluas promosi ke berbagai pasar.

Ia juga menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong praktik peternakan ramah lingkungan. Pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik, pemanfaatan biogas, dan penerapan prinsip ekonomi hijau menjadi bagian dari strategi menuju peternakan berkelanjutan.

"Kami berkomitmen mengembangkan sektor peternakan yang produktif sekaligus berwawasan lingkungan. Pemanfaatan limbah ternak sebagai energi alternatif merupakan langkah konkret menuju peternakan berkelanjutan,” tambahnya.

Sukarli turut menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Model kolaborasi ini dinilai mampu mempercepat inovasi, menghasilkan riset terapan, serta memperluas jangkauan promosi produk peternakan.

Selain itu, Disnakeswan Sumbar kini tengah menyiapkan program kemitraan antara peternak dan industri pangan melalui dukungan regulasi, insentif investasi, dan kebijakan promosi yang lebih terarah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak serta memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah penopang ketahanan pangan dan pusat wisata halal nasional.

"Dengan sinergi yang kuat antar-pihak, sektor peternakan Sumbar akan menjadi pilar utama penguatan ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Sukarli turut didampingi Kabid Bina Usaha Disnakeswan Sumbar, Nirmala.

Agrinex Expo merupakan pameran dan forum diskusi nasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk membahas transformasi dan inovasi di sektor pertanian, peternakan, serta ketahanan pangan. Tahun ini, Agrinex Expo 2025 mengusung tema “Transformasi Pertanian dan Peternakan Menuju Kemandirian Pangan Nasional dan Ekonomi Hijau.”

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi, mendorong akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sumatera Barat termasuk daerah yang cukup progresif dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi. 

Hal ini dapat dilihat dari kombinasi regulasi, dukungan pemerintah daerah, peran Komisi Informasi, hingga sinergi media dan organisasi masyarakat sipil yang membentuk ekosistem keterbukaan informasi.

Dasar pijakan utama dari gerakan keterbukaan informasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengetahui informasi yang dikelola badan publik. 

Di tingkat daerah, Sumatera Barat kemudian melengkapinya dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perda ini menjadi tonggak penting karena secara khusus mengatur tata kelola, mekanisme, dan tanggung jawab badan publik di daerah dalam menyediakan informasi yang terbuka, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sejak UU KIP diberlakukan, Komisi Informasi Sumatera Barat secara konsisten melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap badan publik. Monev ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi. Tahun 2025 menjadi catatan tersendiri karena jumlah badan publik yang didata mengikuti Monev mencapai 430 lembaga pengguna APBN dan APBD. 

Angka ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan implementasi keterbukaan informasi, dari pemerintah provinsi, lembaga vertika, kabupaten/kota, hingga nagari, sekolah, BUMD, dan instansi layanan publik lainnya.

Monev bukan sekadar penilaian administratif. Ia juga berfungsi sebagai pendorong perubahan perilaku birokrasi. Melalui proses ini, badan publik didorong untuk tidak hanya mengumumkan informasi wajib secara berkala, tetapi juga mengelola layanan informasi yang responsif, menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang profesional, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban hukum. Dengan begitu, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi potensi korupsi, sekaligus mempercepat perbaikan layanan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga semakin jelas terlihat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, keterbukaan informasi publik telah masuk ke dalam prioritas pembangunan. Ini merupakan langkah strategis karena keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan bagian dari agenda resmi pembangunan daerah. 

Dengan masuknya keterbukaan informasi ke dalam RPJMD, seluruh perangkat daerah memiliki dasar perencanaan, alokasi anggaran, dan target capaian yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara kebijakan, implementasi, dan evaluasi di lapangan.

Selain dukungan regulasi dan pemerintah, ekosistem keterbukaan informasi di Sumatera Barat juga diperkuat oleh peran media dan organisasi masyarakat sipil.  Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat merupakan elemen paling penting yang sejak awal mendorong lahirnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah: DPRD dan gubernur. 

Kemudian juga lahir Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP). Kehadiran organisasi ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah atau Komisi Informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil dan para jurnalis. 

Keterlibatan organisasi masyarat sipil dan kerja jurnalistik, sangat membantu mengawasi badan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan mendorong terbentuknya budaya transparansi. Peran keduanya sangat vital karena mereka menjadi jembatan antara badan publik dan masyarakat.

Membangun ekosistem keterbukaan informasi tentu bukan perkara instan. Ia membutuhkan komitmen berkelanjutan, koordinasi antar-stakeholder, serta kesadaran kolektif bahwa informasi adalah hak dasar warga. Ekosistem yang sehat terbentuk ketika ada keterhubungan yang kuat antara regulasi, pengawasan, dukungan politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. 

Di Sumatera Barat, ekosistem ini mulai menunjukkan bentuknya: ada UU dan Perda yang menjadi fondasi hukum, ada Monev yang menjaga konsistensi implementasi, ada dukungan RPJMD yang menguatkan arah kebijakan, serta ada media dan jurnalis yang mengawal jalannya keterbukaan.

Namun, pekerjaan rumah masih banyak. Masih ada badan publik yang menganggap keterbukaan informasi sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Sebagian belum memiliki sistem dokumentasi informasi yang rapi, layanan PPID yang responsif, atau budaya transparansi yang menyatu dalam birokrasi. 

Di sisi lain, literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu menggunakan informasi publik secara tepat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tanpa masyarakat yang aktif meminta dan menggunakan informasi, keterbukaan akan kehilangan makna.

Tantangan lain adalah bagaimana keterbukaan informasi dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah. Informasi yang terbuka seharusnya bisa menjadi basis pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, memperkaya diskursus publik, dan memunculkan inovasi kebijakan. 

Misalnya, keterbukaan data anggaran nagari dapat mendorong masyarakat ikut mengawasi penggunaannya, keterbukaan data pendidikan membantu orang tua mengevaluasi mutu sekolah, atau keterbukaan data kesehatan mempercepat respon terhadap masalah stunting dan penyakit menular.

Di era digital, tantangan juga datang dari kecepatan arus informasi. Badan publik dituntut tidak hanya terbuka, tetapi juga sigap merespons kebutuhan informasi masyarakat di ruang digital. Transparansi tidak boleh kalah cepat dengan hoaks. Karena itu, transformasi digital badan publik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang modern dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Ke depan, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan keterbukaan informasi di Indonesia. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, dukungan pemerintah yang strategis, serta partisipasi aktif media dan masyarakat, ekosistem keterbukaan informasi bisa tumbuh lebih matang. 

Jika ekosistem ini terjaga, Sumatera Barat bukan hanya membangun pemerintahan yang transparan, tetapi juga memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Keterbukaan informasi bukan hanya tentang kewajiban badan publik, melainkan tentang membangun relasi baru antara pemerintah dan masyarakat: relasi yang dilandasi kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Sumatera Barat telah memulainya dengan langkah-langkah konkret. 

Kini tantangannya adalah menjaga momentum, memperluas partisipasi, dan memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya bersama yang menghidupkan demokrasi di ranah Minang. []