Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR, merupakan sebuah keharusan kita lakukan agar mereka tidak seenaknya membuat kebijakan-kebijakan yang justru akan menyengsarakan rakyat.
REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Almudazir, SS, mendukung penuh penyampaian aspirasi yang dilakukan para mahasiswa dan masyarakat lewat aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, lakukan aksi dengan cara-cara yang bermartabat serta tidak melanggar hukum, apalagi sampai merusak fasilitas publik serta mengganggu aktivitas maayarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR, merupakan sebuah keharusan kita lakukan agar mereka tidak seenaknya membuat kebijakan-kebijakan yang justru akan menyengsarakan rakyat. Namun, lakukan dengan cara-cara yang elegan dan santun serta mengedepankan dialog. Mari kita jaga negeri kita agar tetap aman dan kondusif sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita tidak terganggu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya,” ungkap Almudazir dalam siaran pers yang dikirimkan ke sejumlah media masa cetak dan online di Sumbar, Minggu (31/8/2025) malam.
Kepada petugas keamanan di lapangan, Almudazir juga berpesan untuk tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh sehingga berpotensi memancing emosional rakyat dan peserta aksi agar situasi tidak memanas. Jangan ada aksi dulu, baru aspirasi diterima.
“Kota Padang dan kabupaten kota lain di Sumbar adalah negeri yang kita cintai. Negeri tempat kita dan orang tua kita menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Saya yakin, sebagian besar kita yang hidup di Sumbar hari ini, besar dan lahir di Sumbar. Karena itu, mari kita jaga bersama agar selalu tanah kelahiran kita tetap aman dan nyaman,” kata Almudazir.
Satu hal yang sangat penting, lanjut Almudazir, guna menghindari kebencian dan kemarahan rakyat, diminta semua jajaran pemerintahan, baik itu kalangan eksekutif legislatif, TNI dan Polri, untuk selalu mengutamakan transparansi serta Keterbukaan informasi pada publik, sebelum memutuskan sebuah kebijakan dan tindakan Sehingga tidak jadi preseden di kemudian hari.
“Saya selalu berkeyakinan, Keterbukaan informasi publik merupakan cara yang ampuh dalam menjaga wibawa pemerintah serta menghindari kekecewaan rakyat. Kalau perlu, lakukan uji publik sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Apalagi bila kebijakan itu akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap orang banyak. Yakinlah, keterbukaan dan transparansi, akan menumbuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan. Tidak mau terbuka dan transparan, tentu ada apa-apanya,” pungkas Almudazir. (Ms)
