REALITANUSANTARA.COM

Lima Puluh Kota — Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lima Puluh Kota, Marsanova Andesra, S.H., M.H., menegaskan komitmen partainya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui program Ambulans Gratis PAN. Layanan kemanusiaan ini tidak hanya beroperasi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi juga siap melayani masyarakat ke luar daerah tanpa dipungut biaya sepeser pun.

“Pelayanan ambulans gratis ini bisa dilakukan keluar daerah juga tanpa membayar sepeser pun. Masyarakat kita tidak perlu khawatir, karena PAN benar-benar membuktikan diri sebagai partai yang Bantu Rakyat terdePAN,” ujar Marsanova Andesra saat ditemui usai menyerahkan pelayanan ambulans di salah satu kegiatan sosial PAN di Lima Puluh Kota.

Program ini, lanjut Marsanova, merupakan bentuk nyata dari semangat politik kemanusiaan yang diusung PAN sejak awal berdirinya. Menurutnya, kehadiran ambulans gratis bukan sekadar simbol partai, tetapi wujud kepedulian terhadap penderitaan dan kebutuhan masyarakat di saat-saat genting.

“Sering kali masyarakat kesulitan ketika harus membawa pasien ke rumah sakit karena tidak ada biaya transportasi. Kondisi seperti itu menyentuh hati kami di PAN. Karena itu, kami sediakan ambulans yang benar-benar gratis, tanpa pungutan, bahkan sampai keluar daerah sekalipun,” tambahnya.

Marsanova menekankan bahwa setiap pengurus dan kader PAN di Lima Puluh Kota diminta untuk menjaga semangat pelayanan ini agar terus hidup. Ambulans PAN, kata dia, bukan milik partai semata, melainkan milik masyarakat yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama.

“Mobil ini adalah amanah rakyat. Kami hanya menjadi perantara untuk menolong sesama. Selama masyarakat membutuhkan, selama itu pula ambulans PAN akan terus siap siaga membantu,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Ketua DPW PAN Sumatera Barat, H. Arisal Aziz, yang turut memberi dukungan terhadap program ini, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPD PAN Lima Puluh Kota atas inisiatif dan konsistensi dalam melayani masyarakat.

“Program ambulans gratis ini adalah contoh nyata bagaimana partai politik harus bekerja untuk rakyat. Tidak hanya bicara visi dan misi, tapi benar-benar turun ke lapangan, menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Arisal Aziz.

Ia juga berharap agar seluruh DPD PAN di Sumatera Barat dapat mencontoh langkah yang dilakukan PAN Lima Puluh Kota, dengan menjadikan program kemanusiaan sebagai salah satu prioritas utama partai di daerah masing-masing.

Sejak diluncurkan, ambulans gratis PAN di bawah kepemimpinan Marsanova Andesra telah membantu ratusan warga, baik untuk rujukan pasien antar rumah sakit maupun penjemputan dari daerah terpencil. Bahkan, beberapa kali ambulans PAN mengantarkan pasien hingga ke luar kabupaten seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Agam, dan Padang.

Masyarakat pun menyambut baik keberadaan layanan ini. Banyak warga menyampaikan rasa terima kasih karena bisa mendapatkan bantuan transportasi pasien tanpa harus memikirkan biaya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Dengan program ini, PAN di bawah kepemimpinan Marsanova Andesra berkomitmen menjadikan pelayanan sosial sebagai bagian dari dakwah politik yang membangun dan menyejukkan. “PAN bukan hanya partai yang bicara di panggung politik, tetapi partai yang benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat,” tutup Marsanova.

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR - Permohonan izin operasional atas aplikasi transportasi online JOSAL yang menyediakan layanan ambulans gratis bagi masyarakat telah resmi disampaikan oleh H. Arisal Aziz, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Barat periode 2025–2030.

Aplikasi JOSAL merupakan inovasi transportasi berbasis digital yang tidak hanya bergerak dalam bidang jasa angkutan umum, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan layanan ambulans secara gratis, khususnya dalam kondisi darurat medis maupun pengantaran jenazah.

Program ambulans gratis JOSAL menjadi bentuk nyata dari kepedulian dan empati sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu. Melalui layanan ini, keluarga yang sedang berduka tidak lagi dibebani oleh biaya transportasi jenazah yang sering kali menjadi kendala dalam proses pemakaman.

Salah satu contoh nyata dari pelaksanaan program ini adalah pengantaran jenazah atas nama almarhum Yon, berusia 68 tahun, dari Simpang Tanah Palawan menuju pemakaman di Kecamatan Sungai Sariak. Proses pengantaran dilakukan tanpa memungut biaya sedikit pun. Pihak keluarga almarhum, yang diwakili oleh Bapak Nasri, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada H. Arisal Aziz atas kepedulian dan bantuan melalui program ambulans gratis JOSAL tersebut.

Mereka menyatakan bahwa layanan ini sangat membantu, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Program seperti ini dinilai sangat dibutuhkan karena mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit, khususnya saat berurusan dengan proses pengurusan jenazah yang memerlukan transportasi layak dan cepat.

Selain itu, program JOSAL juga menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, bukan hanya untuk kebutuhan komersial. Inovasi ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik berbasis aplikasi bisa dikembangkan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari H. Arisal Aziz, aplikasi JOSAL diharapkan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di Sumatera Barat.

Program ambulans gratis dari aplikasi JOSAL, yang digagas dan didukung sepenuhnya oleh H. Arisal Aziz, bukan sekadar layanan transportasi medis, tetapi merupakan kebijakan sosial yang berdampak besar bagi masyarakat. Program ini memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, membantu masyarakat kurang mampu, serta menumbuhkan semangat solidaritas sosial di tengah kehidupan modern yang serba digital.

Inisiatif ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat mampu menghadirkan solusi konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

TANGERANG - Suasana penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan mewarnai acara pelantikan pengurus Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Tangerang yang digelar di Hall Puri Beta, Tangerang, pada Rabu malam (8/10/2025) pukul 20.00 WIB.

Dalam momen bersejarah itu, Yulius Manday resmi dilantik sebagai Ketua PKDP Kota Tangerang, disaksikan oleh ratusan warga perantau asal Padang Pariaman dan Pariaman yang kini berdomisili di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Acara turut dihadiri oleh H. Arisal Aziz, anggota DPR RI sekaligus Dewan Penyantun DPP PKDP, yang datang bersama Mulawarman, mantan Ketua Bidang OKK DPP PKDP sekaligus Tenaga Ahli DPR RI di Senayan.

Turut hadir pula H. John Kenedi Azis, Ketua Umum DPP PKDP yang juga Bupati Padang Pariaman; Irwandi, Sekjen DPP PKDP; Irwan Sikumbang, SH. MH, Wakil Ketua Umum DPP PKDP; dan Aprinaldi, Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam sambutannya, H. Arisal Aziz memberikan pesan mendalam agar PKDP tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial seperti pesta pernikahan dan acara duka, tetapi juga mampu bersatu dalam bidang politik dan wirausaha.

“Selama ini kegiatan PKDP di perantauan lebih banyak di acara sosial. Kita belum menampakkan kekompakan dalam politik dan ekonomi. Padahal, jika kita saling dukung-mendukung, baik di legislatif, eksekutif, maupun dunia usaha, warga Piaman akan jauh lebih maju,” ujar Arisal Aziz.

Sebagai bentuk dukungan nyata, H. Arisal Aziz menyumbang Rp100 juta untuk pembelian tanah bagi PKDP Tangerang. Ia juga berjanji akan memberikan satu unit ambulans jika PKDP Tangerang berhasil menghimpun seluruh warga perantau asal Piaman yang tersebar di wilayah Jabodetabek agar terdaftar secara resmi sebagai anggota PKDP.

“Setiap warga Piaman itu sebenarnya bagian dari PKDP. Tinggal bagaimana kita menghimpun dan merasakan manfaatnya bersama,” tambah Arisal.

Selain itu, Haji Kenek, Ketua Panitia pelantikan, turut memberikan sumbangan sebesar Rp100 juta, sementara Ketua Umum PKDP, H. John Kenedi Azis, memberikan sumbangan Rp5 juta sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kepengurusan baru PKDP Tangerang.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta berbagai ikatan kedaerahan asal Piaman seperti IKK, Limkos, Tujuh Koto, Lubuk Alung, Sungai Limau, dan komunitas perantau lainnya.

Dalam kesempatan itu, H. Arisal Aziz juga menegaskan kecintaannya terhadap kampung halaman melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan, seperti Ambulan Gratis, Program Bantu Rakyat, Gaji untuk Labai Rubiah, serta bantuan bagi anak yatim.

Semua ini menjadi bukti nyata kepedulian tokoh nasional asal Padang Pariaman tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, baik di ranah maupun di rantau.

Dengan semangat yang sama, Ketua terpilih Yulius Manday berkomitmen membawa PKDP Kota Tangerang menjadi wadah yang kuat, solid, dan bermanfaat bagi seluruh warga perantau Piaman.

Sementara itu, Ketua terpilih Yulius Manday menyampaikan rasa terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PKDP Kota Tangerang.

Yulius juga menegaskan bahwa kepengurusan yang baru akan fokus pada program konsolidasi anggota, pembinaan generasi muda, dan pemberdayaan ekonomi berbasis solidaritas sesama perantau.

Wujud Cinta Tanah Rantau dan Ranah Minang

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama, diiringi suasana penuh haru dan kebanggaan. Para tamu undangan saling berpelukan dan bersalaman sebagai simbol persatuan dan kebersamaan.

Melalui momentum ini, PKDP Kota Tangerang diharapkan mampu menjadi contoh bagi organisasi perantau lainnya dalam memperkuat identitas, memperluas jaringan, dan menghadirkan manfaat bagi seluruh warga Piaman di rantau. (Red)

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR - Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengalokasikan anggaran Rp14 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Nasional di Air Dingin Kabupaten Solok yang rusak parah.

"Pada  tahun 2025 ada penanganan rekonstruksi dengan rigid untuk 1,5 kilometer dan awal 2025 sudah akan dilakukan pengadaan," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat (Sumbar) Thabrani, saat mendampingi reses perseorangan anggota komisi V DPR RI, di Padang Aro, Selasa 17/12/2024

Dia menjelaskan, selain rekonstruksi jalan air dingin juga dilakukan pemeliharaan jembatan Air Dingin 45 meter.

Selain itu juga akan dilakukan penggantian jembatan di Pisau Hilang Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

"Jadi pada 2025 ada tiga paket preservasi, jembatan dua dan rekonstruksi satu paket untuk ruas jalan Lubuk Selasih-Padang Aro," katanya.

Untuk pekerjaan yang dilakukan pada 2024 katanya, sudah hampir selesai dimana ada penanganan preservasi jalan tiga ruas yaitu Lubuk Selasih-Surian, Surian-Padang Aro dan Padang Aro-Batas Jambi.

"Terakhir ruas Padang Aro-Batas Jambi akan diselesaikan akhir Desember," ujarnya.

Anggota komisi V DPR RI Zigo Rolanda mengatakan, sudah meninjau ruas jalan Air Dingin Kabupaten Solok bersama BPJN Sumbar dan akan mulai dilakukan pengerjaan pada 2025.

"Saat melakukan peninjauan lokasi sudah ada kesepakatan antaran BPJN dengan Pemkab Solok terkait pembebasan lahan sehingga 2025 sudah bisa dikerjakan," katanya.

Selain itu katanya, untuk penggantian jembatan pisau hilang juga sudah ditemui langsung pemilik lahan dan mereka tidak keberatan.

Dia mengatakan, pada masa reses ini Komisi V yang mitra kerjanya dengan Kementerian PU melakukan pengecekan pembangunan yang sudah dilakukan pada 2024.

Karena sekarang di penghujung tahun katanya, makanya dilakukan pengecekan terhadap pembangunan yang dilakukan pada 2024 melalui APBN apakah ada yang perlu penambahan dan lainnya.

REALITANUSANTARA.COM

TANAH DATAR --- Kata Stunting  tidak lagi asing di dengar masyarakat Indonesia, penyebab Stunting adalah kekurangan asupan gizi yang diperoleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai sejak dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. 

Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya, hal ini dikatakan Anggota Komisi IX  DPR RI  dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR pada acara Sosialisasi Peningkatan  Kesehatan, Senen  (17/7) di Lapangan Bola Kaki Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto  Kabupaten Tanah Datar  Provinsi Sumatera Barat .

Acara Sosialisasi  yang dihadiri  Anggota Komisi IX  DPR RI  dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR dihadiri  ratusan masyarakat  Jorong Subarang Nagari Singgalang Kecamatan X Koto  Kabupaten Tanah Datar, pada kesempatan ini

dr.H. Suir Syam  menjelaskan  dalam mengatasi  penurunan angka stunting  yang mempunyai peranan penting adalah keluarga terutama  kaum ibu. Karena penyebab utama stunting adalah  mengenai  asupan gizi pada anak, sedangkankan  yang lebih mengetahui gizi  pada  anak adalah ibu.

Dikatakannya,  yang menjadi pemicu utama  penyebab stunting adalah Kekurangan gizi sejak dalam kandungan  ungkap Suir syam bisa menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak.

Kekurangan asupan gizi yang diperoleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai sejak dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun.

Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Pada kesempatan ini dr. Suir Syam  menghimbau kaum ibu untuk memperhatikan asupan gizi  anak  agar diperhatikan mulai dari  dalam kandungan, karena  ingin anak tumbuh dan berkembang dengan sengan sehat maka  perlu asupan gizi dari janin yang ada dalam kandungan. ( RN )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PANJANG -- Anggota Komisi IX DPR RI H. Suir Syam. M. Kes melakukan komunikasi dengan masyarakat , di jalan Gajah Mada Nagari Panyalaian Kota Padang Panjang.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi informasi dan edukasi ini dilaksanakan di gedung Olah Raga Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Padang Panjang Sumatera Barat, Minggu (16/7) siang.

Pada kesempatan ini masyarakat Nagari Panyalaian sangat antusias menyambut kegiatan edukasi pemilihan produk makanan dan obat-obatan serta pemilihan produk kosmetik, hal ini disampaikan Ketua Pemuda Panyalaian Wahyu.

Acara ini dihadiri Camat X Koto Panyalaian dan Kepala Badan POM Kota Padang Panjang.

Suir Syam menjelaskan penggunaan obat dan makanan sangat penting pada kesehatan tubuh manusia, untuk itu masyarakat harus jeli dan teliti dalam memilih obat dan makanan serta bahan kosmetik, Suir Syam berharap agar masyarakat jangan jadi korban iklan promosi di media.

Suir Syam berharap masyarakat X Koto Panyalaian sehat terhindar dari bahan makanan, obat obat dan kosmetik yang dapat mengakibatkan penyakit yang bersumber dari makanan, obat dan kosmetik.

Dikatakan Suir Syam 80%  penyakit ini berasal dari makanan, pada saat ini UU Kesehatan di Indonesia terutama mengenai dokter dan tenaga medis.

Hospital Best, adalah program baru pemerintah, yang mana di suatu daerah yang kekurangan Dokter Spesialis di suatu Rumah Sakit Daerah, rumah sakit yang kekurangan dokter tersebut dapat melakukan atau mengambil dokter spesialis  dibiayai oleh pemerintah daerah setempat.

Suir Syam mengatakan dengan adanya UU Kesehatan yang baru ini dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat Dokter dan tenaga Kesehatan di Indonesia. (rel)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Hujan Mengguyur kota padang sejak Kamis (13/06) malam yang mengakibatkan beberapa titik di Kota Padang di genangi air.

Tinggi air berinovasi di setiap titiknya, bahkan menurut tinjauan tim MOI Sumbar banjir dapat mencapai dada orang dewasa. Dampak dari hujan ini juga menagkibatkan Longsor di kelurahan seberang padang selatan 3, hal tersebut mengakibatkan beberapa Kuburan antara lain kuburan IKPS, dan Kuburan koto anau yang terkena dampak longsor.

Melihat hal itu Langkah sigap dari Hj. Lisda Hendajoni, S.E., MMTr. selaku Anggota DPR RI Komisi X, sambangi lokasi bencana longsor di Kelurahan Seberang Padang Selatan 3 pada Jumat (14/07) sore tadi, Kunjungan Lisda yang didampingi oleh Ketua MOI Anul Zufri,SH, MH ini di apresiasi oleh masyarakat setempat, hal itu disampaikan langsung oleh Edril selaku ketua RT 02 RW 04.

Lisda yang dikenal sebagai sosok ke ibuan yang peduli dengan anak-anak di Indonesia khususnya Sumbar ini terlihat sangat peduli terhadap sesama, bagaimana tidak, ditengah kesibukanya yang akan mengadakan pertemuan penting di Jakarta, Lisda menyempatkan waktu untuk meninjau lokasi Bencana longsor di Kelurahan Seberang Padang Selatan 3.

“Hal tersebut menjadi prioritas untuk saya, Kita tidak tau kapan bencana akan datang, dan kita sebagai penyampai aspirasi rakyat harus selalu ada untuk mereka” ujar Lisda.

Lisda juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati – hati dan waspada jika terjadi Longsor susulan, yang nantinya bisa membahayakan masyarakat sekitar. (Rls)

REALITANUSANTARA.COM

Padang -- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Padang mengadakan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada Jum’at (30/6/2023) bertempat di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang. Acara ini diikuti oleh Pengurus dan Anggota Himpaudi se-Kota Padang.

Sebagai narasumber kegiatan ini, Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd dan moderatornya Noviandi Amir, SH, MH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd, dan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang Asmawati, SE., M.Si.

Leonardy menyatakan sosialisasi ini merupakan tugas MPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan agenda memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskannya sosialisasi ini penting artinya mengingat saat ini cukup banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Belum lagi kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, memudahkan masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam Empat Pilar Kebangsaan. Untuk itu generasi penerus kita harus ditanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini.

Leonardy mengingatkan tugas guru PAUD adalah menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak seperti kemandirian, kematangan emosi, menghormati orang tua, menghormati sesama teman, pandai bergaul. “Proses pembelajaran ini disampaikan melalui belajar dengan bermain, bermain dengan belajar, belajar dengan bernyanyi,” ungkap Leonardy.

Untuk itu Leonardy mengharapkan para guru PAUD dapat menyampaikan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada anak didiknya saat proses pembelajaran tersebut. 

Leonardy melanjutkan, para anggota Himpaudi Kota Padang adalah guru atau orang-orang yang mengajar generasi muda yang masih pada usia dini dan berada di garis depan yang juga berinteraksi langsung dengan orang tua anak-anak tersebut. Ini tugas mulia sehingga pondasi atau dasar pengetahuan anak-anak terbentuk dan akan terus dipakainya selama masa hidupnya. Itulah mengapa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara penting diajarkan sejak usia dini.

Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak hendaknya sesuai dengan ideologi dan aturan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai mulia itulah yang selanjutnya akan diteruskan oleh generasi emas dalam membangun bangsa di masa depan nanti. 

Guru PAUD yang sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, kata Leonardy, diharapkan menyampaikan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini (2023) menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga PAUD di Padang. Harapannya tentu agar anak-anak dapat dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya.

Dikatakannya bahwa Himpaudi Kota Padang tetap mengarahkan lembaga-lembaga PAUD yang dinaungi untuk menerapkan kurikulum terbaru kepada anak-anak didik. PAUD di Kota Padang juga menerapkan Senam Profil Pancasila. Melalui senam ini diharapkan pendidik PAUD bisa mengenalkan, memberi pemahaman tentang nilai-nilai luhur dalam keempat pilar kebangsaan kepada anak usia dini yang belajar di lembaga mereka. 

Desi juga mengungkapkan di Kota Padang ada 177 lembaga PAUD dan 572 pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Dia sangat mengharapkan dukungan Leonardy untuk guru PAUD. Sebab hingga saat ini lembaga PAUD masih berada di luar sistem pendidikan formal Indonesia dan belum ada dalam undang-undang pendidikan.

“Hal ini membuat kami belum mendapatkan fasilitas dan benefit selayaknya tenaga kependidikan,” ungkap Desi.

Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd selaku narasumber menyampaikan bahwa materi Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat disampaikan kepada anak-anak usia dini dalam bentuk sederhana. Sesuai dengan umurnya. 

“Misalnya dengan membuat peraturan di kelas, itu mengajarkan tentang pentingnya mematuhi peraturan dalam menjaga ketertiban,” ungkap Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Sumatera Barat itu.

Bagaimana Bersikap

Dalam sesi tanya jawab bersama peserta, Ketua Himpaudi Kota Padang Desi Susanti, S.Pd menanyakan berkaitan dengan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Ia mengatakan bahwa berita tentang pelanggar hukum dan undang-undang ini justru banyak juga si pembuat undang-undang itu sendiri. Ia khawatir bahwa pemberitaan ini akan dilihat anak-anak dan dicontoh. “Kita tentu khawatir anak-anak nanti malah mencontoh pelanggarannya,” ungkapnya

Meni Effendi, S.Pd, Anggota Himpaudi dari Kecamatan Nanggalo mengatakan bahwa ia merasa pemerintah kurang konsisten dalam penegakan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena, saat ini saja di sekolah tingkat dasar dan menengah pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan itu hanya dua jam dalam seminggu. “Bagaimana bisa menanamkan nilai Pancasila kepada anak jika diberi waktu hanya dua jam dalam seminggu,” katanya.

Selain itu, Meni juga mempertanyakan tentang materi sosialisasi empat pilar itu. Bagaimana caranya agar bisa menanamkan nilai Pancasila dan pilar lainnya, sedangkan anak usia dini masih belum bisa berfikir secara abstrak.

Menanggapi pertanyaan para peserta sosialisasi, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tugas kita adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan. Tidak hanya dipatuhi, tapi juga aturan yang ada dilaksanakan secara konsisten. Bentuk kelompok atau grup kepada anak untuk mensimulasikan kehidupan bermasyarakat. 

Ditambahkannya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak. Apalagi anak usia dini dimana daya serap anak masih sangat kuat. “Sehingga, jika kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kepatuhan, kemanusiaan dan keagamaan, maka nilai tersebut akan melekat hingga dewasa,” ungkap Rektor Unes tersebut.

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin melanjutkan meski pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan hanya diajarkan dua jam, itu kan hanya pendidikan intrakurikuler. Artinya, pendidikan nilai-nilai kebangsaan ini dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jangan hanya terpaku pada pembelajaran dalam silabus saja. Bisa dikembangkan melalui pembelajaran diluar materi yang disusun dalam kurikulum.

H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan bahwa pelanggaran hukum atau perundang-undangan itu dilakukan karena adanya kesempatan oleh si pelanggar maupun oleh pembuat aturan itu sendiri.

Guru PAUD hendaknya menyaring berita yang dilihat atau ditunjukkan kepada anak, bisa juga memberikan contoh lain yang baik-baik saja. Ajarkan bahwa ada konsekuensi pada setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. 

“Harus disadari dan diajarkan pula, menjadi orang penting itu baik, namun menjadi orang baik jauh lebih penting,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut. 

Apabila nilai kebaikan ini sudah tertanam, maka akan mudah untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Penting juga untuk menyadari bahwa anak masih belum bisa berfikir abstrak. Jadi pembelajaran melalui simulasi akan lebih baik.

Berkaitan dengan dimasukannya PAUD ke dalam sistem pendidikan formal dan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, Leonardy menyatakan, menyampaikanya pada pemerintah saat rapat kerja bersama pemerintah. “Kita akan desak pemerintah agar aspirasi dari Himpaudi dapat diakomodir,” kata Leonardy. (*)

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni berharap revisi UU Desa menjadi momentum untuk mensejahterakan desa dan masyarakat. Fraksi Partai NasDem mendukung revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

"Dukungan yang kita berikan dalam revisi UU Desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap ini dapat menjadi momentum, bagi perangkat desa atau nagari, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujar Lisda, Selasa (4/7).

Lisda mengatakan, beberapa usulan juga disetujui oleh Panja Baleg. Diantaranya perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun dan dapat dipilih tiga kali, menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali.

“Dengan diperpanjang masa jabatan bagi kepala desa kita berharap kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud. Tentunya dengan hal ini kepala desa dapat lebih fokus dalam mensejahterakan dan memajukan masyarakatnya,” ujar Lisda.

Selain itu, Legislator dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengatakan, poin lain yang disepakati ialah pemberian tunjangan bagi kepala desa, perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Beberapa waktu lalu kami melakukan pertemuan untuk menyerap aspirasi bersama dengan sejumlah kepala desa atau wali nagari di Sumatra Barat. Salah satu aspirasi yang disampaikan yakni terkait dengan tunjangan dan hak jaminan sosial bagi kepala desa serta keluarga. Dan usulan tersebut juga diepakati oleh Panja Baleg,” jelas Lisda.

REALITANUSANTARA.COM

PESSEL -- Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bantuan tersebut berupa uang tunai, untuk perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Penerima beasiswa tersebut merupakan masyarakat pra sejahtera yang belum tersentuh program keluarga Harapan (PKH) maupun yang belum pernah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun PIP regular dari pendataan melalui Dinas Pendidikan

"Mamang, tiga tahun terakhir ini kita tidak pernah dapat. Begitupun tahun-tahun sebelumnya juga tidak pernah dapat. Karena orang Pesisir Selatan yang menjadi Anggota DPR RI di Komisi X baru saya", ujar Lisda Hendrajoni.

Dijelaskannya lagi, Anggota DPR RI yang ada di Komisi X telah diberi mandat oleh Kemendikbudristek untuk dapat melakukan penyerapan PIP ini, dan masing-masing anggota (untuk seluruh provinsi di Indonesia) diberikan quota 48.000.

"Jadi tidak benar adanya jika usulan anggota DPR RI dari Komisi X, adalah usulan akal-akalan alias tidak resmi dari Kemendikbudristek. Karena hal dapat dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan resmi untuk anggota Komisi X dan SK yang bisa diakses langsung", tegas Lisda.

Untuk Sumatera Barat, kata Lisda lagi baru menghabiskan separuh total quota yang diberikan yaitu 15.000-an siswa yang telah diusulkan untuk menerima PIP Tahap I Pessel 8790, Tanah Datar 303, Sijunjung 714, Mentawai 1.325, Solok Selatan 202, Darmasraya 711, Padang 1.141, Padang Panjang 905, Sawah Lunto 275 Kota Solok 214. Dan Dapil 2 sebanyak 446.

"Dan masih ada sisa quota yang bisa kita usulkan untuk Tahap 2. Pengusulan dilakukan melalui aplikasi yang diluncurkan oleh Kemendikbud yaitu SiPintar. Dan kepada masing-masing pihak (pihak regular maupun pihak pemangku kepentingan komisi X) diberi akses penuh oleh Kemendikbud dengan jangka waktu tertentu untuk mengusulkan calon penerima", jelasnya.

Jadi, Ini bukan masalah politik, melainkan bagaimana PIP tersebut dapat diserap oleh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya, dan Sumbar umumnya, pungkas Lisda.

Disisi lain (seperti dikutip dari antara) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin menegaskan, SE tentang PIP ini adalah untuk menjawab klaim sekelompok orang yang mengaku mengurus bantuan tersebut. 

"Tidak demikian adanya. PIP itu ada sistem dan alurnya. Karena itu kami terbitkan SE agar tidak ada politisasi dan klaim sepihak," tegasnya di Painan.

Ia juga menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari pihak Kemendikbudristek maupun Kementerian Sosial terkait adanya penambahan kuota PIP untuk Pesisir Selatan.

Informasi penambahan yang beredar baru hanya sebatas klaim dari pihak tertentu, namun tidak disertai dengan surat resmi dan besaran jumlah kuota yang ditambah untuk tahun ini.

Ira Yusfi, dari Mitrakom Kemendikbud Komisi X DPR RI mengatakan, SE yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, terkait klarifikasi bantuan PIP, akan berdampak kepada aktivasi 440 siswa di daerah tersebut. Karena 440 siswa tersebut terancam batal menerima PIP lantaran sekolah dari para siswa tersebut, enggan mengaktivasi rekening PIP milik siswanya.

“Berdasarkan SK Kementerian, batas waktu aktivasi adalah 30 Juni 2023, ternyata ada data siswa kelas berjalan di Pesisir Selatan, yang belum diaktivasi sebanyak 440 siswa oleh pihak sekolah. Saat kami klarifikasi, pihak sekolah menyebut mendapatkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan,” ungkap Ira Yusfi lagi.

Dijelaskannya, data sebanyak 440 tersebut saat ini sedang di proses kembali, agar dapat disetujui karena adanya miss komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pessir Selatan terkait klarifikasi dana PIP sehingga pihak sekolah menjadi ragu.

“Untuk menindak lanjuti hal ini, Senin (26/6/23) perwakilan kami sudah langsung bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, untuk segera melakukan aktivasi, berhubung memasuki masa libur dan cuti bersama lebaran Idul Adha, dan disepakati akan segera ditindak lanjuti. Kita juga meminta Kemendikbud untuk memperpanjang masa aktivasi lantaran adanya libur Lebaran dan curi bersama ini,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Pesisir Selatan, Asril Dt. Putih menyebut Kadis Pendidikan Pessel tidak mengerti dengan PIP dan tidak faham dengan sistem pemangku kepentingan.

“Di zaman serba canggih ini, seorang Kepala Dinas berkilah tidak tahu SK Menteri, itu rasanya sangatlah aneh. Bagaimana Pessel Bisa maju jika pejabat yang mengatur sistem pendidikannya saja tak paham sistem kerja pemangku kepentingan Komisi X DPR RI", sampai Asril melalui Chat WA nya.

Ia menambahkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Kapuslap Kemendikbud tersebut jelas, bahwa SK yang diterbitkan adalah usulan Pemangku Kepentingan Anggota Komisi X DPR RI.

“SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terkesan tidak menghargai perjuangan dari Anggota DPR RI kita di Pusat. Harusnya Kadis berterima kasih, bukan malah mempersulit,” ujarnya

 ( RN )

REALITANUSANTARA.COM

PAINAN -- Tahun politik, bisa menimbulkan situasi memanas. Mengklaim dan memplotisir bagian dari pesta lima tahun itu. Inipun terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menegaskan Surat Edaran (SE) tentang Program Indonesia Pintar (PIP), bertujuan menjawab klaim sekelompok orang yang mengaku mengurus bantuan tersebut. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Salim Muhaimin menyampaikan,  dalam video berdurasi 2.44 detik yang diunggah akun facebook widdayunia menyebutkan,  jika bantuan berdasarkan perjuangan salah seorang Anggota Komisi X DPR-RI dari Dapil Sumbar I. 

"Tidak demikian adanya. PIP itu ada sistem dan alurnya. Karena itu kami terbitkan SE agar tidak ada politisasi dan klaim sepihak," tegasnya di Painan. 

Pada video yang berlokasi di BRI Kecamatan Koto XI Tarusan itu seorang perempuan tampak sedang membagikan kartu PIP sambil mengatakan bantuan berasal dari Anggota Komisi X DPR-RI, Lisda Hendrajoni. 

Ia juga memperlihatkan selembar kertas pada kamera sembari menyampaikan pada Lisda Hendrajoni jika telah membagi kartu pada penerima, bahkan menegaskan pada orang tua siswa, itu bukan dana sekolah. 

Akan tetapi berasal dari dana Pokok Pikiran Lisda Hensrajoni dan melarang ibu-ibu yang hadir untuk tidak memberikan informasi macam-macam di luar, tanpa menyebutkan jenis informasinya. 

Perempuan itu juga meminta penerima agar ingat Lisda Hendrajoni. Tak sampai di situ saja, ia juga mengklaim bakal mengurus bantuan bagi siswa yang belum terdata dalam penerima PIP.

"Ini Pokir Ibu Lisda Hendrajoni, bukan dari sekolah. Jika ada yang belum menerima, berikan datanya pada saya. Kita data lagi. Tapi ingat, infornasinya ke luar jangan macam-macam," sebutnya. 

Salim melanjutkan aksi itu telah membuat gaduh di tengah masyarakat dan bahkan terkesan mempolitisir program pemerintah pusat, sehingga pihaknya mengeluarkan SE sebagai upaya menetralisirnya. 

Padahal data penerima yang dibagikan itu sudah merupakan usulan dari pihak sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kamenag Pesisir Selatan, kemudian yang mereka minta pada sekolah dan diklaim sebagai usulannya. 

"Jadi, SE yang kami terbitkan justeru guna menetralisir, sehingga tidak ada politisasi terkait bantuan biaya pendidikan melalui program PIP," 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam laman resminya merilis penerima PIP adalah siswa yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Keluarga miskin dan rentan miskin, para pemegang kartu keluarga harapan, anak yatim atau piatu dari sekolah panti asuhan atau panti sosial, terkena dampak bencana dan putus sekolah.

Menderita kelainan fisik, korban musibah, orang tua di PHK, berada di daerah konflik, keluarga kena pidana, mempunyai saudara lebih dari tiga orang. Berasal dari lembaga kursus atau pendidikan non formal.

Persyaratan tersebut kemudian dicocokan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di tiap-tiap sekolah dan jenjang pendidikan, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga SMA sederajat. 

Jika tidak sesuai dengan persyaratan, siswa dipastikan tidak akan menerimanya. Meski begitu sekolah bisa mengusulkan kembali jika memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan pemerintah. 

Tahun ini siswa penerima PIP untuk jenjang SD 10.306 siswa yang Masing-masingnya menerima Rp450 ribu per tahun. Jenjang pendidikan SMP 4.696 siswa, Rp750 ribu per tahun. 

"Jenjang pendidikan SMA tercatat sebanyak 2.296 siswa dan SMK 984 siswa penerima, dengan berasan bantuan biaya pendidikan yang mereka terima mencapai Rp1 juta per siswa per tahun," terang Salim.

Ia juga menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi dari pihak Kemendikbudristek maupun Kementerian Sosial terkait adanya penambahan kuota PIP untuk Pesisir Selatan.

Informasi penambahan yang beredar baru hanya sebatas klaim dari pihak tertentu, namun tidak disertai dengan surat resmi dan besaran jumlah kuota yang ditambah untuk tahun ini.

Memurutnya pemerintah kabupaten tentu akan sangat senang hati jika memang ada penambahan kuota untuk daerah, karena bantuan tersebut sangat membantu para orang tua siswa. 

Karena itu dirinya mengimbau pada semua pihak agar tidak menjadikan program PIP sebagai komoditi politik, karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara yang memang layak menerima. 

Apalagi pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga menjadi urusan wajib bagi pemerintah pusat daerah, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Nah, bagi yang merasa berhak, tapi belum menerima, segera lengkapi persyaratan di kantor nagari (desa). Kemudian berikan pada sekolah," sebut Salim.

Sementara, Lisda Hendrajoni, juga meluruskan, sebagai anggota DPRD Komisi X diberi mandat oleh Kemendikbud, termasuk provinsi seluruh Indonesia untuk penyerapan PIP, per anggota diberikan 48 900 guota.

"Ini bukan masalah warna politik, melainkan PIP bagaimana PIP tersebut dapat diserap oleh masyarakat yang membutuhkan," katanya sembari menyebutkan, jika tidak benar usulan anggota DPR RI Komisi X adalah usulan akal akalan

Dan, katanya lagi, tidak resmi  dari Kemendikbudristek. Terbukti dengan adanya surat pemberitahuan resmi untuk anggota Komisi X dan SK yang bisa diakses langsung.

Ia juga menyebutkan, PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah. Ini diberikan kepada siswa SD, SMP hingga SMA  -SMK yang berasal dari keluarga miskin untuk biaya pendidikan. Nv

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Dr. H. Suir Syam, M. kES, MMr  Anggota  DPR RI Komisi IX  gelar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang bertemakan  Komunikasi informasi  dan Edukasi bersama tokoh masyarakat Lubuk Binturun di  Aula SMK  PP Negeri  Padang, Jl. Pertanian  Lubuk Binturun Kec. Koto Tangah  Kota  Padang,  Selasa 27 Juni 2023.

Dr. H. Suir Syam, M. kES, MMr  Anggota  DPR RI Komisi IX mengatakan, saat ini masyarakat harus cerdas dan memahami dalam memilih  makanan atau pola makan yang sehat. 

Pada Saat ini masih babanyak yang tidak memahami dan tidak mengetahui penanganan makan sehingga mengakibatkan  terjadinya gangguan kesehatan.

Pada produk makanan sendiri, masyarakat  agar dapat memenuhi  persyaratan dan lebih memperhatikan mutu serta  keaman," ucap Suir Syam saat di wawancarai oleh awak media usai kegiatan  edukasi tersebut.

Lebih lanjut lagi Suir Syam menyebutkan, Penggunaan  BTP  yang berlebihan , begitu juga  keamanan produk makan  perlu juga pengawasan  dan pengendalian  penggunaan bahan berbahaya  yang terdapat pada produk  obat -obat tradisional dan kosmetik,

Suir Syam  mengungkapkan, pada saat ini banyak sekali produk makanan dan minuman  yang beredar di tengah masyarakat, untuk itu masyarakat harus cerdas , jeli dan telitih dalam memili produk yang beredar tersebut agar  tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan  untuk itu bagi masyarakat  yang akan menggunakan dan memakai produk makanan dan kosmetik harus teliti benar  waktu ekspayernya," ujarnya 

Begitu juga dalam pemakaian produk kosmetik jangan asal beli untuk dipakai, masyarakat harus lebih teliti  dan jeli untuk melakukan  pemerisaan bahan apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut sebelum memakai dan menggunakan produknya, apakah  kosmetik yang dipakai  itu cocok, dan bahan produk nya aman dan memperhatikan ekspayernya," tuturnya

Intinya bagi masyarakat setiap akan memakai produk  kosmetik atau  makanan serta obat-obatan haruslah lebih hati hati  dan telitih sebelum memakai dan  menggunakan  produk itu, serta jangan lupa memeriksa  izin  BBP0M nya," pungkasnya 

Kegiatan ini di hadiri oleh Kepala  Balai Besar Pengawas  Obat dan Makanan  kota padang, Drs, Abdul Rahim, Apt, M. Si  dan di ikuti ratusan masyarakat peserta Kegiatan edukasi, yang  juga dihadiri  Kepala  pengurus MOI (Media Online Indonesia) Sumbar yang diketuai Anul Zufri, SH, MH. ( Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni,  sepakat dengan Kemendikbud-Ristek yang akan mengeluarkan larangan kegiatan wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Mewajibkan kegiatan seperti wisuda perpisahan atau pun study tour, cukup membebankan orangtua, terutama bagi yang tidak mampuh.

“Kita sependapat adanya larangan acara wisuda, perpisahan atau study tour bagi  para siswa SD sampai SMA setelah lulus. Kegiatan tersebut membebankan orangtua. Kita mendukung Kemendikbud-Ristek agar mengeluarkan larangan untuk acara wisuda dan perpisahan anak-anak,” ujar Lisda dalam keterangannya, Kamis (22/6).

Selain tidak memiliki manfaat yang jelas, menurut Lisda, kegiatan tersebut juga salah satu pemborosan bagi sekolah. Ia meminta pihak sekolah tidak beranggapan semua anak atau pun orangtua mampu membayar biaya wisuda.

“Kegiatan tersebut hanyalah pemborosan bagi sekolah. Jadi kita berharap jangan ada lagi kegiatan yang menambah beban orangtua atau wali murid. Kita meminta pihak sekolah jangan menyamaratakan kemampuan orangtua siswa,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga mendesak Kemendikbud-Ristek segera  membuat aturan larangan dengan sanksi yang tegas.

“Aturannya harus jelas dan sanksinya juga harus tegas. Serahkan saja momen merayakan kelulusan sepenuhnya kepada keluarga masing-masing,” pungkasnya.

Sejumlah orangtua siswa mengaku keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk acara wisuda di tingkat TK hingga SMA. Banyak pihak juga menilai acara seremonial itu tidak perlu diadakan.

Merespons hal itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud-Ristek, Anindito Aditomo, mengatakan tidak ada imbauan khusus terkait acara wisuda di tingkat TK hingga SMA. Ia memastikan kegiatan tersebut akan dilarang.

“Tidak ada kebijakan yang mewajibkan itu, bahkan meminta pun tidak. Tidak ada kewajiban atau imbauan untuk menyelenggarakan wisuda. Karena itu, jika ingin ada acara seperti itu, semestinya sifatnya partisipatif dan mendapatkan persetujuan dari semua wali murid. Itu prinsipnya,” tegasnya. ( ** )

REALITANUSANTARA.COM

Padang  -- Perjuangan para seniman menolak rencana alihfungsi pembangunan kompleks Taman Budaya, yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terus berlangsung. Bahkan gerakan yang telah berjalan sejak bulan Februari 2023 lalu, melalui berbagai aktifitas, dialog, diskusi kian menderas.

Terakhir, Minggu 11 Juni 2023 diwakili seniman berjumlah 35 orang, mereka diterima dengan terbuka dan penuh keramahan oleh Anggota DPD RI, H Leonardy Harmainy Dt.Bandaro Basa, S.IP, MH. Hadir didampingi aktifis senior H. Syaharman Zanhar.

Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan di Rumah Makan Sambalado Hj. Zainab Ulak Karang, para seniman dan budayawan itu mengungkapkan alihfungsi bangunan Taman Budaya membuat mereka melakukan berbagai aktifitas seperti dialog, diskusi hingga panggung ekspresi. 

Kepada Leonardy, para seniman dan budayawan  itu tegas mengatakan Kompleks Taman Budaya Sumbar yang terletak di kawasan jalan Diponegoro, sejak tahun 1974 dikenal sebagai pusat aktifitas dan kreatifitas dari para seniman, pekerja seni, sastrawan maupun budayawan dan lainnya dari seluruh Sumatera Barat. Namun baru-baru ini, pemerintah provinsi Sumatera Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan FGD yang menjelaskan tentang rencana perubahan fungsi gedung zona C. 

Mereka mengungkapkan dari semula sebagai kantor untuk aktifitas kegiatan perkantoran Dinas Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya, dialihkan sebagai bangunan hotel bintang lima. Sementara pembangunan zona B, yang semula direncanakan untuk aktifitas seniman, yang nantinya memuat bangunan teater utama, bioskop, gallery, labor musik, tari, perpustakaan, dan lain-lain tidak berlanjut pembangunannya. 

Syarifuddin Arifin, seniman yang dikenal sebagai penyair lintas negara mengatakan alangkah baiknya pembangunan kompleks zona B ini diselesaikan dahulu, agar para seniman bisa kembali beraktifitas normal kembali. Baru kemudian rancangan zona C ini diteruskan.

Ery Mefri koreografer yang diketahui telah malang melintang di panggung-panggung Internasional, melengkapi. “Pada hakekatnya kami para seniman, tidaklah anti pembangunan.” 

Ery mengatakan jika pembangunan Zona B selesai, maka para seniman pun dapat kembali bisa beraktifitas seperti semula. Sementara pemerintah maunya merubah rencana menjadi hotel, para seniman tidak akan menghalangi

“Sekarang ini, seolah-olah kami ini para seniman diperlakukan malah jauh lebih buruk daripada sampah. Dibuang tanpa tahu tempatnya. Padahal, sampah saja jika dibuang, ada tempatnya, begitu kira-kira analoginya,” tambah Ery Mefry.

Sementara Khairul Jasmi, tokoh pers Sumatera Barat menyarankan ada baiknya diadakan kembali pertemuan terbuka antara tiga pihak agar bisa diketahui lebih jelas lagi soal rancangan detail bangunan yang akan dilakukan pihak pemerintah Prov. Sumbar. Terutama pertemuan antara pihak PU, Bappeda dan seniman. Penting kemudian, dibuat kesepakatan yang lebih tegas sebagai bentuk hasil dari pertemuan itu.

Syaharman Zanhar, aktifis yang dikenal juga pernah ikut mendirikan Sanggar Seni Paris di Padang Pariaman era 1980an, berharap agar gerakan-gerakan para seniman dan pertemuan dengan senator ini hendaknya dapat menggugah kepedulian pemerintah terhadap iklim kesenian maupun kebudayaan di Sumatera Barat.

“Karena tanpa kehadiran seniman maupun budayawan yang terus berkarya, bagaimana bisa pembangunan dilaksanakan secara humanis dan penuh nilai?” ujar Syaharman.

Setelah mendengarkan keluhan serta usulan dari para seniman dan budayawan, Senator H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengajak seniman dan budayawan itu untuk memahami arti penting budaya, seni, budayawan, seniman dan Taman Budaya bagi masyarakat Sumatera Barat.

Leonardy menjelaskan, budayawan adalah orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang budaya atau berkecimpung dalam bidang budaya yang mengandung nilai-nilai luhur. 

Sementara seniman adalah kumpulan dari orang-orang yang kreatif dan inovatif yang mahir dalam bidang seni. Sementara Taman Budaya merupakan tempat berkumpulnya para seniman dan budayawan, tempat berdiskusi dan tempat berlatih.

Kata Leonardy, Ketua Badan Kehormatan DPD RI, kita Sumatera Barat yang dikenal dengan budaya. Budayanya yang penuh dengan simbol-simbol yang universal. Sumatera Barat juga terkenal dengan seninya. Bahkan seninya ini telah mengharumkan nama negara dan nama daerah. Jangan sampai seni dan budaya Sumatera Barat tercerabut oleh perkembangan zaman.

“Untuk itu kita harus mengawal para budayawan, mengawal para seniman agar pemikiran-pemikiran tentang seni dan budaya Sumatera Barat ini tetap terjaga. Kita dalam hal ini tidak hanya masyarakat, khususnya pemerintah daerah. Kita harapkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal mengawal budayawan dan seniman. Salah satunya dengan memfasilitasi tempat mereka berkreasi, tempat mereka berinovasi, tempat mereka berdiskusi. Selama ini ya di Taman Budaya, yang ada di Jalan Diponegoro,” ungkapnya. 

Jadi perlu perhatian bersama agar Taman Budaya yang sedang dibangun tetap memikirkan fungsi-fungsi yang selama ini telah ada. Ada teater utama, bioskop, gallery, labor musik, tari, perpustakaan. Serta tempat rapat dan diskusi tetap ada di Jalan Diponegoro tersebut. "Aneh rasanya jika Sumatera Barat tidak punya Taman Budaya,” pungkasnya.

Hadir pada pertemuan yang didahului makan siang itu wartawan dan sastrawan senior Khairul Jasmi, penyair Yeyen Kiram yang dikenal sebagai aktifis Cagar Budaya, koreografer tari Internasional Ery Mefri, Angga Djamar, penyair Syarifuddin Arifin, Andrea C Tamsin, Nasrul Azwar, Trikora Irianto, Jeffnil St Pandeka, koreografer Deslenda, Filhamzah, Dadang Leona, Hermawan An, teaterwan Rizal Tanjung, Muslim Noer, Fauzul elNurca, Kamal Guci, dan masih banyak lainnya. (*)

REALITANUSANTARA.COM

Padang -- Anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, menghadiri serah terima dan peresmian Pondok Tahfiz Qur'an Al-Falah Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat, 2 Juni 2023.

Pondok Tahfiz ini dibangun oleh Leting Dikmaba Two Thousand ((DTT)/Sepolwan Millenium Dua Empat (SMDE) Polri Angkatan 2000 dengan cara memotong remunerasi mereka hingga sekarang. 

Niat baik mereka mendapat dukungan dari Pemerintah Nagari, Tokoh Masyarakat dan anak Nagari Limau Purut. Sehingga, pondok tahfiz pun dibangun dan berdiri megah di atas tanah milik Nagari Limau Purut, bahkan direncanakan nantinya dilanjutkan untuk tingkat kedua. 

Kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan DTT/SMDE Angkatan 2000 di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman khususnya dan DTT/SMDE Polri Angkatan 2000 di Sumatera Barat yang telah berupaya bersama donatur lainnya mewujudkan Pondok Tahfiz yang akan menerima anak-anak Nagari di Limau Purut khususnya dan Kecamatan V Koto Timur umumnya secara GRATIS," Ungkap Leonardy dalam sambutannya.

"Sungguh mulia yang mereka lakukan dan sungguh cerdik langkah mereka dalam berbuat amal kebajikan. Sudah selayaknya kita bersama ikut pula dalam ladang amal yang telah disediakan ini," katanya lagi.

Pondok Tahfiz, Rumah Tahfiz atau Surau Tahfiz itu untuk membetulkan bacaan dan memperbanyak hafalan Quran. Dengan menyibukkan mereka dengan kegiatan menghafal quran, didukung dengan kegiatan olahraga akan memperbanyak anak-anak atau generasi muda yang baik. 

"Jika Polri di seluruh Indonesia mendirikan rumah Tahfiz di daerah-daerah mereka, akan banyak generasi muda yang baik. Maka besar harapan Indonesia akan baik pula," tutupnya.(rel)

REALITANUSANTARA.COM