REALITANUSANTARA.COM
PADANG -- Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin. M.Pd berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarat Desa (PMD) Sumatera Barat didampingi Wakil Rektor III, Kepala Lembaga Kerjasama dan Sistem Informasi, Kepala LPPM Unes, Dekan Teknik dan Dekan Fisipol.
Kunjungan Unes ini merupakan silaturrahim ke Dinas PMD Sumbar dalam rangka menjalin hubungan kerjasama di bidang pendidikan, rombongan ini diterima Kepala Dinas PMD Sumbar Amasrul, S.H didampingi para Kepala Bidang di ruang pertemuan Dinas PMD tersebut. Rabu (29/11) kemarin.
Pada kesempatan tersebut Rektor Unes menyampaikan pertama tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu sekarang dipusatkan di Pasaman Barat. Kedua ada program khusus dari pemerintah pusat namanya Rekognisi Pembelajaran Lampau (RP) dan MBKM Wajib Intra kurikuler di nilai setara dengan 4 SKS, untuk pengabdian masyarakat di nilai 4 SKS, dan KKN Terpadu nanti ditunggu keputusan dari pemerintah pusat, ujar Rektor Unes itu.
Ada SK Menteri Pendidikan Nomor 41 tahun 2022 namanya RPL (Rekognisi Pembelajaran Masa Lampau) diakui pengalaman pendidikan sebelumnya, kemudian juga diakui pendidikan formal dan informal, Diklat Pimpinan, penataran lainnya. Dikatakan Unes punya Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, pada Prodi ini dibuat konsentrasi Pemerintahan Desa kalau di Sumbar cocok namanya Pemerintahan Nagari sebanyak 24 SKS khusus materinya Desa. Dalam Program ini mohon kepada Kepala BPM Sumbar berdiskusi kepada Gubernur tentu diprioritaskan Aparatur Nagari nanti Unes memberikan Sarjana Pemerintahan Desa. Dihargai mungkin agamanya, bahasa indonesianya, pengalamannya dan ilmu-ilmu yang lain, Nanti dinilai oleh Tim Asesor terdiri dari satu orang dari Akademisi Ketua Prodi, dan satu orang lagi dari Asosiassi Ilmu Pemerintahan.
Kalau nilainya baik, perkuliahan ini bisa 2 tahun, karena kreditnya 144 SKS bisa tidaknya tentu dilihat dari pengalamannya kalau pengalamannya tidak ada terntu tetap sebanyak 144 SKS. Ini suatu trobosan bagi Sumatera Barat . Di Nagari sudah banyak pula yang sarjana di bidang ilmu lain itu tinggi nilainya, tinggal sedikit lagi . hanya ada 3 mata kuliah yang tidak bolleh diakui yaitu mata kuliah metode penelitian, statistic dan mata kuliah Skripsi. Perkuliahan dilakukan dengan during 50% dan 50% Luring.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Amasrul, SH menyambut baik kedatangan rombongan Unes ke Dinas PMD Sumbar, dan memperkenalkan Stafnya. Dikatakan di Nagari adai Jaksa nagari guna supaya Aparatur Nagari tidak main-main, karena Nagari sudah menjadi subjek bukan objek lagi sejak lahirnya Undang Undang No. 6 tahun 2014 Nagari itu diberikan keuangan langsung dikelola oleh Nagari.
Di Sumbar ada 28 Nagari masih tertinggal, yang terbanyak di Kep. Mentawai dan Kab. Solok di Kab. Solok Selatan ada 3 Nagari sangat Tertinggal, tapi sudah bisa dientaskan dengan jalan lingkungan, jarak tempuh dengan tempat pendidikan sangat jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Terutama bagi Siswa SMP yaitu melalui Sungai Batang Hari satu kali pergi dengan Boat / mesin tempe tiga juta rupiah untuk sekali berangkat. Ditaroh muatannya 10 orang berarti Rp. 300.000, per orang, kalau pulang pergi tentu Rp. 600.000,- / orang. Sekarang baru SMP sudah Kos si Sijunjung, Pulau Punjung, Bidar Alam.
Di Sumatera Barat ada 135 Nagari yang perlu ditingkatkan SDMnya, diakui memang aparatur aparatur tingkat nagari keterbatasan pendidikan, sekarang masih ada tingkat pendidikannya tamatan SMA,
Ada 66 nagari bermasalah karena ketidak tahuannya tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi pemerintrah sesuai dengan Prodi Ilmu Pemerintahan.
Amasrul, SH minta Unes bisa bekerjasama membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatr Nagari melalui PKS. Nanti bisa disosialisasikan kepada Wali Nagari dan Rektor Unes siap untuk menjelaskan kepada para Wali Nagari.
Post a Comment