REALITANUSANTARA.COMPadang — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci penting dalam mempercepat proses pembangunan serta menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif.
Penegasan ini disampaikan oleh politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut usai memberikan tausiah dalam pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, pada Jumat (31/10) pagi di Kota Padang. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural, pegawai ASN, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Muhidi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja. Pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan seiring dalam satu visi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.
"Apabila kolaborasi antara semua unsur telah terbangun dengan baik, maka pembangunan akan berjalan lancar, stabilitas daerah akan terjaga, dan iklim investasi pun menjadi lebih positif. Sebaliknya, jika salah satu indikator tidak berjalan optimal — misalnya kondisi keamanan dan stabilitas sosial yang kurang kondusif — maka dunia usaha akan sulit berkembang. Investor tentu akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya karena tidak adanya jaminan keamanan dan kenyamanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menambahkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun yudikatif. Sejak awal masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, ia berupaya membangun hubungan kerja yang erat dengan berbagai institusi seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, serta kalangan pengusaha dan pelaku UMKM.
Menurutnya, sinergi antarinstansi dan sektor swasta merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, hambatan birokrasi dapat diminimalkan, pelayanan publik semakin efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.
Muhidi juga menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan program kerja bersama. Ia berharap agar seluruh elemen pemerintahan di Sumatera Barat dapat terus memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
"Kita ingin Sumatera Barat tumbuh sebagai provinsi yang maju, aman, dan berdaya saing. Untuk itu, kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, lembaga vertikal, DPRD, aparat hukum, dan pelaku usaha menjadi keharusan. Tanpa kebersamaan, pembangunan akan berjalan lambat dan tidak merata,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya nyata, DPRD Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Muhidi terus berperan aktif dalam menjembatani aspirasi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Muhidi optimistis bahwa Sumatera Barat dapat menjadi daerah yang stabil, produktif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (RN)
Posting Komentar