REALITANUSANTARA.COMYOGJAKARTA - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP–ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 18 hingga 21 November 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., dan rombongan diterima oleh Subarja, ST., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tema “Pengelolaan Irigasi Kewenangan Provinsi, Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dalam Rangka Ketahanan Pangan.” Tema ini menjadi dasar diskusi yang berlangsung cukup intens dan mendalam. Rombongan DPRD Sumatera Barat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai karakteristik tata kelola irigasi di DIY yang dinilai memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain.
Subarja menekankan bahwa sistem irigasi di DIY tidak sekadar dipandang sebagai infrastruktur teknis untuk mendukung pertanian, tetapi juga telah menjadi bagian dari unsur kebudayaan daerah. Pengakuan ini sejalan dengan status keistimewaan DIY, sehingga pengelolaan irigasinya berada di bawah kebijakan khusus yang menempatkan peran masyarakat, nilai tradisi, serta keberlanjutan lingkungan sebagai pilar utama. Karena itu, pola pengelolaan irigasi di DIY dinilai lebih menyentuh aspek sosial dan budaya, bukan hanya aspek teknis.
Selain itu, Subarja memaparkan bahwa DIY telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai irigasi. Regulasi tersebut mengatur lebih rinci mengenai pengelolaan, peran masyarakat, serta mekanisme operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Keberadaan Perda ini dinilai dapat menjadi rujukan bagi provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, untuk membangun sistem pengelolaan irigasi yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, rombongan juga mendalami strategi penanganan dan pemulihan irigasi pasca erupsi Gunung Merapi. Subarja menjelaskan bahwa rehabilitasi pasca bencana difokuskan pada pemulihan lahan, perbaikan infrastruktur air, serta peningkatan sistem mitigasi. Pengalaman dari erupsi besar Merapi pada tahun 2010 menjadi acuan penting dalam menyusun langkah-langkah penanganan bencana yang lebih matang dan responsif di sektor sumber daya air.
Kunjungan kerja ini memberikan wawasan baru bagi Komisi IV DPRD Sumbar, khususnya dalam upaya memperbaiki tata kelola irigasi di daerah mereka. Pemahaman mengenai regulasi, pendekatan kebudayaan, dan strategi mitigasi bencana diharapkan dapat diadaptasi untuk meningkatkan ketahanan pangan serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Sumatera Barat. Ketua Komisi IV, Doni Harsiva Yandra, menyampaikan harapannya agar hasil kunjungan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sistem irigasi di Sumbar.
Pada hari berikutnya, rombongan Komisi IV DPRD Sumbar melanjutkan agenda kunjungan lapangan dengan mengunjungi Bendungan Sapon di Kulon Progo. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan sistem pengelolaan irigasi pada bendungan tersebut, sekaligus memperkaya pemahaman mereka mengenai penerapan kebijakan irigasi di lapangan.(RN)
Posting Komentar