REALITANUSANTARA.COM
Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah Sumatera Barat saat ini harus dilakukan secara cepat dan terukur, mengingat keterbatasan waktu serta pengaruh siklus cuaca yang terus berubah.
Menurut Muhidi, percepatan pemulihan tersebut menjadi alasan utama pemerintah daerah menargetkan penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan dan difinalisasi paling lambat pada 8 Januari. Setelah rampung, dokumen tersebut akan segera dijadikan dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak bencana.
Ia juga mengimbau masyarakat yang terdampak namun belum tercatat sebagai penerima bantuan agar bersikap aktif dengan melaporkan kondisi mereka kepada petugas atau aparat di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang adil dan merata.
“Ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor yang sangat menentukan. Terutama dalam perbaikan fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan sarana umum lainnya. Seluruh pekerjaan fisik harus disesuaikan dengan prakiraan cuaca dari BMKG agar tidak terhambat oleh kondisi alam,” ujar Muhidi saat ditemui pada Rabu (7/1).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan pada periode Januari hingga Februari diperkirakan relatif lebih ringan dibandingkan bulan-bulan berikutnya. Kondisi ini dinilai sebagai waktu yang paling ideal untuk memulai pekerjaan konstruksi sebelum intensitas hujan kembali meningkat pada Maret dan April.
Lebih lanjut, Muhidi menyampaikan bahwa pelaksanaan R3P akan dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Selain itu, dukungan pendanaan juga akan dipetakan secara menyeluruh, baik yang bersumber dari APBD maupun kontribusi pihak ketiga dan para donatur.
DPRD Sumatera Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen untuk mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Muhidi berharap, dengan kerja sama yang solid serta dukungan data yang akurat, seluruh infrastruktur yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi optimal sebelum memasuki puncak musim hujan pada akhir tahun 2026.
Editor : Ayu
Posting Komentar