REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor melalui kebijakan pergeseran anggaran. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah daerah adalah pendataan yang akurat dan menyeluruh sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas percepatan pemulihan wilayah pascabencana hidrometeorologi. Kegiatan ini berlangsung pada Senin malam (5/1) di Istana Gubernur Sumatera Barat.
Muhidi menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penanganan pascabencana, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Ia menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap harus dilakukan secara matang, terutama dalam hal pemilihan lokasi yang aman dan berada di luar kawasan rawan bencana.
Selain faktor keamanan, Muhidi juga mengingatkan agar lokasi hunian memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, hunian yang dibangun seharusnya tidak menghambat aktivitas ekonomi warga. Akses terhadap tempat kerja dan sumber penghidupan harus menjadi pertimbangan utama agar masyarakat dapat segera bangkit dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lebih lanjut, Muhidi menyoroti pentingnya upaya pemulihan ekonomi bagi warga terdampak, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Ia mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan produktif selama masa pemulihan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan melalui sistem padat karya atau pekerjaan lainnya yang disertai pemberian upah.
“DPRD Sumbar secara kelembagaan siap mendukung seluruh proses pemulihan yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari tahap pendataan hingga perencanaan. Kami juga siap melakukan pergeseran anggaran serta menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Muhidi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, kementerian, serta lembaga terkait atas komitmen bersama dalam mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
Mahyeldi mengungkapkan bahwa meskipun undangan FGD disampaikan dalam waktu yang relatif singkat, tingkat kehadiran peserta tetap tinggi, baik secara langsung maupun melalui daring. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kuatnya semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang hadir. Walaupun undangan disampaikan dalam waktu singkat, kehadiran tetap maksimal. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumbar,” kata Mahyeldi.
FGD tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan dari berbagai instansi dan kementerian terkait. Turut hadir perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Editor : Ayu
Posting Komentar