REALITANUSANTARA.COMPADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan reses bersama warga GUO, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan dialogis itu, Muhidi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintahan.
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi. Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Semuanya kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing,” ujar Muhidi di hadapan warga.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang mencapai sekitar Rp6 triliun diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satu aspirasi yang disampaikan warga GUO adalah pembangunan musala, yang menurutnya dapat diupayakan melalui skema bantuan provinsi sebesar Rp20 juta.
Muhidi memaparkan bahwa pengajuan bantuan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Padang, serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus dari Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, proposal diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra.
Selain itu, Muhidi juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni membahas dan mengesahkan anggaran serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Terkait penanganan warga terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data korban telah diinput ke dalam sistem R3P sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Wali Kota Padang, menunjukkan respons yang sangat proaktif, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Kami telah menyampaikan hal ini dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat untuk mencari solusi terbaik agar bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak,” katanya.
Muhidi menilai bahwa dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan padat karya, guna menggerakkan kembali roda ekonomi.
“Usaha kecil dan menengah sangat diharapkan oleh masyarakat. Semua usulan sudah kami sampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan lanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai sigap dan cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.
“Ketua DPRD Sumbar langsung datang ke lokasi dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian tersebut,” ucap Suryadi.
Dalam sesi dialog bersama warga, sejumlah aspirasi lain juga mengemuka, antara lain perbaikan saluran irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta permohonan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang menjalankan usaha kue kering.
Aspirasi-aspirasi tersebut, menurut Muhidi, akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Editor : Deviana
Posting Komentar