REALITANUSANTARA.COM
Padang Pariaman - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar secara nasional pada Mei hingga Juli 2026. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, Evi Junaidi, bersama jajaran di ruang kerjanya di Parik Malintang, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan sensus berjalan optimal. Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS sebagai lembaga penyelenggara, mengingat sensus ekonomi merupakan instrumen strategis dalam menyediakan data komprehensif tentang kondisi riil perekonomian daerah.
Menurut John Kenedy Azis, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, baik melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, maupun penyediaan data administratif yang dibutuhkan untuk menunjang akurasi pendataan.
“Sensus ekonomi ini sangat strategis. Data yang dihasilkan harus benar-benar objektif dan akurat, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Padang Pariaman yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil SE2026 diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, potensi, serta tantangan ekonomi daerah. Data tersebut juga akan memperkuat implementasi sistem single data yang terintegrasi dan dikelola BPS, sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan terukur.
Sementara itu, Kepala BPS Padang Pariaman, Evi Junaidi, menyampaikan bahwa dukungan aktif pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang bertujuan menyediakan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan potensi ekonomi hingga tingkat kabupaten/kota.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar proses pendataan berjalan lancar dan hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas sejumlah program strategis BPS lainnya. Di antaranya penyusunan publikasi Padang Pariaman Dalam Angka sebagai rujukan resmi data statistik daerah, pendataan keluarga terdampak bencana guna mendukung kebijakan pemulihan ekonomi, serta rencana ground check rumah tangga Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk memastikan validitas data sosial ekonomi masyarakat.
Pertemuan itu juga dihadiri Asisten Perekonomian Elfi Delita, Staf Ahli Alfian, Kepala Dinas Kominfo Zahirman, Kepala Dinas LHPKPP Andri Satria Masri, Kepala Disdukcapil Indara Utama, serta Sekretaris Bapelitbangda.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan BPS diharapkan mampu menghadirkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
Editor : Ayu
Posting Komentar