REALITANUAANTARA.COM
PADANG – Keterbatasan fasilitas berupa laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kondisi ini menghambat proses pendataan dan penginputan calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Permasalahan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, yang digelar pada Rabu (4/2) di Kantor Lurah Balai Gadang.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama PSM adalah melakukan pendataan dan memfasilitasi pengajuan bantuan sosial bagi masyarakat. Program bantuan yang dimaksud antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, serta berbagai program sosial lainnya.
Namun, proses entri data belum dapat berjalan optimal karena PSM setempat belum memiliki perangkat laptop.
“Agar proses entri data bisa berjalan cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,” ujar Opi dalam pertemuan tersebut.
Selain kebutuhan perangkat pendukung, PSM juga mengusulkan adanya sosialisasi rutin terkait berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Opi, masih banyak warga yang belum memahami jenis bantuan yang tersedia maupun persyaratan pengajuannya.
“Banyak warga yang belum mengerti program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” tambahnya.
PSM Balai Gadang juga mengusulkan bantuan berupa seragam kerja dan dukungan dana transportasi bagi lima orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Mereka menilai dukungan operasional sangat diperlukan karena jarak antar lokasi survei lapangan cukup jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta para pemuda setempat. Dalam forum itu, selain persoalan PSM, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.
Di bidang pertanian, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses menuju lahan pertanian. Sementara itu, di sektor pendidikan, warga meminta penambahan sekolah, khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat jumlah penduduk Balai Gadang yang terus meningkat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Iqra Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait penambahan sekolah, Iqra menegaskan bahwa hal tersebut menjadi prioritas yang akan diperjuangkannya.
“Balai Gadang sudah padat penduduk dan memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi IV agar dapat diperjuangkan,” tegasnya.
Iqra Chissa menambahkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mengawal agar penambahan sekolah di Balai Gadang dapat segera terealisasi.
Editor : Ayu
Posting Komentar