REALITANUSANTARA.COM
PADANG PARIAMAN - Ribuan kepala keluarga (KK) di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, hingga kini masih terisolasi akibat robohnya jembatan rajang yang menjadi akses utama warga. Kondisi tersebut terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, melakukan kegiatan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total, Rabu (4/2/2026).
Jembatan rajang itu ambruk diterjang derasnya arus Sungai Batang Anai saat terjadi banjir bandang (galodo) pada Jumat, 28 November 2025. Sejak kejadian tersebut, aktivitas masyarakat terganggu secara signifikan karena jembatan tersebut merupakan jalur penghubung vital antarpermukiman warga.
Dalam kunjungan lapangan itu, Endarmy didampingi oleh perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA). Ia menyaksikan langsung dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat terputusnya akses utama tersebut, mulai dari terganggunya mobilitas warga hingga terhambatnya aktivitas pendidikan dan perekonomian.
Menurut Endarmy, jembatan rajang memiliki peran strategis sebagai akses utama masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang setiap hari harus menyeberang untuk menuju sekolah. Sejak jembatan roboh, para pelajar terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan harus memanfaatkan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu per sekali perjalanan.
“Jembatan ini sangat vital bagi masyarakat. Tanpa jembatan, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari. Ini tentu sangat memberatkan,” ujar Endarmy.
Ia menambahkan, kondisi masyarakat semakin sulit pascabencana banjir bandang. Mayoritas warga Korong Salisikan menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian sawah dan perkebunan. Namun, banyak lahan pertanian rusak bahkan hanyut akibat terjangan banjir, sehingga pendapatan warga menurun drastis.
Endarmy mengungkapkan, sedikitnya terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga yang terdampak langsung dan kini dapat dikatakan terisolasi karena tidak adanya akses penghubung yang layak. Oleh sebab itu, ia menilai pembangunan kembali jembatan rajang menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Penanganannya harus segera dilakukan. Jembatan rajang ini harus dibangun kembali agar akses masyarakat terbuka dan aktivitas ekonomi warga bisa kembali berjalan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Endarmy menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta akan membawa persoalan ini ke dalam forum-forum resmi bersama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Sementara itu, hingga saat ini belum terdapat penanganan jangka pendek untuk membantu mobilitas warga. Masyarakat berharap adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait, termasuk dukungan dari TNI maupun Polri, guna menyediakan solusi sementara yang dapat meringankan beban warga.
Di sisi lain, perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Ia menilai kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia.
“Situasi ini sangat berisiko. Anak-anak dan lansia harus menempuh jalur yang tidak aman. Karena itu, pembangunan jembatan permanen yang layak dan aman harus menjadi prioritas,” kata Azwar Anas.
Ia menegaskan, ASPILA mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret dalam pembangunan kembali jembatan tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan, pendidikan generasi muda, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Azwar Anas juga mengapresiasi langkah Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.
Editor : Deviana
Posting Komentar