REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan perlunya penanganan serius terhadap persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah dan berdampak langsung pada sektor pelayanan kesehatan. Banjir yang terjadi secara berulang dinilai tidak hanya menghambat operasional layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan bangunan serta peralatan medis yang ada.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi Puskesmas Sintuk yang berada di kawasan rawan banjir. Pemerintah daerah menilai relokasi fasilitas kesehatan tersebut sebagai langkah mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Relokasi dianggap penting demi menjamin keselamatan tenaga kesehatan, pasien, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami memandang relokasi Puskesmas Sintuk sebagai solusi yang tidak bisa ditawar. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan persetujuan dari Kementerian Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar pihak pemerintah daerah.

Selain upaya relokasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mendorong penguatan sarana dan prasarana layanan kesehatan dasar. Fokus penguatan tersebut diarahkan pada pemenuhan alat kesehatan melalui Proyek SOPHI, serta percepatan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mengalami kerusakan berat akibat bencana alam.

Pemerintah daerah mengapresiasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Kesehatan yang telah diberikan untuk rehabilitasi sejumlah Pustu. Namun demikian, cakupan bantuan tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menjawab seluruh kebutuhan di lapangan.

“Masih terdapat banyak Pustu di wilayah kami yang mengalami kerusakan berat namun belum masuk dalam lokus pembangunan. Kami berharap ke depan alokasi anggaran ini dapat diperluas, sehingga pelayanan kesehatan di tingkat nagari benar-benar dapat berjalan secara optimal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan apresiasi atas paparan dan kunjungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ia menyatakan memahami berbagai permasalahan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait pemerataan akses layanan kesehatan serta dampak bencana alam terhadap fasilitas kesehatan.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian serta lembaga terkait, agar dapat diakomodasi sesuai dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesenjangan akses pelayanan kesehatan dapat semakin dipersempit. Pemerintah juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, aman, serta didukung oleh fasilitas dan peralatan medis yang memadai. 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang terus melakukan percepatan pemulihan layanan air bersih pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Melalui penerapan skema operasional darurat di Intake Palukahan, perusahaan menargetkan distribusi air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal dalam waktu satu pekan ke depan.

Banjir bandang yang terjadi akibat intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan cukup parah pada berbagai fasilitas vital Perumda Air Minum Kota Padang. Sejumlah intake air baku tertimbun sedimen berupa lumpur, pasir, dan material kayu, sementara beberapa infrastruktur pendukung lainnya mengalami kerusakan serius. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya proses produksi dan distribusi air minum, sehingga berdampak pada puluhan ribu pelanggan di berbagai kawasan Kota Padang.

Sebagai upaya percepatan pemulihan layanan, Perumda Air Minum Kota Padang mengerahkan seluruh tim teknis untuk bekerja secara intensif, baik siang maupun malam hari. Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Salah satu langkah strategis yang saat ini dilakukan adalah pemasangan pipa transmisi darurat dari Intake Palukahan menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA). Hingga kini, pemasangan pipa telah mencapai ratusan meter dan diproyeksikan dapat segera difungsikan untuk menyalurkan air bersih secara sementara kepada masyarakat.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan optimisme bahwa skema operasional darurat ini mampu mempercepat pemulihan layanan meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca serta kondisi lapangan yang masih cukup berat.

“Seluruh sumber daya kami kerahkan agar layanan air bersih dapat segera pulih dan kembali normal. Kami juga mendapat dukungan alat berat untuk membersihkan sedimen di area intake serta mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang terdampak,” ujar Hendra Pebrizal saat meninjau langsung pemasangan pipa transmisi di Intake Palukahan pada Minggu (21/12/2025).

Penanganan dampak banjir bandang ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta relawan. Selama masa pemulihan, Perumda Air Minum Kota Padang juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu penyediaan pasokan air bersih alternatif, seperti distribusi air melalui mobil tangki, air galon isi ulang, serta bantuan air bersih darurat dari kepolisian dan relawan.

Dengan percepatan pemulihan yang terus dilakukan, Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat segera terpenuhi kembali secara berkelanjutan dan aman.

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 200.1/984/SE/Kesbangpol-Pdg/2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. 

SE ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat menjelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

Dalam SE tertanggal 23 Desember 2025 itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Camat dan lurah juga diminta mengaktifkan posko pengaduan masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam aspek keamanan dan ketertiban, Satpol PP diminta berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk melakukan patroli rutin di pusat keramaian, tempat ibadah, dan lokasi wisata. Masyarakat diimbau menjaga toleransi antarumat beragama serta tidak menggunakan petasan pada malam pergantian Tahun Baru karena berpotensi menimbulkan ledakan, kebakaran, dan korban jiwa.

Selain itu, Pemko Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan empati, mengingat Kota Padang saat ini masih menghadapi dampak bencana banjir dan longsor. Masyarakat diimbau tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan, seperti hura-hura dan pesta kembang api, serta lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti doa bersama.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas, Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan serta pengawasan terhadap kelayakan armada angkutan umum. Pemantauan prasarana lalu lintas dan penerangan jalan umum juga akan dioptimalkan.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan layanan darurat di fasilitas kesehatan. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di lokasi wisata dan pusat keramaian.

"Terkait potensi bencana, BPBD bersama masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan gelombang tinggi, seiring meningkatnya intensitas curah hujan," bunyi salah satu poin dalam SE itu. 

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Pangan akan melaksanakan operasi pasar dan gerakan pangan murah. Dinas Perhubungan juga diminta memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya.

Melalui surat edaran ini, Pemko Padang berharap perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

PARIT MALINTANG - Berakhirnya masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman disambut dengan penyampaian apresiasi dari Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penanganan bencana. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana yang digelar pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI dan Polri, Basarnas, para relawan, hingga donatur yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, logistik, maupun dukungan lainnya, dinilai sangat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Bantuan sekecil apa pun sangat berarti bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” ujar John Kenedy Azis.

Selain menyampaikan apresiasi, Bupati juga memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar pascabencana, khususnya di sektor kelistrikan. Ia mengungkapkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan oleh PLN berjalan dengan sangat baik dan cepat.

Berdasarkan laporan yang diterimanya dari para camat, wali nagari, serta masyarakat, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Padang Pariaman telah kembali menikmati aliran listrik. “Saat ini sekitar 99 persen wilayah sudah kembali dialiri listrik. Tidak ada laporan masuk terkait listrik yang belum menyala,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, Bupati menyimpulkan bahwa pelayanan kelistrikan di Kabupaten Padang Pariaman telah kembali normal. Ia pun secara khusus menyampaikan apresiasi kepada General Manager PLN Sumatera Barat beserta seluruh jajaran atas kerja cepat, koordinasi yang baik, dan komitmen tinggi selama masa tanggap darurat bencana.

Sementara itu, terkait pemulihan layanan air bersih, Bupati menjelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih melakukan perbaikan jaringan di sejumlah wilayah yang terdampak, terutama di Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintoga, dan Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Ia menyebutkan bahwa proses perbaikan terus dikebut agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Berdasarkan informasi dari PDAM, dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan distribusi air bersih di wilayah-wilayah tersebut diharapkan sudah kembali normal,” jelasnya.

Kabar positif lainnya juga datang dari pemerintah pusat. Bupati menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah intake dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Menurut Bupati, pembangunan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pekan depan. “Pembangunan intake dan SPAM akan segera dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ini merupakan bentuk respons cepat dan nyata dari pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan daerah yang terdampak bencana,” ungkapnya.

Atas dukungan tersebut, Bupati Padang Pariaman kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, atas langkah sigap, koordinasi yang baik, serta komitmen dalam membantu percepatan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Ikatan Keluarga Liml Koto Sekitarnya (IK-Limkos) DKI Jakarta menyalurkan bantuan sebesar Rp10.000.000 kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, yang mewakili Ketua IK-Limkos DKI Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian IK-Limkos terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Aprinaldi menjelaskan, bantuan tersebut diberikan atas keprihatinan Ketua IK-Limkos DKI Jakarta, Ismet Jaya Piliang, terhadap kondisi SDN 05 Batang Anai yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir. Sejumlah fasilitas belajar mengajar rusak dan tidak dapat digunakan, sehingga mengganggu proses pendidikan ratusan siswa.

“Bantuan ini diberikan langsung oleh Ketua IK-Limkos DKI Jakarta, Bapak Ismet Jaya Piliang, dan disalurkan melalui saya. Kami sangat prihatin melihat kondisi sekolah yang rusak parah akibat banjir,” ujar Aprinaldi saat penyerahan bantuan.

Atas nama DPRD Padang Pariaman, pihak sekolah, dan seluruh komunitas pendidikan di SDN 05 Batang Anai, Aprinaldi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada IK-Limkos DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, atas nama Ketua DPRD Padang Pariaman bersama kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada IK-Limkos DKI Jakarta, khususnya kepada Ketua Ismet Jaya Piliang, atas bantuan donasi sebesar Rp10.000.000 ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SDN 05 Batang Anai menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk membangun ruang kelas darurat. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan kembali dengan fasilitas yang layak dan aman.

“Kondisi sekolah yang rusak berat membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Dengan adanya bantuan ini, kami berharap dapat segera membangun kelas sementara agar siswa bisa kembali belajar tanpa harus menunggu terlalu lama,” jelasnya.

Para guru dan tenaga kependidikan di SDN 05 Batang Anai juga menyambut baik bantuan tersebut. Mereka menilai dukungan dari berbagai pihak sangat berarti dalam upaya pemulihan sekolah pascabencana.

Salah seorang guru menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. “Kami sangat bersyukur masih ada pihak yang peduli dengan nasib sekolah dan siswa kami. Bantuan ini bukan hanya soal materi, tetapi juga membawa harapan baru bagi masa depan anak-anak,” ujarnya.

Melalui sambutan yang dibacakan oleh Aprinaldi, Ketua IK-Limkos DKI Jakarta, Ismet Jaya Piliang, menegaskan bahwa kepedulian terhadap pendidikan di daerah terdampak bencana menjadi alasan utama pemberian bantuan tersebut.

“Kami memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan daerah. Oleh karena itu, kami merasa perlu membantu sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata,” demikian pesan Ismet Jaya Piliang.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri oleh kepala sekolah, para guru, serta masyarakat sekitar. Mereka menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada IK-Limkos DKI Jakarta dan DPRD Padang Pariaman atas kepedulian terhadap dunia pendidikan di Batang Anai.

Padang – Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (FK UNP) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumatera Barat, Minggu (21/12/2025). Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam rangka persiapan pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi di Universitas Negeri Padang.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri langsung oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M., Subsp.E.M.(K), didampingi Penjabat Koordinator Program Studi Profesi Dokter FK UNP dr. Ainil Mardiah, Sp.GK. Sementara itu, PDGI Sumatera Barat diwakili oleh Ketua Pengurus Wilayah PDGI Sumatera Barat Dr. drg. Citra Lestari, MSc., Sp.Perio.

Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian penting dari tahapan akademik dan profesional yang harus dipenuhi dalam pendirian Program Studi Kedokteran Gigi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan organisasi profesi menjadi faktor krusial dalam menjamin mutu pendidikan dan lulusan.

“FK UNP berkomitmen menyiapkan program studi ini secara matang, baik dari sisi kurikulum, sumber daya manusia, maupun pemenuhan standar yang ditetapkan. Dukungan PDGI Sumatera Barat tentu menjadi penguat utama dalam proses tersebut,” ujarnya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup dukungan pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran gigi, penyediaan tenaga ahli dan dosen praktisi, serta pemenuhan standar kompetensi lulusan sesuai regulasi yang berlaku. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan institusional FK UNP dalam membuka program studi baru tersebut.

Ketua Pengwil PDGI Sumatera Barat Dr. drg. Citra Lestari, MSc., Sp.Perio, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama dengan FK UNP sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan gigi dan mulut.

“PDGI Sumatera Barat siap mendukung pengembangan pendidikan kedokteran gigi di UNP, karena keberadaan program studi ini nantinya juga akan berkontribusi terhadap pemerataan tenaga dokter gigi di daerah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, Universitas Negeri Padang menegaskan komitmennya untuk terus memperluas layanan pendidikan kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut yang profesional dan berkelanjutan. (HM FK/Utr/Humas UNP)

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang difungsikan sebagai hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada November lalu, Senin (22/12/2025).

Rusunawa ini berlokasi di belakang Perumahan Nelayan, yang sebelumnya juga menjadi lokasi pengungsian sementara masyarakat terdampak bencana. Dalam peninjauan ini Wali Kota Fadly Amran berdialog langsung dengan masyarakat yang telah mulai menempati hunian sementara ini.

Fadly Amran berharap masyarakat dapat menempati hunian sementara hingga hunian tetap selesai dibangun. Ia menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas Rusunawa agar layak dan nyaman ditempati.

“Kepada dinas terkait, dibantu kebutuhan warga yang sudah mulai menempati hunian ini, mulai dari peralatan rumah tangga hingga kebutuhan pokoknya. Kepada masyarakat, kami mohon kesabaran hingga hunian tetap selesai dibangun,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Kota Padang Angga Liberdo menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada 10 kamar hunian yang ditempati dari total 30 kamar yang disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana.

“Kami tengah melakukan perbaikan terhadap Rusunawa ini. Perbaikan meliputi pengecatan, perbaikan pintu, serta kelengkapan isi hunian agar layak dan nyaman ditempati masyarakat,” tutup Angga.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Banjir bandang bukan sekadar peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan fisik seperti rumah hancur, jalan putus, dan fasilitas umum rusak. Dampak yang jauh lebih besar dan sering luput dari perhatian adalah terhentinya perputaran roda ekonomi masyarakat.

Sumber-sumber ekonomi yang selama ini menjadi sandaran hidup warga—baik pertanian, perdagangan kecil, jasa, maupun usaha rumah tangga—banyak yang berhenti total. Sebagian bahkan lenyap seketika, sementara yang masih bertahan tidak lagi bergerak dengan kecepatan dan kapasitas seperti sebelum bencana. Akibatnya, pendapatan masyarakat turun drastis dan risiko kemiskinan meningkat.

Oleh karena itu, bencana tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan darurat hari ini. Kita harus melihatnya lebih jauh sebagai persoalan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Jika tidak dimitigasi dengan kebijakan yang tepat, dampak jangka panjangnya justru bisa jauh lebih buruk bagi Sumatera Barat.

Pemulihan Pasca Bencana: Fokus pada Kebutuhan Daerah

Setelah masa tanggap darurat berlalu, pekerjaan besar berikutnya adalah pemulihan kehidupan masyarakat. Proses pemulihan (recovery) ini membutuhkan strategi yang matang dan berpijak pada kebutuhan nyata di daerah, bukan semata-mata pada pendekatan seragam dari pemerintah pusat.

Karena itu, partisipasi masyarakat harus menjadi kata kunci dalam proses recovery. Masyarakat bukan sekadar objek bantuan, melainkan subjek utama yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemulihan pasca bencana.

Partisipasi ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah praktis, bukan hanya jargon atau konsep di atas kertas. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi secara aktif untuk mempercepat penanganan dan memastikan pemulihan berjalan adil dan berkelanjutan.

Lima Prioritas Pemulihan Pasca Banjir Bandang

Lalu, apa saja langkah konkret yang harus dilakukan?

1. Penanganan Hunian Korban Bencana Secara Manusiawi

Prioritas pertama adalah penanganan hunian bagi korban banjir. Pemerintah tidak boleh memaksakan kebijakan relokasi yang justru mencabut masyarakat dari akar budaya, jaringan sosial, dan pola hidup mereka.

Relokasi harus dilakukan secara fleksibel dan memberi ruang bagi relokasi mandiri, terutama bagi masyarakat yang masih ingin bertahan di lingkungan asalnya dengan penyesuaian mitigasi risiko. Pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa memindahkan warga ke kawasan baru yang luas namun jauh dari sumber mata pencaharian dan kehidupan sosial mereka.

2. Pemulihan Ekonomi Pengusaha Kecil dan UMKM

Prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan UMKM. Pengalaman dari berbagai penanganan bencana menunjukkan bahwa pasca bencana sering terjadi lonjakan angka kemiskinan akibat lumpuhnya usaha kecil.

Karena itu, pemerintah perlu menyediakan bantuan modal usaha, relaksasi kredit, dan kebijakan perbankan yang berpihak kepada korban terdampak. Langkah ini penting untuk memberi “napas” bagi masyarakat agar dapat kembali membangun usaha dan menggerakkan ekonomi lokal.

3. Perlindungan Masyarakat Rentan dan Miskin melalui BLT

Ketiga, bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemerintah harus mempercepat pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan.

BLT harus dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial agar masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan struktural akibat bencana.

4. Recovery yang Mengutamakan Perputaran Uang di Daerah

Keempat, seluruh program recovery harus mengedepankan prinsip “uang beredar di daerah”. Berkaca pada pemulihan pasca gempa Sumatera Barat tahun 2009, pertumbuhan ekonomi daerah sempat melonjak hingga lebih dari 10 persen. Hal ini terjadi karena proses recovery melibatkan masyarakat lokal secara luas.

Prinsip yang sama harus diterapkan pasca banjir bandang ini. Pemerintah harus:

Mengutamakan belanja kepada pelaku usaha lokal,

Melibatkan kontraktor dan tenaga kerja dari Sumatera Barat,

Memastikan masyarakat setempat terlibat dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan demikian, dana bantuan dan anggaran pemerintah benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat secara menyeluruh.

5. Integrasi Mitigasi Bencana dalam Kehidupan Masyarakat

Kelima, pemerintah harus menginternalisasi prinsip mitigasi bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem peringatan dini (Early Warning System) tidak boleh hanya menjadi pajangan, dan simulasi bencana tidak boleh sekadar kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran.

Mitigasi harus menjadi budaya, dipahami, dan dipraktikkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Penanganan bencana harus menjadi bagian dari strategi pembangunan dan sekaligus menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Program penanganan bencana baik fisik maupun nonfisik harus melibatkan masyarakat lokal dan memberi manfaat nyata bagi mereka. Ini bukan soal ego kedaerahan, bukan pula bentuk ketidakpercayaan kepada pihak luar, dan bukan untuk melindungi kepentingan segelintir orang kaya lokal.

Ini adalah wujud kehadiran dan keberpihakan negara demi keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kita tidak ingin kesalahan tata kelola penanganan bencana justru melahirkan bencana baru, yakni hilangnya hak masyarakat untuk hidup sejahtera dan terperangkap dalam jurang kemiskinan.

REALITANUSANTARA.COM

Koto Baru – Bupati Solok Jon Firman Pandu mengambil sumpah dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 2.436 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kegiatan tersebut digelar di Stadion Tuanku Tabiang Batu Batupang Koto Baru, Kecamatan Kubung, Senin (22/12/2025). Pengangkatan 2.436 PPPK Paruh Waktu tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 800.1.2.5/354-2855/BKPSDM-2025. 

Acara ini turut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua TP. PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, serta sejumlah undangan lainnya.

Sebanyak 2.436 PPPK Paruh Waktu yang diambil sumpahnya berasal dari berbagai formasi diantaranya tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga pendidik, yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, serta dinas teknis di Kabupaten Solok.

“Dengan izin dan ridho Allah SWT, pada hari ini kita melantik sebanyak 2.436 PPPK Paruh Waktu. Seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku, secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjaga keadilan dan integritas dalam setiap kebijakan kepegawaian,” tegas Bupati.

Lebih lanjut Bupati Jon Firman Pandu mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang resmi menerima SK pengangkatan. Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan bahwa pelantikan PPPK Paruh Waktu ini telah melalui proses panjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap pendataan, pengusulan, hingga penetapan dan pelantikan.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Saya berharap tetaplah menjadi ASN yang bersyukur dan laksanakan tugas serta amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Bupati Jon Firman Pandu.

Bupati juga mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu, baik yang bertugas di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dinas teknis lainnya, maupun kecamatan untuk terus bekerja secara profesional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Mari kita bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab demi mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati berpesan agar para PPPK yang baru dilantik menjadikan amanah tersebut sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar status administratif. “Saya berpesan kepada Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik, bekerjalah dengan niat mengabdi. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Solok.

Acara ditutup dengan pengucapan selamat dan foto bersama di Lapangan Stadiun Tuanku Tabiang Batu Batupang Koto Baru.

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Banjir yang melanda Kota Padang pada akhir November lalu membuat jalan banyak berlobang. Lobang menganga membahayakan para pengendara. 

Tak ingin jalan rusak dan membahayakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang melakukan penambalan (patching) jalan. Penambalan dilakukan di sejumlah titik.

"Kita sedang melakukan 'patching' di jalan yang berlobang," jelas Kadis PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto kepada Diskominfo, Minggu (21/12/2025). 

Penambalan jalan berlobang ini dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Berdasarkan pantauan Diskominfo, penambalan jalan dilakukan di sejumlah titik. Seperti di Jalan Seberang Padang (kuburan Turki),Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Raden Saleh, Simpang Haru, Jalan Bagindo Aziz Chan. Kemudian di Jalan Hasanuddin, Jalan Proklamasi, dan Jalan Dr. Wahidin. 

Tri Hadiyanto mengungkapkan, pihaknya tidak saja menambal lobang di lokasi itu saja. Akan tetapi akan menyasar di banyak titik. 

"Kita akan terus melakukan penambalan hingga tutup tahun," jelas Kadis PUPR. 

Direncanakan, penambalan jalan akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang. Diharapkan, di seluruh jalan tidak ada lagi lobang yang menganga.(Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.  Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sumatera Barat dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Padang (YPTP) didampingi Ketua YPTP Dr. Andi Syahrum Makkuradde, S.S., S.E., M.Si., Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd., Ketua KKSS Sumbar Drs. Takdir Mataliti, M.Si membagikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang termasuk warga Unes terdampak bencana banjir tersebut. Selasa (16/12) di ruang Lt.1 Gedung Rektorat Unes.

Bantuan Sembako yang dibagikan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang tersebut adalah bantuan kerjasama Universitas Ekasakti dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Sumatera Barat. Bantuan tersebut berupa barang (sembako) dari BTN senilai Rp. 25 Juta dan KKSS sebesar Rp. 55 juta. Bantuan BTN Cabang Padang berupa mie, minyak goring, sarden kaleng, biscuit, minuman instan bubuk dan teh. Dari KKSS Sumbar yaitu beras, minyak goreng, mie, air mineral, selimut, sarung, handuk, tas sekolah, dan buku tulis. 

Ketua Dewan Pembina YPTP Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H., mengatakan dalam rangka melakukan peduli dampak bencana banjir bandang di Sumatera Barat menyampaikan bantunan dari Universitas Ekasakti dan Akademi Akuntansi Indonesia (Unes-AAI), Bank Tabungan Negara Cabang Padang, dan KKSS Sumatera Barat kepada warga masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H., sebagai penasehat KKSS Sumbar dan juga Ketua Dewan Pembina YPTP merasa melibatkan diri dalam rangka peduli terhadap bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Dunia pendidikan didalamnya tergantung nilai nilai luhur yaitu selalu memperhatikan sesama manusia, dari sisi kemanusiaan. Tehadap warga masyarakat yang terdampak bencana banjir ini tentu saja kita sama sama  tahu, di dalam dunia pendidikan bahwa banjir itu di datangkan dan disebabkan karena pohon yang ditebang dengan berbagai cara, kemudian ada dampak dampak lain yang bisa bermuara kepada bencana alam itu dari sikap masyarakatnya kepedulian terhadap sekitar kita dan jangan sekali kali melakukan pengerusakan lingkungan dan itu yang paling utama. Kita harus sadar lingkungan bagaimana pun lingkungan ini ada ditangan kita semua. Unes dan AAI bagian dari Sulawesi Selatan, duka Padang dan Sumatera Barat adalah duka Sulawesi Selatan,           

Salah satu warga masyarakat penerima bantuan bencana banjir bandang Syahrial Darnawi mengucapkan terima kasih kepada KKSS Sumbar, BTN Cabang Padang dan Unes-AAI telah peduli memberikan bantuan kepada kami yang terdampak bencana banjir bandang di Guo Kuranji Padang. Banjir itu melanda rumah, lahan pertanian, beberapa akses jalan dan kepada masyarakat yang mengunsi agar dapat diberikan bantuan. Mudah mudahan apa yang diberikan ini di berkah oleh Allah SWT,  paling tidak dapat mengobati duka apa yang telah kami alami.    

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang menerima bantuan pipa untuk Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Perumda AM dari Kementerian PU. Penyerahan bantuan pipa ini dilakukan langsung oleh Wakil Menteri PU Ibu Diana Kusumastuti, Kamis (18/12/25) di SPAM Palukahan. 

Hadir mewakili Pemerintah Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama jajaran direksi Perumda AM Padang. 

Diana mengatakan hari ini Kementerian PU menyerahkan bantuan 260 batang pipa IPA dengan panjang 6 meter, untuk mengcover 1.560 m panjang jaringan Perumda AM. 

“Ya, ada 260 pipa dengan total panjang lebih kurang 1,5 km. Semoga ini bisa mempercepat pemulihan penyaluran air bersih di Kota Padang,” ungkapnya. 

Maigus Nasir menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PU yang memberikan respon sangat cepat terhadap kebutuhan tanggap darurat di Kota Padang. 

“Kami sangat berterima kasih sekali. Karena salah satu kendala yang harus kami atasi saat ini adalah normalisasi penyaluran air bersih. Dengan adanya bantuan dari Kementerian PU ini Insya Allah Kota Padang bisa pulih lebih cepat lagi,” ungkapnya. 

“Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PU beserta balai-balai wilayah, yang terus mendampingi Kota Padang dalam masa tanggap darurat,” pungkas Maigus Nasir. 

Pipa yang diserahkan Kementerian PU ini nantinya akan langsung dipergunakan untuk mengganti pipa IPA Perumda AM yang hanyut dan rusak ketika dilanda bencana banjir dan longsor lalu.