REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) dua periode, Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D pada bulan Juni 2024 ini akan mengakhiri masa jabatannya sebagai rektor. Beriringan dengan itu pada bulan November 2024 Sumatera Barat (Sumbar) juga akan menghelat pemilihan kepala daerah (pilkada). Peluang itu lantas “disambar” Partai Golkar untuk “meminang” Prof Ganefri sebagai calon Gubernur Sumbar untuk lima tahun mendatang (2024 – 2029).

Gayung pun bersambut, Ganefri yang juga merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU Sumatera Barat ini menyatakan siap maju menjadi bakal calon gubernur.

“Saya siap maju dengan sejumlah program untuk menyejahterakan rakyat Sumbar, lebih memajukan dunia pendidikan dan menyiapkan generasi unggul dan sarjana yang siap berkiprah membangun daerah dan membangun Indonesia. Semoga nanti mendapat dukungan berbagai kalangan,” katanya pada wartawan.

Pasca Prof Ganefri yang bergelar Datuak Djunjungan Nan Bagadiang ini menyatakan siap maju untuk menjadi calon gebernur, dukungan pun terus mengalir padanya dari berbagai kalangan. Salah satu diantaranya datang dari Ketua Kosgoro Sumbar Ir Weno Aulia Datuk Tumanggung.

Kata Weno, prestasi Ganefri sebagai Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) pantas dijadikan referensi untuk memilihnya.  Menurut dia, Ganefri berhasil membuktikan bahwa seorang akademisi juga dapat menjadi pemimpin yang tangguh.

“Selama menjadi Rektor UNP beliau mencurahkan energinya untuk memajukan dunia pendidikan tinggi di Sumbar. Penghargaan sebagai Anugerah Leader Rektor Terbaik se Indonesia Kategori Perguruan Tinggi Terakreditasi Unggul Tahun 2023 adalah capaian yang membanggakan. Ganefri tidak hanya membawa Universitas Negeri Padang menuju puncak prestasi akademis, tetapi juga melibatkan seluruh elemen akademika untuk ikut berkontribusi,” ujar putra tertua mantan Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin ini.

Menurut Weno, prestasi Ganefri yang pantas dicatat adalah, dia mampu membawa Universitas Negeri Padang meraih prestasi yang tidak kalah membanggakan yakni sebagai Perguruan Tinggi Informatif dalam hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Indonesia (KI) Republik Indonesia untuk Kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2021 lalu.

Dalam pandangannya, Ganefri tidak hanya mendidik dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama membentuknya sebagai pemimpin yang menginspirasi, menciptakan lingkungan harmonis di sekitarnya.

Weno menyebut, Prof. Ganefri pun bukan hanya seorang pemimpin akademik yang ulung, tetapi juga sosok yang memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya Minangkabau. Hal itu dibuktikan melalui inovasinya dengan menggelat kegiatan UNP Bersongket, yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis UNP ke-69 pada tahun 2023.

“Kegiatan tersebut tak hanya menjadi ajang memecahkan rekor MURI, tetapi juga menjadi wujud kecintaan Pak Ganefri terhadap warisan budaya Indonesia, khususnya budaya Minangkabau,” ungkap Weno Aulia. (FF)

ADVERTORIAL 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Pemerintah Kota Padang  menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Balai Kota Aia Pacah, Kamis (02/05/2024).

Wali Kota Padang Hendri Septa bertindak sebagai  Pembina upacara. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan pidato Mendikbudristek dan Mendagri.

"Lima tahun terakhir merupakan waktu yang mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan Pendidikan Indonesia," katanya.

Sambungnya, tantangan yang dihadapi adalah pandemi, mengubah proses belajar mengajar. Pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan, berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan merdeka belajar," imbuhnya.

Selain memperingati Hardiknas yang mengangkat tema 'Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar', juga diperingati Hari Otonomi Daerah XXVIII dengan tema 'Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat'.

"Otonomi Daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan yaitu tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk eksperimentasi kebijakan untuk mendorong teknologi hijau. Kemendagri juga berkomitmen memfasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan  masyarakat  secara holistik," jelasnya.

"Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah, semoga Allah memberi petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai," tutupnya.

Di akhir acara, juga diserahkan penghargaan di berbagai kategori di antaranya terbaik I Kepala SMP Inovatif (Junaidi), terbaik I Tenaga Administrasi Sekolah Inovatif (Hayyu Lazvi Yeza), terbaik I Guru TK Inovatif (Lia Irma Juita), terbaik II Tenaga Perpustakaan Sekolah Inovatif (Rara Asta Breta) kemudian terbaik II Kepala Sekolah TK Inovatif (Lusyana Megasari).

Di kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan bagi pemenang lomba video kreatif promosi UMKM, lomba video kreatif edukasi kebersihan pantai dan  lomba video kreatif Padang Bagoro. 

Selain itu juga dilakukan penyerahan dua  buku yang berjudul yaitu 'Bergerak dan Berbagi Praktik Baik di Sekolah' dan 'Sukses Mencapai Penggalang Ramu' sekaligus pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM). (MA/ Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Masa jabatan Wali Kota Padang berakhir tanggal 13 Mei 2024. Istri Wali Kota Padang yang juga Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) berpamitan saat Lomba Masak Serba Ikan yang digelar di Pantai Purus Padang, Kamis (2/5/2024).

"Hari ini akan jadi kenangan terdiri buat saya, saya pamit," kata Ny Genny Hendri Septa di depan peserta dan undangan yang hadir. 

Saat itu, Ny Genny mendapat bunga dari ibu-ibu kecamatan. Sambil diperdengarkan lagu "Bunda" yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw, seluruh ibu-ibu menyerahkan bunga mawar kepada Ny Genny. 

*Hari ini saya dapat bunga, saya ucapkan terimakasih," kata Ny Genny. 

Saat itu juga istri wali kota berpesan kepada seluruh pengurus Forikan dan masyarakat untuk tetap terus melanjutkan perjuangan. Bagaimana nantinya anak-anak Kota Padang dapat cerdas dengan terus mengonsumsi ikan. 

"Ayo warga Kota Padang, mari menjadi kota yang cinta ikan, makan ikan agar sehat dan cerdas," ajaknya. 

Di kesempatan itu Ny Genny juga menyampaikan maaf atas salah dan khilaf selama ini. Serta memohon dukungan agar tetap bersama dan bertemu lagi di kesempatan nanti. (Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Kecamatan Padang Selatan tampil dalam Lomba Masak Serba Ikan yang digagas Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kamis (2/5/2024). Pada lomba yang diselenggarakan di Pantai Purus Padang itu, seluruh kecamatan menampilkan jenis makanan olahan yang terbuat dari ikan. 

Menariknya, Kecamatan Padang Selatan tampil dengan olahan ikan tuna. Tiga menu masakan disiapkan. Tiga menu itu yakni Soes Swan Tuna, Tuna Kuah Rempah, serta Pie Rice Ball. 

"Tiga menu masakan ini merupakan inovasi olahan," ujar Ketua PKK Kecamatan Padang Selatan, Ny Ernita Anhal.

Menu masakan yang disajikan memang terbilang berbeda. Ikan tuna yang penuh dengan Omega 3 itu berhasil dijadikan makanan menarik dan disajikan di tengah keluarga. 

"Sesuai arahan dari dinas, kita membuat tiga masakan, yakni untuk anak usia 3-5 tahun, makanan kudapan, serta masakan keluarga, mendapat arahan seperti itu, ikan tuna menjadi fokus kami untuk disajikan," jelas Ny Ernita Anhal.

Sementara, koki dari Kecamatan Padang Selatan, Mawar menyebutkan, untuk membuat ketiga masakan itu tidak rumit. Serta tidak membutuhkan waktu yang lama. 

"Rempah yang harus disiapkan pun tidak sulit untuk dicari. Memasaknya hanya butuh waktu sekitar 20 menit, keluarga dan anak-anak tak lama untuk menunggu," ungkapnya.(Charlie)

REALITANISANTARA.COM

Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan Panitia Khusus Pembahasan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar, kamis 02 Mei 2024 di ruang utama kantor DPRD sumbar.

Wakil ketua DPRD sumbar Irsyad Syafar saat memimpin rapat paripurna menyampaikan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan nanti, Esensi utama dari pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, adalah merupakan akumulasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Irsyad Syafar mengatakan, hal tersebut, dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi juga memperhatikan hasil pengawasan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023.

“Dalam pembahasan LKPJ, cakupannya tidak hanya melihat capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah, akan tetapi Komisi dan Panitia Khusus juga perlu melihat sudah sampai sejauhmana capaian pelaksanaan 4 (empat) Progul yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Progul Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan,” ucap Irsyad Syafar

Lebih lanjut Irsyad Syafar, Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak hanya diukur dari capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, akan tetapi juga dilihat dari pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti Komisi dan Panitia Khusus perlu melihat sampai sejauhmana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait atas rekomendasi DPRD dan sampai sejauhmana pula dampaknya terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya lagi

Irsyad Syafar menyebutkan, telah dibentuk dan ditetapkanya Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Pembahasan Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat,”tuturnya

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh wakil ketua DPRD sumbar Irsyad Syafar, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldy, serta sekretaris DPRD sumbar Raflis dan para anggota DPRD sumbar lainnya. ( Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Sebanyak 9.997 peserta memilih melakukan ujian di pusat Ujian Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Andalas 2024.

Dari jumlah itu, Universitas Andalas hanya melakukan UTBK SNBT satu gelombang yakni dari tanggal 30, 2 – 5 Mei 2024, sedangkan pengumuman hasil seleksi jalur SNBT dijadwalkan pada 13 Juni 2024.

Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Syukri Arief, M. Eng mengungkapkan pihaknya menyediakan 17 lokasi ujian di Kampus Limau Manis yang tersebar diberbagai labor computer dari beberapa fakultas dan juga sekolah pascasarjana.

“Untuk lokasi ini, nantinya peserta akan lebih dimudahkan dengan adanya scan QR Code (google map) serta juga akan ada pemandu dari Menwa, Pramuka dan juga petugas keamanan Universitas Andalas,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan UTBK di UPT Pusat Bahasa pada Selasa (30/4).

Selain itu, ia juga menyiagakan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Universitas Andalas selama pelaksanaan ujian berlangsung.

"Untuk Sumatera Barat sendiri terdapat tiga lokasi pusat UTBK SNBT yakni Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang (UNP), dan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang," sambungnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, Ph. D menuturkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024 diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2022 dan perubahan terakhir Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat tiga jalur masuk, yaitu Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

“Jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dipersiapkan oleh Panitia SNPMB, sedangkan jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Jalur SNBT diikuti oleh peserta yang terlebih dahulu mendaftar dan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai langkah awal dalam proses seleksinya.

“Peserta diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak satu kali dan hasilnya hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024 saja,” pungkasnya.(*)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Kalau ada pertanyaan, "Siapa kepala daerah di Sumatera Barat yang berpihak kepada buruh?", satu nama yang teringat secara otomatis ialah Epyardi Asda, Bupati Solok. 

Pembelaannya terhadap 101 buruh di salah satu perusahaan air minum di Kabupaten Solok pada November 2022 viral di media sosial. Suatu ketika ia mendatangi kantor perusahaan air minum tersebut dan marah-marah di sana untuk membela masyarakatnya yang dipecat.

Dalam kasus pemecatan buruh tersebut, Epyardi sudah benar membela 101 buruh itu. Mereka hanya berdemonstrasi sesuai dengan pemintaan dan harapan mereka. Karena menyampaikan pendapat seperti berdemo merupakan hak buruh dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. 

Epyardi terenyuh mendengar kabar tersebut. Bagaimanapun, Epyardi berasal dari kalangan bawah seperti buruh itu. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya kusir bendi, ibunya buruh tani. 

Ia pun juga pernah menjadi buruh, yakni anak buah kapal, di Singapura. Sebagai orang yang pernah hidup susah, Epyardi tahu apa yang dirasakan 101 buruh yang dipecat itu. Mereka merupakan tulang punggung bagi keluarga. Bagaimana cara mereka menghidupi keluarga setelah mereka dipecat? Padahal, mereka hanya menuntut hak mereka, yaitu honor lembur, tetapi dipecat. Mereka saja menuntut kenaikan honor lembur karena merasa honor yang ada tidak cukup, apalagi dipecat.

Karena itu, Epyardi tidak setuju terhadap pemecatan tersebut dan mendesak pihak perusahaan untuk mencabut keputusan pemecatan itu.

"Mereka yang di-PHK itu adalah masyarakat kita, masyarakat Sumbar yang butuh pekerjaan dalam menyambung hidup keluarganya. Tidak seharusnya mereka di-PHK," kata Epyardi waktu itu.

Dikatakannya, ia paham dengan kondisi buruh karena ia juga seorang pekerja dahulunya. Bahkan sebelum menjadi pengusaha ia banyak mengecap asam garam kehidupan sebagai buruh.

"Saya paham,bagaimana buruh dan juga paham bagaimana bagi pengusaha. Karena saya juga pengusaha,"ujarnya.

Selain karena pernah senasib dengan buruh dan menjadi buruh,  Epyardi merupakan pemilik sejumlah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari seribu buruh. 

Karena itu, ia tahu bahwa buruh seharusnya diperlakukan secara baik sebagai manusia dan pekerja, serta disejahterakan, bukan hanya diperas keringatnya untuk keuntungan perusahaan.

Bertepatan dengan 1 Mei, yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, sudah seharusnya pemilik perusahaan atau pihak yang mempekerjakan orang agar memperlakukan buruh secara baik, seperti menggajinya dengan layak dan tepat waktu.

Selain itu, bertepatan dengan Hari Buruh ini pula, sudah selayaknya pemimpin mengenal buruh dan peduli terhadap buruh untuk memperjuangkan nasib buruh, seperti Epyardi Asda. 

Dalam kasus 101 buruh yang dipecat itu, satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat yang membela pekerja tersebut hanyalah Epyardi. Ia dengan lantang membela buruh.

Solidaritas sesama buruh merupakan kekuatan buruh. Itulah motivasi Epyardi membela buruh. Maka, sudah selayaknya buruh mendukung buruh. Karena itu pula, Mari dukung orang yang berasal dari buruh untuk menjadi pemimpin, karena hanya orang yang pernah menjadi buruhlah yang juga memahami nasib dan perjuangan buruh.

Selamat Hari Buruh!

REALITANUSANTARA.COM

Semarang - Kabiddoksikes Rodokpol Pusdokkes Polri, Kombes Pol. Sumy Hastry Purwanti memberikan materi dalam Pelatihan Teknik Wawancara dan Interogasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Tengah, Rabu (1/5/2024).

Kegiatan ini kerjasama ICITAP /US DOJ, Bareskrim Polri dan Polda Jateng yang dilaksanakan mulai 29 April 2024 hingga 3 Mei 2024 diikuti penyidik unit PPA Satreskrim se - Polda Jateng di Hotel Santika.

Kabiddoksikes Rodokpol Pusdokkes Polri, Kombes Pol. Sumy Hastry Purwanti pada kesempatan ini memberikan materi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagi pengalaman terhadap kasus - kasus yang pernah ditanganinya.

"Kita dokter forensik berperan mengumpulkan bukit-buki dari luka-luka fisik pada kekerasan seksual yang dituang dalam visum et repertum," terang Polwan Ahli Forensik pertama di Asia.

Ditambahkan Kombes Pol. Sumy Hastry, Prinsip dasar penanganan forensik adalah Kerahasiaan, Keselamatan dan Perlindungan, Menghindari Secondary rape, Layanan yang imparsial nondiskriminasi dan nonjudgemental, Berbasis Hak Asasi, Memperhatikan Pemenuhan Hak Anak, Responsif Gender, Komprehensif, Hubungan Setara dan Menghormati, Penanganan Cepat dan Sederhana.

Diakhir pemaparanya, Kombes Pol. Sumy Hastry Purwanti mengajak untuk stop kekerasan seksual dan bersihkan segala bentuk kekerasan seksual.

SOLOK - Pertemuan perdana antara Bupati Solok Epyardi Asda beserta jajaran bersama pemilik tambang, BPJN Sumbar, Inspektur Tambang, dan Pemerintah Provinsi Sumbar diadakan di ruang rapat Setda Kabupaten Solok, Arosuka, pada Senin (29/4/2024).

Pertemuan yang bertujuan untuk mencari solusi penataan tambang dan penyelesaian jalan nasional di Nagari Aie Dingin itu belum melahirkan keputusan.

Bahkan Epyadi Asda yang dikenal tegas itu kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi Sumbar yang dinilai tidak serius menyelesaikan tanggungjawabnya dalam persoalan tambang.

Padahal Epyardi Asda pasang badan untuk membela nasib warganya dan demi selesainya perbaikan jalan nasional. Namun, kewenangannya tersebut terbatas.

“Saya ingin ini cepat selesai, pertemuan kita ini jangan rapat-rapat melulu, harus ada keputusan. Saya siap memutuskan ini. Tapi kewenangan  tambang ini ada pada provinsi. Makanya saya undang kita duduk bersama di sini selesaikan, dan putuskan sehingga nasib rakyat saya jelas, dan jalan nasional beres,”ungkap Epyardi.

Diungkapkan, Epyardi Asda ia mengaku kecewa dengan Pemprov Sumbar yang tidak bisa mendatangkan perwakilannya yang bisa memutuskan persoalan tersebut. 

“Seharusnya yang datang dari provinsi itu yang bisa memutuskan. Kami di sini (Pemkab Solok) dari Kabid hingga kepala dinas sampai Sekda hadir dan saya siap tanda tangan untuk keputusan ini. Pelaku tambang sudah ada, warga yang tambang rakyat ada, BPJN, dan inspektur tambang hadir, tapi pihak Pemprov mendatangkan orang yang tidak bisa memutuskan ini,”kata Epyardi.

Selain karena menderitanya warga Kabupaten Solok yang bekerja di tambang, atau tambang rakyat karena aktivitasnya dihentikan. Proses penganggaran untuk jalan nasional di pusat juga sudah memasuki pembahasan.

“Saya tahu soal penganggaran di pusat itu, saya pernah di DPR RI. Jadi kalau lama-lama kita rapat dan rapat terus, sementara proses penganggaran di pusat terus berjalan, maka bisa jadi soal jalan ini bakal terganggu untuk dianggarkan,”ucapnya.

Hal ini juga berkaitan dengan surat dari Dirjen Bina Marga yang menjelaskan, pengerjaan jalan nasional di Aie Dingin tak bisa dilakukan jika belum ada kesepakatan dari semua pihak untuk penataan tambang di Aie Dingin.

‘Sesuai dengan surat dari Dirjen itu, harus ada kesepakatan soal penataan tambang yang salah satu menjadi pemicu rusaknya jalan nasional itu, meski tidak semua tambang yang menjadi penyebabnya. Tapi ini harus kita sikapi dengan cepat,”ujarnya.

Solusi Bersama

Epyardi Asda sudah mempunyai gambaran dan sudah menemukan benang merah dalam persoalan jalan nasional dan tambang tersebut.

“Dari hasil pertemuan tadi, meski belum diputuskan,saya sudah dapat benang merah atau gambaran solusi ini. Memang banyak melibatkan banyak hal, tetapi saya yakin jika ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Salah satu yang saya tarik pelaku usaha tambang ini siap dengan membuat komitmen, termasuk soal lahan atau jarak badan jalan nasional ini,”kata Epyardi.

Diungkapkan Epyardi, pihaknya akan mengundang kembali semua pihak dalam waktu dekat agar segera memutuskan persoalan jalan nasional itu.

Pemprov Sumbar

Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumbar Edral Pratama mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan itu ke pimpinannya terlebih dahulu.

“Mungkin itu saja, dan kami minta maaf karena pimpinan kami belum bisa hadir. Poin-poin dari pertemuan ini akan kami bawa dan disampaikan kepada pimpinan kami,”ucapnya.

Tak Pernah Ditegur Pemprov Sumbar

Hendra, pengelola tambang mengatakan selama ini ia belum menerima secara resmi teguran atau pembinaan dari Provinsi Sumbar selaku pihak yang mengeluarkan izin.

“Sejauh ini secara resmi belum ada (teguran dan pembinaan).Kami siap menepati apa yang diarahkan dan diwajibkan oleh pemerintah akan kami lakukan, tahu-tahu datang disuruh tutup,”ujarnya.

Inspektur Tambang Hendri mengatakan, kewenangannya sesuai dengan kewenangannya harus ada surat dari gubernur permintaan untuk diawasi (tambang Aie Dingin) sesuai dengan Kepdirjen dan Keppres.

“Karena untuk non logam (tambang Aie Dingin) sudah didelegasikan sesuai dengan Keppres itu, tetapi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan yang lima aspek itu pelaksanaannya inspektur tambang. Khusus untuk Aie Dingin kami sudah diminta melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan di 2024 ini,”ucapnya.

Diungkapkannya, pihaknya sudah menyurati pihak ESDM Sumbar terkait hasil tindak lanjut pengawasannya.

“Kami sudah surati ESDM Sumbar,”ujarnya.

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Ketua Penanggungjawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024 Prof. Ganefri, Ph.D  bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau Dirjen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Haris melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) hari pertama di Kampus Universitas Indonesia Depok Jakarta, Senin (30/4). 

Dirjen Dikti mengapresiasi Universitas Indonesia yang telah menyiapkan fasilitas dengan baik bagi peserta Ujian Tulis Berbasis Kompetensi atau UTBK untuk Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT 2024. Menurut Haris, dengan pengalaman UI yang sudah beberapa kali menjadi salah satu pusat pelaksanaan ujian, secara umum UI telah mempersiapkan dengan sangat baik. "Fasilitas yang disediakan oleh UI juga dapat memenuhi kebutuhan para peserta ujian, termasuk peserta difabel," kata Haris, Selasa, 30 April 2024. Demikian kata Dirjen Dikti dari informasi yang diolah dari media berita Tempo.co.

Ketua Umum Penanggungjawab SNPMB 2024 Ganefri sebelumnya mengatakan, SNBT hari perdana berjalan lancar dam tingkat kehadiran mendekati 100 persen. "Sekitar 99 persen, Pelaksanaan ujian berjalan sesuai prosedur baku yang berlaku," kata dia usai meninjau pelaksanaan SNBT di UI, Selasa.

Ganefri menerangkan pada UTBK 2024 diikuti 785.058 peserta, di mana di antaranya terdapat difabel cacat fisik sekitar 830 peserta dan penyandang tunanetra 75 peserta. "Di UI ada 11 peserta. Lokasi ujian berada di 74 pusat UTBK," ujarnya. (Er/ Humas UNP)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan Balai Pelayanan  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumbar mengajak lulusan keperawatan untuk bekerja di Luar Negeri (LN). Sebab, lulusan keperawatan cukup diminati dan memiliki peluang besar untuk bekerja di LN. 

“Tentunya kita ingin seluruh lulusan keperawatan di Padang dapat bekerja di Luar Negeri sana,” ungkap Asisten II Setdako Padang Didi Aryadi saat mewakili Wali Kota Padang dalam kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri Program G to G Jerman dan Jepang di Gedung Youth Center Padang, Selasa (30/4/2024). 

Diakui Didi, sebanyak lebih kurang 1000 lulusan politeknik kesehatan ditelurkan di Kota Padang dalam rentang waktu satu tahun. Tentunya Pemerintah diwajibkan untuk mencarikan peluang kerja bagi lulusan keperawatan tersebut. 

“Apalagi, saat ini di Kota Padang maupun Sumbar, tidak banyak lapangan pekerjaan, perusahaan tidak banyak di Padang, bahkan ketika masa pandemi Covid-19 lalu, banyak perusahaan yang pindah lokasi,” terangnya yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldy. 

Disebutkan Didi, banyak keuntungan yang didapat saat menjadi pekerja migran. Selain mendapatkan pendapatan yang terbilang besar, pekerja migran juga menjadi ‘pahlawan devisa’ bagi negara. 

“Serta mendapatkan pengalaman bekerja yang lebih di Luar Negeri,” ujar Asisten II Setdako Padang itu. 

Program G to G Jepang ini untuk Nurse atau perawat (Kangoshi) dan Careworker atau perawat lansia (Kaigofukushishi). Sesuai informasi, untuk Nurse harus melengkapi berbagai syarat di antaranya, usia maksimal 35 tahun per 31 Mei 2024. Pendidikan D3 – S1 Keperawatan plus ners. Sedangkan untuk Careworker syaratnya seperti, usia maksimal 35 tahun per 31 Mei 2024. Pendidikan D3-S1 Keperawatan atau D3 non Keperawatan plus sertifikat Careworker dari lembaga pelatihan.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Pemprov Sumatera Barat Nizam Ul Muluk berharap setelah ini akan banyak lulusan keperawatan yang mendaftar untuk bekerja di Luar Negeri. Menurutnya, hingga detik ini cukup banyak pekerja migran yang bekerja di Jepang.

“Banyak pekerja kita yang bekerja di Jepang, karena setiap pekerja ditanggung pemerintah setempat sebesar Rp50 juta perorang,” ulasnya. 

Dalam kegiatan sosialisasi itu, Kepala BP3MI Sumbar Bayu Aryadhi menyebut, sebanyak 180 orang lulusan keperawatan hadir dalam kegiatan itu. Dirinya menginginkan seluruh peserta dapat menjadi pekerja migran di Jepang dan Jerman. 

“Kita berharap semua peserta sosialisasi mendaftarkan dirinya dan bekerja di Luar Negeri,” harapnya. 

Lulusan yang tertarik bekerja di Jepang dan Jerman, dapat mencari informasi akurat lewat website BP2MI di https://bp2mi.go.id/gtog-jepang/pengumuman.

Sementara, untuk pendaftaran dilakukan secara online melalui website BP2MI dengan alamat https://siskop2mi.bp2mi.go.id.(Charlie / Reza)

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar -- Dalam menanggapi tuntutan zaman yang semakin dinamis dan kompleks, Polri telah mengambil langkah progresif dengan melibatkan seluruh personel polisi dalam pengembangan fungsi humas, sesuai dengan Perkap No. 6 Tahun 2023. Perkap ini menegaskan pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan Polri dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interaksi dengan publik.

Pengembangan fungsi humas ini tidak lagi menjadi tanggung jawab terpusat pada sejumlah petugas terpilih, tetapi menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh personel polisi. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Dalam konteks ini, setiap personel polisi diberi kesempatan dan dukungan untuk berperan aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mempromosikan kegiatan-kegiatan positif Polri, serta memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara Polri dan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada seluruh personel polisi dalam bidang komunikasi, media sosial, dan keterampilan berbicara di depan umum. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat, diharapkan setiap personel polisi dapat menjadi duta yang efektif dalam memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat.

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menjadi salah satu contoh yang mengimplementasikan perkap ini dengan baik. Melalui program pelatihan dan workshop yang diadakan secara rutin, anggota Polri diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan masyarakat secara efektif dan profesional.

Selain itu, Polri juga membuka ruang bagi setiap personel polisi untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat. Dengan turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut, setiap anggota Polri dapat membangun hubungan yang lebih erat dan mendalam dengan masyarakat, serta merasakan langsung dampak positif yang dihasilkan.

Pengembangan fungsi humas melibatkan seluruh personel polri dan pegawai negeri pada polri juga merupakan bagian dari transformasi organisasi Polri menuju polisi yang lebih modern, responsif, dan akuntabel. Dengan membuka diri dan aktif berinteraksi dengan masyarakat, Polri tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra dan sahabat dalam membangun keamanan dan ketertiban bersama.

Dalam menjalankan fungsi humas yang semakin terbuka dan inklusif, penting bagi setiap personel polisi untuk memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, serta menjadi kebanggaan bagi seluruh personelnya.

Melalui partisipasi aktif dan kolaborasi yang kuat antara seluruh personel polisi, diharapkan peran humas Polri dapat semakin berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi citra dan kinerja Polri secara keseluruhan. Dengan demikian, Polri akan terus menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.