REALITANUSANTARA.COM
SOLOK - Sekda Medison menyampaikan pernyataan tegas dan terang soal posisinya sebagai pejabat karier, bukan pesanan politik.
“Saya ini ditunjuk jadi Sekda bukan karena kedekatan politik, tapi karena profesionalitas kerja. Saya dilantik di masa Bupati Epyardi Asda, dan sekarang diminta melanjutkan tugas oleh Bupati Jon Firman Pandu. Itu membuktikan bahwa saya dibutuhkan karena kemampuan, bukan karena saya berpihak ke sana atau ke sini,” tegasnya di ruang kerja pada Kamis (12/06/2025).
Pernyataan ini menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang oleh oknum tertentu, termasuk tuduhan bahwa dirinya berpindah haluan politik demi mengamankan jabatan.
Medison menilai tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan justru mencederai prinsip-prinsip pelayanan publik yang selama ini Ia pegang teguh.
“Kalau saya tidak dibutuhkan, saya tidak akan memaksakan diri. Tapi saya diminta langsung oleh Bupati Jon Firman Pandu untuk tetap membantu roda pemerintahan. Di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat menantang, posisi Sekda bukan untuk bermain politik tapi untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Menurut Medison, tantangan keuangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok saat ini sangat berat. Dengan pemotongan anggaran hingga 50 persen, banyak program yang harus direstrukturisasi. Ditambah lagi dengan kondisi internal pemerintahan yang masih belum sepenuhnya solid.
“Kita sedang menghadapi efisiensi anggaran yang luar biasa besar. Bukan hanya Solok, hampir semua daerah di Indonesia merasakannya. Tapi tantangan itu makin berat karena saya melihat ada kurangnya kekompakan di tubuh pemerintahan kita. Di sinilah peran Sekda menjadi penting — sebagai penghubung antara visi dan misi Bupati - Wakil Bupati dengan pelaksanaan teknis di lapangan,” jelasnya.
Medison juga menyayangkan tudingan bahwa dirinya mengatur penempatan pejabat berdasarkan kedekatan, seperti isu pelantikan istri Bupati sebagai Kabag Prokomp. Ia menegaskan bahwa semua penempatan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
“Saya bekerja sesuai sistem. Saya bukan ‘pengatur jabatan’ seperti yang dituduhkan. Semua mutasi dan promosi selalu melalui mekanisme resmi. Soal Ibu Ketua TP-PKK yang juga menjabat Kabag Prokomp, itu adalah hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan tetap sesuai aturan,” katanya.
Terkait ia difitnah sebagai “otak” di balik strategi pemenangan salah satu calon dalam Pilkada sebelumnya. Menurutnya, seluruh ASN, termasuk dirinya, terikat oleh aturan netralitas, dan ia memastikan telah menjaga prinsip itu.
“Netralitas ASN itu harga mati. Saya sadar betul posisi saya sebagai pejabat karier, bukan politisi. Justru saya selama ini berupaya menjaga birokrasi agar tetap steril dari politik praktis,” kata Medison.
Terkait adanya upaya oknum tertentu soal isu-isu lama yang menyeret namanya sejak di Kabupaten Sijunjung, Medison menyatakan bahwa ia sudah kenyang dengan dinamika birokrasi dan tetap memilih fokus bekerja daripada meladeni rumor.
“Saya tidak mau habiskan waktu meladeni opini yang dibuat untuk menjatuhkan. Fokus saya bekerja dan membantu Bupati dan Wakil Bupati agar bisa membawa Solok lebih baik,” tegasnya lagi.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah ajakan kepada seluruh ASN di Kabupaten Solok untuk bersatu dan kembali ke jalur profesionalisme.
“Sudah cukup polemik. Saatnya kita bekerja. Rakyat menunggu hasil, bukan drama. Jangan biarkan dinamika politik merusak semangat pelayanan publik. Sekda itu bukan tokoh politik, saya ada untuk memfasilitasi sistem pemerintahan, bukan menjadi bagian dari kontestasi,” tandasnya.
Dengan pernyataan terbuka ini, Medison berharap semua elemen bisa kembali fokus pada isu-isu pembangunan, bukan sekadar gosip politik yang tak berdasar. Sementara publik menanti pembuktian kinerja nyata, Medison tetap berdiri pada satu prinsip: ASN harus netral, profesional dan siap melayani di tengah badai sekalipun.
