Kunjungan komisi A DPRD Sumatera Utara diterima oleh wakil komisi l DPRD Sumbar.

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar - Kunjungan Komisi A DPRD Sumatera Utara  diterima oleh Komisi I yang diwakili  oleh Wakil Ketua Komisi I  dari Dapil I  Maigus Nasir , Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan Rio bagian  Persidangan serta Nita pada Kamis (21/4).

Pada kesempatan ini yang hadir  Letua Rombingan Subandi, ST , Rusdi Lubis Ketua Fraksi Hanura, Ribut ( H. M Santoso ) dari fraksi Demokrat, Abdul Rahim Siregar, serta dari OPD terkait.  Dikatan  Subandi tujuan kedatangan ke DPRD Sumbar guna mempelajari  tentang Perda Pelayanan Masyarakat  Adat.

Menjawab pertanyaan Subandi dari DPRD Sumatera Utara, Maigus Nasir menjelaskan bahwa Sumatera Barat mempunyai Hukum Adat , nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat.

Lebih lanjut dijelaskan Maigus nasir   di Sumbar memiliki  Tungku Tigo Sajarangan adalah limbago atau unsur tempat kedudukan perwakilan masyarakat Nagari yang dapat dipilih dan

memilih untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Adat Nagari,

Pemerintah Nagari, dan Peradilan Nagari, yang terdiri atas Ninik

Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai.Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Nagari (RN)