REALITANUSANTARA.COM
SUMBAR -- Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengungkapkan, tokoh politik dan pemimpin asal Tanah Minangkabau di masa lalu, berbuat untuk bangsa dan negara secara ikhlas demi kemerdekaan.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, tokoh berdarah Minang di masa perjuangan kemerdekaan, mengabaikan kepentingan pribadi maupun kelompoknya demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan.
“Diketahui, banyak tokoh-tokoh hebat itu, disaat tidak menjabat lagi, mereka hidup sederhana bahkan ada hidup dalam kemiskinan,” ungkap Supardi di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Supardi saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Sumbar dengan tema Strategi Pemenangan Pemilu 2024.
Bimtek diikuti anggota DPRD Sumbar serta dihadiri Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis beserta sejumlah staf sekretariat dewan.
Dikatakan Supardi, tokoh bangsa asal Minang, hanya berpikir bagaimana meninggalkan sesuatu nilai rasa kebangsaan, sebagai sesuatu yang dapat dikenang dalam tanggungjawab memajukan bangsa dan negara. “Kita mengetahui dari sejarah, ada banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional perjuangan Indonesia dari ranah Minang.”
“Mereka tumbuh dalam dunia perpolitik yang memiliki semangat kenegarawan yang hebat, tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada mengusung anak atau keluarga walaupun setelah kembali kemasyarakat mereka hidup sederhana dan miskin,” ungkapnya.
Diungkapkan Supardi, tema Bintek DPRD Sumbar di penghujung tahun 2023 ini, mendekatkan para wakil rakyat di tingkat provinsi Sumbar, pada nilai-nilai juang seorang politik yang berpikir positif, memenangkan hati rakyat untuk kemajuan daerah dan bangsa.
“Dengan tema Bintek strategi pemenangan pemilu tahun 2024, para anggota DPRD diharapkan akan jadi seorang negarawan,” terangnya.
“Juga sosok yang mengetahui kondisi kekinian sehingga dapat kembali terpilih dan dipercaya rakyat sebagai anggota dewan, baik sebagai DPRD provinsi maupun sukses sebagai anggota DPR RI di Senayan, Jakarta,” tambah dia. Narasumber Bintek DPRD Sumbar di penghujung tahun 2023 ini, Pangi Syarwi Chaniago. Dia merupakan seorang analis dan pengamat politik nasional.
Pangi juga dikenal sebagai CEO, Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, sebuah lembaga survei dan konsultan politik nasional.
Dalam presentasinya, Pangi mengatakan, politik uang (money politic) masih mendominasi untuk keterpilihan terutama pada daerah-daerah masyarakat bependapatan rendah.
“Ada di sebuah daerah, bupati petahana yang secara survei menang. Itu malahan berasal dari tiga tim survei berbeda, namun hasil akhir kalah karena faktor uang,” ungkap Pangi.
Padahal, daerah tersebut nyaris tidak punya potensi memadai secara finansial.”Daerah itu tidak ada sawit, tidak ada tambang, kehidupan ekonomi masyarakat juga rendah,” terangnya.
“Ini adalah fakta bahwa politik uang masih kuat dibeberapa daerah di Indonesia,” tegas Pangi. Pangi juga menilai, rekam jejak, politik gagasan dan kerja nyata, merupakan modal kuat dalam memenangkan kontestasi pemilihan.”Faktor ini memengaruhi sekitar 67 persen bagi pemilih rasional, dalam tingkat keterpilihan,” ungkapnya. Namun, urai dia, politik gagasan, pencerahan, pencerdasan dan non politik uang, hanya berpeluang 8 persen dari sebuah keterpilihan dalam sebuah ajang kontestasi politik di tanah air.
“Di Sumbar, pemilih yang bersifat sosiologis, masih mendominasi. Angkanya lebih 50 persen,” ungkap Pangi. “Maka, faktor sosiologi seperti, ganteng, tegas, seagama, sekampung atau bersifat premodial jadi sentimen publik dalam menjatuhkan pilihan,” terang dia.
“Sementara, untuk kepercayaan kepada partai pengusung hanya memiliki keterpilihan 13 persen,” ungkapnya. Pangi menyarankan, bagi pejabat publik berstatus petahana, melakukan hal yang terpadu, terukur baik secara rasional, sosiologis dan kegiatan kemasyarakatan.Karena, kondisi dan situasi politik itu berkembang secara dinamis disetiap daerah dan seketika dapat berbeda dari waktu sebelumnya.
Sementara, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menyampaikan, pelaksanaan Bintek DPRD Sumbar kali ini tidak diikuti semua anggota dewan. Karena, sebelumnya sudah ada serbagian anggota dewan, melaksanakan Bimtek kepartaian sesuai aturan yang berlaku.
“Bintek adalah salah satu kegiatan kedewanan yang diatur dalam PP No 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi dewan,” ungkapnya.
Pelaksana Bimtek DPRD ini, terangnya, dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, partai politik dan sekretariat dewan setelah mendapat persetujuan dan kemendagri. (*)
Post a Comment