DPRD Pesisir Selatan Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025.

REALITANUSANTARA.COM

PESSEL - Rapat paripurna Danew Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan digelar, Pada Rabu 20 Agustus 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD pessel.

Rapat paripurna kali ini terkait Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD- Perubahan tahun 2025, dipimpin oleh pimpinan DPRD Pessel dan dihadiri oleh Wakil Bupati Risnaldi, anggota, Forkopimda, OPD dan para undangan lain.

Nota Pengantar Ranperda APBD-Perubahan tahun 2025, dibacakan oleh Wakil Bupati Risnaldi Dalam penyampaian Wakil Bupati Risnaldi tersebut terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan itu juga, Wabup Risnaldi memberikan apresiasi kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Pessel atas kerja sama dalam membahas APBD Perubahan atau Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( KUA -PPAS) tahun 2025 yang telah di Tanda tangani sebelumnya.

Menurut Risnaldi dokumen Perubahan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2025.

Ditegaskan Risnaldi bahwa siklus APBD terdiri dari APBD Awal dan APBD Perubahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan nya oleh sebab itu Perubahan APBD sangat mungkin dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan maupun kondisi daerah.

Perubahan APBD tahun 2025 kata Risnaldi disusun berdasarkan pasal 161 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Proses Penyusunan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) 2025 serta dokumen KUA PPAS yang telah disepakati.

Lebih lanjut lagi Risnaldi menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada APBD awal 2025 yang sebesar Rp1,843 triliun mengalami penurunan menjadi Rp1,694 triliun pada rancangan perubahan APBD.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp202,36 miliar turun menjadi Rp184,51 miliar. Sedangkan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga mengalami penurunan dari Rp1,641 triliun menjadi Rp1,509 triliun.- Dari sisi belanja, terdapat sejumlah penyesuaian. Belanja operasi yang semula Rp1,450 triliun turun menjadi Rp1,405 triliun. 

Sementara itu belanja modal juga berkurang cukup signifikan dari Rp164,58 miliar menjadi Rp99,81 miliar. Sedangkan, belanja tak terduga tetap sama dengan APBD awal yakni Rp5 miliar. Untuk belanja transfer mengalami penyesuaian dari Rp268,58 miliar menjadi Rp262,30 miliar.

“Pada sisi pembiayaan daerah, Risnaldi juga menyebutkan bahwa SiLPA yang semula direncanakan sebesar Rp45 miliar, sesuai hasil audit BPK meningkat menjadi Rp78,23 miliar. 

''Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyusunan rancangan perubahan APBD.” tuturnya

Ketua DPRD Darmansyah dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti nota pengantar yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.“ ucapnya

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kami di DPRD akan memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Ranperda ini. Setiap penyesuaian anggaran harus benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dapat menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik,” tegas Darmansyah

Meskipun terjadi penurunan pendapatan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar," ujarnya.

Perubahan APBD dilakukan dengan cermat agar pembangunan tetap berjalan lancar. Ia menegaskan, DPRD akan membahas Ranperda ini sesuai mekanisme yang berlaku. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, katanya, penting untuk anggaran yang berpihak pada masyarakat.

Pembahasan Ranperda akan dilanjutkan bersama TAPD dalam rapat komisi. Pemerintah daerah menargetkan proses pembahasan dapat selesai tepat waktu dan hasilnya diharapkan mendukung program nyata untuk kesejahteraan masyarakat.