REALITANUSANTARA.COM
Padang - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja di Ruang Khusus II Gedung DPRD Sumbar, Kamis siang (16/10/2025).
Rapat tersebut membahas secara mendalam mengenai penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yang menjadi salah satu isu penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani di Sumatera Barat.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Ade Putra, mengatakan bahwa RDP ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kebijakan harga sawit di daerah dapat disusun secara adil, transparan, dan berpihak kepada petani.
"Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan agar kebijakan harga sawit benar-benar mencerminkan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak atas hasil panennya, sementara industri juga tetap berjalan berkelanjutan,” ujar Ade Putra usai rapat.
Ia menambahkan, melalui forum RDP tersebut, DPRD bersama mitra kerja berupaya mencari rumusan terbaik yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat keberlanjutan usaha perkebunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit di Sumatera Barat.
"Sinergi antara DPRD dan mitra kerja menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang solutif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan sektor perkebunan, khususnya sawit, dapat terus menjadi penopang ekonomi daerah,” tambahnya.
Ade Putra juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada petani serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
"DPRD Sumbar tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, terutama bagi petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya. ( RN )
Posting Komentar