REALITANUSANTARA.COM
PESSEL - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman mendorong adanya peningkatan fasilitas di Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana pendukung di kawasan tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikan Evi Yandri saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan TPI Kambang, pada Kamis (9/10). Dalam kunjungan tersebut, ia menyaksikan langsung kondisi fasilitas pelabuhan yang dinilai masih minim dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
"Saya ikut prihatin atas keluhan masyarakat nelayan Pesisir Selatan yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Akibatnya, banyak kapal dan perahu nelayan tidak melaut karena harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi,” ujar Evi Yandri.
Ia menjelaskan, di kawasan pelabuhan sebenarnya terdapat stasiun Pertamina, namun kuota BBM yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan. Sementara itu, SPBU nelayan yang dikelola koperasi sudah tidak beroperasi selama tiga tahun terakhir.
"SPBU nelayan tidak beroperasi karena pemiliknya terkendala modal besar untuk menghidupkannya kembali,” tambahnya.
Selain masalah BBM, Evi Yandri juga menyoroti pabrik es di pelabuhan yang sudah berusia tua dan tidak lagi berfungsi selama dua tahun terakhir karena kerusakan berat pada mesin produksi. Padahal, sebelumnya pabrik tersebut mampu memproduksi hingga 200 balok es per hari, yang sangat membantu nelayan menjaga kualitas ikan tangkapan mereka.
"Sekarang nelayan kesulitan mendapatkan es batu untuk mengawetkan ikan. Padahal, kebutuhan es di pelabuhan ini mencapai sekitar 600 balok per hari. Karena itu, sudah sepatutnya dilakukan pengadaan mesin baru agar produksi es bisa berjalan kembali,” jelasnya.
Evi Yandri menilai, perbaikan fasilitas pelabuhan, pengaktifan kembali SPBU nelayan, serta pengadaan mesin pabrik es baru merupakan langkah strategis untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Ia juga mendorong agar di setiap pelabuhan disediakan fasilitas pabrik es, lahan docking, dan kastorit (tempat perbaikan kapal) secara memadai.
"Jika fasilitas pelabuhan memadai, maka pelayanan terhadap aktivitas nelayan akan meningkat. Dampaknya bukan hanya pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.
Meski demikian, ia mengakui, kondisi keuangan APBD Sumbar yang cukup terbatas menjadi tantangan tersendiri. Namun, DPRD bersama pemerintah provinsi akan membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut.
Sementara itu, Reti, salah seorang pengurus Koperasi TPI Kambang, menyampaikan harapannya agar pemerintah provinsi bersama DPRD memberikan perhatian terhadap kondisi pelabuhan tersebut.
"Kami berharap dukungan dari DPRD Sumbar untuk mengaktifkan kembali SPBU yang sudah tidak beroperasi sekitar tiga tahun terakhir. Selain itu, perlu juga perluasan kawasan docking kapal karena banyak kapal yang ingin melakukan perbaikan,” ujarnya.
Reti juga menyoroti masalah pendangkalan di Muara Kambang yang semakin parah. Kondisi tersebut membuat kapal berukuran sedang kesulitan bersandar di pelabuhan.
"Pendangkalan muara sudah cukup mengkhawatirkan. Kami berharap ada pengerukan secara rutin setiap tahun agar pelayaran kapal nelayan tidak terganggu,” tukasnya.
Dengan perbaikan menyeluruh di sektor pelabuhan dan TPI, masyarakat berharap aktivitas ekonomi di kawasan pesisir dapat kembali bergairah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pesisir Selatan.(Ay)
Posting Komentar