REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyoroti maraknya isu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Kabupaten Pasaman Barat. Persoalan ini dinilainya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan perlu segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat.
Muhidi menyampaikan hal tersebut dalam rapat resmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar baru-baru ini di Padang. Ia menegaskan, keberadaan TKA ilegal bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut kedaulatan hukum dan ketertiban sosial di daerah.
"Hingga saat ini saya belum menerima laporan yang jelas mengenai sejauh mana tindak lanjut Pemprov terkait keberadaan TKA ilegal di Pasaman Barat. Baru-baru ini, saya menerima aspirasi langsung dari masyarakat melalui aksi unjuk rasa, dan isu ini masih menjadi tuntutan utama mereka,” ungkap Muhidi.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, masyarakat menilai lambatnya penanganan terhadap TKA ilegal dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta dinas dan instansi terkait, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.
"Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama dan menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat. Hasil dari setiap kebijakan juga perlu diekspos ke publik agar masyarakat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah,” tegasnya.
Muhidi menambahkan, prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan harus terus dijaga agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak mereka. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi praktik ketenagakerjaan ilegal di Sumatera Barat.
Selain membahas persoalan TKA ilegal, Muhidi juga menyinggung proyek pengembangan energi panas bumi (geotermal) Tandikek Singgalang, yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Ia mempertanyakan sejauh mana progres proyek tersebut, terutama terkait dampak sosial, lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Kita mendukung setiap bentuk investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun pemerintah juga harus memastikan agar seluruh tahapan proyek geotermal Tandikek Singgalang berjalan sesuai dengan aturan dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar akan terus memantau dan mengawal kebijakan pemerintah daerah agar setiap proyek pembangunan berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
"Kita ingin investasi berjalan, daerah maju, tetapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat lokal. Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.( RN )
Posting Komentar