PADANG — Kasus dugaan penyerobotan hak atas kepemilikan tanah kembali mencuat di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di daerah koto lua kecamatan pauh kota padang. Persoalan agraria yang semestinya dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah keluarga itu justru berkembang menjadi konflik internal yang memicu ketegangan berkepanjangan serta merusak hubungan kekerabatan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sengketa tersebut terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Konflik bermula dari dugaan pengurusan serta pengalihan sertifikat atas sebidang tanah milik seorang mamak paman dari garis ibu dalam struktur kekerabatan Minangkabau yang diduga dilakukan tanpa persetujuan pemilik sah. Tanah tersebut disebut telah dalam proses pengurusan sertifikat secara sepihak.
Tak hanya satu bidang tanah, satu unit rumah beserta lahan tempat bangunan itu berdiri juga diduga ikut dikuasai dalam proses yang kini dipersoalkan. Kondisi ini menimbulkan keberatan dari pihak mamak yang merasa haknya diambil tanpa melalui prosedur yang sah. kalau hak mamak di rampas/di ambil paksa oleh keponakan / keluarga sendiri trus anak laki-laki di minang apa statusnya ?dalam keluarganya sendiri terutama hubungan darah antara orang tua dengan anak kandung dengan merampas haknya dengan memutus silaturrahim, atau memutus tali asi/ hubungan darah ?
Sumber dari keluarga menyebutkan bahwa harta warisan peninggalan orang tua sebelumnya telah dibagi rata atau sudah di peruntukkan semenjak orang tua perempuan/ibu mereka masih hidup kepada delapan bersaudara, termasuk satu orang laki-laki yang dalam istilah Minangkabau dikenal sebagai mamak tunggababeleng atau pihak yang memegang peran penting dalam struktur kaum. Namun, dalam perkembangannya, muncul dugaan adanya upaya atau konspirasai dari keponakan dan kakak perempuan mamak tersebut untuk menguasai aset tambahan yang bukan menjadi haknya, bahkan disinyalir berupaya menyingkirkan posisi Mamak Kepala Waris (MKW).
Konflik kian memanas karena diduga melibatkan lebih dari satu anggota keluarga. Bahkan, terdapat indikasi dukungan dari salah seorang saudara perempuan kandung korban yang turut memperkeruh suasana. Perselisihan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu renggangnya hubungan dalam keluarga besar.
Dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, mamak memiliki kedudukan sentral sebagai penjaga dan pengelola harta pusaka kaum. Peran tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan melekat tanggung jawab adat untuk melindungi dan mengatur pemanfaatan harta demi kepentingan bersama. Karena itu, dugaan pengambilalihan hak oleh keponakan sendiri dinilai mencederai nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dari perspektif ajaran Islam, peralihan hak atas harta tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah. Proses pengalihan harus mengikuti ketentuan syariat, baik melalui mekanisme waris kepada ahli waris yang berhak maupun melalui akad atau transaksi yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Penguasaan tanpa persetujuan dan tanpa landasan hukum dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, baik dalam agama maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara umum, praktik penyerobotan tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penguasaan fisik tanpa izin, manipulasi atau pengalihan dokumen tanpa persetujuan pemilik yang sah, hingga penyalahgunaan celah administratif dalam sistem pertanahan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga tekanan sosial dan psikologis, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan hubungan kekeluargaan.
Pengamat hukum agraria menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus bertumpu pada bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Selain menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan, penyelesaian melalui mediasi adat dengan melibatkan ninik mamak dan lembaga adat setempat dinilai penting guna mengedepankan musyawarah serta menjaga keutuhan kaum.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Aparat penegak hukum dan instansi pertanahan diharapkan bertindak profesional, objektif, serta transparan dalam menangani perkara serupa. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menyelesaikan persoalan agraria secara bijak dengan mengedepankan musyawarah, menghormati nilai adat, serta mematuhi ketentuan hukum dan ajaran agama yang berlaku.
Posting Komentar