REALITANUSANTARA.COM
PADANG - Bantuan Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat dinilai sangat tepat dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi serta mendorong kemandirian warga. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri kegiatan penyerahan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang pada Kamis (12/2).
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyalurkan bantuan dengan total nilai sebesar Rp30,3 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk program pemberdayaan serta bantuan langsung. Salah satu bentuk bantuan utama adalah pembangunan lima unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Selain pembangunan BLKK, bantuan juga mencakup sejumlah program strategis lainnya, yaitu:
1. Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang di Sumatera Barat.
2. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 orang.
3. Program Padat Karya sebanyak 20 paket kegiatan.
4. Bantuan dua unit sumur bor dan mesin air.
5. Bantuan langsung bagi 125 korban terdampak bencana.
Muhidi menyampaikan apresiasi atas berbagai pelatihan dan sarana yang diberikan. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga mereka dapat kembali mandiri. Terkait pembangunan lima BLKK, ia mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan pendataan kebutuhan di masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Muhidi juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan demikian, program pelatihan dapat berkembang secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap bencana yang terjadi tidak meruntuhkan semangat masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Menurut Yassierli, keberhasilan program pemulihan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dalam mempercepat pemulihan serta pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani dampak bencana, khususnya untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan, penghidupan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan yang disalurkan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih berdaya secara ekonomi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turut menyampaikan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap infrastruktur, tetapi juga terhadap sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemulihan yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga harus mencakup pemulihan ekonomi masyarakat.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas bantuan yang diberikan. Ia menilai bantuan tersebut bukan sekadar bantuan sosial, melainkan intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak.
Mahyeldi juga menilai bahwa Program Padat Karya dan Program Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Hal ini mengingat Sumatera Barat memiliki lebih dari 700 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
Editor : Deviana
Posting Komentar