REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gino Irwan dari Fraksi Partai Demokrat, menerima audiensi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat di ruang khusus DPRD Provinsi Sumbar, Kota Padang, Senin (9/3/2026).
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat terkait aktivitas pertambangan batu andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pertemuan itu, masyarakat melalui PBHI menyampaikan berbagai keluhan serta kekhawatiran atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang tersebut.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Gino Irwan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan koordinasi serta peninjauan ulang terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dimaksud.
“Kita akan melakukan koordinasi dan meninjau kembali persoalan ini. Jika memang ditemukan adanya indikasi diskriminalisasi atau pelanggaran terhadap masyarakat, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Gino.
Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Idealnya setiap masalah harus ada solusi. Oleh karena itu, semua pihak, baik masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pihak investor, harus sama-sama menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, salah seorang peserta yang mewakili masyarakat menyampaikan bahwa sejak awal rencana kegiatan pertambangan dilakukan, warga merasa tidak pernah dilibatkan secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan.
Ia mengatakan, kehadiran mereka ke DPRD Sumbar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas tambang batu andesit yang dinilai telah menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman.
“Kami sengaja datang menyampaikan aspirasi terkait tambang andesit di Padang Pariaman karena aktivitas tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi kaum perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa warga Nagari Kasang memprotes aktivitas pertambangan batu andesit yang dilakukan oleh PT Dayan Bumi Artha. Masyarakat khawatir kegiatan tambang tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, serta berpotensi merusak sumber air yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pada awalnya sejumlah warga, khususnya perempuan, diminta menandatangani dokumen dengan janji akan mendapatkan fasilitas air bersih dari pihak perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, warga justru mengetahui bahwa tanda tangan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan lain.
“Kami para perempuan diminta menandatangani dokumen dengan janji akan diberikan fasilitas air bersih. Namun setelah berjalan waktu, kami mengetahui bahwa tanda tangan tersebut diduga disalahgunakan,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat merasa mendapatkan tekanan dan ancaman ketika berupaya menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang tersebut.
“Bahkan untuk datang menyampaikan aspirasi ke sini saja kami mendapat ancaman. Karena itu kami meminta agar aktivitas tambang andesit di Kasang dihentikan,” katanya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi DPRD Sumbar untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi serta mencari solusi terbaik bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya agar konflik tidak terus berlanjut.
Editor : Deviana
Posting Komentar