REALITANUSANTARA.COM
MAGELANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang diselenggarakan dalam format retret nasional di Akademi Militer Magelang pada 15 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 557 ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat kualitas kepemimpinan legislatif daerah dalam sistem pemerintahan nasional.
Retret nasional tersebut dirancang sebagai forum pembekalan intensif yang menggabungkan penguatan kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta peningkatan disiplin melalui pendekatan semi-militer. Program ini sekaligus menjadi sarana konsolidasi nasional guna menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Muhidi menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun mental. Menurutnya, pembekalan yang diberikan dalam retret ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan efektivitas peran DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
“Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat strategis. Dengan pola pembinaan yang disiplin dan terstruktur, kami optimistis dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan serta memastikan kebijakan daerah selaras dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
KPPD 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas dan integritas pimpinan daerah, termasuk unsur legislatif sebagai mitra strategis pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa retret KPPD memiliki peran penting dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian integral dalam sistem pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam penganggaran, legislasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman komprehensif terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan. Hal ini penting agar setiap kebijakan daerah dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta menerima berbagai materi utama, antara lain kepemimpinan strategis, geopolitik nasional, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta latihan kedisiplinan berbasis pola pembinaan militer. Metode ini diharapkan mampu membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan berintegritas tinggi.
Program KPPD 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Lemhannas RI dengan berbagai asosiasi DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam menciptakan pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan dan mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Editor : Deviana
Posting Komentar