REALITANUSANTARA.COM
Padang – Kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi VI DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya optimalisasi berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan jalan rusak yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Menurut Doni, hingga saat ini upaya perbaikan infrastruktur masih banyak bergantung pada skema Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Program tersebut pada dasarnya dirancang untuk memulihkan daerah terdampak bencana, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana alam.
“R3P memang difokuskan untuk penanganan pascabencana, sebagai bagian dari pemulihan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan jalan rusak di Sumatera Barat bukan sepenuhnya disebabkan oleh bencana. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di provinsi tersebut menunjukkan bahwa hanya 59,6 persen yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya terdiri dari 10,9 persen kondisi sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Ini menunjukkan bahwa sebelum bencana pun kita sudah memiliki persoalan infrastruktur yang cukup serius. Artinya, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara menyeluruh,” jelasnya.
Doni yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar menyoroti masih banyaknya jalan rusak yang tidak masuk dalam skema R3P. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan secara merata.
Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam menentukan ruas jalan yang akan diperbaiki.
“Perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar. Sementara kemampuan keuangan daerah terbatas, sehingga tidak semua bisa ditangani sekaligus,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Doni mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat. Program ini dinilai dapat menjadi solusi dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam mengakses dan memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah. Ini peluang besar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dengan dukungan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Doni menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengusulan program. Menurutnya, keberhasilan mendapatkan dukungan pendanaan dari pusat sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang diajukan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah. Jika perencanaan matang dan pengusulan dilakukan dengan baik, maka peluang mendapatkan bantuan akan semakin besar,” katanya.
Ia pun optimistis bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan infrastruktur jalan di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita harapkan kondisi jalan di Sumbar ke depan semakin membaik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Editor : Ayu
Posting Komentar