REALITANUSANTARA.COMPadang – DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rabu (6/5/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar dan difokuskan pada konsultasi serta pendalaman pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
Rombongan DPRD Tanah Datar diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait mekanisme serta tahapan pembahasan LKPJ yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah isu penting menjadi fokus pembahasan. Di antaranya meliputi tata cara evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, indikator penilaian kinerja kepala daerah, serta strategi penguatan fungsi pengawasan DPRD agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Selain itu, peserta juga membahas bagaimana memastikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
Dahrul Idris menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen krusial dalam sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, melalui pembahasan LKPJ yang mendalam dan berbasis data, DPRD memiliki peran penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
“LKPJ bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi alat evaluasi yang menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurutnya, konsultasi seperti ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
“Kegiatan ini sangat positif karena membuka ruang diskusi dan pertukaran pengalaman. Dengan begitu, setiap DPRD dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, pihak DPRD Tanah Datar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan DPRD Sumbar dalam berbagi informasi. Mereka berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi referensi dalam menyempurnakan pembahasan LKPJ di daerahnya, sehingga lebih tajam dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun hubungan kelembagaan yang semakin solid antara DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Ayu
Posting Komentar