REALITANUSANTARA.COM
PADANG - Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang. Pertemuan berlangsung di kediaman resmi wali kota pada Jumat (1/5/2026), sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog dengan kalangan buruh.
Kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi terbuka antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan para pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi strategis di bidang ketenagakerjaan. Sejumlah isu yang mengemuka dalam diskusi antara lain terkait regulasi ketenagakerjaan, sistem pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja, baik formal maupun informal.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa momentum May Day merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Ia menyatakan bahwa Pemko Padang berkomitmen menjaga keseimbangan hubungan industrial serta memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pertemuan ini diharapkan mampu mewakili aspirasi pekerja secara menyeluruh. Pemerintah hadir untuk menjamin keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, sekaligus memastikan hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemko Padang terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program unggulan. Program tersebut mencakup layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis, dukungan di sektor pendidikan, serta perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, konsep pembangunan Smart City yang diusung Pemko Padang, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menitikberatkan pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk perlindungan tenaga kerja.
Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga kerja sama tripartit sebagai forum strategis yang menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan dari kalangan pekerja. Di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum, serta penguatan perlindungan bagi pekerja informal.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pekerja, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Kota Padang.
Editor : Ayu
Posting Komentar