REALITANUSANTARA.COM
Padang Pariaman – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman, Emri Nurman, menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.
Dalam kegiatan tersebut, Kalaksa BPBD didampingi jajaran pejabat dan staf BPBD sebagai bagian dari tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja DPRD. Rapat berlangsung sebagai forum pembahasan program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027.
Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD, karena menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran setiap perangkat daerah. Pada kesempatan itu, BPBD Padang Pariaman memaparkan berbagai program prioritas yang difokuskan pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, penanganan kondisi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan sarana dan prasarana kebencanaan.
Kalaksa BPBD Emri Nurman menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Melalui rapat bersama Komisi DPRD dan mitra kerja OPD tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
Editor : Ayu
Posting Komentar