REALITANUSANTARA.COM
PADANG — Ancaman polusi udara akibat paparan partikulat halus atau particulate matter (PM2.5) mendapat perhatian dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang. Organisasi tersebut menilai persoalan kualitas udara perlu ditempatkan sebagai isu kesehatan masyarakat yang serius, bukan sekadar persoalan lingkungan atau gangguan pernapasan.
Ketua PJKIP Kota Padang, Yuliadi Chandra, mengatakan PM2.5 memiliki ukuran sangat kecil, yakni partikel berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Ukuran tersebut memungkinkan partikulat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan berpotensi memengaruhi organ tubuh melalui mekanisme peradangan serta gangguan sistem kardiovaskular.
Menurut Yuliadi, perhatian terhadap kualitas udara menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi peningkatan polusi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk emisi kendaraan, aktivitas industri, pembakaran sampah, serta kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara sangat beralasan. Ketika paparan PM2.5 meningkat, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi udara dan langkah perlindungan yang perlu dilakukan,” ujar Yuliadi melalui keterangan tertulis kepada media di Padang, Sabtu (12/9/2026).
Yuliadi menjelaskan, dampak paparan PM2.5 tidak terbatas pada keluhan batuk, iritasi mata, tenggorokan, maupun sesak napas. Paparan dalam jangka panjang juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah.
Partikulat halus yang terhirup dapat memicu respons peradangan dan stres oksidatif di dalam tubuh. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi fungsi pembuluh darah, tekanan darah, serta kerja sistem kardiovaskular, terutama pada individu yang memiliki faktor risiko kesehatan tertentu.
Risiko kesehatan dapat menjadi lebih besar apabila seseorang terpapar polusi secara berulang, dalam konsentrasi tinggi, atau dalam waktu yang panjang. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kualitas udara merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit.
“Polusi udara bukan hanya persoalan batuk atau sesak napas. Dampaknya dapat berkaitan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini yang harus menjadi perhatian bersama agar pencegahan dilakukan sejak dini,” katanya.
Lebih lanjut, Yuliadi menilai kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam penanganan dampak polusi udara. Kelompok tersebut meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan maupun gangguan kardiovaskular.
Pada saat kualitas udara memburuk, kelompok rentan berpotensi mengalami dampak kesehatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, informasi mengenai kondisi udara harus disampaikan secara cepat agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan.
Yuliadi mendorong masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat, khususnya bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Penggunaan perlindungan pernapasan yang sesuai juga perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi polusi dan anjuran otoritas kesehatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan individu tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan sumber pencemaran.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam isu keterbukaan informasi publik, PJKIP Kota Padang mendorong pemerintah memastikan data kualitas udara dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan berkala.
Yuliadi menyebutkan, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai indeks kualitas udara, konsentrasi PM2.5, penyebab peningkatan polusi, wilayah yang terdampak, serta langkah yang harus dilakukan ketika kondisi udara memburuk.
“Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat berhak mengetahui kondisinya. Berapa indeks kualitas udara, apa penyebabnya, wilayah mana yang terdampak, dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Informasi seperti ini harus cepat dan terbuka,” tegasnya.
Ia menilai Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat koordinasi dalam pemantauan kualitas udara, edukasi publik, serta penyampaian peringatan dini apabila terjadi peningkatan polusi yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Menurutnya, keterbukaan data bukan hanya berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran dan mendorong tindakan pencegahan.
Yuliadi menegaskan, persoalan pencemaran udara tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas lingkungan.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan sistem pemantauan kualitas udara berjalan dengan baik, informasi dipublikasikan secara transparan, serta langkah mitigasi disiapkan apabila terjadi kondisi udara yang tidak sehat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran juga harus diperkuat. Praktik pembakaran hutan dan lahan secara ilegal, termasuk kegiatan lain yang menghasilkan emisi berlebihan, perlu mendapat perhatian melalui pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama ketika kondisi udara sedang buruk. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menambah beban pencemaran udara dan memperbesar risiko kesehatan di lingkungan sekitar.
Yuliadi menekankan, penanganan polusi udara harus mengutamakan langkah pencegahan, bukan hanya tindakan ketika kualitas udara telah mencapai kondisi kritis.
Ia meminta pemerintah membangun sistem informasi yang responsif, memperkuat edukasi mengenai risiko PM2.5, serta memastikan masyarakat memperoleh panduan perlindungan yang dapat dipahami dan diterapkan.
“Jangan menunggu udara sudah berbahaya baru kita bergerak. Kualitas udara berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan data, informasi yang terbuka, mitigasi yang cepat, dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran,” ujarnya.
PJKIP Kota Padang, lanjut Yuliadi, siap ikut mengawal penyebarluasan informasi publik terkait kualitas udara agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Udara bersih adalah hak masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap kualitas udara harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Catatan redaksional: Judul dan isi telah dibuat lebih bernuansa berita nasional. Untuk publikasi, sebaiknya data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), konsentrasi PM2.5, lokasi pemantauan, dan sumber pencemaran dilengkapi berdasarkan data resmi terbaru agar pemberitaan tidak terkesan menyimpulkan kondisi udara Padang sedang berbahaya tanpa dukungan pengukuran aktual.
Posting Komentar