REALITANUSANTARA.COM
PADANG PARIAMAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman menggelar Rapat Gabungan Komisi-Komisi bersama jajaran eksekutif dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Pariaman, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan rancangan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat gabungan tersebut menjadi wadah koordinasi dan pembahasan antara unsur legislatif dan eksekutif untuk mencermati secara menyeluruh rancangan kebijakan anggaran yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut, masing-masing komisi DPRD bersama perangkat daerah terkait memiliki kesempatan untuk mendalami berbagai program dan kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah. Pembahasan mencakup kebutuhan anggaran, prioritas pembangunan, efektivitas program, serta kesesuaian alokasi belanja dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 menjadi momentum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan kebijakan penganggaran disusun secara terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui rapat gabungan komisi ini, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan mencermati setiap rencana program yang diajukan pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pembahasan bersama juga menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis, tepat sasaran, dan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan APBD yang berkualitas. Kedua lembaga diharapkan dapat membangun komunikasi yang konstruktif serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 ini selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian tahapan penganggaran daerah hingga tercapainya persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui pembahasan yang cermat dan komprehensif, diharapkan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 nantinya mampu menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga merupakan wujud komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.(Ayu)


Posting Komentar