REALITANUSANTARA.COM
Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Maifrizon. Seluruh fraksi hadir menyampaikan sikap politiknya terkait Ranperda APBD 2026.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumbar, hadir langsung Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Unsur Forkopimda juga tampak mengikuti jalannya rapat.
Dalam forum ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.
Nanda Satria menegaskan, pandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi masukan berharga bagi Pemprov dalam penyusunan dan penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Pandangan umum fraksi-fraksi adalah catatan penting sekaligus masukan konstruktif agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar :
Fraksi Partai Golkar menyoroti Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Rp6,150 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,926 triliun atau hanya 47,5% dari total pendapatan. Komposisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap transfer pusat sebesar Rp3,180 triliun (51,7%). “Hal ini mengindikasikan kemandirian fiskal Sumbar masih rendah,” tegas juru bicara fraksi.
Fraksi Partai Gerindra menilai Ranperda APBD 2026 sudah sesuai dengan KUA-PPAS 2026. Dengan target pendapatan Rp6,150 triliun dan belanja Rp6,140 triliun, terdapat proyeksi surplus Rp10 miliar lebih. “Kami mengapresiasi kondisi ini, namun berharap pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Fraksi PKS mencatat ruang fiskal 2026 relatif sempit. Surplus tipis Rp10 miliar harus menutup pembiayaan netto yang defisit dengan jumlah sama. PKS juga menyoroti penurunan signifikan transfer pusat (DAU, DAK, DBH) yang berdampak pada kapasitas daerah. “Pengurangan TKD ini membawa implikasi nyata terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas juru bicara PKS.
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar 1,97% dibanding APBD 2025. “Penurunan ini menjadi sinyal penting perlunya strategi optimalisasi pendapatan yang lebih inovatif agar pelayanan publik tetap terjaga,” ungkapnya.
Fraksi Partai NasDem menyoroti target capaian nilai SAKIP tahun 2026, terutama dalam konteks reformasi birokrasi dan penganggaran berbasis hasil. “Kami meminta penjelasan langkah strategis pemerintah agar nilai SAKIP benar-benar tercermin dalam efisiensi anggaran dan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti tema pembangunan 2026: Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Fraksi menanyakan langkah konkret Pemprov untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang tepat sasaran.
Fraksi PAN menyoroti penurunan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari hasil perhitungan, penurunan mencapai Rp429,173 miliar. “Jumlah besar ini tentu menjadi tantangan. Kami meminta penjelasan terkait terobosan dan inovasi Pemprov agar program pembangunan dan pemerintahan tidak terganggu, termasuk implementasi program unggulan Mahyeldi–Vasko,” ujar juru bicara PAN.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh masukan.
“Kami akan menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prioritas pembangunan. Semua pandangan fraksi akan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026,” katanya.
Rapat paripurna berlangsung khidmat dan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD 2026, sebelum memasuki tahapan berikutnya yakni jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.(Ayu.RN)
Posting Komentar