REALITANUSANTARA.COM
SIJUNJUNG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong penguatan kinerja dan kolaborasi antara UPTD Samsat Sijunjung dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Dorongan tersebut difokuskan pada optimalisasi potensi Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai sumber pendapatan daerah yang dinilai masih sangat menjanjikan.
Hal itu disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Sijunjung pada Kamis (29/1). Dalam kunjungan tersebut, Muhidi memberikan apresiasi atas capaian kinerja UPTD Samsat Sijunjung sepanjang tahun anggaran 2025 yang dinilai sangat positif.
Pada tahun 2025, UPTD Samsat Sijunjung berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp30,91 miliar atau mencapai 123,25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,08 miliar. Dengan capaian tersebut, Samsat Sijunjung memberikan surplus sebesar Rp5,83 miliar bagi kas daerah.
“Ke depan, UPTD Samsat Sijunjung bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus terus memperkuat kolaborasi agar seluruh potensi PAD, khususnya dari Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat, dapat digarap secara maksimal dan berkelanjutan,” tegas Muhidi.
Muhidi juga menekankan pentingnya pembaruan serta validasi data potensi objek pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun sektor PAP dan PAB. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir akan mendorong efektivitas pemungutan pajak sekaligus menjadi dasar perencanaan pendapatan daerah yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTD Samsat Sijunjung, Rio Satria, menyampaikan bahwa pihaknya berhasil meraih peringkat kedua terbaik tingkat provinsi dalam pencapaian target perubahan pada tahun anggaran 2025. Prestasi tersebut diraih setelah seluruh target pajak yang ditetapkan berhasil dilampaui.
Rio menjelaskan, dari total realisasi Rp30,91 miliar, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatat pertumbuhan tertinggi dengan capaian Rp13,38 miliar atau 168,29 persen dari target Rp7,95 miliar. Sementara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan kinerja stabil dengan realisasi Rp17,52 miliar atau 102,34 persen dari target.
Kinerja paling menonjol juga datang dari sektor Opsen BBNKB Kabupaten Sijunjung yang mencapai realisasi sebesar 224,48 persen. Secara keseluruhan, total Opsen PKB dan BBNKB yang berhasil dihimpun mencapai Rp21,53 miliar.
Menurut Rio, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan strategi “Target Perubahan” sepanjang tahun 2025 yang berfokus pada transformasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemudahan akses bagi wajib pajak.
Selain sektor pajak kendaraan, UPTD PPD Sijunjung juga mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Untuk PAP, tercatat sebanyak sembilan objek pajak aktif dengan rata-rata tagihan sebesar Rp3.820.200 per bulan. PDAM Tirta Sanjung Buana menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata Rp2.417.000 per bulan, disusul PT Sumatera Karya Agro dan PT Kemilau Permata Sawit.
Pada sektor Pajak Alat Berat, UPTD PPD Sijunjung telah melakukan pendataan terhadap tujuh unit alat berat jenis wheel loader milik tiga perusahaan besar. Rinciannya, PT Sumatera Karya Agro memiliki dua unit, PT Sawit Makmur Perkasa tiga unit, serta PT Kemilau Permata Sawit dua unit.
Rio menambahkan, dominasi alat berat keluaran tahun 2024–2025 menunjukkan adanya pertumbuhan investasi di Kabupaten Sijunjung yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PAB pada tahun-tahun mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daswanto, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan UPTD Samsat Sijunjung harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
“Capaian PAD yang melampaui target ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru harus menjadi pijakan untuk memperkuat sistem, menambah personel, serta memastikan sarana pendukung pelayanan Samsat benar-benar memadai,” ujar Daswanto.
Ia menegaskan, Komisi III DPRD Sumbar akan terus mendorong penguatan UPTD Samsat, termasuk optimalisasi sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat, karena kedua sektor tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
“Optimalisasi PAP dan PAB harus ditopang dengan pendataan yang akurat serta koordinasi lintas pemerintah daerah agar seluruh potensi PAD dapat digarap secara maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Editor : Deviana
Posting Komentar