REALITANUSANTARA.COM
PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (16/3/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025.
Dalam forum resmi tersebut, berbagai fraksi di DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Sorotan utama diarahkan pada kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta dampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat.
Tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dinilai berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Sepanjang tahun 2025, Sumatera Barat dihadapkan pada serangkaian bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sedikitnya 16 kabupaten dan kota.
Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak sektor produktif, terutama pertanian, perdagangan, dan usaha kecil masyarakat, mengalami gangguan akibat bencana tersebut.
Kondisi ini turut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,37 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,36 persen.
DPRD menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator bahwa strategi pemulihan ekonomi daerah pascabencana belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, DPRD juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas. Kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya alokasi transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor yang mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPRD tetap mengapresiasi beberapa capaian positif yang berhasil diraih pemerintah daerah. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang tercatat berada pada angka 5,31 persen.
Namun demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Masih terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dalam pandangan yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut, DPRD menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa program pembangunan dinilai belum berjalan secara optimal, sementara tantangan pembangunan ke depan diperkirakan akan semakin kompleks.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan LKPJ tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Melalui Pansus tersebut, DPRD diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan mendasar yang dihadapi daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta upaya penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi yang dilakukan DPRD ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat ke depan.
Editor : Deviana
Posting Komentar