REALITANUSANTARA.COM
PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan yang inklusif dengan menyerap langsung aspirasi penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pertemuan yang berlangsung di sela kegiatan Musrenbang tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif dan perwakilan kelompok disabilitas. Dalam diskusi itu, Muhidi mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan akses fasilitas publik, layanan pendidikan dan kesehatan yang belum ramah disabilitas, hingga peluang kerja yang masih minim.
Muhidi menyampaikan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam proses penyusunan RKPD 2027. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong agar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberi ruang yang setara bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Kelompok disabilitas, kata dia, merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik dan kesempatan hidup yang layak.
Lebih lanjut, Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumatera Barat akan mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting, namun tidak boleh mengabaikan kondisi dan aspirasi lokal.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar mengikuti arah kebijakan pusat, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk kelompok disabilitas,” tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sumbar dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan pelibatan aktif kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan ke depan mampu memberikan dampak nyata dan meningkatkan kualitas hidup mereka di Sumatera Barat.
Editor : Deviana
Posting Komentar