REALITANUSANTARA.COM
Padang - Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendorong transformasi digital dalam program kesejahteraan sosial terus digencarkan di daerah. Kali ini, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melakukan audiensi strategis dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 06 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di kantor BBPPKS di Kecamatan Pauh tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan antara insan pers dan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung transparansi informasi dan efektivitas program sosial.
Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, menyambut langsung rombongan PJKIP dan memaparkan peran strategis lembaga yang dipimpinnya. Ia menjelaskan bahwa BBPPKS memiliki fungsi utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.
“BBPPKS berperan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang kesejahteraan sosial, sekaligus mendukung implementasi berbagai program pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM,” ujar Wildan.
Ia juga menekankan bahwa saat ini BBPPKS telah mengadopsi sistem digital dalam berbagai layanan dan program pelatihan. Digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan program sosial.
Di sisi lain, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi. Salah satunya adalah rencana menghadirkan Kepala BBPPKS sebagai narasumber dalam podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang”, yang akan mengangkat isu keterbukaan informasi publik dan program kesejahteraan sosial secara edukatif.
Selain itu, PJKIP juga memaparkan rencana pelaksanaan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai daerah percontohan nasional dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Menurut Arif, kegiatan studi tiru tersebut merupakan bagian dari kontribusi PJKIP dalam mendukung program Pemerintah Kota Padang yang telah ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos di Provinsi Sumatera Barat.
“Studi tiru ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas para jurnalis serta pegiat sosial dalam mendukung suksesnya digitalisasi bansos di Kota Padang,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, guna mendapatkan dukungan fasilitasi melalui program pokok-pokok pikiran (pokir). Selain itu, PJKIP juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Padang.
Lebih jauh, Arif menjelaskan bahwa studi tiru tersebut dirancang melibatkan berbagai unsur, mulai dari jurnalis, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga organisasi sosial seperti Karang Taruna dan Tagana.
Menanggapi hal tersebut, Wildan Humaedi menyatakan dukungan terhadap rencana studi tiru ke Banyuwangi. Namun, ia memberikan rekomendasi agar pembahasan yang lebih komprehensif terkait digitalisasi bansos juga dilakukan dengan Direktorat Jaminan Sosial di tingkat pusat.
Menurutnya, direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan serta pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan strategis.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara PJKIP dan BBPPKS dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta memperluas diseminasi program-program kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
Dengan sinergi yang terbangun, kedua pihak optimistis dapat mendorong terciptanya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional. (Ayu )
Posting Komentar