REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai NasDem, H. Iskandar, M.H.I., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027 di Kemuning Cafe, Jalan Ampang Karang Ganting, Gang Jambak I, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada 2–6 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu dihadiri jajaran DPC Partai NasDem se-Kecamatan Kuranji, pengurus Dewan Perwakilan Ranting (DPRt), tokoh masyarakat, perwakilan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Kuranji, unsur terkait, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa reses merupakan agenda kenegaraan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk kemudian diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran daerah.
“Reses bukan kegiatan politik praktis, melainkan kegiatan pemerintahan. Jika di eksekutif ada forum perencanaan pembangunan, maka di legislatif ada reses. Melalui kegiatan ini kami bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi, dan menindaklanjutinya kepada pemerintah,” ujar Iskandar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang itu menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan reses berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak dan berbagai penerimaan daerah lainnya.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan juga merupakan bagian dari APBD, bukan dana pribadi anggota DPRD.
“Pokir bukan milik anggota dewan. Itu adalah dana APBD yang penggunaannya harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena berasal dari uang rakyat, maka harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Iskandar juga berbagi pengalaman perjalanan kariernya sebelum terjun ke dunia politik. Ia mengaku menghabiskan lebih dari tiga dekade bekerja di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan aktif memperjuangkan hak-hak pekerja melalui organisasi serikat pekerja.
“Selama 31 tahun saya bekerja di Pelindo. Sebagian besar perjalanan karier saya dihabiskan untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Saya bukan berasal dari latar belakang politik, tetapi dari dunia aktivisme serikat pekerja,” ungkapnya.
Ia menyebut, sebelum pensiun dini pada tahun 2023 untuk mengikuti kontestasi politik, dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta.
“Pengalaman memperjuangkan kepentingan pekerja itulah yang saya bawa ke DPRD. Prinsipnya sama, bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakili,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Iskandar turut menjelaskan struktur kerja DPRD Kota Padang yang terbagi dalam empat komisi sesuai bidang tugas masing-masing. Ia mengatakan Komisi IV yang dipimpinnya membidangi sektor kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan, hingga perpustakaan.
Lebih lanjut, Iskandar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Padang. Ia menilai reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas.
Menurutnya, konsep meritokrasi yang menjadi salah satu program Pemerintah Kota Padang perlu diwujudkan secara nyata dalam kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Meritokrasi berarti birokrasi yang profesional dalam pelayanan, berintegritas dalam bekerja, dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi harapan bersama agar kualitas pelayanan publik semakin baik,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu fungsi utama DPRD adalah mengawasi jalannya pelayanan publik serta memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami di DPRD hadir untuk mewakili kepentingan masyarakat. Tugas kami berada pada tingkat kebijakan, memastikan aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang lebih baik,” tutup Iskandar.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan lingkungan, pelayanan publik, pendidikan, sosial, serta kesejahteraan masyarakat berhasil dihimpun dan akan menjadi bahan perjuangan DPRD Kota Padang dalam pembahasan program pembangunan daerah ke depan.( Zulfidial )
Posting Komentar