REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dirangkai dengan pengukuhan Mufti Ulama Nagari Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab), di Masjid Raya Nagari Bungus, Senin (24/8/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Nagari Bungus untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus memperkuat peran ulama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah berperan dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Maulid tidak seharusnya dimaknai sebatas agenda seremonial keagamaan, tetapi harus menjadi kesempatan untuk kembali menghayati dan menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW.

“Peringatan Maulid Nabi hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Fadly.

Ia menilai nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah, seperti kejujuran, kepedulian, kasih sayang, persaudaraan, kesederhanaan, serta sikap menghargai sesama, tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan masyarakat saat ini.

Fadly juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter masyarakat.

Karena itu, menurut dia, keberadaan ulama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah membangun kehidupan sosial yang harmonis sekaligus membentuk generasi muda yang memiliki akhlak dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan membangun daerah,” katanya.

Pengukuhan Mufti Ulama Nagari Bungus dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat peran ulama di tengah masyarakat. Ulama diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga menjadi teladan, pemberi nasihat, serta mitra masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Fadly berharap sinergi antara pemerintah dan unsur keagamaan di tingkat kelurahan maupun nagari dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, rukun, religius, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, ia mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persaudaraan dan kepedulian sosial, kata dia, harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Nagari Bungus tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, ulama, tokoh masyarakat, dan warga.

Dengan semakin kuatnya kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara fisik, tetapi juga melahirkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Momentum Maulid Nabi pun diharapkan tidak berhenti pada peringatan tahunan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menghadirkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri kegiatan jalan santai se-Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan RW 05 tersebut berlangsung meriah dan melibatkan masyarakat dari berbagai unsur. Selain jalan santai, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Lomba Marandang Antar-RT, operasi pasar murah, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

Menurut Fadly Amran, kegiatan berbasis masyarakat seperti ini memiliki nilai penting karena tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial serta kebersamaan antarwarga.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus kita jaga. Kota yang bersih dan nyaman tidak bisa hanya diwujudkan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat,” ujar Fadly.

Semarak kegiatan semakin terasa dengan pelaksanaan Lomba Marandang Antar-RT yang diikuti sebanyak 54 RT se-Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah. Kompetisi tersebut memperebutkan Piala Wali Kota Padang dan menjadi salah satu agenda yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Lomba marandang tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarkelompok masyarakat, tetapi sekaligus menjadi ruang untuk menjaga tradisi kuliner Minangkabau. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur budaya, kebersamaan, kreativitas, dan semangat kompetisi dalam suasana kekeluargaan.

Sementara itu, jalan santai diikuti masyarakat dengan suasana penuh keakraban. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah bagi peserta sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan minat warga mengikuti kegiatan olahraga bersama.

Di sisi lain, kehadiran operasi pasar murah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian. Warga juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kondisi kesehatan secara berkala.

Fadly menegaskan bahwa pembangunan Kota Padang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, penguatan kehidupan sosial, serta pelestarian budaya lokal.

Ia menyebut kebersihan lingkungan harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari tingkat keluarga, RT, RW, hingga kelurahan. Kebiasaan menjaga kebersihan, menurutnya, perlu dibangun secara konsisten agar menjadi budaya masyarakat.

Upaya tersebut menjadi semakin penting seiring dengan capaian Kota Padang yang saat ini menempati peringkat kedelapan sebagai kota terbersih di Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan.

“Peringkat yang kita raih harus menjadi motivasi, bukan membuat kita berpuas diri. Justru ini harus menjadi penyemangat untuk terus menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas lingkungan Kota Padang,” katanya.

Fadly juga mengapresiasi masyarakat Kubu Dalam Parak Karakah yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai rangkaian kegiatan. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda pembangunan di tingkat kelurahan dapat dikemas melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari olahraga, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, hingga pelestarian budaya.

Pemerintah Kota Padang berharap semangat kebersamaan yang tumbuh dalam kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta penguatan budaya gotong royong.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan Kota Padang diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan perkotaan yang semakin bersih dan sehat, tetapi juga menciptakan masyarakat yang semakin kompak, produktif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap daerahnya.

Editor : Ayu

PADANG - 25 Agustus 2026 – Pesta olahraga bulu tangkis yang dinanti-nanti, Walikota Padang Cup Badminton Open 2026, resmi dibuka hari ini di Hall Badminton One - Gadut, Padang. Acara ini menandai kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota Padang dan jajaran legislatif untuk memajukan olahraga di tingkat komunitas.

Peresmian acara secara simbolis dilakukan melalui pukulan shuttlecock pertama oleh Walikota Padang, H. Fadly Amran, BBA, didampingi oleh Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi NasDem sekaligus Pembina PB One, H. Alfi Beben One, S.H. Kehadiran para tokoh penting ini disambut hangat oleh warga, peserta, dan panitia, termasuk jajaran Forkopimca seperti Camat dan Kapolsek setempat.

Turnamen yang berlangsung dari 25 hingga 30 Agustus 2026 ini memperebutkan total hadiah yang fantastis, mencapai Rp 70 Juta, merupakan salah satu Prize Pool terbesar untuk tingkat kejuaraan lokal. Hall One - Gadut, yang menjadi pusat perhatian dengan spanduk-spanduk acara dan wajah-wajah para tokoh utama, terlihat dipadati oleh ratusan peserta, didominasi oleh atlet-atlet cilik dan remaja yang antusias.

Dalam sambutannya, Walikota Padang H. Fadly Amran menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak.

"Kejuaraan ini bukan sekadar mengejar prestasi, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama, termasuk dari pihak swasta dan legislatif, untuk membangun fondasi olahraga bulu tangkis yang kuat di Kota Padang," ujar Fadly Amran. "Kami ingin melihat bibit-bibit unggul ini tumbuh menjadi atlet kebanggaan kota, bahkan negara, sambil menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas."

Anggota DPRD Kota Padang sekaligus Pembina PB One, H. Alfi Beben One, S.H., senada dengan Walikota, memberikan penekanan pada aspek keberlanjutan dan keterlibatan komunitas.

"Sebagai bagian dari DPRD dan Pembina PB One, kami percaya bahwa acara seperti ini harus berkelanjutan," kata Alfi Beben One. "Kami ingin 'Walikota Padang Cup' menjadi standar baru kejuaraan komunitas, di mana seluruh warga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga warga komplek dan komunitas subuh, merasa bangga menjadi bagian darinya. Ini adalah pesta olahraga dan silaturahmi kita bersama."

Mengusung slogan "Menang Yes, Sportivitas Lebih Yes", kejuaraan ini menyuguhkan berbagai kategori inklusif, memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kategori usia dini hingga partai subuh. Panitia penyelenggara, bersama dengan dukungan Pemkot Padang, Polsek, Camat, dan tokoh masyarakat, telah bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara ini.

"Partisipasi yang luar biasa ini menunjukkan bahwa bulu tangkis bukan hanya gaya hidup, tapi juga sarana untuk mempererat persaudaraan antar warga," tambah Walikota Padang.

menandai pembukaan resmi salah satu ajang bulu tangkis terbesar di Padang tahun ini, dengan harapan tinggi untuk melahirkan juara-juara baru dan memperkuat solidaritas warga melalui olahraga.

Edtr/Rptr : RF

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang memperkuat transformasi digital dan keamanan tata kelola administrasi melalui sosialisasi serta penandatanganan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Kerja sama tersebut berfokus pada pemanfaatan sertifikat elektronik sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan, keabsahan, serta efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan layanan administrasi perusahaan.

Pemanfaatan sertifikat elektronik menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efektif, dan terdokumentasi.

Melalui penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dokumen perusahaan dapat ditandatangani secara digital dengan mekanisme verifikasi yang mendukung keaslian identitas penandatangan sekaligus menjaga integritas dokumen.

Langkah tersebut sejalan dengan arah transformasi digital Pemerintah Kota Padang. Sebelumnya, Pemko Padang juga telah memperpanjang kerja sama dengan BSrE untuk fasilitasi tanda tangan elektronik dan pengembangan kapasitas aparatur dalam mendukung pemerintahan digital.

Dalam implementasinya, sertifikat elektronik diterbitkan melalui proses verifikasi oleh BSrE. Regulasi Kota Padang juga mengatur mekanisme pengajuan, verifikasi data, aktivasi, hingga penerbitan sertifikat elektronik bagi pengguna yang telah memenuhi persyaratan.

Bagi Perumda Air Minum Kota Padang, penerapan teknologi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat proses penandatanganan dokumen, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi administrasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik, mempercepat alur kerja antarbagian, serta memudahkan proses penyimpanan dan penelusuran dokumen secara elektronik.

Kerja sama dengan BSSN dan BSrE sekaligus menunjukkan komitmen Perumda Air Minum Kota Padang untuk menempatkan aspek keamanan informasi sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan dan tata kelola perusahaan.

Transformasi tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan badan usaha milik daerah untuk mengadopsi sistem kerja digital yang aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Perumda Air Minum Kota Padang juga menunjukkan sejumlah langkah penguatan tata kelola dan pelayanan publik. Pada Maret 2026, perusahaan tersebut tercatat sebagai Perumda Air Minum pertama di Sumatera yang memperoleh Sertifikat Halal, yang oleh Pemerintah Kota Padang dinilai sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme dan standar pelayanan.

Dengan pemanfaatan sertifikat elektronik, Perumda Air Minum Kota Padang diharapkan semakin siap menghadapi kebutuhan administrasi pada era digital sekaligus memberikan jaminan keamanan terhadap dokumen elektronik yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.

Kerja sama ini pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi tanda tangan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem tata kelola perusahaan yang lebih modern, aman, efisien, dan terintegrasi dengan kebijakan transformasi digital nasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi membuka Turnamen 128 Pool Oriental Billiards Piala Bergilir Wali Kota Cup Seri II Tahun 2026 di Oriental Billiards, Jalan Kelenteng No. 234–236, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Sabtu (22/8/2026).

Turnamen olahraga biliar tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kompetisi yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Agustus 2026, itu diikuti para pecinta olahraga biliar yang berkesempatan menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam pertandingan yang mengedepankan sportivitas dan profesionalisme.

Panitia menyediakan total hadiah senilai Rp90 juta bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam turnamen tersebut. Besarnya hadiah sekaligus menunjukkan semakin berkembangnya minat terhadap olahraga biliar di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Turnamen 128 Pool Oriental Billiards Piala Bergilir Wali Kota Cup Seri II. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam menyediakan ruang kompetisi yang sehat bagi masyarakat.

Ia menilai olahraga tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, konsentrasi, serta kemampuan bekerja secara sportif.

“Pemerintah Kota Padang tentu menyambut positif berbagai kegiatan olahraga yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan minat dan bakatnya secara positif,” ujar Fadly.

Ia berharap turnamen biliar tersebut dapat berlangsung secara tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Selain itu, ajang tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi yang dapat membawa nama baik Kota Padang dan Sumatera Barat di berbagai tingkat kompetisi.

Fadly juga menilai kegiatan olahraga yang dikemas dalam rangkaian peringatan HJK Padang dan HUT Kemerdekaan RI memiliki nilai strategis. Selain memperkuat semangat kebersamaan, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan terus mendorong berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk pengembangan olahraga dan pembinaan talenta-talenta muda di berbagai cabang.

Turnamen 128 Pool Oriental Billiards Piala Bergilir Wali Kota Cup Seri II Tahun 2026 pun diharapkan tidak berhenti sebagai ajang perebutan gelar dan hadiah. Lebih dari itu, kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Kota Padang.

Dengan dukungan pemerintah, komunitas olahraga, pelaku usaha, serta masyarakat, pembinaan olahraga di daerah diharapkan semakin berkembang dan mampu menghasilkan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter serta menjunjung tinggi sportivitas.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang — Sebagai salah satu sekolah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi pada 27 November lalu, SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung menjemput aspirasi pihak sekolah pada Jumat (21/8). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian reses perseorangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Kepada Evi Yandri, seorang guru meminta bantuan pengadaan mobiler berupa meja, kursi, dan loker guru.

"Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin," ujar guru tersebut.

Bencana November lalu memang tidak hanya merendam SMAN 12 Padang dengan air, tetapi juga menyisakan endapan lumpur yang tebal di area sekolah.

"Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini, kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi," kata guru lainnya.

SMAN 12 Padang tercatat sering terdampak banjir, termasuk pada 3 Agustus lalu, namun untung air cepat surut. Namun, banjir pada November menjadi yang terparah karena material lumpur terbawa. 

"Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar," keluh salah seorang siswa.

Selain banjir, keluhan mengenai krisis air bersih juga mencuat dalam pertemuan tersebut.

"Air sekolah keruh dan berbau besi. bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet," ungkap seorang siswi.

Pihak sekolah membenarkan kendala tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seribu lebih siswa dan guru, sekolah telah membuat empat sumur bor dengan kedalaman hingga 60 meter. Namun, air yang keluar tetap keruh.

"Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah," jelas salah seorang guru.

Persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan lapangan olahraga yang memadai. Lahan lapangan yang ada saat ini sebagian besar sudah terpakai untuk pembangunan gedung baru.

"Tahun 2027 kami menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun," keluh guru olahraga.

Akibat keterbatasan fasilitas ini, terkadang aiswa terpaksa mengikuti materi jam olahraga di dalam ruang kelas. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal dan basket, siswa terpaksa menyewa lapangan di luar sekolah dengan biaya mandiri.

"Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya semangat tinggi untuk berolahraga," tambahnya. Siswa juga berharap mendapat bantuan alat penunjang ekstrakurikuler seperti alat musik tradisional talempong dan tenda PMR.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Evi Yandri meminta pihak sekolah segera menyusun perencanaan pembangunan yang matang.

"Harus ada master plan yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah berganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan," tegas Evi.

Evi berjanji akan membawa persoalan fisik, pengadaan mobiler, fasilitas lapangan, hingga penyediaan air bersih ini untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar untuk memastikan anggaran pemenuhannya secara bertahap.

Di akhir pertemuan, Evi Yandri sempat menguji respons siswa mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh siswa kompak meminta program tersebut diteruskan, meski mereka memberikan catatan kritis terkait kualitas makanan.

"Kami ingin program ini lanjut, Pak. Namun kualitasnya harus diperbaiki. Menunya jangan telur terus-menerus, dan kebersihannya harus dijaga," ujar seorang siswa berseloroh. 

Selain siswa dan guru, pada pertemuan itu juga turut hadir Kabid pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, pengawas sekolah dan Sekcam Nanggalo. (*)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Nias, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Senin (17/8/2026). Ratusan warga dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam beragam kegiatan yang digelar secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Kampung Nias merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Padang yang dikenal sebagai ruang hidup masyarakat multietnis. Berlokasi tidak jauh dari kawasan Pondok dan pusat perdagangan Kota Padang, wilayah ini menjadi simbol harmonisasi antara masyarakat keturunan Nias, Minangkabau, dan Tionghoa yang telah terjalin selama puluhan tahun melalui interaksi sosial, asimilasi budaya, hingga pernikahan antar etnis.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, warga menggelar berbagai perlombaan tradisional, mulai dari lomba makan kerupuk, joget balon, hingga panjat pinang yang menjadi puncak kemeriahan peringatan kemerdekaan. Kegiatan dipusatkan di depan Balai Kesehatan Kampung Nias dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Ketua Pemuda Kampung Nias, Markus Pandean, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan lahir dari semangat gotong royong dan inisiatif bersama para pemuda serta masyarakat setempat.

“Acara ini merupakan keinginan bersama dari pemuda dan pemudi Kampung Nias. Kami hanya membantu memfasilitasi agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Tujuannya bukan sekadar hiburan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujar Markus.

Menurutnya, sejak pagi berbagai perlombaan untuk anak-anak telah digelar sebagai bentuk edukasi sekaligus hiburan dalam memaknai kemerdekaan. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, kegiatan dilanjutkan dengan perlombaan untuk kalangan remaja dan dewasa, termasuk panjat pinang yang diikuti sejumlah tim dari berbagai wilayah di Kota Padang.

“Kami tidak membatasi peserta. Siapa saja boleh ikut memeriahkan kegiatan ini. Yang terpenting adalah kebersamaan dan semangat persatuan,” katanya.

Markus berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar di masa mendatang. Ia juga berencana mengembangkan perayaan dengan menampilkan berbagai atraksi budaya khas Nias sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan leluhur.

“Kami ingin kegiatan ini terus berkembang. Selain perlombaan kemerdekaan, ke depan kami juga ingin menghadirkan pertunjukan budaya agar generasi muda tetap mengenal identitas dan sejarah leluhurnya,” tambahnya.

Seluruh kegiatan, lanjut Markus, terlaksana melalui dukungan swadaya masyarakat. Warga secara sukarela memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing demi menyukseskan acara.

“Berapa pun dana yang terkumpul, kegiatan tetap kami laksanakan. Yang penting semangat kebersamaan dan kepedulian warga tetap terjaga,” ujarnya.

Lebih jauh, Markus menegaskan bahwa pembinaan generasi muda menjadi salah satu tujuan utama kegiatan tersebut. Ia berharap para pemuda Kampung Nias semakin aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pemuda Kampung Nias mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain kegiatan kemerdekaan, kami juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti bantuan ke panti asuhan dan pembagian sembako,” katanya.

Mengenai makna HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Markus menilai momentum tersebut menjadi pengingat penting akan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

“Kita harus menghargai jasa para pahlawan. Tanpa perjuangan mereka, mungkin kita tidak bisa menikmati kebebasan seperti sekarang. Kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua RT 04/RW 04 Kampung Nias, Paulus Wijaya, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Perayaan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antarwarga. Kami mendukung penuh keterlibatan pemuda karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menjaga kebersamaan dan keharmonisan di Kampung Nias,” ujarnya.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kampung Nias tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kuatnya semangat persatuan dalam keberagaman. Di tengah kemajemukan budaya yang hidup berdampingan, warga Kampung Nias menunjukkan bahwa nilai gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.( David )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kepedulian masyarakat Minangkabau kembali mengalir untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat bersama Gebu Minang menghimpun dan mengirimkan bantuan rendang sebanyak 5,1 ton secara bertahap, Sabtu (22/8/2026).

Ketua LKAAM Sumbar, Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si., Datuak Nan Sati, melepas pengiriman perdana sebanyak 700 kilogram rendang pada 17 Agustus kemarin. Bantuan tersebut dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Internasional Minangkabau menuju NTT.

Fauzi mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong LKAAM, Gebu Minang, dan masyarakat. Rendang yang terkumpul berasal dari rumah tangga, perusahaan, serta berbagai pihak yang tergerak membantu korban gempa.

“LKAAM, Gebu Minang, dan masyarakat bersatu membantu masyarakat NTT,” ujar Fauzi.

Menurutnya, masyarakat NTT menyambut bantuan pengiriman sebelumnya dengan antusias. Karena itu, pihaknya kembali mempercepat pengiriman bantuan agar kebutuhan pangan warga terdampak dapat segera terpenuhi.

Selanjutnya, Fauzi menyebut total bantuan yang telah dihimpun mencapai 5,1 ton. Masyarakat yang masih ingin berkontribusi dapat menyerahkan bantuan melalui LKAAM Sumbar atau menyalurkannya melalui rekening yang disediakan.

“Kita himpun di sini. Pokoknya, asal mengalir, akan kita kirim terus,” katanya.

Sementara itu, Fauzi menyampaikan apresiasi kepada TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules untuk mendukung pengiriman bantuan hingga NTT. (team moi)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial A (39), yang diduga terlibat dalam aktivitas penampungan dan jual beli mineral berupa emas yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

Penindakan tersebut dilakukan pada Kamis, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 21.45 WIB, di kawasan SPBU KTK, Jalan Nasir Sutan Pamuncak, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat.

A diketahui merupakan warga negara India yang berdomisili di kawasan Koto Baru, Kabupaten Solok. Ia disebut bekerja sebagai pekerja publik dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana.

Kasus tersebut terungkap ketika petugas kepolisian melakukan penindakan terhadap A yang saat itu sedang dalam perjalanan dari wilayah Selayo, Kabupaten Solok, menuju kediamannya di kawasan Koto Baru.

Dalam perjalanan tersebut, A singgah di SPBU KTK untuk pergi ke toilet. Saat berada di lokasi itulah petugas Ditreskrimsus Polda Sumbar mengamankan yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga A memiliki aktivitas jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin.

Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Dalam penindakan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tiga batang emas murni, dua unit telepon seluler, satu unit timbangan digital, uang tunai lebih dari Rp6 juta, serta satu unit mobil Nissan X-Trail warna hitam.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit handphone Infinix seri X6855 warna abu-abu, satu unit iPhone 17 Pro Max warna oranye, tiga batang emas murni, satu timbangan digital merek Digiponds warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp6.036.100.

Polisi juga mengamankan satu unit Nissan X-Trail warna hitam dengan nomor polisi BA 1730 HP beserta kunci kontak dan dokumen kendaraan atas nama Rena Putri Yani.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, A diduga menjalankan bisnis jual beli emas dari hasil pertambangan tanpa izin.

Aktivitas tersebut disebut telah dilakukan pada sekitar Maret hingga April 2026. Pada periode tersebut, A diduga membeli emas urai dengan rata-rata sekitar 40 gram per hari.

Aktivitas tersebut kemudian disebut kembali dilakukan sejak Juli 2026 hingga saat penindakan. Kali ini, emas yang diperjualbelikan disebut dalam bentuk batangan, dengan rata-rata pembelian yang disebut mencapai sekitar satu kilogram per hari.

Polisi menduga emas tersebut berasal dari kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin di sejumlah wilayah, termasuk Sijunjung dan kawasan Gerabak Data, Kabupaten Solok.

Dalam modus yang tengah didalami penyidik, A disebut mendapatkan perintah dari seorang pemodal berinisial N yang disebut berada di Malaysia.

A diduga bertugas membeli emas padu dalam bentuk lempengan yang berasal dari aktivitas tambang emas tanpa izin. Setelah emas berhasil dikumpulkan, barang tersebut disebut akan dijemput oleh orang kepercayaan N untuk selanjutnya dibawa ke Malaysia.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan pendalaman kepolisian, termasuk untuk mengungkap jaringan, sumber emas, pihak yang memasok, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Atas dugaan perbuatannya, A disangkakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, maupun penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin pertambangan yang sah.

Dalam perkara ini, penyidik masih mendalami asal-usul emas yang diamankan serta aktivitas perdagangan yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Jika terbukti memenuhi unsur pidana sebagaimana sangkaan, pelaku dapat menghadapi ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penanganan perkara ini sekaligus menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum memberantas peredaran mineral hasil pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara serta menimbulkan dampak terhadap tata kelola sumber daya alam.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap A serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas perdagangan emas tersebut. ( Ay/RF )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan subsidi operasional Trans Padang pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Tahun Anggaran 2025.

Terbaru, Tim Penyelidik Kejati Sumbar meminta keterangan dari Direktur Utama PT Rezki Reny Reno Elok Budi, berinisial H.M., yang diketahui merupakan pihak pengelola Koridor 6 Trans Padang.

Permintaan keterangan tersebut dilakukan pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemeriksaan terhadap H.M. menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan Kejati Sumbar untuk mengumpulkan informasi dan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan subsidi operasional Trans Padang.

Kejati Sumbar menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk membuat terang dugaan peristiwa tindak pidana yang tengah ditelusuri. Pihak yang dimintai keterangan dipandang mengetahui dan/atau memiliki informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan subsidi operasional Trans Padang.

Pemeriksaan terhadap pengelola Koridor 6 tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari serangkaian klarifikasi yang sebelumnya telah dilakukan penyelidik terhadap sejumlah pihak.

Hingga perkembangan sebelumnya, sedikitnya 16 orang telah dimintai klarifikasi oleh Tim Penyelidik Kejati Sumbar. Para pihak tersebut dimintai informasi terkait berbagai aspek pengelolaan subsidi, mulai dari perencanaan kegiatan, proses penganggaran, pencairan dan penggunaan dana, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Penyelidikan Kejati Sumbar ini berkaitan dengan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam laporan tersebut ditemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran subsidi operasional Trans Padang sebesar Rp5.291.776.842,51 hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Temuan dengan nilai lebih dari Rp5,29 miliar tersebut menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap proses pengelolaan subsidi operasional yang diberikan kepada layanan Trans Padang.

Tim penyelidik kini masih melakukan analisis terhadap berbagai dokumen, data, serta keterangan yang telah dikumpulkan. Selain itu, penyelidik juga masih akan meminta keterangan maupun memperoleh bahan informasi lain yang dianggap diperlukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang sedang ditelusuri.

Kejati Sumbar menegaskan, proses hukum perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Dengan demikian, pemanggilan atau permintaan keterangan terhadap pihak tertentu tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai indikasi bahwa pihak tersebut terlibat dalam tindak pidana.

Setiap pihak yang dimintai keterangan, menurut Kejati Sumbar, ditempatkan sebagai sumber informasi untuk membantu penyelidik memperoleh fakta dan mengungkap secara utuh dugaan peristiwa yang sedang ditangani.

Penyelidikan juga dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dianalisis dan dievaluasi dengan menggabungkan berbagai keterangan dari para pihak, dokumen, data, serta alat bukti maupun bahan keterangan lain yang diperoleh selama proses penyelidikan.

Kejati Sumbar menyatakan, apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, perkara tersebut tidak menutup kemungkinan ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penyelidikan saat ini masih difokuskan pada upaya mengurai secara jelas mekanisme pengelolaan subsidi operasional Trans Padang, termasuk proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pembayaran hingga pertanggungjawaban dana.

Kejati Sumbar juga memastikan perkembangan penanganan perkara tersebut akan terus disampaikan kepada publik secara berkala. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara dugaan korupsi subsidi operasional Trans Padang Tahun Anggaran 2025.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang JDIH Nasional 2026, JDIH DPRD Sumbar berhasil meraih peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi DPRD Sumbar dalam mengelola, mendokumentasikan, serta menyediakan berbagai informasi dan dokumen hukum agar dapat diakses masyarakat secara lebih terbuka.

Penghargaan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8/2026).

Capaian tersebut sekaligus menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya DPRD di Sumatera Barat yang memperoleh penghargaan dalam ajang JDIH Nasional 2026. Prestasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan informasi hukum di lingkungan DPRD Sumbar telah mampu bersaing dengan lembaga legislatif daerah lainnya di tingkat nasional.

Bagi DPRD Sumbar, keberhasilan masuk lima besar nasional tidak semata-mata dipandang sebagai pencapaian administratif ataupun sebuah posisi dalam pemeringkatan. Lebih jauh, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dikembangkan lembaga legislatif daerah tersebut telah berjalan secara terarah.

JDIH memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi mengenai produk hukum dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD.

Penilaian JDIH Nasional mencakup sejumlah aspek, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penataan, pendokumentasian hingga penyebarluasan berbagai dokumen hukum. Informasi tersebut kemudian disajikan melalui laman JDIH DPRD Sumbar sehingga dapat diakses masyarakat secara digital.

Berbagai dokumen yang menjadi bagian dari pengelolaan JDIH antara lain Peraturan Daerah (Perda), rancangan peraturan daerah (Ranperda), Surat Keputusan DPRD, Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan Sekretaris DPRD, naskah akademik, notulen rapat, risalah rapat hingga berbagai koleksi buku perpustakaan.

Tidak hanya kelengkapan dokumen, dokumentasi terhadap proses pembahasan sebuah Peraturan Daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui produk hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengikuti informasi mengenai proses pembentukannya.

Aspek inovasi dalam pengelolaan JDIH turut menjadi indikator penilaian. Demikian pula dengan statistik pengunjung laman JDIH yang menggambarkan sejauh mana platform digital tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.

Dengan cakupan penilaian tersebut, keberadaan JDIH tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip dan dokumen hukum. JDIH berkembang menjadi bagian dari sistem keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, mudah dan terstruktur.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, penghargaan yang diraih JDIH DPRD Sumbar harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, penghargaan tingkat nasional tersebut memang menjadi kebanggaan bagi DPRD Sumbar. Namun, substansi yang lebih penting adalah bagaimana JDIH mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai produk hukum dan pelaksanaan fungsi DPRD.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” kata Muhidi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai produk hukum yang dihasilkan daerah maupun proses pembentukan regulasi yang dilakukan DPRD.

Karena itu, informasi hukum harus disajikan secara terbuka, jelas, mudah dipahami dan mudah ditemukan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD,” ujarnya.

Muhidi menambahkan, capaian peringkat IV nasional tidak boleh membuat DPRD Sumbar berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi pelayanan informasi hukum.

Pengembangan JDIH ke depan akan terus diarahkan agar masyarakat dapat mengakses dokumen hukum secara lebih cepat dan praktis melalui perangkat digital.

“Penghargaan ini bukan akhir. Justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi, dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menekankan bahwa pelayanan hukum pada akhirnya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan hukum tidak hanya dapat diukur dari tertibnya administrasi dan kelengkapan dokumen. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah dan lembaga pelayanan mampu memberikan kepastian, perlindungan serta solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan dan menghadirkan solusi,” katanya.

Ia menilai semangat pengayoman harus diwujudkan melalui pelayanan yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus diupayakan memperoleh solusi, bukan justru menghadirkan persoalan baru akibat prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit.

Alpius mengatakan, makna pengayoman tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial maupun slogan. Pengayoman harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengayoman memiliki makna yang besar. Menyayomi tidak boleh berhenti pada rasa prihatin. Harus bergerak dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan JDIH Nasional 2026 tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD Sumbar untuk memperkuat keterbukaan informasi hukum kepada publik.

Ke depan, JDIH diharapkan tidak berhenti sebagai pusat dokumentasi berbagai produk hukum, tetapi berkembang menjadi sarana edukasi dan komunikasi publik yang mampu membantu masyarakat memahami regulasi serta mengikuti proses kerja lembaga legislatif.

Keterbukaan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi. Masyarakat kini membutuhkan layanan publik yang cepat, transparan dan dapat diakses kapan saja.

Dengan memperkuat digitalisasi JDIH, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perda, Ranperda, risalah rapat, naskah akademik dan berbagai dokumen pendukung lainnya secara lebih mudah.

Pada akhirnya, prestasi masuk empat besar nasional tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penghargaan bagi DPRD Sumbar, tetapi juga menjadi pemacu untuk menghadirkan pelayanan informasi hukum yang semakin inklusif.

JDIH DPRD Sumbar diharapkan mampu menjadi jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat, sehingga produk hukum daerah tidak hanya tersimpan sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat dipahami, diketahui dan dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Editor : Deviana